Nomor 549 K/Pdt/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikanputusan sebagai berikut:Vi.VI.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkanRisalah Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

(Tergugat IV)adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan diRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalahperbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);Ill. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

(Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/Perubahan Susunan AnggotaDireksidan Dewan Komisaris Perseroan;b.

berlangsung dengan lancar dan baik makadiperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB.

diadakannya RUPSLB Kedaung Industrial denganasumsi bahwa RUPSLB tersebut akan dilakukan sebatas denganagenda penunjukkan Direksi dan Dewan Komisaris baru dari KedaungIndustrial.

Tidak Adanya Urgensi/Kepentingan untuk Menetapkan Kuorum Kehadirandan Pengambilan Keputusan RUPSLB Kedaung Industrial.

Tanpaadanya permintaan melalui surat tercatat dari pemegang sahamminoritas kepada Direksi atau Dewan Komisaris Kedaung Industrialmaka secara formal permohonan pemberian izin pemanggilan danpelaksanaan RUPSLB dimaksud belumlah dapat diajukan kepadaPengadilan Negeri;Vi. Terdapat Urgensi Untuk Segera Melaksanakan RUPSLB DenganDitetapbkannya Bahwa Almarhum PEMEGANG SAHAM Diwakili OlehSebagian Besar Ahli Waris Yang Akan Menunjuk Satu Wakil UntukMemberikan Suara Dalam RUPSLB;50.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;c. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2011d.

Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);e. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;f.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);6. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/20117.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

Halhal yang timbul dalam rapat;Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11 Desember2019 mengacu pada Susunan Direksi dan Komisaris Hasil KeputusanRUPSLB yang tertuang dalam Akta Nomor:101 tanggal 29 Oktober 2016,maka demi hukum RUPSLB pada tanggal 11 Desember 2019 tersebutadalah batal demi hukum;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari MutiaraNomor

: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Sari Mutiara.Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2019, Nyonya Juniety DamePurba selaku Pengurus sementara PT.

yang melakukanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29Oktober 2016 tanpa ada surat undangan tercatat kepada Pembandingsemula Penggugat, sehingga akibat dari perbuatan Terbanding dan Turutterbanding Penggugat kehilangan haknya dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPSLB, hal ini dikuatkan fakta persidangan berdasarkan BuktiTergugat yang diberi Tanda (T3) perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor:202/B/PT.SM/X/2016 tertanggal 14Oktober 2016 yang dalampersidangandiperlihatkan

Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai AktaBerita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor:101, tanggal29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugatadalah tidak sah menurut hokum;7. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Pikiran Rakyat Bandung,Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPSLB PT.Pikiran Rakyat Bandung ;Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LBtersebutMenetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan denganpenyelenggaan RUPS dan atau RUPSLB tersebut ditanggung dandibebankan pembayarannya kepada PT.

Pikiran Rakyat Bandung ;Menetapkan kewenangan Pemohon yang. diwakili PanitiaPenyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LBtersebut untuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT.Pikiran Rakyat Bandung dalam pelaksanaan penyelenggaraanRUPS dan atau RUPSLB ini, sebagaimana wewenang yangdimilik oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dalampenyelenggaraan RUPS dan atau RUPSLB ;Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris serta paraPemegang Saham PT.

PikiranRakyat Bandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini ;.Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB ini merupakan Penetapan Instansi Pertama danTerakhir;Halaman 13 dari 30 halaman Penetapan Nomor : 169/Padt. P/2016/PN.Badq.12.Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan jjinpenyelengaraan RUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepadaPT.

P/2016/PN.Badq.mengadakan RUPSLB sendiri menurut ketentuan Pasalpasaldalam Undangundang R.I.

tersebut ;Bahwa selanjutnya hasil keputusan RUPSLB PT.Pikiran RakyatBandung tanggal 15 November 2014 dituangkan dalam AktaHalaman 19 dari 30 halaman Penetapan Nomor : 169/Pdt.

RUPSLB Kedua tertanggal 11 Juni 2010, tidaklayak disebut sebagai RUPSLB Kedua, dan kalaupun hendak diakuisebagai RUPSLB, hanyalah sebagai RUPSLB Pertama. Hal inidisebabkan karena RUPSLB 31 Mei 2010 (yang dianggap olehTERGUGAT Il sebagai RUPSLB Pertama) tidaklah pernahdiselenggarakan sehingga bertentangan dengan ketentuan AnggaranDasar TERGUGAT Ill.PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETUJUHHal 13 dari 129 Hal.

Cacat Formil karena bertentangandengan Pasal 11.1.d Anggaran Dasar TERGUGAT Ill, dimana tidakterselenggaranya RUPSLB 31 Mei 2010 (yang menurut TERGUGAT Ildan Ill merupakan RUPSLB pertama) yang merupakan dasar untukmengirimkan Surat Undangan dan mengadakan RUPSLB 11 Juni 2010,Hal ini jelas secara formil membuat RUPSLB 11 Juni 2010 menjadi tidaksah.Kecacatan formil tersebut jelas berdampak pada cacat hukumnyapelaksanaan RUPSLB 11 Juni 2011 secara materil, dimana RUPSLB 11Juni 2010 yang seharusnya berdasarkan

Dengan demikian, Surat Undangan RUPSLB Kedua tidaklah memenuhisyarat sebagai Surat Undangan RUPSLB Kedua menurut hukum(UndangUndang Perseroan Terbatas).

adalah RUPSLB yang TIDAK SAH, dandengan demikian RUPSLB tersebut TIDAK DAPATMENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT.Keputusan Rapat yang menyatakan bahwa menyetujuiHal 46 dari 129 Hal.

Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.Dasar Tergugat Ill tidak membolehkan Tergugat Il untuk menggelarRUPSLB Pertama manakala RUPSLB tersebut sudah diprediksi tidak akanmemenuhi kuorum. Malahan sebaliknya, kalau rencana RUPSLB pertamadiprediksi tidak akan memenuhi kuorum maka Tergugat Il dapatmengundang pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPSLB keduatanpa harus membuka RUPSLB pertama.C.2.

Memerintahkan Termohon I, Termohon Il, Termohon Ill wajib hadirdalam RUPSLB;4. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakartauntuk wajib hadir dalam RUPSLB;5.

Jakarta Timur tersebut Direksidan Komisaris dianggap telah melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 40Tahun 2007, yaitu Direksi dan Komisaris Rumah Sakit Haji Jakarta tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB. padahal Penggugat III selaku DireksiHal. 4 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011telah melakukan pemanggilan untuk penyelenggarakan RUPSLB tanggal12 Maret 2008, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum makapenyelenggaraan RUPSLB kedua akan diselenggarakan tanggal 22Maret 2008.(P3,4):;b.

Rumah Sakit Haji Jakartatanggal 20 Juli 2007 Nomor: 2100/071.24 hal Penyelenggaraan RUPSLB PT.

Akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kedua pada tanggal 05 Maret 2007 untuk menentukanstatus badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta;Bahwa sebagai tindalklanjut RUPSLB tanggal 05 Februari 2007. Padatanggal 14 Maret 2007 di adakan RUPSLB PT. Rumah Sakit Haji Jakarta, diRuang Rapat Sekretaris Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia diJalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. RUPSLB tersebut menghasilkan:a.

untuk segera melaksanakan RUPSLB PT.

PARA TERGUGAT telah menyelenggarakan RUPSLB dengan melawanhukum6.Bahwa PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan RUPSLB tanggal 5Februari 2016 yang selanjutnya dituangkan kedalam Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Permohonan Pembatalan RUPSLB Tertanggal 5 Februari 2016 Dan GantiKerugian ;12.

telahmenyelenggarakan RUPSLB yang dituangkan kedalam risalahRapat Umum Pemegang Saham RUPSLB dihadapanHal 9 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT.

NATATEX PRIMAberdasarkan RUPSLB PT.

NATATEX PRIMA berdasarkan RUPSLB PT.NATATEX PRIMA tertanggal 5 Februari 2016, berakibat dalamkepengurusannya berdasarkan RUPSLB PT.

Menyatakan sah dan berharga saham sebesar 4.923.683 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8 tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah merupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit);5.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 12.309,207 lembar saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikan menjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum; 8.

Menghukum Tergugat II (Agus Pramono) untuk menyerahkan saham sebesar 13.216.185 lembar saham kepada Penggugat yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016;9.

2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19Halaman 3 dari 11 hal.

Menyatakan Penggugat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit)adalah sah dan berharga atas saham sebesar 4.923.683 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Il adalahmerupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (DalamPailit);.

Nomor 1212 K/Pdt.SusPailit/2020Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan Tergugat kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sahdan batal demi hukum;8.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidaksah dan batal demi hukum;.

MENGA D I L I:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON dan / atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara rapat sebagaii berikut :

• Perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris;
• Menyetujui pembentukan komite-komite dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang

baik oleh Perseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;

terbuka;

(DALAM PKPU), sehingga dengan demikianTERMOHON tidak dapat menyelenggarakan RUPSLB dimaksud karenaSurat Permintaan RUPSLB tersebut adalah cacat hukum.

Sedangkan permohonan a quo didasariadanya pemohon yang meminta agar direksi dari termohon untukmenyelenggarakannya rupslb.

Pemohon telah memintadiadakannya RUPSLB PT Tiga Pilar Sejahtera ( Dalam PKPU) sebagaiTermohon kepada Direksi melalui Surat dan terhadap permintaan RUPSLBHalaman 51 dari 65 Penetapan Nomor 134/Pat.P/2019tersebut, Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dan kemudian Pemohonmengajukan permintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris melalui suratakan tetapi Dewan Komisaris juga tidak mau menyelenggarakan RUPSLB ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidakmembantah mengenai kepemilikan saham oleh Pemohon

Tiga Pilar SejahteraFood Tbk (Dalam PKPU) terakhir yang diadakan adalah RUPSLB tanggal 22Oktober 2018, RUPSLB ini telah diadakan oleh Dewan Komisaris oleh karenaDireksi PT. Tiga Pilar Sejahtera sebelumnya telah diberhentikan berdasarkanRUPS Tahunan 27 Juli 2018.

pada entitasentitas anak perseroan dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :1.

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benardan dapat dipahami dalil Penggugat tersebut bertujuan untukmembatalkan keputusan RUPSLB yang telah dilaksanakan olehTergugat berdasar pada penetapan Pengadilan Negeri Kendari nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI atau setidaktidaknya dapat dipahami agarpembuatan akta pernyataan keputusan RUPSLB ditunda;Bahwa perlu Tergugat terangkan, pelaksanaan RUPSLB PT.

Rinrin Merinova;32)Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

., M.Kn pada tanggal 04Februari 2019;35)Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA telah sesuai pula dengan ketentuan yang termuatdalam UU PT terkait pembuatan Risalah RUPSLB PT.

RUPSLB PT.Duta Tambang Gunung Perkasa;4.

tanggal 04 Februari 2019 tanpa dihadirikuasa Citra Hartono sehingga RUPSLB PT.

No. 2199 K/Pdt/2010diselenggarakan oleh Tergugat dan Tergugat Il tersebut ternyatadidasarkan adanya ijin dalam Penetapan Pengadilan Negeri SemarangNo.229/Pdt.P/2000/PN.Smg. tanggal 6 Juli 2000 yang dimohonkan olehTergugat atas nama Turut Tergugat melalui kuasanya yaitu TurutTergugat Il;Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2000 padapokoknya disebutkan alasan permohonan bahwa MRUPSLB padatanggal 20 Juni 2000 (RUPSLB Pertama) dan RUPSLB tanggal 3 Juli 2000(RUPSLB Kedua) dengan agenda RESTRUKTURISASItidak

Kayu Lapis Indonesia dan dalam salah satu pertimbanganhukumnya Hakim pemeriksa menyatakan bahwa" Direksi berkehendakmengadakan RUPSLB dengan agenda FRestrukturisai tersebut adalahatas permintaan Bank Kreditur (Penetapan No. 229/Pdt.P/2000/PN.Smg. halaman 9) ;Jadi RUPSLB yang diijinkan oleh Pengadilan Negeri Semarangberdasarkan Penetapan No. 229/Pdt.P/2000/PN.Smg tanggal 6 Juli 2000adalah RUPSLB PT.

Kayu Lapis Indonesia dengan agendaRESTRUKTURISASI dan bukan RUPSLB dengan agenda MENGUBAH/MERUBAH ANGGARAN DASAR perseroan ;Sehingga jelas penyelenggaraan RUPSLB PT. Kayu Lapis Indonesiatanggal 17 Juli 2000 dengan agenda pengubahan Anggaran Dasarperseroan dan putusan RUPSLB PT. Kayu Lapis Indonesia tanggal 17 Juli2000 yang mengubah Anggaran Dasar PT.

dan Penggugat Il hanya mendapatkan surat dalam amplopyang ternyata isinya kosong dan tidak ada tulisan apapuntentang rencana RUPSLB PT.

No. 2199 K/Pdt/2010Luar biasa (RUPSLB) PT. KLI tanggal 17 Juli 2000 bukan RUPSLBBiasa tetapi merupakan RUPSLB Khusus, karena telah mengambilkeputusan MENGUBAH/MERUBAH ANGGARAN DASAR PT.

54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telahmengajukan permintaan tertulis kepada Termohon selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahun duaribuenambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada Termohon selaku Direksi Perseroanagar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapatpenggantian pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan

Nomor 812 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanRUPSLB yang diajukan oleh Pemohon, Termohon selaku Direksi tidakjuga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa oleh karena Termohon selaku Direksi Perseroan tidak melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II dan Termohon IIIselaku

, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari Para Termohon (vide BUKTI P2dan P3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepada ParaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan ( verzoek, petition ) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPara Termohon selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; daniii.

)Perseroan dengan agenda rapat: Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan jin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB:Halaman 4 dari 19 hal.

Alasan PENGGUGAT mengajukan keberatanatas RUPSLB yaitu karena PENGGUGAT tetap tidak diberikan bahanbahan RUPSLB maupun informasi apapun berkaitan dengan RUPSLBsampai dengan dilaksanakannya RUPSLB, yang mana merupakankawajiban TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill selaku Direksi Perseroanuntuk memberikan secara Cumacuma salinan bahan RUPSLB;Bahwa pada saat acara RUPSLB dipaksakan berlangsung olehTERGUGAT II dan TERGUGAT III, PENGGUGAT kembali mengajukankeberatan dan menanyakan harga saham yang akan dijual,

Perseroansampal dengan tanggal RUPSLB ini terselenggara.

dalam RUPSLB tersebutsehingga Penggugat mengajukan Gugatan a quo.

TERGUGAT VII adalah pemegang saham yang menyetujuiterselenggaranya RUPSLB 6 Desember 2020 dengan caramelawan hukum dan menyetujui agenda penjualan saham secaramelawan hukum pada RUPSLB 6 Desember 2020;i. TURUT TERGUGAT adalah Notaris yang mencatatkan RUPSLB 6Desember 2020 yang terselenggara dengan cara melawan hukumpada Akta Berita Acara RUPSLB;j.

Saham sebagai pihak penjualsaham pada RUPSLB 6 Desember 2020 ;TERGUGAT VI adalah pihak pembeli saham pada RUPSLB 6Desember 2020 ;TERGUGAT VII adalah pemegang saham yang menyetujuiterselenggaranya RUPSLB 6 Desember 2020 dan menyetujui agendapenjualan saham pada RUPSLB 6 Desember 2020;TERGUGAT VIIl adalah pemegang saham yang menyetujuiterselenggaranya RUPSLB 6 Desember 2020 dan menyetujui agendapenjualan saham pada RUPSLB 6 Desember 2020;TURUT TERGUGAT adalah Notaris yang mencatatkan RUPSLB 6Desember

TulodongBawah raya No. 21, RT 003 RW 001, Keluarahan Senayan,Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 3 dari 20Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, pemegang Kartu) TandaPenduduk nomor 0952025105735517, selaku pemegang atau pemilikyang sah atas 63.750 saham dalam perseroan.selanjutnya disebut sebagai Pemegang Saham);Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Pemohon telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (RUPSLB 1),dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal

;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 AnggaranDasar jo.

Lainlain yang dianggap perlu.Namun demikian, pada saat RUPSLB II dilaksanakan, Kembali hanya satudari Pemegang Saham yang hadir yaitu Lily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 13tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.

) dan dengan memperhatikan RUPSLB yangtelah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB I dan RUPSLB II, makadengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat 5 UUPT jo.

kuorum untuk melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ketiga PT Tossa Shakti karenakuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, sehingga RUPSLB tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum diselenggarakan RUPS maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

Bdg12.hutang perusahaan dan tuntutan karyawankaryawan yang sebagian besarupahnya sudah kurang lebih tiga bulan tidak dibayar tidak dapat dipenuhi jikamenunggu sampai gugatan RUPSLB yang diajukan TERMOHON berkekuatanhokum yang tetap. ltu lah sebabnya PARA PEMOHON mengajukanpermohonan resmi RUPSLB PT.

terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus.Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2016, pernah mendaftarkanPermohonan lzin RUPSLB Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus, sebagaimana dengan register No.473/Pdt.P/2016/PN.Bdg, yangmana atas permohonan

Pertanggungjawaban Termohon Selaku Mantan Presiden Direktur (SebelumAkta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Natatex Prima No. 131 tanggal 30 Agustus 2013) Juga Telah diterima olehPara Pemegang Saham (acquit et decharge) ;Bahwa sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

untuk meminta izin kepadaPengadilan guna menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda : Pertanggungjawaban Pengurus/Pengelola PTI.

Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan Terbatas PTNatatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah perbuatanmelawan hukum (onrecht matigedaad).3.

Rapat Umurn Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Keduapada tanggal 14 Maret 2007 berdasarkan undangan Direktur Utama PT.

Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untukmenyelenggarakan sendiri pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rumah Sakit Haji Jakarta,dengan ketentuan :a. Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 222 PK/Pdt/2009b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pamanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d.

Memerintahkan Termohon , Termohon Il, Termohon Ill untukwajib hadir dalam RUPSLB ;4. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta untuk wajib hadir dalam RUPSLB ;5. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :A.

Menetapkan pemberian izin kepadaPemohon untuk menyelenggarakansendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Rumah Sakit HajiJakarta, dengan ketentuan :a. Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d.

Memerintahkan Termohon , Termohon Il, Termohon Illuntuk wajib hadir dalam RUPSLB ;4. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT. Rumah SakitHaji Jakarta untuk wajib hadir dalam RUPSLB ;5.

melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II selaku DewanKomisaris Perseroan melalui surat tertanggal 17 Maret 2016 (tujuh belasbulan Maret tahun dua ribu enam belas) (Bukti P3).

;Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UUPT, Termohon II selaku DewanKomisaris Perseroan wajib melakukan panggilan RUPSLB dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diterima;Bahwa setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan RUPSyang diajukan oleh Pemohon, Dewan Komisaris tidak juga melaksanakanpanggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari

Termohon (vide BUKTI P2 danP3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepadaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan (verzoek, petition) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

jjin Kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB;Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017Vi.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB danmelakukan pengambilan keputusan yang

RUPSLB kembali kepada Termohon Ilselaku Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 17 Maret 2016;2.

Dalam EksespsiBahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah KeputusanPemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa yangdituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTBank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa tanggal 18 Mei 2018, tentangpenghentian Penggugat sebagai Direktur Utama/Direksi PT Bank PerkreditanRakyat Mangun Pundiyasa.Him 6 dari 21 hlm Putusan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN.BdgPenggugat mendalilkan bahwa RUPSLB termaksud telah dibuat dengan tidakmemenuhi

Pundiyasa, yangmana PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa (Tergugat) tidaklahterlibat dalam keputusan RUPSLB tersebut, Tergugat (PT Bank PerkreditanRakyat Mangun Pundiyasa) justru memiliki kewajiban hukum untuk tundukpada putusan RUPSLB tersebut.Berdasarkan pemaparan diatas maka sudah sepatutnya jika gugatan dariPenggugat untuk ditolak karena gugatan tersebut telah salah sasaran (gemisaanhoeda nigheid), atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Him 8 dari 21 hlm Putusan Nomor 261

tanggal 23 Februari 2018masa kerja Penggugat sebagai Direktur Utama Perseroan Tergugatdiperpanjang dari seharusnya berakhir tanggal 13 Maret 2018 menjadi tanggal31 September 2018.RUPSLB tanggal 23 Februari 2018 dibuat dibawah tangan dan tidak pernahdiaktakan serta dilaporkan kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum danHAM RI).Merujuk pada ketentuan pasal 21 Jo. pasal 94 ayat (7) s/d ayat (9) UU No.40/2007, keputusan RUPSLB yang tidak diaktakan dan dilaporkan padaMenteri dalam jangka waktu 30

hari kalender sejak putusan RUPSLB, atau 30Him 9 dari 21 hlm Putusan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN.Bdghari kalender sejak RUPSLB tersebut diaktakan, maka keputusan RUPSLBtermaksud akan ditolak oleh Menteri.Dengan tidak dilakukannya pelaporan kepada Menteri, RUPSLB tanggal 23Februari 2018 menjadi tidak memiliki makna hukum, dan sebagai konsekuensiyuridisnya masa kerja Penggugat sebagai Direktur Utama pada PerseroanTergugat tetap berakhir pada tanggal 13 Maret 2018.Tidak diaktakan dan tidak dilaporkannya

Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Mei 2018 yang menurut dalil Penggugatbahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direksi adalah dilakukan oleh Tergugat PT.

dalam RUPSLB yang dilaksanakan tersebut ;.

pada PT.Metal Sukses Cemerlang, karena didalam(RUPSLB) tersebutlah Terbanding semula Penggugat dapatmengajukan pembelaan diri dan menyatakan pendapat atas keputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut ;.

s/d T.III.2,3,4,5 dan pelaksanaan RUPSLB tanggal 23 april 2020 sehinggakalau dihitung dari tanggal 9 April 2020 ke tanggal 23 April 2020maka tengang waktu pelaksaan RUPSLB adalah 14 (empat) haribukan 13 (tiga belas) hari ;Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN4.

Nomor 375/Pdt/2021/PT MDNPara Penggugat tidak hadir dalam RUPSLB yang dilaksanakantersebut ;.

PT.Metal Sukses Cemerlang,karena didalam (RUPSLB) tersebutlah Terbanding semula Penggugat dapat mengajukan pembelaan diri dan menyatakan pendapat ataskeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut ;.