Ditemukan 1098 data
DIAH SUSANTI
25 — 9
Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Nurul Asmi
45 — 13
Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon;Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN SbwHal.10 dari 12Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
1.MASRAH
2.MISENAH
21 — 9
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
YUSUP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
97 — 57
Bahwa, menurut Penggugat melalui Penasehat Hukumnya, dalampenerbitan Sertifikat Hak Milik A Quo terdapat cacat hukum dalamproses atau prosedur dalam penerbitannya, hal ini data yuridis, dimanastatus hukum riwayat tanah dalam sertifikat A quo berdasarkanketerangan dari Zaenab menyatakan bahwa pengajuan sertifikatberdasarkan hak garap tanah negara dimana Zaenab adalahpenggarap dari Redistribusi desa tanah Land Reform Verpondingnomor 502, padahal oleh Zaenab tanah tersebut telah dijual kepadaPenggugat
Fakta tentangobjek tersebut adalah bekas land reform sejalan dengan dalilJawaban Tergugat (BPN) pada angka 4 huruf b, tanah tersebutmerupakan objek land reform berdasarkan keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33VIII1999tanggal 1 Oktober 1999.2) Bahwa, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah danpemberian ganti kerugian (PP No. 224/1961), pada Pasal 4disebutkan :Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuandiktum
IV huruf A Undangundang Pokok Agraria beralihkepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untukkepentinganPemerintah, sebagian untuk merekayanglangsungdirugikankarenadihapuskannyahak Swaprajaatas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyatyang membutuhkan, menurut ketentuanketentuan dalamPeraturan ini.Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 4 PP No. 224/1961Putusan Perkara Nomor : 36/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 19 dari 78 Halamantersebut, terhadap objek land reform tidak boleh diperjualbelikan
,karena peruntukan objek land reform sebagian untuk kepentinganPemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikankarena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagianuntuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.3) Bahwa, selanjutnya untuk mengetahui siapakah rakyat yangdimaksudkan dalam Pasal 4 tersebut, dapat mengacu padaketentuan Pasal 9 PP No. 224/1961 yang menyebutkan : Untukmendapat pembagian tanah, maka para petani yang di maksudkandalam pasal 8 harus memenunh.... dst.Dengan
11 — 1
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
15 — 1
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
1.SADRI
2.ROHANI
16 — 7
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
SUPRANTOSO
14 — 13
Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
57 — 11
haruslah di sertaisurat penunjukan Wali, dan surat kesediaan ditunjuk sebagai Wali mempunyaifungsi keperdataan yang pada pokoknya yaitu :Untuk menetapkan kepastian Hukum, dengan kedudukan yang jelas, dansah bagi yang berkepentingan mengenai pemohon, dan kecakapandalam hukum atas wali yang ditunjuk ;Agar lebih terjamin ketertiban Masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesual dengan ahlak dan etika yang di junjung tinggi ;Agar ketentuan Undang Undang yang bertujuan untuk membinaperaturan sosial ( Social Reform
Terbanding/Penggugat : Endang Supriyatiningsih alias Endang Supriatiningsih binti Supono
122 — 42
Jaffer Husssain Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IU Law Journal, Vol.
32 — 13
pokoknya yaitu :1 Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kondisi orang tua sebenarnyayang jelas dan sah menurut Hukum bagi yang berkepentingan, sehinggamemudahkan dalam melakukan hubunganhubungan yang bersifat perdata.17/Pdt.P/2014/PN.Tsm.hal.9 dari 12 hal.102 Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuaiakhlak, dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan Negara.3 Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikansosial (Social reform
1.I KOMANG PRASETYA,SH.
2.EMA MULIAWATI,SH.
Terdakwa:
FREDI ANTON TURNIP
65 — 19
Apriadi Abdi Negara, SH keduanya adalah advokat / pengacara yangberkantor di LBH Reform yang beralamat di Jalan Pemuda No. 69 KelurahanDasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 denganregister No. 201/SK.PID/2018/PN. Mtr;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN.Mtr1.
11 — 1
JAFFER HUSSAIN(Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : A Comparative View, IULaw Journal, Vol.
47 — 6
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
1.I Gde Dharma Wikana
2.Ni Ketut Riski Mariyani
27 — 11
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
9 — 1
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
14 — 2
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1320 K/PID.SUS/201713.Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform(ICJR) dalam tulisannya : Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan danmenguasai tersebut menjadikan pasal 111 dan pasal112 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikasempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RIsebagai pasal " KERANJANG", karena itulah Hakimmenyebutkan bahwa penggunaan pasal 111 danpasal 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun Niatuntuk apa Narkotika tersebut
memutus untuk memerintahkan yang bersangkutanmenjalani pengobatan dan/atau perawatan melaluirehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbuktibersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;d. menetapkan untuk memerintahakan yangbersangkutan menjalani pengobatan dan/atauperawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Narkotika.13.Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform
memutus untuk memerintahkan yang bersangkutanmenjalani pengobatan dan/atau perawatan melaluirehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbuktibersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;b. menetapkan untuk memerintahakan yangbersangkutan menjalani pengobatan dan/atauperawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Narkotika.13.Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform
memutus untuk memerintahkan yang bersangkutanmenjalani pengobatan dan/atau perawatan melaluirehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbuktibersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;f. menetapkan untuk memerintahakan yangbersangkutan menjalani pengobatan dan/atauperawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Narkotika.13.Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform
9 — 3
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
15 — 4
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.