yang telah diambil tanggal 2 mei 2016, makatuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan uang ganti cuti tahunan,berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) (d) UU No. 13 tahun 2003 yangmenyatakan bahwa istirahat panjang sekurangkurangnya 2 (dua) bulan dandilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masingmasing 1 (satu) bulan bagipekerja/ouruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus meneruspada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhaklagi atas istirahat tahunannya

puluh ribu delapan ratus rupiah) Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas sisa cuti tahunanyang belum gugur, dengan berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf c jonto Pasal 156ayat (4) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,terhadap sisa cuti tahunan tersebut tidak ada sanggahan dari Tergugat dan buktiterhadap penggunaan hak cuti tahunan berada dalam penguasaan Tergugat, dengandemikian Tergugat wajib mengajukan bukti Penggugat pada tahun 2017 pernahmempergunakan hak cuti tahunannya

Untuk korban yang lain Terdakwa belum mengetahuinya.Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truck engkel No.Pol.K1472JP memiliki SIM A, tetapi belum sesuai dengan kendaraan yangTerdakwa kemudikan, seharusnya yang sesuai dengan kendaraan yangHalaman 38 dari 58 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN PwdTerdakwa kemudikan tersebut SIM B 1, untuk STNK Terdakwa ada dan masihberlaku baik notis pajaknya dan pajak lima tahunannya, untuk buku uji kirTerdakwa juga ada dan masih berlaku.Bahwa benar pada saat

Untuk korban yang lain Terdakwa belum mengetahuinya.Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truck engkel No.Pol.K1472JP memiliki SIM A, tetapi belum sesuai dengan kendaraan yangTerdakwa kemudikan, seharusnya yang sesuai dengan kendaraan yangTerdakwa kemudikan tersebut SIM B 1, untuk STNK Terdakwa ada dan masihberlaku baik notis pajaknya dan pajak lima tahunannya, untuk buku Uji kirTerdakwa juga ada dan masih berlaku.Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truck engkelNo.Pol.

Bahwajustru karena perusahaan baru berdiri maka Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak melakukan pembeliansecara besarbesaran sehingga untuk Tahun 2006 memangnyatanyata tidak terdapat persediaan awal (NIHIL) sebagaimana telahdilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dalam SPT Tahunannya.11.5.Bahwa pernyataanMajelisdanPemohonBandingtersebutbertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 UndangUndangKUP.Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK

PPN sebesar Rp. 1.690.306.019,00sesuai dengan SPT Masa PPN) ;Bahwa Pemohon Banding menolak argumentasi dan penjelasanpenjelasan yangdikemukakan oleh Penelaah Keberatan karena :Bahwa Pemohon Banding disimpulkan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh BadanTahun 2003, karena meskipun terlambat tetapi SPT Tahunan telah Pemohon Bandingsampaikan dan ada bukti penyampaian SPT Tahunannya;Bahwa dengan demikian SPT yang Pemohon Banding sampaikan tidak dapatdisimpulkan hanya merupakan data;Bahwa yang diatur di

Negara Republik Indonesia ini hanya memintaagar atas daftar nominatif biaya entertain tersebutdilampirkan dalam SPT Tahunan Termohon PeninjauanKembali dalam rangka memudahkan PemohonPeninjauan Kembali mengawasi pembebanan atas biayaentertain ini agar tidak menjadi kerugian Negara dalampemenuhan pajak yang terutang nantinya;g) Namun sekali lagi Pemohon Peninjauan Kembalitegaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidakmelampirkan daftar nominatif yang baru muncul padasaat persidangan ini dalam SPT Tahunannya

Ijin Badan Revitalisasi Kehutanan dan IjinEksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan, yang bahan baku kayunyadiperoleh melalui hasil lelang dan membeli dari perusahaan lain;e bahwa terdakwa 1 Hayanto meminta terdakwa 2 Slamet membuat FAKO karenaterdakwa 2 Slamet yang ditunjuk PT.SBAL sebagai Pejabat Pembuat Fako;e bahwa menurut saksi FAKO (Faktur Kayu Olahan) sebagai dokumenpengangkutan kayu yang berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,PT.SBAL mempunyai kewajiban menyerahkan Laporan Tahunannya

Maka Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya sebesar 1(satu) kali upah pokok yang diterima sebesar Rp. 4.532.632, (empat juta lima ratustiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);Bahwa Penggugat telah menjalani pekerjaan di tahun 2010 selama 12 (dua belas)bulan dan belum mengambil hak cuti tahunannya, maka Penggugat berhak atas uangpenggantian hak cuti tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) huruf aUndangUndang No. 13/2003, dan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) PeraturanPerusahaan

dengan gugatan a quo, Penggugat terlebin dahulu harusmembuktikan dalam laporan tahunannya yang telah diaudit olehakuntan publik mengenai rincian laba rugi yang timbul selama tahunbuku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.

Dansegala biaya untuk mendapatkan rumah tersebut dibiayai olehPenggugat sepenuhnya hingga kepindahan ke Karawang dibiayaloleh Penggugat, pada saat pindah Penggugat dipekerjaannyadipercaya menjadi direksi pekerjaan pada Balai Besar WilayahSungai Citarum, dan tiap tahunannya dipercaya memegangan 4paket pekerjaan Grid besar diatas 5 milyar.

Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/ataupada keseluruhannya dengan merek terkenal The Cheesecake Factory yangdimiliki oleh Penggugat untuk jasa yang tidak sejenis;e Pasal 5 huruf (d) UndangUndang Merek:Bahwa merek milik Tergugat merupakan keterangan atau berkaitan denganbarang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;Ringkasan argumentasi Penggugat:Bahwa Penggugat adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa restorandan toko kue yang terkenal di Amerika Serikat, yang pendapatan tahunannya

dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1(satu) minggu;itahunan kurangkurangn 12belas) hari kerja setelah pekerja/ouruh yangbersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; danistirahat panjang sekurangkurangnya 2 (dua)bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dankedelapan masingmasing 1 (satu) bulan bagipekerja/ouruh yang telah bekerja selama 6(enam) tahun secara terusmenerus padaperusahaan yang sama dengan ketentuanpekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atasistirahat tahunannya

AGRICON sampai sekarang ;Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti BPKB, STNK, Kunci kontak mobiltersebut kepada saksi, saksi membenarkan barang bukti tersebut ;Bahwa saksi tahu harga mobil tersebut sewaktu dibeli sebesar Rp.455.000.000, ( empat ratus lima puluh lima juta rupiah ) dan kalausekarang harga mobil tersebut sekitar Rp. 250.000.000, ( dua ratus limapuluh juta rupiah ) ;Bahwa Pada tahun 2009 STNK mobil tersebut belum diperpanjang, tetapipajak tahunannya sudah dibayar melalui Kantor ;Bahwa

Kewajiban memberikan hak cutisebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskanbahwa:Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.Bahwa PENGGUGAT saat itu menggunakan hak cuti tahunannya yangmasih tersisa selama 6 (enam) hari.

Hal ini bertujuan untuk memudahkanestimasi nilai penjualan pelaku usaha yang terlibatpelanggaran pada saat data penjualan tahunannya belumtersedia.

PJK/2017PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dari WajibPajak yang dilakukan verifikasi kantor tersebutdiadministrasikan sendiri oleh Kantor Pelayanan Pajakyang bersangkutan, maka bukti asli dimaksud agardicocokkan dengan bukti yang ada pada tata usahaseksiseksi PPh yang terkait.Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahuibahwa apabila tidak terdapat buktibukti telahdilakukan pembayaran PPh Pasal 22 oleh TermohonPK , maka Termohon PK tidak dapat mengkreditkanPPh Pasal 22 tersebut dalam SPT Tahunannya

buktipemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22 danPasal 23 tersebut tidak benar, maka terhadap WajibPajak yang telah dilakukan verifikasi kantor dan telahdikeluarkan surat ketetapan pajak agar diterbitkan SuratKetetapan Pajak Tambahan untuk menagih ketidakbenaran PPh yang telah dikreditkan.Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwaapabila tidak terdapat buktibukti telah dilakukanpembayaran PPh Pasal 23 oleh Termohon PK, makaTermohon PK tidak dapat mengkreditkan PPh Pasal 23tersebut dalam SPT Tahunannya

belumdikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007,ketentuan ini secara implisit mengisyaratkan danmengandung pengertian bahwa: disamping menempuh jalur pengembalian pajak yangseharusnya tidak terutang melalui surat permohonan; permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidakterutang dapat juga dilakukan melalui mekanismepengkreditan Pajak Masukan dalam pelaporan SPT MasaPajak Pertambahan Nilai = maupun mekanismepembebanan sebagai biaya dalam SPT Tahunannya

Yangterjadi sesuai fakta persidangan adalah Kealpaan atau Kelalaiandikeranakan ketidak tahuannya tentang perpajakan ditambah adanyapersoalan bisnisnya yang menyita pikiran melebihi kapasitaskemampuan yang dimilikinya, sehingga dengan pengetahuan sertataraf pendidikan Terdakwa yang hanya berpendidikan Sekolah Dasaritu ketidak tahuannya tentang perpajakan mengakibatkan Terdakwalalai dan alpa tidak menyampaikan SPT Tahunannya dan tidak ataubelum mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak;c Pengenaan

terdakwa adalah pengusaha yang tekun;e Bahwa saksi mengetahui permasalahan pajak yang dialami terdakwa,karena saksi selalu mengikuti persidangan terdakwa;62Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan Ahli, yaitu DR.BUSTAMAR AYZA, SH, MH yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaiberikut :Bahwa menurut ahli, perbuatan terdakwa tidak termasuk perbuatandengan sengaja akan tetapi lalai karena terdakwa hanya lupa tidakmelaporkan SPT nya pada tahun 2006 ;Bahwa terdakwa selalu melaporkan SPT tahunannya

Dengan mengacu pada Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun2003 pekerja yang telah mempunyai masa kerja 6 ( enam ) tahun berturut turut berhak atas istirahat panjang selama 2 ( dua) bulan dan tidak berhak lagicuti tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiapkelipatan 6 (enam ) tahun.c. Pelaksanaan istirahat panjang jatuh di tahun ke 7 (tujuh) selama 1 bulan dansisanya ditahun ke 8 (delapan) selama 1 ( satu ) bulan .d.

Dengan mengacu pada Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun2003 pekerja yang telah mempunyai masa kerja 6 ( enam ) tahun berturut turut berhak atas istirahat panjang selama 2 ( dua ) bulan dan tidak berhaklagi cuti tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuksetiap kelipatan 6 (enam ) tahun.a. Pelaksanaan istirahat panjang jatuh di tahun ke 7 (tujuh) selama 1bulan dan sisanya ditahun ke 8 (delapan) selama 1 ( satu ) bulan .b.

Untuk tenaga kerja non shift GP +TunjanganTetap x Sisacuti21Pasal 21 ayat (1) yaitu ; Dengan mengacu pada Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pekerja yang telah mempunyai masa kerja 6 (enam ) tahun berturut turut berhak atas istirahat panjang selama 2 ( dua ) bulandan tidak berhak lagi cuti tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnyaberlaku untuk setiap kelipatan 6 (enam ) tahun ;c.

Putusan Nomor 66 PK/TUN/2017kinerja yang semakin membaik karena dukungan SDM yangprofessional diantaranya adalah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)yang dalam laporan keuangan tahunannya menunjukkan kinerjayang semakin baik pada sektor pendapatan usaha, laba/rugiusaha, laba bersih tahun berjalan, total asset perusahaan, totalliabilitas, maupun ekuitas perusahaan;Dalam perkembangannya BUMN atau perusahaan negara tidakselalu hanya untuk bidang usaha yang menguasai hajat hiduporang banyak dan yang penting