KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI. DI JAKARTA CQ. DIRJEN. PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA CQ. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS 1 MUTIARA SIS AL JUFRIE PALU SULAWESI TENGAH, dk. ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAdi Jakarta cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA di Jakartacq.

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNITPENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS MUTIARASIS ALJUFRIE PALU, yang diwakili oleh Kepala KantorUnit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu, Benyamin Noach Apituley, S.E., berkedudukan diJalan Abdul Rahman Saleh, Palu, Sulawesi Tengah, dalamhal ini memberi kuasa kepada: Rudi Richardo, S.H., M.H.dan kawankawan, Para Pegawai Negeri Sipil padaLingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan Republik Indonesia, beralamat diJalan Mardeka

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS I MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU, dk.

. & Partners beralamat di JalanBangau Putih Nomor 14 Palu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Oktober 2017;Pemohon Kasasi;1.Lawan:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGANUDARA DI JAKARTA, cq.

., dan kawankawan, masingmasingKepala Bagian Hukum Setditjen Perhubungan Udara,Kasubag. Advokasi Hukum, Kepala Seksi Teknik danOperasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu dan Para Staff pada Subag.Advokasi Hukum pada Bagian WHukum SetditjenPerhubungan Udara dan Para Staff pada UnitPenyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufriHalaman 1 dari 8 hal. Put.

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN VS TINGGAL Bin MUDAM DKK

., StafSub Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum pada SekretariatJenderal, Kementerian Perhubungan,Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;melawan:1. TINGGAL Bin MUDAM, bertempat tinggal di KampungBidara, RT 004/RW 001, Kelurahan Marunda, KecamatanCilincing, Jakarta Utara,2. LATIP Bin PALAM CUI, bertempat tinggal di Kampung PalLama, RI OO01/RW 06, Kelurahan Pantai Makmur,Kecamatan Tarumajaya, Bekasi,3.

Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 atas nama Departemen Perhubungan Rl,berkedudukan di Jakarta, seluas 90.940 M? yang terletak di KelurahanMarunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKIJakarta;b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 43 atas nama Departemen Perhubungan RI,berkedudukan di Jakarta, seluas 116.920 M? yang terletak di KelurahanMarunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKIJakarta;c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 atas nama Departemen Perhubungan RI,cq.

Addendum Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antaraDepartemen Perhubungan dengan PT Mandiri Dipta:Nomor SPA.7/ PL.407/PHB98;Cipta tanggal 24 Februari 1998;Nomor 010/ADD/MDCDPHB/II/98;c. Addendum Il Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antaraDepartemen Perhubungan dengan PT Mandiri Dipta:Nomor SPA 22 Tahun 2001;Cipta tanggal 5 Juni 2001;Nomor 031/ADD/MDCDPHB/V/01;d.

Nomor 1417 K/Pdt/2005 antara Djeni binti DjananCs melawan PT Mandiri Dipta Cipta, Departemen Perhubungan dkk.;6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penetapan SitaEksekusi yang dimohonkan oleh para Terlawan terhadap tanah yangdikuasai oleh Pelawan, sudah sepatutnya dibatalkan/dinyatakan tidakberkekuatan hukum, oleh karena sebagai berikut:Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2010a.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq. Kepala BadanPendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan Republik Indonesia;Mengingat perkara perlawanan a quo tidak jelas siapa mewakili apa yangnanti dapat diminta pertanggung jawaban hukumnya di kemudian hari makasah menurut hukum perkara perlawanan Pelawan untuk ditolak sebab BadanPendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan Republik IndonesiaHal. 8 dari 16 hal. Put.

Pemohon:
Satya Maritiawan
Termohon:
Pemerintahan RI Cq Kementrian Perhubungan DIRJEN Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA cq. KEPALA SUB. DINAS BINA PERHUBUNGAN DARAT, DK.;

GUBERNUR PROVINSI PAPUA, di Jayapura cq KepalaDinas Perhubungan Provinsi Papua cq Kepala Sub DinasBina Perhubungan Darat, berkedudukan di Jalan Ahmad YaniNomor 10 Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal inimemberi kuasa kepada: 1. Benyamin Tan Imbiri, S.H., M.M.,Kepala Bidang Perencanaan dan Program pada DinasPerhubungan Provinsi Papua, 2. Sutanto, ATD., S.E., KepalaBidang Bina Perhubungan Darat pada Dinas PerhubunganPrivinsi Papua, 3.

FredrikKambuaya, S.H., Staf Seksi Monitoring dan Evaluasi padaDinas Perhubungan Provinsi Papua, beralamat di Jalan Dr.Sam Ratulangi Nomor 14, Jayapura 9912, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 13 April 2012;.

Salah satuwarisan tanah milik orang tua Penggugat atau yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah tanah yang saat ini diatasnya berdiri bangunanKantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua yang terletak diJalan Ahmad Yani Nomor 10 Jayapura;Bahwa sejarah kepemilikan tanah adat milik Penggugat yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini diawali ketika orang tua Penggugat menjabatsebagai Ondoafi Besar Tobati Laut menguasai seluruh tanahtanah disekitarJayapura (Numbay Yap) yang merupakan

(empat ribu seratus lima puluh meterpersegi) yang batasbatasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan/Kantor Keuangan; Sebelah Barat : berbatasan dengan bangunan Simon Arfayan; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani; Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Damri;Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai serta mendirikanKantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua di atas tanahmilik Penggugat seluas kurang lebih 4.150 m?

(empat ribu seratus lima puluhmeter persegi) yang saat ini dikuasai dan digunakan oleh Tergugat untukmendirikan Kantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua yangterletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Kota Jayapura, Provinsi Papua,dengan batasbatas: Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan/Kantor Keuangan;Halaman 4 dari 16 hal. Put.

Diwakili oleh RENDRA PRIADIWIRAWAN, S.Pd
Terbanding/Tergugat : DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LION MENTARI AIRLINES
Terbanding/Penggugat : ROLAS BUDIMAN SITINJAK
Turut Terbanding/Tergugat : DIRJEND PERHUBUNGAN UDARA KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI

,MH, ARIFIN RUDI NABABAN, SH, RIZKY SUCIANDI,SH, RICHARD BURTON, SH, para Advokat dari Law FirmPRP, ADVOKAT & IP CONSULTAN, beralamat di JalanJatinegara Barat Nomor 181A Lt. 1, Jakarta 13310, sesuaiSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012, semulasebagai Penggugat selanjutnya disebut Terbanding;DAN :DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIANPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat diJalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, semulasebagai Tergugat II selanjutnya disebut Turut Terbanding;

Diwakili oleh RENDRA PRIADIWIRAWAN, S.Pd
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

., Pemroses Perjanjian Hukum, Bagian HukumDan KSLN;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara pada Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan dan Sekretariat Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kementerian Perhubungan, tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor: 8, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 05/KONST/SBK/PELB/IX2019,tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:Telah membaca:Penetapan

meresponssebagaimana Surat Tergugat Nomor SRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019,Perihal : Jawaban Sanggahan tender Pekerjaan Lanjutan Laut Sebukuyang ditujukan kepada Penggugat;Bahwa terhadap Surat Tergugat sebagaimana Surat NomorSRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019, Perihal : Jawaban Sanggahantentder Pekerjaan Lanjutan Laut Sebuku yang ditujukan kepadaPenggugat, maka Penggugat telah kembali mengajukan Surat Nomor :09/SKBPS/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019, perihal Laporan Pengaduanyang ditujukan kepada Menteri Perhubungan

Bahwa dengan lIulusnya Penggugat dalam semua dokumen yangdiajukan melalui aplikasi online LPSE dalam seleksi melalui aplikasionline tersebut, maka tindakan Tergugat yang melakukan pengecekanulang telah menyalahi Ketentuan Standar Dokumen PengadaanSecara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang diterbitkanoleh Kementerian Perhubungan karena verifikasi faktual lapanganesensinya adalah hanya terbatas pada pengecekan fisik peralatanbukan pada dokumendokumen dari alatalat tersebut, sehinggaProses

Penggugat belum seluruhnnya menempuh upaya administratif.Penggugat belum mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) apabila tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dariTergugat;Halaman 22 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.f.Penggugat telah menempuh upaya yang tidak benar sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (selanjutnya disebut dengan "Perpres 16 Tahun 2018") denganmengajukan Laporan Pengaduan kepada Menteri Perhubungan

Penggugat:
SUKARDI SIMANDALAHI
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Cq. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat

-MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL lawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk

Udara;Bahwa setahu saksi tanah itu milik dirjen perhubungan udara yangdigunakan oleh perhubungan udara;Bahwa setahu saksi tanah itu milik perhubungan udara;Bahwa setahu saksi pada waktu dibangun tower itu tidak ada kompleindari orang lain;Bahwa tower yang dibangun itu ditanah milik perhubungan udara;Bahwa setahu saksi sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1999 adaorang lain yang mengklaim bahwa tanah itu milik mereka dan merekadatang dengan memasang patokpatok Itu terjadi tahun 19911992;Bahwa pada

Hak Atas TanahTanahDepartemen Perhubungan c.q.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara(Tergugat 1). Artinya bila benar Departemen Perhubungan c.q. DirektoratJenderal Perhubungan Udara (Tergugat !) ada memiliki dokumen yangberkaitan dengan proses pembebasan dan peralinan hak atas tanah objeksengketa tersebut, maka sudah sewajarnya bila Departemen Perhubunganc.q.

Angkasa Pura (Persero) padatanggal 26 Juni 1995, yang diterbitkan berdasarkan Surat PernyataanPelepasan Hak Atas TanahTanah Departemen Perhubungan c.q. DirektoratJenderal Perhubungan Udara, No.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara(Tergugat l) dan juga oleh pihak PT.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri Palu (Terbanding)

Dirjen Perhubungan UdaraUPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu JI. Abdulrahman Saleh di Palu, Sulawesi Tengah,Dalam hal diwakili oleh : 1. RUDI RICHARDO,SH.,MH., 2. GIDEONP. MANUSUN BUTARBUTAR, SH., 3. YUNIZA DIANTINI, SH.,4. GALI SARJONO,SH., 5. ROBERT AMROSIUS SIANTURILSH.,6. IKA WAHYUNINGSIH,SH., 7. RASUD MOHAMAD,SH.,8. ISKANDAR,SH., dan 9.

SYAFRUN, Kesemuanya adalah PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kantor UnitPenyelenggara Bandara Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 303/1.23.XV/UPBUMutiara2016 tanggal 23 November 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah Register Nomor :292/SK/2016/PN.Pal tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;Halaman 1

Ali Murtolo; Ismail; Mustakem; Hartatik; Bupati Malang cq Kepala Dinas Perhubungan

TRI DIAN REJEKI VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. DKI JAKARTA

Suprapto Nomor 160, Blok A8, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tempat kedudukan di JalanTaman Jatibaru, Nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalamhal ini diwakili oleh Ir. U. Pristono, M.T., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta;Halaman 1 dari 14 halaman.

Rihanatul Insiyah, S.E. keempatnya kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Dinas Perhubungan ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta, beralamat kantor di JalanTaman Jatibaru, Nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyatabahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugattelah

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Derah Khusus Ibu KotaJakarta Nomor 73/2012, tertanggal 20 Februari 2012 TentangPencabutan Izin Operasi Angkutan Taksi, knususnya yang menyangkutperusahaan Penggugat yaitu PT.

Tridian Rejeki, yang tercantum dalamnomor urut 7;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Derah Khusus Ibu KotaJakarta Nomor 1105/2012, tertanggal 21 Februari 2012, TentangPencabutan Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Sewa, khususnyayang menyangkut perusahaan Penggugat yaitu. PT. Tridian Rejeki,yang tercantum dalam nomor urut 17;Tenggang Waktu;2.

Penggugat dan Perusahaan modal lemah dan Tergugattidak mengutamakan pada pemberian perlindungan dan pembinaan kepadaperusahaanperusahaan untuk bisa berkembang, melainkan mematikanperusahaan bermodal lemah;Sehingga, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkanPenetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor73/2012, tanggal 20 Februari 2012, Tentang Pencabutan Izin OperasiAngkutan Taksi dan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Subechi Adikara; Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang; PT. Juanda Aero Jasa

EDI CASMANTO Melawan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

. ; tinggal eRe RARE SRE SRS Se eS seePekerjaan Semarang Indah D 19/39 A,Semarang j= === seas seas seas s eee seFROOGLE fet mm em a wm = me ee mien men momUntuk selanjutnya a d isebut oe sebagai eePENGGUGAT ; we eee eee eeee MELAWANNama Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATENTempat : PEMALANG:; Kedudukan Jalan HOS.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI Cq. KANTOR WILAYAH XIX DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan 2. PT. ASDP INDONESIA FERRY CABANG BATULICIN

Menteri Perhubungan R>I Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R.I Cq Kepala Bandara Mutiara Palu

Menteri Perhubungan R>ICq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R.I Cq Kepala Bandara MutiaraPalu, berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh Kelurahan Birobuli Utara,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ISRAFULHAYAT, S.H., DKK, masingmasing sebagai Pejabat/PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan R.I,beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta dan Bandar Udara Sis AlJufriPalu alamat Jalan Abdul Rahman Saleh, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SU 4 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014, dan telah didaftarkan

Menyangkut gugatan penggugat pada point 19 bahwa tidak benar dan beralasanhukum jika penggugat menyatakan tergugat III mengambil dan atau merampastanah masyarakat tanpa ganti rugi, karena tanah bandara tersebut merupakanmilik Perhubungan Udara (Kementerian Perhubungan) dalam hal ini dibuktikankepemilikan sertifikat hak pakai.B. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa eksepsi dalam pokok perkara ini, masuk juga dalam pokok perkara yangtidak dipisahkan.2.

Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 61/Desa Birobuli tanggal 26Nopember 1991 atas nama Departemen Perhubungan R.I. Cq. KepalaBandar Udara Mutiara Palu ; (Tanda T.IL1).2. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Birobuli tanggal 16 April1980 atas nama Departemen Perhubungan RI. Cq. Kepala BandaraUdara Mutiara Palu ; (Tanda T.L2).403. Foto copy Sertifikat hak pakai No. 2/Desa Birobuli tanggal 16 April1980 atas nama Departemen Perhubungan RI Cq Kepala Bandara UdaraMutoara Palu ; (Tanda T.L3). 4.

Foto copy Sertifikat hak pakai No. 47/Desa Birobuli tanggal 28 April1987 atas nama Departemen Perhubungan RI Cq.

BIDEYAKUBA, SAHADO, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak adahubungan pekerjaan dengan mereka, sedangkan yang pihak lain dalam perkaraini saksi tidak mengenalnya 541Bahawa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak tahun 1958, dan saksimerupakan pensiunan pegawai bandara di departemen perhubungan pada tahunBahwa, Selama saksi bekerja di perhubungan tahun 1970, saksi tidak pernahmendengar bahwa MUSLIMIN TENGGO (Penggugat) memiliki tanah di arealbandara ; 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nananBahwa

Parama Santika Dibyakarya
Tergugat:
1.PPK Pengadaan Peralatan Salvage Bandara Hang Nadim
2.Direktur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
3.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub
4.Menteri Perhubungan Republik Indonesia

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA R.I Cq. KEPALABANDARA MUTIARA PALU DKK

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA R.I Cq. KEPALABANDARA MUTIARA PALU, berkedudukan di Jalan AbdulRahman Saleh Kelurahan Birobuli Utara, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya A.S. Ariwibowo, S.H., dan kawankawan, masingmasing sebagai Pejabat/PNS di lingkunganKementerian Perhubungan R.1, beralamat di Jalan MerdekaBarat Nomor 8 Jakarta Pusat dan Bandar Udara Sis AlJufriPalu alamat Jalan Abdul Rahman Saleh, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 Maret 2014;2.

obyek sengketa yakni pada bagian utara yang di atasnya telah dibangunruangan VIP Bandara Mutira termasuk pembuatan jalan pada bagian baratdan selatan, sejak tahun 1980an Penggugat beserta ahli waris lainnyatanpa kenal lelan secara terus menerus berusaha memperjuangkan hakdalam bentuk permintaan berupa ganti rugi dari Tergugat I, II dan III, denganmendatangi maupun menyurati pihakpihak terkait dalam hal ini mulai ditingkat, Walikota, Kelurahan, Kecamatan Gubernur, DPRD Provinsi, maupunKementerian Perhubungan

kewenangan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah karenamerupakan asset Provinsi Sulawesi Tengah;Menyangkut Point 16, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill sudahmelakukan secara prosedur karena pembuatan SKPT sesuai dengan aturandan syaratsyarat ketentuan yang berlaku di pemerintahan;Menyangkut gugatan Penggugat pada point 19 bahwa tidak benar danberalasan hukum jika Penggugat menyatakan Tergugat III mengambil danatau merampas tanah masyarakat tanpa ganti rugi, Karena tanah bandaratersebut merupakan milik Perhubungan

Udara (Kementerian Perhubungan)dalam hal ini dibuktikan kKepemilikan sertifikat hak pakai;Dalam Eksepsi Tergugat V S/D Tergugat XVI dan Tergugat XIX:A.

Penggugat:
SINDORO TJOKROTEKNO,
Tergugat:
Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Camar Nomor 96A, KelurahanBandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, 75117 Kalimantan Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebutsebagai Penggugat ;LawanDinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Perhubungan KotaSamarinda, beralamat di Jalan MT. Haryono Kota Samarinda, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya H. Tejo Sutarnoto, S.H., M.Si., H.