/02/2007, menunjukkan adanya suatu berita bohong tentang RUPStersebut sebab Penggugat hingga gugatan ini diajukan, Penggugat yang jugasebagai pemegang saham tidak pernah diikutsertakan oleh Yeung Chung Fanselaku partner pemegang saham (lihat poin 1 gugatan untuk mengadakanRUPS tersebut apalagi rapat dilakukan di Hongkong ketika Peggugat sedangdalam poses hukum di Pengadilan Negeri Tangerang), sehingga jelasjelasTergugat Il secara sistematis telah mengambil tindakan sepihak denganmengatasnamakan RUPS

telah diputus dengan putusan bebas murnisehingga perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat IVPembanding dalam menyebarkan surat pemberhentian terhadap diriPenggugat/Terbanding, tertanggal 7 Maret 2007 dengan nomor surat 01/02/P/HK/2007 dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Komisaris PTCrownfund Garment Factory dan hal ini membuktikan Tergugat IVPembanding telah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PTCrownfund Garment Factory guna memberhentikan secara paksa tanpamelalui RUPS

Terbanding dan perbuatan tersebutdilakukan bukan atas nama pribadi Li Fung Lok melainkan menggunakanjabatan sebagai komisaris dan jelas hal ini membuktikan perbuatan melawanhukum telah dilakukan secara sengaja oleh komisaris dan pada direksinyayang mengatasnamakan PT Crownfund Garment Factory yang tegastegasmerugikan nama baik harkat dan martabat dari Penggugat/Terbanding ketikasurat pemberhentian diedarkan ke berbagai instansi pemerintah;Bahwa pemberhentian tersebut telah dilakukan tanoa melalul RUPS

yangsah karena Penggugat/Terbanding yang merupakan salah seorangpemegang saham tidak pernah dipanggil atau ditegur bila ada kesalahanyang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding yang telah merugikanperusahaan; dan aturan tersebut telah diketahui bersama yang tertuangdalam peraturan akta Notaris Haryanti Sutanto Tanubrata, SH.Mkn dalamAkta Notaris No. 2 tanggal 1 November 2002 serta UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 94 ayat (1); anggotadireksi diangkat oleh RUPS ayat

(2); untuk pertama kali pengangkatananggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)b, sedangkan dalam ayat (7) dalam halterjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi,direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteriuntuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kKeputusan RUPS tersebut;Sehingga dengan demikian secara nyata Tergugat dalam

Notaris di Jakarta, yangberbunyi : Pengubahan anggaran dasar ditetapkan olehRUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili2/3 dari saham yang telah dikeluarkan yang mempunyaihak suara yang sah dan keputusan' disetujui olehpaling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan dengan sah dan juga bertentangan denganpasal 88 ayat 1 UU No. 40/2007 tentang perseroanterbatas yang berbunyi : RUPS untuk merubah anggarandasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat palingHalaman 15 dari 85 halaman

Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.16sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili dalam RUPS' dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecualianggaran menentukan kuorum kehadiran dan atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yanglebih besarBahwa penyelenggaran RUPLB PI.

Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.20Pasal 111 ayat (7), (8) UU No. 40/2007, Direksi harusmemberitahukan tentang perubahan tersebut kepadaMenteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal keputusan RUPS untuk dilakukan pencatatan,padahal direksi hasil RUPSLB melalui Notaris, barumemberitahukan kepada Menteri tanggal 19 Desember2008 untuk dicatat, yang berarti melampaui batas wktu30 (tiga puluh) hari sebagaimana telahGilentUKaNs= s= = eee 5 eee s eens ses eee SHR ERE eee ome 8Dengan demikian terbukti

Perlu diketahui bahwa salah satu kepentingan perlindunganpemegang saham minoritas, sehingga sesuai pasal 75 (3) UUNomor.40/2007 diatur setiap RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadirdan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara 44.

Bahwa setelah diberhentikan untuk sementara maka sesuai dengan pasal 106 UUNo40/2007, Komisaris Perseroan telah'mengirimkan undangan kepadaPENGGUGAT dan istri PENGGUGAT dalam kapasitas sebagaBDirektur Utamadan Direktur yang diberhentikan sementara untuki melakukan pembelaan diri didepan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Selain ituKomisaris: juga telah menyampaikan undangan RUPS LB kepada PENGGUGATdan istri PENGGUGAT karena atas nama Press Tour (PT.

ataupun RUPS LB dan membuahkanaktaakta notaris yaitu..

All9a dan 9b)agar mereka datang pada RUPS LB yang akan diselenggarakan tanggal 3Nopember 2011, dengan agenda mendengarkan Pembelaan diri dari'v.. pereka yang diberhentikan sementara (Penggugat dan istrinya yaitu Ny. %, e Djuliana ganda masingmasing sebagai Direktur Utama dan DirekturSatral ./S Perseroan Primaa Wisatama berdasarkan Akte No. 4 Tanggal 18 Oktober Tahun 2011 ;Menimbang, bahwa RUPS LB Tanggal 3 Nopember 2011 tersebut dihadiri1.

Tuan Rudi Sutanto selaku Komisaris Ketua RUPS LBdan pemegang 600 saham atau 60% saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan hingga2. Ny. Efi Supriati sebagai Undangan ; 3. Tuan Harinudin sebagai undangan ;4. Tuan Rendy Maulana, karyawan perseroan sedangkan RimbaSimanjuntak sebagai Direktur Utama dan Ny. Djuliana Suganda sebagaiDirektur tidak hadir dalam RUPS LB ; Menimbang, bahwa dalam rapat tanggal 3 Nopember 2011 tersebut pihakRimba Simanjuntak dan Ny.

Nomor 489 PK/Pdt/202010.Menyatakan secara hukum peralihnan saham milik Pemohon PeninjauanKembali di PT PBM Adipurusa baik melalui mekanisme jual beli sahamdan/atau melalui hibah saham batal demi hukum dan tidak memilikikekuatan hukum yang mengikat;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan kembalihak atas kepemilikan saham milik Pemohon Peninjauan Kembali sebesar90 (sembilan puluh) lembar saham melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT PBM Adipurusa berdasarkan UndangUndang

berlangsung sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakanputusan pengadilan ini 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari sejakkeputusan memiliki kKekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewljgde);Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, apabila tidak bersediamelaksanakan putusan pengadilan, Pemohon Peninjauan Kembalisecara langsung dapat meminta atau memohon melalui PengadilanNegeri setempat untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat masih memiliki saham pada PT PerusahaanBongkar Muat Adipurusa;Bahwa bukti baru a quo tidak membuktikan Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat telah menyerahkan uang tunai sesuai dengan jumlahsaham ke dalam kas perseroan;Bahwa novum yang diajukan Penggugat juga tidak membuktikanadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalammelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Bahwa perbuatan dimaksud untuk mewakili Kedua anak tersebutuntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYA ENERGY yang akandilaksanakan dalam waktu dekat;7.

Menetapkan menunjuk Para Pemohon (SUKA ADHISATYABin H.SUKAWI S, SH dan HAYFA Binti MUHAMAD AHMAD) untukmewakili anakanak PARA PEMOHON yang masih dibawah umur dalammelakukan Perbuatan Hukum, menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYAENERGY;4.

tahun dan Shyabelita AishyamalkiaAdhisatya, perempuan berumur 6 (enam) tahun, anakanak tersebut berada dibawah pengasuhan para Pemohon dan oleh karena anakanak tersebut masihdibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka paraPemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalianatas anakanak tersebut, knususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengan kepemilikansaham dan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tersebut berada di bawahpengasuhan serta tinggal bersama dengan para Pemohon; Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebutdalam kondisi sehat dan terawat dengan baik; Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebutselama dalam pengasuhan para Pemohon; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan perwalianadalah untuk khususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengankepemilikan saham dan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Resources BolaangMongondow mengundang PT Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS LuarBiasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agendaantara lain sebagai berikut:a. Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminan atasharta kekayaan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., sebagaiagen untuk kepentingan para kreditor yang dijamin, sebagaimanadisyaratkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;b.

Bahwa dari undangan RUPS tersebut di atas nampak sangat jelas sikapsewenangwenang Tergugat dan Tergugat III kepada Penggugat. Sungguhsikap yang arogan perlakuan Tergugat Ill selaku pemegang sahammayoritas terhadap Penggugat yang hanya pemegang saham minoritas;9. Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat III yang meminta persetujuanPenggugat untuk menjaminkan atau mengagunkan sebagian besar atauHalaman 4 dari 28 hal.Put.

Dengan demikian perlu Penggugat tegaskanbahwa Penggugat tidak terikat kepada hasil RUPS dan tidak pernahmenyetujui semua agenda RUPS dari Tergugat I:Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepadahasil RUPS dan tidak pernah menyetujui semua agenda RUPS danTergugat karena Para Tergugat telah banyak merugikan Penggugat.Seharusnya Para Tergugat mengerti bahwa harta kekayaan Perseroan tidakbisa dijaminkan apabila harta tersebut masin dalam status sengketa dipengadilan;Bahwa berdasarkan

Berdasarkan RUPS Luar Biasa yang cacat hukum dan tidak sahpada tanggal 28 Maret 2011 di Hotel Ritz Carlton, dikarenakantidak dihadiri oleh PT Lebong Tandai (PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat) sebagai Pendiri dan Pemegang20% Saham PT Newmont Mongondow Mining dalam KontrakKarya PT Newmont Mongondow Mining tahun 1997;b.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa yang cacat hukum dan tidak sahpada tanggal 28 Maret 2011 di Hotel Ritz Carlton, dikarenakantidak dihadiri oleh PT Lebong = Tandai (PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat) sebagai Pendiri dan Pemegang20% (dua puluh persen) saham PT Newmont MongondowMining;b.

Notaris di Balikpapan ;Bahwa pembelian 950 saham tersebut dituangkan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. PASIR PRIMA COALINDONESIA No.71 tanggal 15 Februari 2005, dengan perincian sebagai berikut :1 NY. NONNY OENTORO ( Pemohon) = 550 saham.3 NY. UCKY OENTORO (Adik Pemohon) = = 50 saham.Bahwa selanjutnya susunan Direksi PT.

Pemohon tersebut saat ini mereka masih sekolahdi SMA Patra Dharma Balikpapan mereka tinggal bersama Pemohon ; Benar semasa hidupnya suami Pemohon tersebut (almarhumah HANDI JAYAAWIE) dan Pemohon ada mempunyai 950 saham pada Perseroan Terbatas PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA, yaitu suatu perusahaan yang bergerakdibidang tambang batu bara, berkedudukan di Balikpapan ; Bahwa benar kepemilikan 950 saham almarhum suami Pemohon dan Pemohontersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

PASIR PRIMA COAL INDONESIA belumditindak lanjuti dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di depan Notaris,karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia ; Bahwa untuk mempertanggung jawabkan penjualan 950 saham PT.

keterlambatan pembayaran dari waktuyang telah disepakati dikarenakan kondisi perusahaan yang sedangmengalami kerugian yang sangat mempengaruhi kemampuan ekonomiPemohon sebagai Debitor PKPU untuk memenuhi seluruhkewajibannya sesuai dengan kesepakatan ;Bahwa mengingat Pemohon sebagai Debitor PKPU adalah PerseroanTerbatas, maka sesuai Penjelasan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitandan PKPU, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON sebagaiDebitor PKPU harus mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

).Penjelasan ketentuan Pasal 224Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.Dalam halDebitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaankewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapatdiajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangHal.3 Putusan Nomor: 20/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Sby11.2.13.saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan samadengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan

pailit.Telah Mendapat Persetujuan RUPS dan Permohonan PKPUDiajukan Melalui Pengadilan Daerah Tempat Kedudukan HukumDEBITOR.Bahwa sebelum Permohonan PEMOHON PKPU ini diajukan, Pemohonsebagai Debitor PKPU telah mendapat persetujuan RUPS sebagaimanatertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

debitor atas prakarsanya sendiri , maka selain harus memenuhiketentuan pasal 224 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana yangditentukan dalam penjelasan pasal 224 UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan : Dalam hal Debitor adalahperseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembataranutang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bahwa berdasarkan UndangUndang No.1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas Pasal 68 ayat (1)(2);(1)Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilankepada pemegang saham.(2)Dalam halhal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar,pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh Komisaris.Dan Pasal 69 ayat (1)(6);(1)Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.(3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan

dalam 2(dua) surat kabar harian.halaman 6 dari 46 putusan Nomor 8/PDT/2021/PT YYK(4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai haridilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.(5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma.(6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetapsah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yangmewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengansuara bulat.Bahwa PARA PENGGUGAT (Clemens Eko Hadiputro dan MyraPurnamasarl) sebagai pemilik 100 (Seratus) lembar saham pada NV.Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, tidak pernah menerimasurat pemanggilan dan/atau pemberitahuan mengenai akandilaksanakannya RUPS.Maka RUPS yang diadakanoleh TERGUGAT (Sukrisno Wibowo)tertanggal

Bahwa RUPS yang diadakan oleh TERGUGAT (SukrisnoWibowo) tertanggal 23 Desember 2000 tidak sah dan batal demihukum, maka likuidasi yang dilakukan oleh TERGUGAT (SukrisnoWibowo) dan Alm. Toni Satriono Surahmat secara sepihak dan diamdim juga harus dibatalkan dan/atau batal demi hukum.25. Bahwa dalam Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember2000, TERGUGAT (Sukrisno Wibowo) menyatakan bahwadirinyabertindak sebagai kuasa dari NV.

JBBM) yangmenyebutkan persetujuan RUPS untuk mengalihaknsebagian Saham dari Edward Dirk Nicolaas Helanthalaman 20 dari 46 putusan Nomor 8/PDT/2021/PT YYKMuller atau anggota keluarga lain kepada GijsbertusClemens Fransiscus Wilmink .

DianFortuna Erisindo dan PT.Gala Bumi Perkasa adalah tindakan yang tidak ada dasarhukumnya karena yang berhak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannyaperseroan hanyalah organ perseroan yaitu komisaris dan RUPS. Lebih lebih ParaPelawan mempersoalkan tentang Persetujuan RUPS adalah tindakan konyol, karenaPara Pelawan tidak memiliki Legalitas terhadap Urusan / Tindakan Hukum RumahTangga Perseroan.

Dian Fortuna Erisindo TIDAK PERLUMEMINTA PERSETUJUAN RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasall02ayat (3) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Seandainya perbuatan direktur utama PT.

Dian FortunaErinsindo) melalui RUPS luar biasa pada tanggal 31 Maret 1997. Sehingga jikapembagian warisan atas harta peninggalan termasuk saham yang pembagianHalaman 29 dari55 Putusan No. 63/Pdt.Plw./2016/PN.

Dian Fortuna Erinsindo) melalui RUPS luar biasapada tanggal 31 Maret 1997,Bahwa Obyek sengketa adalah aset dari PT.

Bahwa rapat pemegang saham luar biasa (RUPS) diatas sama sekali tidak mengaturperbuatan hukum penyetoran tanah obyek sengketa yang perolehan haknya atas namaaim. H.Iskandar menjadi atas nama PT. DIAN FORTUNA ERISINDO.14. Bahwa disamping itu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS) dengan15.menghubungkan ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan saham atasnama aim. H.

selaku Kuasa Pemegang Saham Kabupaten Cilacapmengadakan Rapat Uinum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)dan memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur Utama danTurut Tergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD BPR BKKCILACAP TENGAH melalui RUPSLB yang dibuat oleh KurniaArmunanto, S.H.

BKK) diPropinsi Jawa Tengah mengatakan, bahwa Anggota Direksi dapatdiberhentikan oleh RUPS karena :30a. Permintaan sendiri,b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. BkK,c. Melakukan tindakan atau mempunyai' sikap yang bertentangandengan kepentingan Daerah atau Negara dan atau PemegangSaham,d.

Foto copy Notulen RUPS LB, tertanggal 20 Juli 2010, di Cilacap(Bukti Tl, Il, Ill, TT I 9) ;Foto copy Surat Nomor 581/536/01/BPR BKK/IX/2010, tertanggal 3September 2010, yang dibuat oleh Yayat Sumaryoto, Direktur UtamaPD BPR BKK Cilacap Tengah Kab.

Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuanBupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku ;f. Membeli, menjual atau. dengan cara iain mendapatkan = ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKKCilacap Tengah berdasarkan' persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuanketentuan lain yangberlaku ;g.

Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK CilacapTengah berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbanganDewan Pengawas ;h. Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan lembagakeuangan/perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR BKKCilacap Tengah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas ;i.

., Csmenyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2008sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 tentangPernyataan RUPS PT Puteri Mea yang dibuat di hadapan Netty MariaMachdar, S.H., Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan Budy Dinata selakupemegang saham mayoritas;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:a.

Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris Utama; Agus Sutanto sebagai Komisaris;Bahwa tanpa sepengetahuan Budy Dinata selaku pemegang sahammayoritas, pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenaipenegasan, persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yangtercantum dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 200B sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan H.

Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 dan Akta Nomor 85 tanggal 12Agustus 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Akta Nomor 123 tanggal 17Oktober 2009 dibuat dihadapan H.Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta,dengan susunan pengurus sebagai berikut:Tony Amin sebagai Direktur Utama;Ari Hans Setiawan, S.H., sebagai Direktur;Agus Sutanto sebagai Komisaris Utama;Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris.Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari Hans Cs.

Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta dengan AktaNomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 tentang penegasan, persetujuan danmengesahkan kembali RUPS yang tercantum dalam Akta Nomor 82 dantelah mendapat pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang PerubahanAnggaran Dasar PTI Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3711.000berkedudukan di Palangkaraya, Kotamadya Palangkaraya serta Akta NomorHalaman 21 dari 34 Hal. Put.

,dimana Budy Dinata telah menggugat Ary Hans Setiawan, S.H., Cs.lantaran menggunakan aktaakta RUPS yang tidak dibenarkan hukum dannotabene dapat berakibat hilangnya 70% saham Budy Dinata pada PTPuteri Mea, maka Ary Hans Setiawan Cs telah dilaporkan secara pidana diMabes Polri vide Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/102/III/2010/Bareskrim..

Ex-Kepala Kantor Cabang Tirtamulya;

LKM Karawang di Kabupaten Karawang tertanggal 11 Januari 2018;

Lembaga Keuangan Mikro Karawang;

Lembaga Keuangan Mikro Karawang Kabupaten Karawang;

LKM Karawang Tahun Buku 2017;

RatubadisAdhiperkasa dalam Pasal 17 point 1b dan Bab VI tentang Rapat UmumPemegang Saham, mempunyai wewenang dan pengaruh terhadap keputusankeputusan yang dibuat melalui RUPS. yang dituangkan dalam Berita AcaraRapat oleh Para Pemegang Saham PT.

RATUBADISADHIPERKASA;ii Bahwa Pengugat yang mengaku sebagai pemegang saham 30 % pernahmemohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untukiilivvlVilmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA; Bahwa berdasarkan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU joPutusan Kasasi Nomor : 07 K/PDT.PEN/2009, permohonan Penggugat untukmengadakan RUPS Luar Biasa telah ditolak.

RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 9 tanggal 22 Desember 2008yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH, Notaris di Jakarta.Dalam gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat telah dirugikankarena RUPS Luar Biasa tersebut menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiWakil Komisaris Utama PT.

Bahwa yang telahmenghilangkan dan mengesampingkan Penggugat sebagai Wakil KomisarisUtama dan Pemegang Saham adalah RUPS Luar Biasa PT.RATUBADIS ADHIPERKASA pada Tanggal 5 Desember 2008 dan 6 Desember2008 yang tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Putusan Mahkamah Agung RI No.07K/PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakanMenolak Permohonan Penggugat untuk menyelenggarakan RUPS Luar BiasaPT.

Permasalahan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar BiasaNo. 10 tertanggal 16 Juli 2020;d. Pemanggilan RUPS;e. Perubahan susunan Pengurus PT Unilink Prima;.RUPS Luar Biasa PT Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020;Tidak mengagendakan Penetapan Waris;RUPS Luar Biasa tertanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan tidaksesuai dengan Kaidah Hukum yang berlaku;I. RUPS Luar Biasa tertanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan tidakmencapai kuorum;j.

Rapat Umum Pemegang Saham itu bisaterselenggara biasanya pemegang paham seper sepuluh itu bisamengajukan kepada Direktur kemudian akan diadakan RUPS tentu sajadengan syarat pemanggilan untuk pengumuman tentang adanya RUPSminimal 14 hari kemudian untuk pemanggilan 21 Hari Sesuai UndangUndang PT.

;Halaman 68 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUNJKT.Bahwa menurut ahli RUPS itu bisa dikatakan sah jika sesuaipanggilannya , pengumumannya sesuai UU PT yang hadir bisapemegang saham sendiri ataupun kuasanya ada di UndangundangNomor 40 Tahun 2007;Bahwa menurut ahli Perseroan wajib melaksakan RUPS kalau TahunanWajid tapi kalau sewaktuwaktu tergantung kebutuhan perusahaanseperti apa;Bahwa menurut ahli jika pemegang saham telah meninggal duniapemanggilan untuk RUPS saham itu keperdataan ada

Karena di sangkal oleh tergugat maka Mahkamah Agungmemutuskan pasal 163 HIR berlaku maka penggugat dimintamendalilkan tentang eksistensi atau keberadaan dari akta Yayasan tri rajiyang dia dalilkan itu.jadi siapa yang mendalilkan dia wajid membuktikanitu yang ahli pahami;Bahwa menurut ahli Pertama yang berhak menyelenggarakan RUPS itudireksi, Kedua yang mengatur aturan bagaimana tata tertib RUPS itudireksi,Lalu yang berhak untuk hadir di dalam RUPS direksi tinggalmengacu kepada ketentuan di dalam

Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luarRUPS atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan2. Keputusan instansi terkait menganai perubahan nama pemegangsaham badan hukum atau orang perseorangan.c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/ataudewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusanpemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susuanan direksidan/atau dewan komisaris;d.

Bahwa melalui RUPS PT. Rumah Sakit Haji Jakarta AktaNo. 17 Tanggal 14 Maret 2007, oleh Yualita Widyadhari,SH, Notaris di Jakarta jo Keputusan Dewan Komisaris PT.Rumah Sakit Haji Jakarta No. 001/DK/RSHJ/SK/III/ 2007tanggal 15 Maret 2007 jo Keputusan Menteri Agama RI No.64 Tahun2007 tanggal 13 Juli 2007, telah ditentukan sebagaiBOrikKUtt ( see sees sens seme 3Pelaksana Harian Direksi Penggugat adalah dr.

Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008atas permohonan dari Pemda DKkKI Jakarta ;Bahwa Penetapan PN.

Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim tersebut telah terdapatkekhilafan dalam penerapan hukumnya, yaitu~ = mengenaiPasal 80 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, yaitu) tidak memanggil Komisaris dan Direksiuntuk didengar keterangannya, dan salah pihak yaituDepartemen Agama dijadikan sebagai Termohon padahalbukan sebagai Pemegang Saham lagi melainkan BadanPengelola Dana Abadi Umat (BPDAU), oleh karenanya padatanggal 19 Maret 2008 (sebelum kedua RUPSLB dilakukan)telah diajukan

Moeseno :Bahwa RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta adalah merupakanNotulen sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008tidak mungkin didaftarkan pada Tergugat karena harusdibuatkan terlebih dahulu) Akta Pernyataan KeputusanRapat oleh Notaris dalam hal ini Rumonda Kesuma Lubis,SH; Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.03/Pdt.P/RUPS/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Maret 2008khususnya diktum angka 2 huruf f yang berbunyi : Ketua Rapat adalah Komisaris

Babakan Karang Mulya RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;

Dedua Sinar Propertindo;

DianFortuna Erisindo TIDAK PERLU MEMINTA PERSETUJUAN RUPS. Halini Sesuai dengan ketentuan pasal 02 ayat (3) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Seandainya perbuatan direktur utama PT.

Dian Fortuna Erisindo,dimana dalam gugat perlawanannya mempersoalkan Jual Beli obyeksengketa tidak sah karena belum ada ijin RUPS. Artinya merekamenganggap tindakan Direktur Utama telah melampaui kewenanganlUltraVires.

Dian Fortuna Erinsindo) melalui RUPS luarbiasa pada tanggal 31 Maret 1997.

H Iskandar sebagaiDirektur Utama PT DIAN FORTUNA ERISINDO dilakukan rapat umumpemegang saham luar biasa (RUPS) dengan acara penjualan lembar saham,pengunduran diri SOEPRIHARSIH selaku PELAWAN, masuknya persero baru,pengalihan saham dan perubahan susunan pemegang saham dan perubahansusunan perseroan;Bahwa rapat pemegang saham luar biasa (RUPS) diatas sama sekali tidakmengatur perbuatan hukum penyetoran tanah obyek sengketa yang perolehanhaknya atas nama alm. H.Iskandar menjadi atas nama PT.

DIAN FORTUNAERISINDO;Bahwa disamping itu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS)dengan menghubungkan ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikansaham atas nama aim. H.

Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal 24November 2017.k. Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal 18 April201Dilampirkan dalam berkas Perkara.Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 420/PID/2020/PT SMGa. BPKB 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1300 E Nopol: H9425MY, warna Silver metalik tahun 2010, Noka:MHFM1BA2JAK025726, Nosin: DF33983b. 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza 1003 E, Nopol: H9425MY,warna Silver Metalik 2010, Noka: MHFM1BA2JAK025726, Nosin:DF33983 atas nama PT.

Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal24 November 2017.k. Surat Undangan rapat (RUPS) PT. SIMOPLAS tertanggal18 April 201Dilampirkan dalam berkas Perkara.sedangkan barang bukti berupa :a. BPKB 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1300 E Nopol: H9425MY,warna Silver metalik tahun 2010, Noka: MHFM1BA2JAK025726, Nosin:DF33983b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1003 E, Nopol: H9425MY, warnaSilver Metalik 2010, Noka: MHFM1LBA2JAK025726, Nosin: DF33983 atasnama PT.

ZEN Nomor 55 Tahun 2006yang salah satu isinya adalah menyetujui penjualan sebanyak 5.000 lembarsaham kepunyaan HADI TRISTIONO kepada Terdakwa Il MUHAMMADRYANI, SP yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Harian Dirut BUMDJBS, dan setelah RUPS LUH, maka tanggal 22 Desember 2005ditandatangani minuta jual beli saham yang dituangkan dalam Akta Jual BeliSaham di Notaris M.

Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT.Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMDJBS/V/2008 tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008.Notulen rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal sikap BUMD Jabung BaratSakti dalam RUPS tahun 2007.Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMDJBS/N/2008 tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP.Nota Dinas

BAMBANGSUTEDJO telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham(RUPS) luar biasa PT.

Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT.Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMDJBS/V/2008 tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008.Notulen rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal sikap BUMD Jabung BaratSakti dalam RUPS tahun 2007.Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMDJBS/IN/2008 tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP.Nota