Ditemukan 1784599 data
17 — 3
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) denganketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
59 — 63
2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan
38 — 7
Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 4(empat) bulan telah berakhir;
Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalanikecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yangmenentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukansuatu. tindak pidana sebelum masa percobaan 4(empat)bulan telah berakhir;4. Memerintahkan barang bukti 12 (dua belas) batang rokok Surya dan 4 (empat)Pak masing masing berisi 12 batang rokok kretek,dikembalikan kepada pemiliknva vaitu PT. GudangGaram, Thk dan (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.
47 — 0
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLY MUSDIAN TARIGAN Alias KOJEK dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan
54 — 22
1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
Penyesuai jika terjadi perubahan kebijakan penganggaranBahwa halhal dan dokumen yang perlu diperjelas dalam perubahan kontrakadalah :a. Berita acara yang menjadi dasar pembahasan kebutuhan perubahan kontrak;b. Negosiasi perubahan kontrak;c.
Jika terjadi CCO berarti akan terjadi Addendum atauAmandemen Kontrak ;Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, bahwa kondisi jikaKontraktor pelaksana fisik pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaansampai batas akhir waktu yang telah ditentukkan di dalam kontrak, namun PPKmeyakini jika diberikan kesempatan melanjutkan pekerjaan akan selesai, makakondisi ini disebut Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan.
Jika akan berdampak pada perubahan waktu pelaksanaankontrak atau pemberian kesempatan jika terjadi keterlambatan, maka harusmendapat persetujuan PPK.Sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 29Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta ketentuan di dalamBagian C.2 Pelaksanaan Kontrak, Lampiran Ill Perka LKPP Nomor 14 Tahun2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Halaman
Saksi ADEJAMILAH maupun saksi ENGKOS KOSMALA mengetahui jika pekerjaan belum selesai100% dan karenanya belum ada serah terima pekerjaan. Sedangkan BAST yangtercantum dalam SPM pencairan adalah tidak benar dan secara fisik dokumennyabelum ada.
Msiuntuk membayar uangpenggantisebesar Rp.66.804.500,(enam puluh enam juta delapan ratus empat ribulima ratus rupiah),dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang penggantidalam waktu paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukumtetap maka harta benda Terdakwa dapat disita olen Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta bendayang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidanapenjara selama 1 (satu)
84 — 9
1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
Sehingga penyedia tidakdapat sembarangan mengganti ahli, personil, dan alat yang telah ditawarkandi dalam penawaran dan menjadi bagian dari kontrak.Bahwa Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, bahwakondisi jika Kontraktor pelaksana fisik pekerjaan tidak dapat menyelesaikanpekerjaan sampai batas akhir waktu yang telah ditentukkan di dalamkontrak, namun PPK meyakini jika diberikan kesempatan melanjutkanpekerjaan akan selesai
Penyesuai jika terjadi perubahan kebijakan penganggaranBahwa halhal dan dokumen yang perlu diperjelas dalam perubahan kontrakadalah :a. Berita acara yang menjadi dasar pembahasan kebutuhan perubahankontrak;b. Negosiasi perubahan kontrak;c.
Jika terjadi CCO berarti akan terjadi Addendumatau Amandemen Kontrak ;Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya,bahwa kondisi jikaKontraktor pelaksana fisik pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaansampai batas akhir waktu yang telah ditentukkan di dalam kontrak, namunPPK meyakini jika diberikan kesempatan melanjutkan pekerjaan akanselesai, maka kondisi ini disebut Pemberian Kesempatan PenyelesaianPekerjaan.
Jika akan berdampak pada perubahan waktupelaksanaan kontrak atau pemberian kesempatan jika terjadi keterlambatan,maka harus mendapat persetujuan PPK.Sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 24 Peraturan PemerintahNomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sertaketentuan di dalamBagian C.2 Pelaksanaan Kontrak, Lampiran Ill Perka LKPP Nomor 14Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUHANDI dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;Halaman 261 dari 276 halaman Putusan No. 11/Pid.SusTPkK/2018/PN Bdg.
66 — 22
1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
Jika terjadi CCO berarti akan terjadi Addendum atauAmandemen Kontrak ;Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, bahwa kondisi jikaHalaman 221 dari 293 halamanPutusan No. 09/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgKontraktor pelaksana fisik pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaansampai batas akhir waktu yang telah ditentukkan di dalam kontrak, namun PPKmeyakini jika diberikan kesempatan melanjutkan pekerjaan akan selesai, makakondisi
Jika akan berdampak pada perubahan waktu pelaksanaankontrak atau pemberian kesempatan jika terjadi keterlambatan, maka harusmendapat persetujuan PPK.Sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 29Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta ketentuan di dalamHalaman 225 dari 293 halamanPutusan No. 09/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBagian C.2 Pelaksanaan Kontrak, Lampiran Ill Perka LKPP Nomor 14 Tahun2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012Tentang
Jika dakwaan KESATU Primair terbukti, makadakwaan KESATUSubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pulasebaliknya, jika dakwaan KESATU Primer tidak terbukti, maka dakwaaan KESATUSubsidair harus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam dakwaan KESATU Primair, Terdakwa didakwamelanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun1999
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAJANG KUSNAEDI, SPd, MSi denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;5.
Menghukum Terdakwa JAJANG KUSNAEDI, SPd, MSi untuk membayar uangpengganti sebesar Rp.67.500.000, (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktupaling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka hartabenda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupiHalaman 276 dari 293 halamanPutusan No. 09/Pid.SusTPK/
28 — 10
pidana selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
Batu Kota Batu lalu saat berada dalam gubuk terdakwa mengajaksaksi Ayu berhubungan intim namum saksi Ayu menolak lalu terdakwa membujuksaksi Ayu dengan berkatakata tidak akan meninggalkan saksi Ayu dan akanbertanggung jawab menikahi jika hamil kemudian terdakwa menciumi kening danpipi saksi Ayu lalu terdakwa melepaskan celana saksi Ayu namun saksi Ayuberusaha menolak dengan memegang kancing celana tapi terdakwamenyingkirkan tangan saksi ayu hingga celana turun sampai ke lutut lalu terdakwamencium
terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;KESATU : Pasal 81 ayat (2) UU Nomor: 23 tahun 2002;ATAUKEDUA : Pasal 287 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalahantara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (the one thatsubstitute for another) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karenaPenuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnyaakan terbukti atau jika
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 3(tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) Denganketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;Menetapkan.......Halaman 16 dari 17 halamanPutusan Nomor : 299/Pid.Sus/2013/PN.Mlg3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
50 — 14
1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan
36 — 17
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang bersifat berat sebelum masa percobaan habis.
67 — 16
.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan
berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim beralasan untuk menyatakan terdakwa adalah subjek hukum yangkepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang diperbuatnya danterbukti dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;UNSUR ke2 : Tanpa hak atau melawan hukum :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukumadalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatansebagaimana yang didakwakan, kecuali jika
(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidakdibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;e Menetapkan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;e Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;e Memerintahkan barang bukti berupa :e 1(satu) amp Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkusdengan kertas buku warna putih seberat 6,8(enam koma delapan) gram ;dirampas untuk Negara ;e Membebankan kepada
10 — 0
Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat.c.Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. ......
24 — 6
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pidana denda terhadap terdakwa tersebut diatas sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau jika terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum iniadalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimanaperbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuaidengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin; Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatanyang melanggar peraturan mengenai tingkah laku orangorang sebagai anggota masyarakat, dimana jika
Hendri Alias Endi Bin Arif telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, ataumenyerahkan narkotika golongan dalam bentuk shabushabu;2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Alias Endi Bin Arif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;3) Menjatuhnkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut diatas sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) atau jika
101 — 37
pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupuah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan
Pekerjaan leveling Badan jalan (Agregat Kelas A)Pada pekerjaan leveling badan jalan (agregat kelas A), setelahdilakukan pemeriksaan dilapangan, ternyata pekerjaan tersebutterdapat selisih seluas 420.000 m2, maka jika selisin tersebutdikalikan dengan harga satuan kontrak adalah Rp.5.670.000, ;b.
Pekerjaan BekistingPada pekerjaan bekisting setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan,ternyata pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sehingga pada pekerjaanbekisting terdapat selisih sebesar 55,00 m2, maka jika selisih tersebutdikalikan dengan harga satuan kontrak adalah Rp.1.210.000,b.
Jika dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika dakwaan primer tidakterbukti, maka dakwaaan subsider harus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa melanggarPasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahHalaman 121 dari 150 Putusan No.96/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsurunsur
nilai kerugian keuangan Negara diatasRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1)namun jika nilai kerugian kKeuangan Negara kurang dari Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dapat diterapbkan Pasal 3.
DIAN RODIANSYAH.Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. DIAN ROSDIANSYAH(DPO) untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan PIPPK tersebut telah meminjambendera CV. Duta Multi Utama dan CV. Putra Bandung Timur, akan tetapiTerdakwa tidak pernah mempersoalkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui jika pekerjaan yangdilaksnakan oleh sdr.
28 — 5
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Menyatakan Terdakwa BUDIMAN LUKAS MUNTHE telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak ataumelawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan bukan tanaman ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus jutarupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa
33 — 15
.- (satu miliyar rupiah) atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum iniadalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimanaperbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuaidengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin; Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatanyang melanggar peraturan mengenai tingkah laku orangorang sebagai anggota masyarakat, dimana jika
(satu miliyar rupiah) atau jika Terdakwa tidak sanggupmembayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;4) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Hal (46) dari 47 Hal/Putusan Nomor:117/Pid.Sus/2014/PN.Bks;6) Memerintahkan barang bukti berupa : > 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;Dirampas untuk Negara; 7) Membebani
62 — 9
-menetapkan pidana kepada terdakwa I tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaaan selama 4(empat) bulan berakhir.
Dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersamasamaatau lebih dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (Samenwerking) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum parapelaku melakukan tindak pidana ini, melainkan cukup jika mereka pada waktumelakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan telah ternyatapada hari
25 — 2
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa PRANOTO Bin SARIMAN tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hakatau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenisshabushabu ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima)tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) denganketentuan jika
47 — 14
pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
70 — 33
., selama 1 (satu) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) bulan
dana pembayaran sudah masukdan memberitahukan jika hasil pekerjaannya jelek, atas hal tersebut sakaimenanyakan kenapa bisa cair, namun tidak dijawab dan kemudian Saksimenanyakan gimana solusinya dan dijawab olehterdakwa SUMARGO harusdiperbaiki, Kemudian Saksi mengusulkan jika uang hasil pencairan tersebutakan Saksi tahan sebesar Rp.100.000.000, untuk biaya perbaikan yangdisepakati akan dilaksanakan oleh terdakwa SUMARGO, atas usulan tersebutkemudian disetujui oleh YUDI WAHONO selaku PPK, sehingga
PA, seperti contoh jika terbukti dalam hal penyusunan perencanaan yangsudah mengarah kepada diskriminasi pihak tertentu, sehinggamengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persainganyang sehat dan/atau merugikan orang lain, serta pelanggaran atas prinsipdan etika pengadaan.b.
Penyedia, jika teroukti melakukan penyampaian data palsu dan/ataupersekongkolan, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecildan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan oranglain, pelanggaran atas prinsip dan etika pengadaan, tidak melaksanakanketentuan kontrak.d.
ULP/Panitia Pengadaan, jika terbukti mengetahui dan membiarkan adanyapenyampaian data palsu dan/atau persekongkolan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yangsehatdan/atau merugikan orang lain, serta pelanggaran atas prinsip dan etikapengadaan.e. Konsultan pengawas jika tidak melakukan tanggungjawab sebaga konsultanpengawas, sehingga hasil pekerjaan yang diawasi tidak dapatdipertanggungjawabkan dan menyebabkan kerugian bagi negara.f.
Jika dilinat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhiHalaman 161 dari 170 Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2019/PN Bdgsebagian dari syarat/unsur tindak pidana.