Bahwa dalil tersebut adalah tidak benardan dapat dipahami dalil Penggugat tersebut bertujuan untukmembatalkan keputusan RUPSLB yang telah dilaksanakan olehTergugat berdasar pada penetapan Pengadilan Negeri Kendari nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI atau setidaktidaknya dapat dipahami agarpembuatan akta pernyataan keputusan RUPSLB ditunda;Bahwa perlu Tergugat terangkan, pelaksanaan RUPSLB PT.

Rinrin Merinova;32)Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

., M.Kn pada tanggal 04Februari 2019;35)Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA telah sesuai pula dengan ketentuan yang termuatdalam UU PT terkait pembuatan Risalah RUPSLB PT.

RUPSLB PT.Duta Tambang Gunung Perkasa;4.

tanggal 04 Februari 2019 tanpa dihadirikuasa Citra Hartono sehingga RUPSLB PT.

., (Turut Tergugat 1) bukanlahmerupakan RUPSLB Pribadi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugatdalam dalil gugatannya. Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT.

Bahwa mengenai kehadiran Anggia Murni Lubis, SH., sebagaiSekretaris dalam RUPSLB PT.

tersebut ; RUPSLB dibawah tangan tertanggal 20 Februari 2017 JO.

Berdasarkan BeritaAcara RUPSLB Pt.Selancar Property Servises dibawah tangan tanggal 20Februari 2017 seluruh Pemegang Saham sepakat dan setuju dengansuara bulat menunjuk Sekretaris Rapat dan agenda Rapat yang telahtertuang di dalam Berita Acara RUPSLB dibawah tangan tanggal 20 April2007 ; Bahwa didalam agenda RUPSLB PT.

Selancar Property Servicemenggantikan Penggugat , yang Kemudian hasil RUPSLB tersebut dibuatkan BeritaAcara RUPSLB Pemegang Saham PT.

Bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB)telah diupayakan oleh Pemohon sebanyak dua kali Sesuai denganPeraturan Perundangan yang berlaku dan PASAL 10 Tentang Kuorum,Hak Suara, dan Keputusan RUPS Akta PERNYATAAN KEPUTUSANRAPAT PT.

Merujuk pada RUPSLB yang dimaksud PEMOHON, makapada faktanya TERMOHON tidak pernah menerima pemanggilanRUPSLB dengan surat tercatat, termasuk menandatangani tanda terimasebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 1 angka 13 UU PT.Dengan demikian, RUPSLB yang pertama sebagaimana dimaksudPEMOHON jelas tidak memenuhi persyaratan menurut undangundangdan tidak bisa mengambil keputusan ;4. Bahwa, terkait dengan dalil PEMOHON pada butir 9, PEMOHONjelas memberikan dalil yang kelirudanmengadaada.

RUPSLBsebagaimana dimaksud PEMOHON, yang dihadiri oleh kuasa hukumTERMOHON tidak diadakan pada tanggal 29 Juli 2017, melainkandiadakan tanggal 21 Juli 2017 dengan panggilan berupa surat tercatattanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017,sedangkan panggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatattanggal 14 Juli 2017, maka pemangilan RUPSLB hanya dilakukan 7 harisebelum RUPS diadakan.

Merujuk pada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 21 Juli2017, maka TERMOHON IV sebagai salah satu ahli waris dari 50%saham Alm. Tn. Abraham Gitono Sugialam tidak hadir serta tidak pernahada pula persetujuan ataupun keputusan apapun di antara parapemegang saham tentang penetapan Ir. A. Koeswati M.S, sebagaikomisaris. Dengan demikian, RUPSLB tanggal 21 Juli 2017 ini juga tidakmemenuhi persyaratan menurut undangundang dan haruslah dinyatakantidak sah menurut hukum;Halaman 8 dari 24 hlm.

Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12,PEMOHONtelah salahmenerapkan hukum dalam permohonan RUPSLB yangdiajukan. Menurut Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5) UU PT, diatur secarategas bahwa permohonan yang dimaksud pasal tersebut hanya terbataspada penetapan kuorum RUPS, serta tidak ada pengaturan dan tidak adakaitannya apapun dengan penetapan terhadap agenda RUPSLB.

Pemanggilan RUPSLB tersebut isinya mengundang parapemegang saham Perseroan untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan denganrincian jadwal RUPSLB sebagai berikut:Hari/Tanggal : 20 July 2016;Pukul : 11:00 sampai dengan selesai;Tempat : Kantor PT Kedaung Industrial, Kampung Poglar, KedaungKaliangke Jakarta Barat;Agenda Rapat : Pengangkatan/perubahan susunan anggota Direksi danDewan Komisaris Perseroan:Ketentuan:1. Surat undangan ini berlaku sebagai panggilan resmi;2.

Nomor 3207 K/Pdt/2017 Agenda RUPSLB adalah Pengangkatan/perubahan susunan anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Kuorum rapat yang diperlukan dalam RUPSLB ini adalah lebih dari % (satuperdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; Para pemegang saham yang hadir/diwakili dalam RUPSLB adalahsejumlah 32.380 saham atau 32,38% dari selurun saham yang telahdikeluarkan Perseroan yang berjumlah 100.000 saham, terdiri dari:1.

Bahwa dikarenakan RUPSLB tanggal 20 Juli 2016 tersebut tidak memenuhikuorum kehadiran, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan danUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Pemohon Il yakni Tony Sukohardjo melakukan pemanggilan RUPSLB keduakepada Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan;Halaman 12 dari 34 hal. Put.

Ketidakhadiran Para Termohon ini menyebabkanpersyaratan kuorum kehadiran baik dalam RUPSLB Pertama maupunRUPSLB Kedua tidak terpenuhi, sehingga RUPSLB yang diselenggarakantidak dapat mengambil keputusan apapun;Halaman 15 dari 34 hal. Put.

Brt. tanggal 1 Juli 2016,sehingga patut secara hukum untuk dikabulkan;57.Bahwa agar RUPSLB Ketiga dapat berlangsung dengan lancar dan baikmaka diperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB Ketiga.

Bahwa di dalam positanya poin 17 (yang sudah diperbaharuiatau direvisi) dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanbahwa tergugat II melalu' turut tergugat II dan turut tergugatIll mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dan hasil RUPSLB tersebut adalah keputusan rapat yangmemberhentikan penggugat dari jabatan Direktur Utama dan TurutTergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD. BPR.

FaridMaruf MM) yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), namun Para Pemegang Saham yang mengadakan RUPSLB yangdiadakan pada tanggal 20 Juli 2010 dan hasil keputusan RUPSLBnya dimuat dalam Akte Notaris Kurnia Armunianto SH No. 23 tanggal22 Juli 2010;Oleh karena keputusan RUPSLB tersebut salah satunya adalahmemberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PD.BPR.

dan Tergugat II, melainkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari parapemegang saham;. Bahwa oleh karena itu apabila perbuatan mengenai pembebanankewajiban kepada Penggugat tersebut diatas dianggap merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka yang melakukanperbuatan onrechtmatige daad tersebut adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dari para pemegang saham;.

Bahwa oleh karena itu) sebagaimana di terangkan pada poin pointersebut di atas, sebetulnya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPSLB ) itulah yang seharusnya menjadi tergugat pokokdalam gugatan penggugat;. Bahwa dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, yang menghasilkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang isinya1. Menerima pengunduran diri Penggugat dari Direktur Utama;2.

Tergugat III bersamasamapihak lain yang berwenang dengan mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang memberhentikan Penggugat darijabatannya selaku Direktur Utama PD.

Menyatakan sah dan berharga saham sebesar 4.923.683 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8 tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah merupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit);5.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 12.309,207 lembar saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikan menjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum; 8.

Menghukum Tergugat II (Agus Pramono) untuk menyerahkan saham sebesar 13.216.185 lembar saham kepada Penggugat yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016;9.

2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19Halaman 3 dari 11 hal.

Menyatakan Penggugat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit)adalah sah dan berharga atas saham sebesar 4.923.683 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Il adalahmerupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (DalamPailit);.

Nomor 1212 K/Pdt.SusPailit/2020Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan Tergugat kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sahdan batal demi hukum;8.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidaksah dan batal demi hukum;.

Bahwa dalam RUPSLB Turut Tergugat , Tergugat secara nyatamemberikan persetujuan dan pengesahan terhadap LaporanKeuangan31 Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

Bahwa terhadap tindakantindakan Tergugat yang mewakili Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk menghadiri RUPSLB TurutTergugat sehingga seolaholah Tergugat mengundang dirinya sendiri untukmenghadiri RUPSLB Turut Tergugat yang juga diketuainya sendiri, sertatindakan yang mengajukan dan mengesahkan sendiri Laporan Keuangan 31Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

mandat kepada Tergugat untuk menghadiri danmengambil keputusan dalam RUPSLB Turut Tergugat I, akan tetapiRUPS tidak dilaksanakan sehingga keputusan yang diambil olehTergugat dalam RUPSLB Turut Tergugat tidak mewakili seluruhpemegang saham Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan TergugatVIII, di antaranya adalah Penggugat.14.

TELAH DIBUATKAN RISALAH RUPSLB SEHINGGA RUPSLB INIPUN MENJADI SAH;7. Bahwa adapun kedudukan Tergugat 1, Nyonya LANNETEDJAWINATA, dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai Direktur PT.Petudungan dan juga sebagai Direktur dari 4 (empat) pemegang saham dari PT. Petudungan yaitu: Direktur PT. TegalgondoUngaran (Tergugat V) Direktur PT. Perusahaan Pembangunan dan PerkebunanKarangayu (Tergugat VI): Direktur PT. Perussahaan Pembangunan dan PerkebunanSambirobyong (Tergugat VII) Direktur PT.

AHLI WARIS LIEM MO LIEM yang menjadi dasar disetujui dandisahkannya dalam RUPSLB PT. PETUDUNGAN (Turut Tergugat !)

Pikiran Rakyat Bandung,Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPSLB PT.Pikiran Rakyat Bandung ;Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LBtersebutMenetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan denganpenyelenggaan RUPS dan atau RUPSLB tersebut ditanggung dandibebankan pembayarannya kepada PT.

Pikiran Rakyat Bandung ;Menetapkan kewenangan Pemohon yang. diwakili PanitiaPenyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LBtersebut untuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT.Pikiran Rakyat Bandung dalam pelaksanaan penyelenggaraanRUPS dan atau RUPSLB ini, sebagaimana wewenang yangdimilik oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dalampenyelenggaraan RUPS dan atau RUPSLB ;Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris serta paraPemegang Saham PT.

PikiranRakyat Bandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini ;.Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB ini merupakan Penetapan Instansi Pertama danTerakhir;Halaman 13 dari 30 halaman Penetapan Nomor : 169/Padt. P/2016/PN.Badq.12.Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan jjinpenyelengaraan RUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepadaPT.

P/2016/PN.Badq.mengadakan RUPSLB sendiri menurut ketentuan Pasalpasaldalam Undangundang R.I.

tersebut ;Bahwa selanjutnya hasil keputusan RUPSLB PT.Pikiran RakyatBandung tanggal 15 November 2014 dituangkan dalam AktaHalaman 19 dari 30 halaman Penetapan Nomor : 169/Pdt.

Memerintahkan Termohon I, Termohon Il, Termohon Ill wajib hadirdalam RUPSLB;4. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakartauntuk wajib hadir dalam RUPSLB;5.

Jakarta Timur tersebut Direksidan Komisaris dianggap telah melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 40Tahun 2007, yaitu Direksi dan Komisaris Rumah Sakit Haji Jakarta tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB. padahal Penggugat III selaku DireksiHal. 4 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011telah melakukan pemanggilan untuk penyelenggarakan RUPSLB tanggal12 Maret 2008, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum makapenyelenggaraan RUPSLB kedua akan diselenggarakan tanggal 22Maret 2008.(P3,4):;b.

Rumah Sakit Haji Jakartatanggal 20 Juli 2007 Nomor: 2100/071.24 hal Penyelenggaraan RUPSLB PT.

Akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kedua pada tanggal 05 Maret 2007 untuk menentukanstatus badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta;Bahwa sebagai tindalklanjut RUPSLB tanggal 05 Februari 2007. Padatanggal 14 Maret 2007 di adakan RUPSLB PT. Rumah Sakit Haji Jakarta, diRuang Rapat Sekretaris Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia diJalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. RUPSLB tersebut menghasilkan:a.

untuk segera melaksanakan RUPSLB PT.

Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilankeputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhiKetentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005adalah sah dan mengikat Turut Tergugat sejak tanggal ditutupnyaRUPSLB 17 Maret 2005;Kehadiran Tergugat dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut danmelanggar hak Para Penggugat;

Pertama, pertimbangan Majelis Kasasi didasarkan pada pendapat MajelisKasasi bahwa tindakan Termohon PK 5/SRD (melakukan pemblokiran)atas RUPSLB 17 Maret 2005 dan meloloskan RUPSLB 18 Maret 2005,serta tindakan Berkah melaksanakan RUPSLB 18 Maret 2005, berada diluar perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

(vide pertimbanganmajelis kasasi dalam putusan kasasi hal. 94 butir ke 1, 3, 4 dan 5)PADAHALSeandainyapun benar ada tindakan SRD melakukan pemblokiran, quodnon, kaitannya adalah dengan (tidak berhasilnya) pencatatan RUPSLB 17Maret 2005 serta (berhasilnya) pencatatan RUPSLB 18 Maret 2005.Faktanya RUPSLB 17 Maret 2005 serta RUPSLB 18 Maret 2005Hal. 87 dari 132 hal. Put.

Nomor 238 PK/Pdt/2014Maret 2005 dan tidak mengakui RUPSLB PT.CTPI 17 Maret 2005dikarenakan Mohammad Jarman memilih untuk menjalankan jabatannyaselaku pengurus/direktur Turut Termohon PK 1 versi RUPSLB PT.

RUPSLB 18 Maret 2005.

Seharusnyakehadirannya dalam RUPSLB disebutkan bertindak selaku kuasaHalaman 16 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT.

TERGUGAT s/d Ill selaku Panitia Penyelenggara RUPSLB melakukanperbuatan melawan hukum berupa :1.

TERGUGAT Il, Ill, IX, X, Xl, XII, XII, XIV dan XV yang hadir dan ikutmengambil Keputusan dalam RUPSLB PT.

TERGUGAT XVI s/d XVIII Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni2016, melakukan perbuatan melawan hukum berupa : Ikut mengambil keputusan dalam RUPSLB, walaupun suaranya tidak sahkarena hanya dilengkapi dengan kuasa dibawah tangan, seharusnyadilengkapi dengan surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris.d. TERGUGAT XIX Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT.

Pikiran Rakyat Bandung, dimana RUPSLB tersebut tidakpernah diakui oleh mayoritas pemegang saham lainnya.Bahwa, bukti nyata bahwa RUPSLB tanggal 22 Juni 2016 tersebut tidak sahdan tidak diakui oleh pemegang saham mayoritas lainnya, hal mana terbuktipada tanggal 23 Juni 2016 telah dilaksanakan RUPS Tahunan PT.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011, Tergugat 1 telahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dalam RUPSLB tersebut dipimpin oleh Tergugat 2Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR4. Bahwa kemudian Tergugat 2 telah menunangkan RUPSLB tanggal 21Mei 2011 tersebut kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono,SH, Notaris di Batam (Akta No.:56)ll.

Penyelenggaraan RUPSLB tanggal 21 Mei 2011 yang diadakan olehPara Tergugat pada dasarnya telah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, di mana hal ini dapatdilihat dari penyimpangan Acara RUPSLB yang berbeda dengan agendayang tercantum dalam Surat Undangan RUPSB, yaitu sebagai berikut:a. Agenda Rapat Dalam Surat Undangan RUSLBAdapun agenda dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 02 Mei2011 yang disampaikan oleh Komisaris Utama (in casu Tergugat 2)PT.

PDT/2014/PTRmata acara rapat yang tidak terdapat dalam agenda dalam SuratUndangan RUPSLB adalah tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa ketidaksahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keputusanyang timbul untuk mata acara rapat yang tidak terdapat dalam SuratUndangan RUPSLB saja, tetapi juga seluruh keputusan yang timbul dariRUPSLB tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.Hal ini karena Surat Undangan RUPSLB tertanggal 02 Mei 2011 tidakmemenuhi unsurunsur yang disyaratkan oleh Undangundang,

Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Bahwa dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 02 Mei 2011,terdapat mata acara rapat lainlain yang seharusnya tidak dapatdiambil keputusannya dalam acara RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011dikarenakan dalam RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut tidakdihadiri oleh seluruh pemegang saham dan/atau perwakilannyasebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bagian a tersebut di atas.Fakta hukumnya adalah ketidakhadiran seluruh Pemegang

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.Fakta hukumnya adalah bahwa sebelum RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011tersebut diselenggarakan, tidak pernah ada permintaan resmi dan sahbaik dari salah satu Pemegang Saham maupun Dewan Komisariskepada Direksi PT. ECO untuk menyelenggarakan RUPSLB.Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebutdi atas, penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 secarasepihak oleh PT.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

3. Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia adalah 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar tanpa tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia adalah lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT. Rimau Indonesia.

5. Menetapkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Rimau Indonesia dapat diambil dan sah berdasarkan suara adalah lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia.

6. Menetapkan Pemohon dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Rimau Indonesia untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Penetapan ini.

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

RUPSLB Kedua tertanggal 11 Juni 2010, tidaklayak disebut sebagai RUPSLB Kedua, dan kalaupun hendak diakuisebagai RUPSLB, hanyalah sebagai RUPSLB Pertama. Hal inidisebabkan karena RUPSLB 31 Mei 2010 (yang dianggap olehTERGUGAT Il sebagai RUPSLB Pertama) tidaklah pernahdiselenggarakan sehingga bertentangan dengan ketentuan AnggaranDasar TERGUGAT Ill.PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETUJUHHal 13 dari 129 Hal.

Cacat Formil karena bertentangandengan Pasal 11.1.d Anggaran Dasar TERGUGAT Ill, dimana tidakterselenggaranya RUPSLB 31 Mei 2010 (yang menurut TERGUGAT Ildan Ill merupakan RUPSLB pertama) yang merupakan dasar untukmengirimkan Surat Undangan dan mengadakan RUPSLB 11 Juni 2010,Hal ini jelas secara formil membuat RUPSLB 11 Juni 2010 menjadi tidaksah.Kecacatan formil tersebut jelas berdampak pada cacat hukumnyapelaksanaan RUPSLB 11 Juni 2011 secara materil, dimana RUPSLB 11Juni 2010 yang seharusnya berdasarkan

Dengan demikian, Surat Undangan RUPSLB Kedua tidaklah memenuhisyarat sebagai Surat Undangan RUPSLB Kedua menurut hukum(UndangUndang Perseroan Terbatas).

adalah RUPSLB yang TIDAK SAH, dandengan demikian RUPSLB tersebut TIDAK DAPATMENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT.Keputusan Rapat yang menyatakan bahwa menyetujuiHal 46 dari 129 Hal.

Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.Dasar Tergugat Ill tidak membolehkan Tergugat Il untuk menggelarRUPSLB Pertama manakala RUPSLB tersebut sudah diprediksi tidak akanmemenuhi kuorum. Malahan sebaliknya, kalau rencana RUPSLB pertamadiprediksi tidak akan memenuhi kuorum maka Tergugat Il dapatmengundang pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPSLB keduatanpa harus membuka RUPSLB pertama.C.2.

Bahwa, dengan adanya surat tersebut maka Penggugat membalas denganSurat Balasan Permintaan Diselenggarakan RUPSLB dan PermintaanSalinan Risalah RUPSLB / AKta Perubahan Perseroan PT.

permohonanPenetapan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bahwa Isi dari gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karenasemua proses RUPSLB PT.

Padafaktanya RUPSLB yang diadakanpada hari Kamis, 8 Juli 2021 tidakterlaksana sesuai dengan Agenda yang telah ditetapkan. Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Besar Anugerah Perkasa itumerupakan Hasil Keputusan sepihak Tergugat bukan hasil dariKeputusan RUPSLB tersebut. Penggugat Langsung mengambil sikapuntuk meninggalkan ruangan tempat diadakan RUPSLB gunamenghindari keributan yang lebih besar, maka dapat dipastikansesungguhnya tidak ada RUPSLB pada saat itu.

dalam persidangan berartimutadis mutantis Penggugat telah mengetahui persis tentang agenda RUPSLB.

TulodongBawah raya No. 21, RT 003 RW 001, Keluarahan Senayan,Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 3 dari 20Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, pemegang Kartu) TandaPenduduk nomor 0952025105735517, selaku pemegang atau pemilikyang sah atas 63.750 saham dalam perseroan.selanjutnya disebut sebagai Pemegang Saham);Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Pemohon telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (RUPSLB 1),dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal

;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 AnggaranDasar jo.

Lainlain yang dianggap perlu.Namun demikian, pada saat RUPSLB II dilaksanakan, Kembali hanya satudari Pemegang Saham yang hadir yaitu Lily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 13tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.

) dan dengan memperhatikan RUPSLB yangtelah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB I dan RUPSLB II, makadengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat 5 UUPT jo.

kuorum untuk melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ketiga PT Tossa Shakti karenakuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, sehingga RUPSLB tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum diselenggarakan RUPS maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

MENGA D I L I:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON dan / atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara rapat sebagaii berikut :

• Perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris;
• Menyetujui pembentukan komite-komite dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang

baik oleh Perseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;

terbuka;

(DALAM PKPU), sehingga dengan demikianTERMOHON tidak dapat menyelenggarakan RUPSLB dimaksud karenaSurat Permintaan RUPSLB tersebut adalah cacat hukum.

Sedangkan permohonan a quo didasariadanya pemohon yang meminta agar direksi dari termohon untukmenyelenggarakannya rupslb.

Pemohon telah memintadiadakannya RUPSLB PT Tiga Pilar Sejahtera ( Dalam PKPU) sebagaiTermohon kepada Direksi melalui Surat dan terhadap permintaan RUPSLBHalaman 51 dari 65 Penetapan Nomor 134/Pat.P/2019tersebut, Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dan kemudian Pemohonmengajukan permintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris melalui suratakan tetapi Dewan Komisaris juga tidak mau menyelenggarakan RUPSLB ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidakmembantah mengenai kepemilikan saham oleh Pemohon

Tiga Pilar SejahteraFood Tbk (Dalam PKPU) terakhir yang diadakan adalah RUPSLB tanggal 22Oktober 2018, RUPSLB ini telah diadakan oleh Dewan Komisaris oleh karenaDireksi PT. Tiga Pilar Sejahtera sebelumnya telah diberhentikan berdasarkanRUPS Tahunan 27 Juli 2018.

pada entitasentitas anak perseroan dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :1.

Nikki Purl Properti bersamasama dengan Pihak Tergugat IImengodakan dan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Nikki Purl Properti dengan maksud menyetujuidan akan menjual saham PT. Nikki Purl Properti, baik yang dimiliki oleh PT.Purl Nikki sebanyak 50 lembar saham maupun yang dlmilikinya sendirlsebanyak 75 lembar saham bepada pihak PT. Innovare Prosperinndo danPT.

P6);09.10.11.12.Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Nikki Purl Properti tensebut kemudian dituangkan kedalam Akte NotarlsNo. : 32, Notarls dl Jakarta Fitnilia Novia Djamili, SH., dengan judul BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nikki Purl Properti,tanggal 28 Oktober 2010 ; (Buktl P 7);Berdasarkan adanya RUPSLB PT. Nibbi Purl Properti tersebut, bemudianTergugat selaku Direktur PT. Purl Nikkl menjual 50 lembar saham yangada pada PT.

Nikki PurlProperti, dengan harga yang disepakati yaitu Rp 1.000.000, (Satu JutaTUPIA) 5 seesenesseesee ene ese cies eeissieeesnnreeesemiee neem (Bukti P 10);Belakangan diketahul, bahwa baik Pihak Tergugat maupun Tergugat Ilsama sekali tidak pemah datang dan atau melakukan Rapat UmumHal 5 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 721/Pdt.G/2013/PN Dps.13.14.15.Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

(RUPSLB) PT. Nikki Pun Properti ketika masih terjadl sengketa hukumPKPIC dl Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negerl Surabaya ;Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Nikki Purl Properti adalah Tidak Sah dan Melanggar Hubum ; Menyatakan Tidak Sah dan Membatalkan Akte Notaris No. 32,, NotarisFitrilia Novia Djamlli, SH. tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

NikkiPurl Properti dinyatakan Tidak mengikat dan Tidak mempunyal KekuatanHUKUM APaPUN ; nn nnn n nnn nnn nnn en nnn nenaMenghukum Tergugat dan Tergugat II untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Nikki Purl Propertiguna menganulir atau membatalkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

Pada 25 April 2020, Penggugat mengirim Surat No.TMN.D.SM.002.010/04/2020/00 kepada Para Tergugat yang pada intinyamenyatakan penolakan atas rencana RUPSLB pada 27 April 2020 karenatata cara pemanggilan dan pelaksanaan RUPSLB telah melanggaranggaran dasar Tergugat dan UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UU PT).20.

Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka dapat dipahamisecara sederhana bahwa tidak akan pernah ada RUPSLB tanpadidahului dengan adanya pemanggilan melalui surat tercatat.27. Faktanya, Penggugat sebagai pemegang 40.950 saham Seri Apada Tergugat TIDAK PERNAH MENERIMA surat tercatat mengenaipanggilan RUPSLB yang keputusannya menjadi dasar adanya AktaNo.1/Maret 2020.28.

Mengingat Sam Pranoto dan David Sahputra Hadiwibowo adalahpemegang saham Penggugat, maka kalaupun permintaanpenyelenggaraan RUPSLB dari pemegang saham lainnya yaitu TergugatIl dan Tergugat III memang benar ada, maka pasti PENGGUGAT SUDAHMENGETAHUI ADANYA RUPSLB tersebut termasuk mengetahui lebihdahulu tentang Akta No.1/Maret 2020, bukan mengetahui melaluipenelusuran Profil Tergugat per 27 April 2020.32.

Oleh karenanya timbul pertanyaan: Kalau tidak pernah adapermintaan mengadakan RUPSLB dan tidak pernah ada surattercatat panggilan RUPSLB, lalu bagaimana mungkin ada RUPSLByang hasilnya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020?34.

Satusatunya jawaban adalah Para Tergugat DENGAN ITIKADBURUK DAN MELAWAN HUKUM berkonspirasi secara diamdiammengadakan RUPSLB tanpa sepengetahuan dari Penggugat yangdibuktikan dengan TIDAK PERNAH ADA UNDANGAN RUPSLB kepadaPenggugat yang hasilnya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020.35.