M tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat BataviaAir pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum didalam tiket.Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU,padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala Sub Bagian PengamananPejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU), bahwa saksi tidakpernah menerima kunjungan kerja dari Terdakwa MUSA LESILAWANG,SH dan Saksi tidak pernah menandatangani lembaran SPPD dari stafSekretariat

Selain itu sesuai bukti daftarmanifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama LESILAWANGM tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air padatanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalamtiket.Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, KepalaSub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil SekretariatJenderal KPU, padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat JenderalKPU), bahwa saksi tidak pernah menerima kunjungan kerja dariTerdakwa MUSA

Selain itu sesuaibarang bukti berupa daftar manifest penerbangan Batavia Air, namaMUSA LESILAWANG, SH tidak tercantum sebagai penumpangpesawat Batavia Air pada tanggal sebagaimana tercantum di dalamtiket.Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU,padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala Sub Bagian PengamananPejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU), bahwa saksi tidakpernah menerima kunjungan kerja dari Terdakwa MUSA

Untukpenyederhanaan semata, halhal yang telah diuraikan dalambagian Dalam Eksepsi subbagian Eksepsi Persona Legal Standiin Judicio tersebut agar kiranya dianggap telah terurai sehinggatidak perlu diuraikan kembali.2.

., yang telah disumpah dihadapan Penyidik pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa jabatan Ahli sebagai kepala subbagian pertimbangan hukum sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara; Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dilengkapi dengan suratperintah tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor 887.Tug/ 06/SDB/2019 tanggal 19 Desember 2019 (Surat Tugas terlampir dalamberkas perkara); Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku kepala sub bagian pertimbangan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari SubBagian Anggaran tersebut, selanjutnya oleh saksi RETNO DEWI TRILASDJOE, diserahkan kepada saksi DUMITO yang menjabat sebagaiKepala Sub Bagian Verifikasi, untuk dilakukan verifikasi dan diberikanpersetujuan, walaupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebuttidak dilengkapi dengan syaratsyarat yang telah ditentukan ;.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari SubBagian Anggaran tersebut, selanjutnya oleh saksi RETNO DEWI TRILASDJOE, diserahkan kepada Saksi DUMITO yang menjabat sebagaiKepala Sub Bagian Verifikasi, untuk dilakukan verifikasi dan diberikanpersetujuan, walaupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebuttidak dilengkapi dengan syaratsyarat yang telah ditentukan ;Hal. 37 dari 107 hal. Put.

Zaenuri) serta sering bersandar pada inisiatif danprakarsa sendiri.Oleh karenanya justru Kepala Bagian Keuangan lah yang telahmenyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada.Keberatan KeduaDalam putusan perkara ini di Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor :520/PID/2010/PT.SBY tanggal 11 Oktober 2010 pada halaman 12 angkaangka3 dan 4 yang dinyatakan bahwa : Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari SubBagian

No. 411 K/Pid.Sus/2015pengeluaran dan bantuan untuk perorangan diberikan melalui bendaharapengeluaran yang ada di Biro keuangan, bendahara di Gubernur danBendahara di Sekda Propinsi Sulawesi Tengah;Bahwa Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku menjabat selaku Kepala SubBagian Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah PropinsiSulwesi Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor : 821.24/07/ BKPPDG.ST/2009 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural tanggal 21 Januari

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum ;6. ABIMANYU PRAMUDYA, S.H., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum DitjenPlanologi Kehutanan;7. M. ZAENURI, S.H., jabatan Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen;8.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Banjar ;3. ZURAIDA, SH.MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangundangan Setda Kabupaten Banjar;4. RR. DIAN PARWATISARI, SH.M.Si, Jabatan Kepala Sub BagianDokumentasi Dan Publikasi Hukum Setda Kabupaten Banjar;Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad YaniNomor 2 Martapura Kabupaten Banjar. ;Selanjutnya disebut sebagai ..............

(4), Pemohon Kasasi belum jugamenerima panggilan untuk sidang keberatan a quo, maka PemohonKasasi telah pula menyampaikan surat Nomor 16/MP/I/2016 tanggal 25Januari 2016 (Terlampir) yang ditujukan kepada Maje/is Hakim PemutusDalam Perkara Kepailitan Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst, cqKepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta perihal konfirmasi mengenaitindak lanjut atas keberatan terhadap Daftar Rencana Pembagian TahapIl PT Metro Batavia (dalam Pailit) tanggal 9 November 2015 yangditerima di Subbagian

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatanyang digunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian

. : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Ill B BiroAdvokasi, Kementerian Keuangan;2.5 Emmi Br.

melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kabupaten Boalemo, Penggugat yang secara arogansi seringmendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KabupatenBoalemo dengan menuntut untuk segera melakukan suatu tindakanyang mengakibatkan ketidaknyamanan aktifitas kantor akibat tindakantindakan yang selalu Penggugat lakukan sehingga sampai pada saathari dimana Surat Keputusan tersebut akan diserahkan, Penggugatsebelumnya sudah mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kabupaten Boalemo akan tetapi Kepala SubBagian

., Kepala Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;Dewi Sulaksminijati, S.H.,.M.Kn., Kepala Seksi Keberatan danBanding Kanwil DJP Jakarta Khusus;Abdul Gani, Ak.,M.Si., Kepala Seksi Keberatan dan Banding IVKanwil DJP Jakarta Khusus;Nugroho Hari Prasetyo, S.E.,M.T., Kepala Seksi Pengawasan danKonsultasi IV KPP Penanaman Modal Asing Empat;Iwan Hendrawan, S.E.

BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il;Mohamad Nurhedi, S.H., Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;Yanuar Lauda Bisma Furuh, S.H., Pelaksana Subdirektorat BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Hendra Kurniawan Satriyo Wicaksono, S$.H., PelaksanaSubdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II:Vinna Dien Asmady Putri, S.H., Pelaksana Subdirektorat BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Widya Maya Kartika, S.H., Pelaksana Subbagian

Ka SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;. THEDDY HASIHOLAN, SH. Kasi PenangananSengketa Tanah pada Dinas PengelolaanBangunan dan Tanah Kota Surabaya =;. BUDI YUSVANDAYANI, SH.M.Hum. KasiPenanganan Sengketa Bangunan pada DinasPengelolaan Bangunan dan Tanah KotaSurabaya ; . YUDHISTIRA, SH. Staf Bidang Pengendalianpada Dinas Pengelolaan Bangunan dan TanahKota Surabaya i8. YOHANES FRANKLIN, SH.

Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetda Kota Surabaya ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamatJl. Taman Surya No. 1. Kota Surabayaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/7701/436.1.2/2013 tanggal 30 DesemberSelanjutnya disebut sebagai ...............00.TERGUGAT ll INTERVENSI,Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, 1.

., Kepala Subbagian BantuanHukum Ill B Biro Bantuan HukukmSekretariat Jendral Keuangan, 8. DwiSusianto Guntoro,S.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum Ill C, 9. KingsospolSiregar,S.H.,M.H., Kepala Subbagian Bantuanhalaman 2 dari 78 putusan Nomor 550/Pdt/2017/PT.BDGHukum Ill D Biro Bantuan Hukum SekretariatJendral Keuangan, 10. DwiNugrohandhini,S.H., Kepala Seksi Hukum &Informasi KPKNL Bandung DJKN KementerianKeuangan, 11. Arsy Febriya Wardani,S.H.

Poin 5.4 (bagian 1, 2, 3);2.5.Poin 5.5 (bagian a (sub bagian 1, 2, 3, 4) dan bagian b (subbagian 1, 2, 3);2.6. Poin 6.1 (bagian b);2.7.Poin 7 (bagian 7.1, bagian 7.2 , bagian 7.3, bagian 7.4, bagian7.5);Hal 30 dari 91 hal Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PA.Spn2.8. Poin 8 (bagian 8.1, bagian 8.2, bagian 8.3, bagian 8.4, bagian 8.5,bagian 8.6, bagian 8.7);2.9. Poin 9 (bagian 1, bagian 2);2.10. Poin 10;2.11. Poin 11;3.

Poin 5.4 (bagian 1, 2, 3);5.5.Poin 5.5 (bagian a (sub bagian 1, 2, 3, 4) dan bagian b (subbagian 1, 2, 3);5.6. Poin 6.1 (bagian b);5.7.Poin 7 (bagian 7.1, bagian 7.2, bagian 7.3, bagian 7.4, bagian7.5);5.8. Poin 8 (bagian 8.1, bagian 8.2, bagian 8.3, bagian 8.4, bagian 8.5,bagian 8.6, bagian 8.7);5.9. Poin 9 (bagian 1, bagian 2);5.10. Poin 10;5.11.

Selanjutnya Terdakwa Dra.NUNIK ARIYANI, M.Si. memberitahu SOERADJI selaku Kepala SubBagian Kas Daerah atas keputusan dan persetujuan Bupati Sidoarjo Drs.WIN HENDRARSO, M.Si. tersebut serta memerintahkan agar SOERADJIdan Saksi AGUS DWI HANDOKO, S.E. mengeluarkan uang dari KasDaerah dan menyerahkannya kepada Bendahara Sekretariat DPRD sesuaikebutuhan yang diajukan oleh Sekretariat DPRD ;Bahwa atas persetujuan Terdakwa Dra.

DaerahNomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan danSusunan Organisasi BadanPengelola Keuangan danKekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal17 Nopember 2006 ;4 Foto copy Peraturan BupatiNomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk PelaksaanPeraturan Daerah KabupatenSidoarjo Nomor 16 Tahun2006 tentang Pembentukandan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangandan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal20 Nopember 2006 ;5 Foto copy Keputusan BupatiSidoarjo Nomor : 188/T1/404.1.1.3/2003 tentangPenunjukan Kepala SubBagian

Terkait disposisi Pemohon PK yangmenunjuk disposisi Sekretaris Daerah tersebut, makna selesaikantidaklah merupakan perintah untuk membayar melainkan agar Kepala Subbagian Kas Daerah (KSB Kasda) melakukan koordinasi dengan Soeradjiselaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku bawahan SekrearisDaerah.

Kepala Subbagian BidangBina Marga dan PIW, Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum SekretariatJenderal Kementerian PUPR, 5. Deny Risnardi Setiawan, SH. KepalaSubbagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, SetditjenBina Marga, Kementerian PUPR, 6. GD Arya Mahendra Putra,ST., MT., KepalaSub Bagian Pengamanan Barang Milik Negara, Bagian Pengelolaan barangMilik Negara, Setditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, alamat masingmasingjalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 7.

Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BandaAceh, alamat JIn. Jenderal Sudirman No. 59 Banda Aceh., 8. Krisna Pramudita,SH. MH., Staf Bagian Advokasi Hukum , Biro Hukum, Sekretariat JenderalKemnterian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru JakartaSelatan., 9. Gusta Ardianto, SH., MH. Staf Bagian Advokasi Hukum , BiroHukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan., 10.

., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang telah disiapkan oleh Subbagian Perbendaharaan dan Pihak ketigasesuai nama yang tercantum dalam SP2D mengambil sendiri SP2D padaTerdakwa I, JOHANIS BERE, A.Md. lalu menukarkan SP2D dengan cek tunaipada ESAU SINO selaku petugas pembantu Kuasa BUD, cek tunai tersebutkemudian ditukarkan dengan uang tunai oleh Penerima Bantuan pada bank yangtelah ditunjuk yaitu Bank NTT atau Bank Rakyat Indonesia akan tetapi dalamkenyataannya Terdakwa I, JANTJE

Keuangan seharusnya melaksanakan tugasnya dengan membuat danmenandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lalu) menyiapkanadministrasi berupa dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diserahkankepada Terdakwa I, JANTJE TAEK,S.E., M.M., selanjutnya Terdakwa I,JANTJE TAEK, S.E., M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatanganidokumen SPM kemudian selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Terdakwa I,JANTJE TAEK, S.E., M.M., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang telah disiapkan oleh Subbagian

menyiapkan bahanperumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan,administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaanbantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian

Eksepsi Penggugat tidak memiliki kwalitas atau alas hukum yang sahyang menjadi dasar dalam mengajukan Gugatan terhadap ParaTergugatMenimbang, bahwa dalam Poin 2 Subbagian Dalam Eksepsi JawabanTergugat II mendalilkan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kwalitasatau memiliki alas hukum yang sah yang menjadi dasar dalam mengajukanGugatan terhadap Para Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menilai aoakah memang Penggugat tidakmemiliki alas hukum yang sah yang menjadi dasar dalam mengajukanGugatan terhadap

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;Menimbang, bahwa dalam Poin 3 dan 4 Subbagian Dalam EksepsiJawaban Tergugat II mendalilkan eksepsi bahwa Gugatan PenggugatKurang Pihak Karena Tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris yangmerupakan Anak Kandung dari Adud Bin H.