Ditemukan 185 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 740 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
3218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Mengenal Hukum(Suatu Pengantar, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.
Putus : 12-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — PT. XACTI INDONESIA VS GUBERNUR JAWA BARAT
189175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan PeraturanPerundangUndangan, menyatakan Mahkamah Agung berwenangmenguji peraturan perundangundangan di bawah UndangUndang..
Register : 31-05-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 25-09-2023
Putusan PN IDI Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Idi
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
HARRY ARFHAN, S.H.,M.H
Terdakwa:
IRWANSYAH Alias BANJIR Bin MISLAN
610
  • Imei 1: 863195045003096, No Imei 2: 8631950445003088, nomor simcard: 0822-6774-8429

    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe BM-B310E warna biru dongker, Nomor Imei 1:3599410662932043, Nomor Imei 2: 359942062932041, nomor simcard: 0852-1991-2453

    Dirampas untuk dimusnahkan

    - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 13 X M/T F653RVGMRFJ, Nopol BL 1617 LF, warna putih, nama pemilik RADLIAH, Alamat Jl.Delima No.III

Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — PT GARANSINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor723/B/PK/PJK/2017"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan makaperaturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah."9.
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakanke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferiori,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yanglebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.
Register : 11-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 744/B/PK/PJK/2017"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan makaperaturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah."9.
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 958 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "MengenalHukum (Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty,Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkanasas penyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yang berartibahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi.
Register : 08-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1053 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
2618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi ke5, Cetakanke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferiori,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yanglebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1002/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "MengenalHukum (Suatu Pengantar, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty,Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.III/MPR/2000 dituangkanasas penyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferiori, yang berartibahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi.Kalau sampai bertentangan maka peraturan yang lebihrendahlah
Register : 11-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
3727 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 725/B/PK/PJK/2017"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan makaperaturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah."9.
Register : 08-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
2711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi ke5, Cetakanke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam Pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu) /ex superior derogat legiinferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundanganyang lebih rendah tidak boleh bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1099 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakanke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Didalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu lex superior derogat legi inferiori,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yanglebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
288 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Didalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu lex superior derogat legi inferiori,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yanglebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1050/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT GARANSINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunyaMengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi ke5, Cetakanke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferiori,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yanglebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
2714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakanke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferiori,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yanglebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 720/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — PT GARANSINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Mengenal Hukum(Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 987 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
3411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Mengenal Hukum(Suatu Pengantar, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.
Register : 08-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1083 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
3118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakanke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferiori,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yanglebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu /ex superior derogat legiinferior, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentanganHalaman 9 dari 46 halaman.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — PT GARANSINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "MengenalHukum (Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty,Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkanasas penyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferiori, yang berartiHalaman 9 dari 48 halaman.