dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapanratus lima puluh tiga ribu rupiah) disetujui untuk dilakukan addendumyaitu perubahan volume (CCO) sesuai dengan hasil perhitunganberdasarkan kontrak awal oleh dinas Pekerjaan umum provinsi bengkuluberdasarkan :1) Surat nomor: 602.1/1861/B.IV/DPU/2015, tanggal 12 Juni 2015,perihal persetujuan perubahan volume paket pembangunanjembatan air tik teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong.Putusan Nomor 18/ Pid.SusTpk/2019/PN.Bgl Hal 22 dari 2702) Surat nomor: 02.03

tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai sebesarRp. 2.367.853.000, (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapanratus lima puluh tiga ribu rupiah) disetujui untuk dilakukan addendumyaitu perubahan volume (CCO) sesuai dengan hasil perhitunganberdasarkan kontrak awal oleh dinas Pekerjaan umum provinsi bengkuluberdasarkan :1) Surat nomor: 602.1/1861/B.IV/DPU/2015, tanggal 12 Juni 2015,perihal persetujuan perubahan volume paket pembangunanjembatan air tik teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong.2) Surat nomor: 02.03

ROP ELYANJONI, SE selaku wakil direktur CV.BENNY PUTRA;Bahwa setelah dilaksanakan rapat pembahasan draft Justifikasi teknistersebut, Terdakwa ada mendapatkan surat dari Panitia Justifikasi Teknisnomor : 02.03 /PANJUSTEK / JBT / B.IV / DPU / 2015 tanggal 11 juni2015 perihal Penyampaian hasil pembahasan Justifikasi Teknis untukkegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) ;Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat dan mengirimkan suratnomor : 602.1 / 1861 / B.iv / DPU / 2015 tanggal 12 Juni 2015

,M.H berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : MP.02.03/11/11.03/1/2020 tanggal13 Januar 2020, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Idi pada tanggal 2312020,selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;PENGADILAN TINGGI tersebut:Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT BNA.Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 2 November 2020 Nomor 87/PDT/2020/PT BNA tentang penunjukanMajelis Hakim untuk mengadili perkara ini, serta berkas

(dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratusllima puluh rupiah); danHal. 54 dari 63 hal. putNo.251/Pid/2016/PT.DKI.02.03.j. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 11 Desembr2013, atas nama Herman Sumiati, sebesar Rp 19.410.200.

fasilitasi TPM ; e Menyetujui permohonan pembayaran/pencairan dana stimulan yang disusunoleh UPK/BKM dengan fasilitasi TPM ; e Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPK/BKM, TPM dan1 60))) Ie eee Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati ; Bahwa landasan pelaksanaan BSPS Tahun 2011 adalah Peraturan Menteri PerumahanRakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan StimulanPerumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ; Bahwa berdasarkan surat Menpera Nomor : 96/SM.5/UM.02.03

Asahan sebagaimana Laporan Hasil PemeriksaanTenaga Ahli yang dilakukan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan(BPFK) Medan Nomor: TU.02.03.

Asahan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli yangdilakukan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) MedanNomor: TU.02.03,/II/2112/2014 tanggal 07 April 2014 ;Bahwa atas perbuatan saksi dr.

I Sulteng PPK 06TonggolobibiMalala Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga BPJN XIVNomor: HK.02.03 Bb14/PJN I Sulteng/PPK06/437 tanggal 26Desember 2018 perihal: Pemutusan Kontrak Paket PelebaranJalan OgoamasSiboang (MYC) (fotokopi sesuai asli);: Surat Direktur Utama PT. Perdana Bumi Syariharti Nomor:005/DIRUT/ PBS/I/2019 Perihal : Keberatan TerhadapPemutusan Kontrak Secara Sepihak, tanggal 15 Januari 2019(fotokopi sesuai asli);: Surat a.n.

Fotokopi Surat Keterangan Medis Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/635/2018,tentang hasil Tes DNA dari Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar, Tanggal 23 Nopember 2018, diberi tanda T.33;Bahwa, selanjutnya bukti surat 1.3, T.4, T.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11,T.12,7.13, T.14, T.15,T.16, 7.17 ,T.18, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, dan T.33,oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya ternyata telah sesuai denganaslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku,sedangkan 1.1, T.2, T.9, T.10, T19,1T

lembarlampiran Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani pembuat risalah rapat YAYA SUHAYA selaku Sekretaris,mengetahui ARIF WITONO selaku Ketua yang dilampiri 2(dua)lembar risalah rapat Pembangunan Jalan Baru SentulPuncakTA2013 ;103. 1 (Satu) exemplar copy surat No.KU.01.BU/631 tanggal 12Nopember 2013 perihal pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Ta2013 dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada KetuaPOKJA Pekerjaan Kontruksi Wilayah II Jawa Barat ;104. 1 (satu) exemplar copy surat No.KU.02.03

lembar lampiran PanitiaPeneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditanda tangani pembuat risalah rapat YAYASUHAYA selaku Sekretaris, mengetahui ARIF WITONO selaku Ketua yangdilampiri 2(dua) lembar risalah rapat Pembangunan Jalan Baru SentulPuncakTA2013 ;103. 1 (satu) exemplar copy surat No.KU.01.BU/631 tanggal 12 Nopember 2013perihal pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Ta2013 dari KementerianPekerjaan Umum kepada Ketua POKJA Pekerjaan Kontruksi Wilayah JawaBarat ;104. 1 (satu) exemplar copy surat No.KU.02.03

lampiran Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yangditanda tangani pembuat risalah rapat YAYA SUHAYAselaku Sekretaris, mengetahui ARIF WITONO selaku Ketuayang dilampiri 2(dua) lembar risalah rapat PembangunanJalan Baru SentulPuncak TA2013 ;103. 1 (satu) exemplar copy surat No.KU.01.BU/631tanggal 12 Nopember 2013 perihal pelaksanaan prosespengadaan Barang/Jasa Ta2013 dari KementerianPekerjaan Umum kepada Ketua POKJA PekerjaanKontruksi Wilayah II Jawa Barat ;104. 1 (satu) exemplar copy surat No.KU.02.03

Untuk itupada tanggal 5 Juli 2013 dengan Nomor surat PL.02.03/1/1519/2013 KPA(Kuasa Pengguna Anggaran) membuat permohonan verifikasi kepada KepalaBPKP Propinsi Sumatera barat tentang Pembayaran Sisa PekerjaanPengadaan Cathlab.

SK Dana Permohonan Pencairan Sisa Nomor: 2415/SKSP/BKT/V/2013 tanggal 31 Mei 2013;Bukti No. 27A: Surat dari Direktur RSSN Bukittinggi telah mengirim suratkepada Perwakilan BPKP Propinsi Sumbar dengan surat nomor:PR.02.03/I/1519/2013, tertanggal 05 Juli 2013, perihal: Permohonan VerifikasiPutusan No. 10/PID.SUS/TPK/2015/PN.PDG Hal 112 dari 151 Halamandari BPKP tentang Pembayaran Sisa Pekerjaan Pengadaan Cathlab tahun2012;Bukti No. 27B: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Sumatera

No. 1396 K/Pid.Sus/2016Syarat dan ketentuan kredit lainnya mengacu kepada Surat EdaranDireksi Nomor :003/SE/Dir.02.03/BKM/V/2012 tentang revisi ketentuankredit karyawan dan Pensiun tanggal 31 Mei 2012; jin Prinsip:1.Kewenangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medanmemberikan rekomendasi kepada anggota yang akan mengajukanfasilitas kredit ke PT.

Pertamina danKaryawan tetap Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan;Syarat dan ketentuan kredit lainnya mengacu kepada Surat EdaranDireksi Nomor :003/SE/Dir.02.03/BKM/V/2012 tentang revisi ketentuankredit karyawan dan Pensiun tanggal 31 Mei 2012; jin Prinsip:1. Kewenangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medanmemberikan rekomendasi kepada anggota yang akan mengajukanfasilitas kredit ke PT. Bri Agroniaga, Tbk, dan diketahui atas calondebitur,2.

No.HK.02.03/1/000137/2015 tanggal 06 Januari 2015, Majelis Hakim Pemeriksadalam tingkat banding berpendapat bahwa kapasitas terdakwa selaku PejabatPembuat Komitmen tidak dapat dikatagorikan bahwa atasan telah memberiPerintah Jabatan sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP, olehkarenanya hal tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;Menimbang , bahwa menanggapi hal hal yang disampaikan oleh JaksaPenuntut Umum dalam Kontra memori tersebut diatas Pengadilan Tinggi telahmemperhatikan

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan merupakan objek sengketa tatausaha Negara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalamputusan Nomor: 140/G/2017/PTUN.MTR dan putusanNomor :139/G/2019/PTUNMDN, sebagai berikut :Putusan Nomor : 140 /G/2017/PTUN.MTR....sehingga Mayjelis Hakim berkesimpulan bahwa PengumumanPemenang Penyedia Barang Jasa Konstruksi Nomor : IK.02.03.AS/ULP/PokjaBENDUNGAN/165 tanggal 25 Maret 2017 (vide buktiP1) merupakan suatu objek yang dapat diajukan di Pengadilan TataUsaha Negara yang

rumah tersebut dibayar lunas semasa Pemohon berumahtangga dengan Termohon.Termohon tidak pernah sama sekali mendapatkan kabar atau informasi jikaPemohon ingin mengajukan sidang cerai talak, hingga Termohonmendapatkan surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama KabupatenBanjar dan Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya Surat Izin daratasan Pemohon (Kepala Rutan Kelas IIB Barabai) yang menyatakan telahmendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon sesuaidengan Nomor : w19.PAS 9.PK.02.03

HK.02.03/A/DIR.WR.153/2010, tanggal 04 Nopember 2010, sedangkan Tergugat III dan TergugatIV diwakili oleh kuasanya :BUDI HARTONO, SH., masingmasing berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 1309/075.5 tanggal 07 Oktober 2010 dan No. 319/075.51tanggal 01 November 2010 serta Tergugat V yang diwakili kuasa hukumnya : KETUTNGURAH SUTEJA, S.Sos.

YR.02.03/1.1/924/2020tertanggal 21 januari 2020 dari Direktur Medik Keperawatan RSUPSuradji Tirtonegoro Klaten. (Copy dari Asli)T.7.2. Surat Keterangan Diagnosa Nomor : UM.01.05/I.4.13/340/2020 tanggal08 Januari 2020 yang ditandatangani Dokter yang merawat Terdakwa.(Copy dari Asli)T.7.3 Surat Rujukan No. 0150R0131120B000198 tanggal 19 Nopember 2020.

Dan disetujui dan ditandatangani oleh PPK TU yaitu Zadrach Ayal, S.Sos, M.Si;

Damas Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitman Tata Usaha Satuan Kerja Balai Pelaksana Jalan nasional IX sebesar Rp.1.705.060.500,- melalui rek: Bank Maluku Cabang Batu Merah Nomor: 1101007304;

Tergugat I, tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 14 Januari 1981, Lakilaki,02.03.Islam, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, GolonganDarah B, alamat : Kota Yogyakarta. Sebagai Tergugat ;Tergugat Il, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 Maret 1946, Umur 70tahun, Perempuan, Islam, SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,alamat : Prop. Banten. Sebagai Tergugat Il;Tergugat Ill, Pendidikan Strata Tiga (S3), beralamat di Prop.

Surya Kencanakepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) karena dananya belum tersediadalam DIPA dengan dilengkapi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor :05/PANPEN/Cathlab/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013, setelah dananyaada di DIPA Revisi ke 5 nomor 024.04.2.257847/2013 tanggal 20 Agustus2013 tentang pembayaran tunggakan tahun yang lalu, maka untukmelakukan pembayaran harus dilengkapi dengan audit atau verifikasi BPKP.Untuk itu. pada tanggal 5 Juli 2013 dengan Nomor suratPL.02.03/1/1519/20138 KPA

SK Dana Permohonan Pencairan Sisa Nomor: 2415/SKSP/BKT/V/2013 tanggal 31 Mei 2013;Bukti No. 27A: Surat dari Direktur RSSN Bukittinggi telah mengirim suratkepada Perwakilan BPKP Propinsi Sumbar dengan surat nomor:PR.02.03//1519/2013, tertanggal O5 Juli 2013, perihal: PermohonanVerifikasi dari BPKP tentang Pembayaran Sisa Pekerjaan PengadaanCathlab tahun 2012;Bukti No. 27B: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Sumatera Barat mengeluarkan Laporan Hasil Verifikasi atasPembayaran

Sapta Giri ,SH Jabatan Mediator Pertanahan Kardiyono Jabatan Pengadministrasian Datapengendalian Pertanahan.Berdasarkan surat kuasa nomor 083/SKU33.10.100.UP.02.03/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Illsemula Turut Tergugat Ill.Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara tanggal 14 Oktober 2019 Nomor545/Pdt/2019/PT SMG dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya