SBSI 1992) di PT. Tjipta Rimba Djaja, jika ini memang benarbenar adakorelasinya mohon kiranya putusan yang seadiladilnya; Bahwa SBSI 1992 di PT. Tjipta Rimba Djaja dibentuk pada bulan Januari2014 dan Tanda Bukti Pencatatan dikeluarkan oleh Dinasa Sosial danTenaga Kerja pada tanggal 18 Februari 2014 dengan Nomor : 843/SPOP/DSTKM/2014, dan pemberitahuan ke Perusahaan diberikan pada bulanMaret 2014 ; 20 2222 nn nnn nnn nnn neeBahwa pada bulan Nopember 2014 anggota SBSI 1992 PT.

Tjipta Rimba Djaja hanyadisesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP);Bahwa karena upah yang diminta sesuai UMK tahun 2014 tidak jugadiberikan, maka anggota dan pengurus SBSI 1992 melakukan aksi unjukrasadan akhirnya Tergugat menyesuaikan upah sesuai dengan UMK tahun 2014sebesar Rp. 1.852.000, tetapi dibalik itu ternyata Tergugat melakukan mutasiterhadap seluruh anggota dan pengurus SBSI 1992 termasuklah paraPenggugat dari operator ke tempat pembuangan sampah (ic. compusser); Bahwa selama ini dibagian

compusser adalah pekerjapekerja harian lepasyang bergantiganti (ic. keluar masuk perusahaan), sedangkan seluruhanggota dan pengurus SBSI 1992 termasuklah para Penggugat adalahoperator pada bagian : Rotari, hotpress, mekanik dan conveyor ;; Bahwa setelah dimutasikan di bagian Compusser (ic. bagian pembuangansampah) seluruh anggota dan Pengurus SBSI 1992 mendapat SuratPeringatan hingga akhirnya surat pemutusan hubugan kerja ; Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secarabergilirkepada seluruh

Bukti P7 Foto copy Nomor Pencatatan SBSI 1992 PT.

Aidi (Penggugatlll), masa kerja 20 tahun, bagian compuser dan menerimaupah terakhir sebesar Rp. 2.037.000, perbulan; Bahwa permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat berawal ketikapara Penggugat terlibat dalam pembentukan organisasi SBSI 1992 dan telahdicatatkan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 18 Februari 2014dan pada bulan Nopember 2014 anggota SBSI 1992 menuntut kenaikan upahsesuai UMK dengan melakukan aksi unjuk rasa;Halaman 21 Putusan Nomor 222/Pdt.SusPHI/2015/PN.MdnZe

Bahwa yang menjadi objek gugatan di dalam gugatan a quo adalahKeputusan Tata Usaha Negara berupa Tanda Bukti PencatatanNo. 1510/SPSB/DKKM/2019 atas nama PK FLOMENIK SBSI PT.TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) tanggal 26Februari 2020 (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat) yangpada pokoknya telah mencatat dan mengakui Serikat PekerjaFederasi Logam, Mesin dan Elektronik Serikat Buruh SejahteraIndonesia PK F LOMENIK SBSI PT Teknologi PengangkutanIndonesia (Serikat Pekerja FIKSI);2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupaTanda Bukti Pencatatan No. 1510/SPSB/DKKM/2019 atas namaPK F LOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTANINDONESIA (TPI) Tanggal 26 Februari 2020;Halaman 16PutusanPerkara Nomor : 71/G/2020/PTUNMDN.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti PencatatanNo. 1510/SPSB/DKKM/2019 atas nama PK F LOMENIK SBSIPT.

TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) Tanggal26 Februari 2020dan menghapus PK F LOMENIK SBSI PT.TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) dari daftarcatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di kota Medan;4.

Bahwa Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SPSB/DKKM/2019 atasnama PK FLOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTANINDONESIA (TPI) diterbitkan Tergugat tanggal 26 Februari 2020 (videbukti P 14);2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengetahuiobjek sengketa tanggal 02 Maret 2020 setelah Penggugat menerimaSurat dari Serikat Pekerja melalui Surat No.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakimterlebin dahulu) mempertimbangkan kapan sebenarnya Penggugatmengetahui Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SPSB/DKKM/2019 atasnama PK FLOMENIK SBSI PT.

Surat kesepakatan tersebut tidak pernah ditunjukkan/diberitahukankepada kami Para Penggugat dan sengaja dirahasiakan, dan yang anehnyalagi dalam isi surat kesepakatan tentang peraturan kepegawaian di P3Gltersebut adalah diberlakukan surut terutama pada kesepakatan di point IVyang isinya mencabut jabatan/golongan Para Penggugat;Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUN danKetua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut, dibuat dengan alasan,sebagai berikut:1.

Sulitnya mengisi beberapa posisi penanggung jawab (Penjab) dankepala urusan/satuan pengendalian intern/kebun percobaan;Dari alasanalasan tersebut di atas sangat jelas tidak ada kaitannya denganpenurunan jabatan/golongan yang diberlakukan kepada Para Penggugat,hal ini terkesan ada niat lain dalam peristiwa penurunan jabatan/golonganPara Penggugat ini;Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUN danKetua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut sangat jelas bertentanganHalaman 6 dari 30 hal

Triantati, M.Sc) secara tertulis bahwa demosi/penurunangolongan Para Penggugat melalui SK Direktur P3GI Nomor XXSURKP/12.049/062 merupakan kesepakatan antara management P3Gldengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) dan Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Komisariat P3GI Pasuruan pada tanggal 11 Oktober 2012.Dan disarankan agar sdri.

Kesepakatan antara management P3GI Pasuruandengan SPBUN dan SBSI tentang peraturan kepegawaian di P3GIPasuruan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSP/SB, maka kesepakatan antara manajemen P3GI dengan SPBUN dan SBSI yang dibuat tidak mencerminkan kepentingananggota karena melakukan kesepakatan sepihak tanpamembicarakan dengan anggota khususnya anggota yang terkenadampak dari kesepakatan tersebut;Anjuran mediator:1.Berdasarkan Pasal 7 UndangUndang

Industrial untuk akta bukti pendaftaran.Kesepakatan antara management P3GI Pasuruan dengan SPBUNdan SBSI tentang peraturan kepegawaian di P3GI Pasuruan belummempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian SKPencabutan Surat Keputusan Direktur P3GI (Dr.

Sariguna Primatirta, alamat tempat tinggal Lingk.Krajan Tengah RT/RW. 007 / 001, Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen,Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai : Penggugatyang kesemuanya memberi Kuasa kepada Gunawan Karyantodan Kusariningrum, Pengurus pada Kantor Dewan PengurusCabang Federasi Konstruksi, Umum dan Informasi SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) KabupatenPasuruan, yang beralamat di Putat RT/RW. 003/013 Blok A1,Ds.

selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT ; wonae= Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut ;wonae= Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 119 / G / 2015 / PHI.Sby. tanggal29 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini ;sonceneee Memperhatikan surat dari Dewan Pengurus Cabang Pasuruan FederasiKonstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUISBSI) Nomor : 081.AB/DPC FKUI SBSI

/G.08/X1/2015 tanggal 16 Nopember2015, perihal Pencabutan Perkara Nomor : 119/G/2015/PHI.Sby, yang diajukanoleh Kuasa Para Penggugat ; 272222 non nnn nen ne nen ne ene e eeTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.sononnnee Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkanyaitu pada tanggal 16 Nopember 2015, Kuasa Para Penggugat menyatakanmencabut gugatannya secara tertulis, selanjutnya Kuasa Para Penggugatmengajukan surat dengan Nomor : 081.AB/DPC FKUI SBSI/G.08/XI/2015tanggal 16 Nopember 2015

No.051 PK/Pdt.Sus/2010KIKES SBSI PT. Domas Intiglass Perdana mengajukan surat (Tuntutan) kepadapara Penggugat yang pada intinya meminta agar membuat Perjanjian KerjaBersama (PKB) pemotongan iuran anggota Serikat Buruh melalui Cek OfSystem (COS) dan membahas masalahmasalah lain yang sedang terjadidalam Perusahaan :Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap penyelesaianperkara a quo dengan tidak menggubris surat yang disampaikan oleh PK FKIKES SBSI PT.

Domas Intiglass Perdana ;Bahwa akibat hal tersebut di atas tidak digubris oleh Tergugat, makaPenggugat bersamasama dengan buruh yang lainnya yang dikoordinir PK FKIKES SBSI Tergugat melakukan unjuk rasa sesuai dengan prosedur peraturanperundangundangan yang berlaku (i.c.

Penggugat IIdalam Konvensi sejak tanggal 8 April 2002, keduanya mendapat upah sebesarRp.821.817, (delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh belasrupiah) dan keduanya berakhir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitungmulai tanggal 8 Juni 2006 karena dikualifikasikan keduanya telahmengundurkan diri atas kemauan sendiri ;Bahwa tidak benar dalil para Tergugat dalam Rekonvensi / paraPenggugat dalam Konvensi yang menyatakan bahwa perkara ini berawal padatanggal 19 Mei 2006, dimana PK F KIKES SBSI

No.051 PK/Pdt.Sus/2010Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tersebutPK.F./ KIKES.SBSI mengajukan surat permohonan pembuatan PKB No.54 /PK.KIKES / SBSI / DIGP / VII / Ext / 2006 tanggal 20 Juli 2006 dan atas surattersebut Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi telahmengundang PK.F.KIKES.SBSI sesuai dengan Surat No.520 / DOMAS / 6.1 /060 / U guna membicarakan rencana perundingan pembuatan PKB padatanggal 04 Agustus 2006 dan sampai saat ini masih terus dilakukan ;

Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh yang dikoordinir olehPK.F.KIKES, SBSI Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensiyang dilakukan mulai tanggal 29 Mei 2006 dan tidak diketahui kapanberakhirnya adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf (a)UndangUndang No.13 Tahun 2003 ;Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi telahmenyampaikan surat kepada Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalamKonvensi yaitu surat panggilan kerja secara tertulis dan

., dan kawankawan, Pengurus pada KantorKoordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesi Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan JoyoboyoNomor 62, Surabaya, DPC F Lomenik SBSI, Pasuruan,beralamat di Dusun Bulak Ombo, RT.023 RW.007, DesaCandiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan danDewan Pengurus Pusat F Lomenik SBSI, beralamat di JalanCipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2015;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai

PK Flomenik SBSI PT. Erindo Mandiri yang berdiri sejak tahun 2012dengan jumlah anggota 60 (enam puluh) orang;. Bahwa dikarenakan pada tahun 2014 kondisi perusahaan semakin sulitmaka agar perusahaan tetap berjalan serta dapat terpenuhinya kewajibanperusahaan kepada pekerja dan pihak lainnya, maka pada tanggal 25November 2014, bertempat di PT. Erindo Mandiri telah diadakanpertemuan/rapat antara Perusahaan, PUK SPSI RTMM PT ErindoMandiri PK. Flomenik SBSI PT.

Bahwa pada hari Kamis, 18 Desember 2014 berlangsung pertemuanantara Tergugat Rekonvensi dengan PK F Lomenik SBSI PT.ErindoMandiri di Perusahaan Tergugat Rekonvensi yang pada intinya menolakHalaman 9 dari 20 hal. Put.

Nomor 672 K/Pdt.SusPHI/2015adanya efesiensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan PHK efisiensiharus prosedural;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 berlangsung perundinganpenyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartite antaraTergugat Rekonvensi dengan PK F Lomenik SBSI PT.Erindo Mandiri diPerusahaan Tergugat Rekonvensi yang pada intinya SBSI menolakPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menolak efisiensi karena dalamefisiensi harus merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor19/PUUIX

Bahwa ternyata pengurus Serikat Pekerja yang menerima kuasa danmembela kepentingan Para Tergugat di depan Pengadilan adalah SBSIsektor logam, mesin dan elektronik (F.Lomenik SBSI);14. Bahwa hal demikian terlihat nyata di kop surat yang digunakan olehKuasa Para Tergugat didalam jawaban dan dupliknya;15.

Samikin dan dijawabkembali oleh Para Penggugat Rekonvensi dengan surat tertanggal 8Agustus 2020 yang intinya menolak mutasi dan masih menunggu prosesBipartit dengan Tergugat Rekonvensi;Bahwa tidak adanya balasan atas surat pertama, maka pada tanggal 6Agustus 2020, Pengurus Komisariat (K) SBSI PT. Trimitra Lestarimemberikan surat permohonan dengan No. Surat: 025/PK(K)SBSI/PT.TML/VIII/2020 Perihal : Permohonan Perundingan Bipartit 2 yang ditujukankepada Bapak Pimpinan PT.

Samikin) adalah guru pendidikan agama Islam, telah dibubuhimateral secukupnya dan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberitanda dengan T35.Foto Copy Surat dari Pengurus Komisariat (Konfederasi) SBSI PT. TriMitra Lestari No. 021/PK(k)SBSI/PT.TML/VIII/2020, tanggal 1 Agustus2020 Perihal : Permohonan Undangan Bipartit , yang ditujukan kepadaBapak Pimpinan PT.

Tri Mitra Lestari, telah dibubuhi materi secukupnyamerupakan foto copy dari foto copy yang selanjutnya diberi tanda denganT36.Putusan Nomor 2/Pdt.SusPHI/2021/Pn Jmb, halaman 26 dari 47 halaman.37.38.39.40.41.42.Foto Copy Surat dari Pengurus Komisariat (Konfederasi) SBSI PT. TriMitra Lestari No. 025/PK(k)SBSI/PT.TML/VIII/2020, tanggal 6 Agustus2020 Perihal : Permohonan Undangan Bipartit 2, yang ditujukan kepadaBapak Pimpinan PT.

Tri Mitra Lestari tanggal 7 Agustus 2020, Nomor:084/SEM/TMLKBN/VIII/2020, Perihal : Tanggapan Surat No. 21/PK(k)SBSI/PT.TML/VIII/2020 yang ditujukan kepada Ketua PK (K)SBSI PT.Tri Mitra Lestari, dalam surat tersebut pada angka 5, perusahaanmenyatakan bahwa serikat pekerja yang memiliki anggota sesuai Quorumyang BERHAK untuk berunding, telah dibubuhi materai secukupnya dansesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan T38..Foto Copy Surat dari Pengurus Komisariat (Konfederasi) SBSI PT.

(K) SBSI PT.

Bahwa telah terjadi perubahan nama Serikat Buruh berdasarkan hasilKongres Nasional Ill F KIKES SBSI tanggal 9 s/d 11 September 2007yakni Federasi Kimia dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F KIKES SBSI) menjadi Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum,Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Jasa dan Seni, Swalayan danDepartemen Store (F SB KIKES), vide bukti P18,P17,dan P16, dimanaDPC F KIKES SBSI Kota Medan telah memperoleh Nomor Pencatatandengan Nomor: 90/SPOP/VIII/DTKM/01 tanggal 18 Agustus

Usaha Tarigan adalah Ketuanya, adalahperubahan dari nama DPC F KIKES SBSIl, dan bila diteliti pada koopsurat dimaksud tertera bahwa DPP F SB KIKES di tingkat nasionaladalah anggota (affiliated member of) dari KSBSI (Konfederasi SBSI).. Bahwa keberadaan Pengurus Serikat Buruh di tingkat PerusahaanTergugat atau PKKIKES SBSI unit kerja PT. Sinar OleochemicalInternasional sekarang PT.

SOCI, yang dikuatkan pula oleh keterangan saksisaksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa SBSI telah didirikan diPerusahaan Tergugat sejak tahun 2001 dan telah memiliki nomorpencatatan (vide bukti P 15), dimana saksi M. Ramli adalah sekretarisdan saksi Panahatan Pangaribuan mantan ketuanya serta ParaPenggugat adalah merupakan anggotanya (vide Kartu Tanda Anggota)(KTA) Para Penggugat sebagai aggota PK SBSI PT. SOCI terlampirdalam surat gugatan)..

No. 746 K/Pdt.Sus/ 2009agar memiliki Kekuatan pembuktian yang cukup seperti KTA, dengandemikian tidak terdapat bukti yang cukup bahwa Para Penggugat adalahmasih anggota PUK SBSI PT. SOCI.6.

Bahwa dari pertimbanganpertimbangan di atas dikuatkan denganpernyataan saksi yang mantan Ketua PKSBSI, maka ternyata Tergugattidak konsisten dengan pernyataannya tentang keberadaan PKSBSI,disatu sisi membantah keberadaan PUK SBSI dan keanggotaan ParaPenggugat sebagai anggota PUK SBSI, tetapi disisi lain secara tertulismengakuinya, tetapi faktanya Pengurusnya tidak dapat melakukanaktifitas sebagaimana yang seharusnya termasuk untuk mewakillanggotanya yakni Para Penggugat vide Pasal 25 ayat (1) huruf

YASMAN, bertempat tinggal di Krisnowidodo, KecamatanTigeneneng, Kabupaten Pasawaran, Lampung Tengah.dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Parulian Sianturi, SH,dkk, Pengurus DPP FSBHUKATAN SBSI dan Pengurus DPC FSBHUKATAN SBSI Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berkantor diJalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara Jakarta Timur 13420.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2009 ;Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;melawan:PT.

Tanggal 29 Oktober 2008 pengurus SBSI menyurati Tergugat dengansurat nomor : 036/PKFSB SBSI/WM/SEK/X/2008 dengan perihalpengajuan bipartit ke dua terhadap 7 ( tujuh ) tuntutan pada angka 5tersebut di atas namun Tergugat tidak merespon (Bukti P5 ).Bahwa berdasarkan pengajuan bipartit sebanyak 2 kali tersebut di atas, makaPengurus SBSI tanggal 12 Nopember 2008 mengajukan tripartit ke Disnakertrans Kab.OKI dengan surat nomor : 045/PKFSB SBSI/WM/SEK/XI/2008 ( Bukti P6 ) untukperundingan tanggal 26 Nopember

2008, namun perundingan tidak dilaksanakan karenapihak Tergugat tidak hadir sedangkan Pengurus SBSI dan Disnakertrans OKI hadir, danoleh Disnakertrans OKI disarankan perundingan dilaksanakan tanggal 27 Nopember2008 dan telah disepakati akan tetapi ternyata tanggal yang sudah disepakati tersebutpihak Tergugat tidak hadir, sehingga perundingan tripartite gagal.Bahwa tanggal 17 Nopember 2008 Pengurus SBSI menyampaikan surat kePimpinan perusahaan PT.

, Para Penggugat dananggota SBSI di putus hubungan kerja (PHK) tanpa dasar dan alasan yang jelas bahkanPengurus SBSI ditangkap dan dipenjara karena menuntut hak nonnative jamsostek.Bahwa terhadap tuntutan kepentingan mengenai tunjangan uang makan dantransportasi telah dimediasi oleh Disnakertrans Propinsi Sumatera Selatan karenapersonil mediator di Disnakertrans OKI pada saat itu tidak /belum ada dan kasus inidimediasi setelah Pengurus SBSI, Para Penggugat dan anggota SBSI di PHK danterhadap tunggakan

WachyuniMandira yang juga anggota Federasi HUKATAN SBSI dan telah memberikan kuasapenuh kepada Pengurus SBSI (DPP FSB HUKATAN dan DPC FSB HUKATANSBSI Kab OKI) dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Perkara Nomor :41/G/2009/PHI.PLG adalah sah dan sesuai dengan pasal 87 UndangUndang No.2Tahun 2004. Dalam hal ini yang digugat adalah PT. Wachyuni Mandira.

SBSI 1992 PT.

STAR CAMTEX (PK SBSI 1992 PT. SC) telahmemberikan jawaban tertulis melalui surat Nomor: 27/PK/SBSI92/SC/IX/07tertanggal 7 September 2007, yang pada intinya menerima isi anjurandimaksud.

SBSI 1992 yang ikut demo di PT.

Bahwa Termohon Kasasi merupakan bagian perwakilan dari 184orang anggota dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT.STAR CAMTEX atau disingkat PK SBSI 1992, yang telah melakukanHal. 23 dari 32 hal. Put.

STAR CAMTEX dengan melakukan tindakantindakan sebagai berikut: Melakukan audit lapangan langsung berdasarkan data yangdiberikan oleh PK SBSI 1992; Tidak mengajak Serikat Pekerja Nasional PT.

., dan kawan,Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992(DPC SBSI 1992) Kota Medan, beralamat di Jalan Mangaan VIIIPasar Il Link XVII Gg.

Bahwa Tergugat tidak menanggapinnya selanjutnya Para Penggugatmelalui Pengurus Komisariat (PKSBSI 1992), mendesak Tergugat agarmau melakukan bipartit sehubungan dengan pengurangan uang makananggota SBSI 1992, sembari itu mereka (Para Penggugat) melakukanpekerjaan seperti biasa;4. Bahwa Tergugat tidak mau melakukan perundingan tetapi hanyaberpesan kepada Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) agar PengurusKomisariat (PK SBSI 1992) dan Para Penggugat menunggu saja diHal 2 dari 29 hal. Put.

Bernama Edi Susanto) Tergugatmengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadapPengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dengan alasan bahwa PengurusKomisariat (PKSBSI 1992) dan Para Penggugat telah melakukanmogok kerja pada hari ini (ic. tanggal 18 Februari 2014);Bahwa Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dan Para Penggugatmenolak surat pemutusan hubungan kerja tersebut dan menolak untukmenandatanganinya karena para Pengggugat merasa tidak melakukanmogok kerja;Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014

. pemutusan hubungan kerja)kepada DPC SBSI 1992 Kota Medan, selanjutnya DPC SBSI 1992 KotaMedan memproses dengan mengadukan perkara pemutusan hubungankerja tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 telah ada pertemuan bipartitantara pihak Serikat SBSI 1992 dengan pihak Manajemen PT SumateraBeton Mandiri membicarakan tentang pemutusan hubungan kerja danhak normative Para Penggugat tetapi tidak ada tindak lanjut untukdilaksanakannya penyelesaian;Bahwa karena

Pertimbangan tersebut jelasmerupakan pertimbangan hukum yang tidak objektif;Bahwa dalam fakta persidangan perkara a quo telah terbukti ParaTermohon Kasasi bersama dengan karyawan lainnya berjumlah 18 (delapanbelas) orang mengatasnamakan Serikat Pekerja SBSI 1992 telahmelakukan mogok kerja yang tidak sah pada tanggal 17 dan 18 Februari2014.

., dankawankawan, Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kabupaten DeliSerdang, beralamat Jalan Medan Lubuk Pakam Km. 21 Blok Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2016, sebagaiPemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPT. SERUMPUN INDAH LESTAARI, yang diwakili oleh Ir.

Put.Nomor 836 K/Pdt.SusPHI/2016juga menerima SP3A pada tanggal 4 Juli 2014 dengan kesalahan terlambatmasuk bekerja pada tanggal 16 sampai dengan 21 Juni 2014 sebanyak 5kali terlambatan masuk bekerja;Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Tergugat memberikan suratPemutusan Hubungan Kerja (PHK), kepada Pengugat, karena Pengugattidak dapat merubah sikap atas seringnya terlambat masuk kerja (ic. tanggal19, 20, dan 22 Agustus 2014);Bahwa atas surat PHK tersebut, Pengugat melalui DPC SBSI 1992 KabupatenDeli

1992) Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya bipartite,tetapi upaya bipartite tidak berhasil, maka selanjutnya Penggugat juga melaluikuasanya DPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya Mediasike Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, namunsetelah 3 (tiga) kali perundingan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga MediatorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang mengeluarkananjuran Nomor 560/ 2046/DTKTR/2015 tertanggal 23 April 2015 denganamarnya sebagai

UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kesepakatan Bersama antaraDedi Subrata yang didampingi DPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdangdan pihak Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 29 September 2014,dan Majelis Hakim PHI yang bersidang juga tidak mempertimbangkanHal.7 dari 11 hal.

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi berpendapat Mejelis Hakim yangbersidang dalam perkara Aquo membaca isi Kesepakatan Bersama antaraDedi Subrata yang didampingi DPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdangdan pihak Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 29 September 2014,tidak menyeluruh dalam arti setengahsetengah;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21

SILITONGA, beralamat di Jalan Siliwangi Dusun V,Medan VIII (KIMIII) Kota Medan,Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharty, SHdan Adijon JB Sitanggang, selaku Dewan Pengurus Cabang SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kota Medan ,berkeduukan dan berkantor di Jalan Mangaan VIII Pasar II LinkXVII Gg.

1992, sembariitu mereka (para Penggugat) melakukan pekerjaan seperti biasa ;4 Bahwa Tergugat tidak mau melakukan perundingan tetapi hanya berpesan kepadaPengurus Komisariat (PK SBSI 1992) agar Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992)dan Para Penggugat menunggu saja di lokasi perusahaan jangan dulu melakukanpekerjaan dan kembali lagi pada pukul 13.00 WIB untuk menjumpai Personalia(ic.

Bernama Edi Susanto) ;5 Bahwa tepat pada pukul 13.00 WIB Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) danPara Penggugat menjumpai Pesonalia (ic. Bernama Edi Susanto) selanjutnyaPesonalia (ic.

Bernama Edi Susanto) Tergugat mengeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) denganalasan bahwa Pengurus Komisariat (PKSBSI 1992) dan Para Penggugat telahmelakukan mogok kerja pada hari ini (ic. tanggal 18 Februari 2014) ;6 Bahwa Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dan Para Penggugat menolak suratpemutusan hubungan kerja tersebut dan menolak untuk menandatanganinya karenaPara Penggugat merasa tidak melakukan mogok kerja ;71011Bahwa pada tanggal 19 Februari

Pemutusan Hubungan Kerja) kepada DPC SBSI 1992 KotaMedan, selanjutnya DPC SBSI 1992 Kota Medan memproses dengan mengadukanperkara pemutusan hubungan kerja tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 telah ada pertemuan Bipartit antara pihakSerikat SBSI 1992 dengan pihak Manajemen PT Sumatera Beton Mandirimembicarakan tentang pemutusan hubungan kerja dan Hak Normatit ParaPenggugat tetapi tidak ada tindak lanjut untuk dilaksanakannya penyelesaian ;Bahwa karena

DEWI MASITHO, Pekerja Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di DesaSuko Gang Biting No. 34 Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SARDI, WINARSO, dan KUSJIYANTO,kesemuanya pengurus Dewan Pengurus Cabang30Federasi Logam, Mesin, dan Elektronik Sektor Logam Serikat Buruh SejahteraIndonesia (DPC F LOMENIK Sektor Logam SBSI) Kabupaten Sidoarjo, beralamat diJalan Nyi Cempo RT. 10 RW. 04, Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, KabupatenSidoarjo

Bahwa, pada hari senin tanggal 11 April 2011 Pengurus Komisariat FederasiLomenik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F Lomenik SBSI) CV. Panda FoodIndustry yang diketahui oleh sdri. Sumiati mengajukan surat pemberitahuan mogokkerja ke perusahaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 ;4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sdri.

Sumiati mengajukan Surat No.10B/PK F Lomenik SBSI/PFI/SDA/IV/2011 tertanggal 11 April 2011 perihalPemberitahuan Aksi yang berisi revisi jadwal pelaksanaan Aksi yang sedianya30dilakukan pada hari Kamis 14 April 2011 dirubah menjadi hari Jumat tanggal 15 Apri;2011 5 2 22222 nn enna nn nn nnn nnno.

Bahwa, mengingat Surat No. 10B/PK F Lomenik SBSI/PFI/SDA/IV/2011tertanggal 11 April 2011 yang diajukan oleh Pengurus DPC F Lomenik SBSI pada hariSenin tanggal 11 April 2011 yang kemudian direvisi dan diajukan kembali keperusahaan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sebagiamana point 3 dan 4 tersebutdi atas, senyatanya pada hari Kamis 14 April 2011 Para Tergugat bersamasamadengan beberapa karyawan lain telah melakukan aksi mogok kerja meskipun sudahdihimbau dan diingatkan oleh Manajemen untuk masuk

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 bertempat di kantor Penggugattelah diadakan Perundingan Bipartit sehubungan adanya perselisihan antaraPenggugat yang diwakili oleh Personalia Perusahaan dengan Para Tergugat yangdiwakili oleh DPC F Lomenik SBSI Sidoarjo terkait dengan aksi mogok kerja yang tidaksah pada tanggal 14 April 2011, dengan hasil perundingan sebagai berikut :30Pendirian Pinak pengusaha ;Keputusan pengusaha tetap PHK 16 orang pekerja a/n Sumati dkk ; Belum ada titik temu perundingan

SBSI 92 PTSC) telah mendaftarkan perselisihan hubungan industrialtersebut melalui Lembaga Mediasi di Kantor Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara(surat PK. SBSI 1992 PT SC Nomor 23/PK/SBSI92/SC/VII1/07) ;Bahwa selanjutnya Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerjamelakukan pemanggilan terhadap para Penggugat danTergugat.

SBSI 1992 untuk bekerjakembali seperti semula;Ile Agar pekerja PK. SBSI 1992 pada kesempatanpertama melapor kepada perusahaan PT Star Camtexuntuk bekerja kembali seperti semula;ill. Agar Perusahaan PT Star Camtex memberikan premihadir kepada karyawan sebagaimana yang sudahdiberikan kepada karyawan laki laki, tentangpelaksanaan uti haid dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 81 UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;iv.

No. 115PK/Pdt .Sus/ 2011Indonesia 92 PT Star Camtex (PK SBSI 1992 PT SC) telahmemberikan jawaban tertulis melalui surat Nomor:27/PK/SBSI 92/SC/IX/07 tertanggal 7 September 2007, yangpada intinya menerima isi anjuran dimaksud.

Pasal168 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa anggota SBSI 1992 yang ikut demo di PT Star Camtex,setelah melihat pengumuman/pemanggilan untuk bekerjakembali seperti biasa, yang dipanggil oleh ManajemenPerusahaan dan pemanggilan dari Direktur Perusahaan,maka ada sebagian besar masuk bekerja kembali sepertibiasa dan membuat pernyataan masing masing danpenyesalannya dan mengundurkan diri dari keanggotaandari SBSI 1992;Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam

dan menempel di papan pengumuman isiPengumuman itu) supaya Pelaku Demo anggota SBSI dapatbekerja kembali seperti biasa, Pengumuman Pemanggilanitu. disamping ditempel dipapan pengumuman tembusannyadiberikan kepada Ketua SBSI 1992 PT.

Bahwa pemberian surat skorsing untuk menujuPemutusan Hubungan Kerja tersebut terindikasi karena keterlibatanPenggugat Rekonvensi sebagai salah satu Pengurus PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tbk;3.

Pada kesempatan tersebutjuga HRD Manager Tergugat Rekonvensi menanyakan keterlibatanPenggugat Rekonvensi dengan adanya pembentukan Serikat PekerjaNikeuba SBSI PT. Damai Indah Golf, Tok. HRD Manager TergugatRekonvensi lou Winny Rusbandy menyatakan bahwa tindakan PenggugatRekonvensi membantu pembentukan Serikat Pekerja PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tok adalah tindakan yang tidak dibenarkan olehperusahaan Tergugat Rekonvensi.

Sehingga penilaian kinerja yang terindikasi diskriminasididuga karena keterlibatan Penggugat Rekonvensi dalam pembentukan dankeanggotaan Serikat Pekerja PK Nikeuba SBSI PT.

Damai Indah Golf, Tok dan PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tbk. Acaranya adalah klarifikasi permasalahanketenagakerjaan yang terjadi di PT. Damai Indah Golf, Tok dengan adanyasurat ini memberikan penjelasan dan bukti bahwa hubungan industrial yangtidak harmonis antara Perusahaan Tergugat Rekonvensi dan PenggugatRekonvensi terindikasi Karena keterlibatan Penggugat Rekonvensi sebagaipengurus PK Nikeuba SBSI PT.

Damai Indah Golf,Tok dan PK Nikeuba SBSI PT. Damai Indah Golf, Tok sesuai pada Huruf byaitu. Bahwa pihak Managemen PT.

LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI)PT. Maspion Unit II dalam hal ini Sdr. Suyono, Sdr. Mustakim, Sdr. Suparman,Sdr.

Maspion Unit II, karenaPenggugat selaku Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin danElektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI) PT.

Photo copy, Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi LogamMesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(DPC F LOMENIJ SEKTOR LOGAM SBSI) Kabupaten Sidoarjo Nomor :018/DPC F LOMENIKLogamSBSI/KEP/SDA/III/2014 tanggal 25 Maret2014 tentang Struktur Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin danElektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI) PT.

DPC F LOMENIKSEKTOR LOGAM SBSI) Kabupaten Sidoarjo (Sardi) dan Kartu TandaPengurus PK F LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI PT.

F LOMENIK Sektor Logam SBSI) PT. Maspion Unit IT yang dalamhal ini Sdr. Sardi sebagai Wakil Ketua VIII dan Sdr. Purwadi sebagaiWakil Ketua, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus CabangFederasi Logam mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat BuruhSejahtera Indonesia (DPC F. LOMENIK Sektor Logam SBSI)KabupatenHal. 18 dari 28 hal. Put.

MASA KERJALama bekerja 7 Tahun 10 bulan Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total; 6 Bulan Gaji & Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 17 Tahun 10 bulan Taya Teg Ro 21,.866.964 val 163 yetTV PERHITUNGAN UANG PISAHBreakdown Uang Pisah Kalkulasi Total; 5 Bulan Gafi & TunjanganTetap Mengacu Keparta Perjanjian Kerja BersamaLama bekerja 17 Tahun 10 bulan i AAA Ro 1.222.470 Inara Pesta(Level Manajemen) Supv.Keatas Dan Karyawan SubTotal Rp 105.690.326 PUK FSP PAR SPST & FSB KAMIPARHO SBSI

pasal 163 Ayat 2 TI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJABreakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Tota ; 5 Bulan Gaji & Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 17 Tahun 8 bulan Taian) Ro 18,156,785 val 163 hatIV PERHITUNGAN UANG PISHHBreakdown Uang Pisah Kalkulsi Tota4 Buln Gj & Tnjangan Tetap Mengacu Kepada Perjanjian Kerja BersamaLama bekerja 17 Tahun 8 bulan i FIRS) Ro 14,525,428 lira Resi(Level Manajemen)SupvrKeatas Dan Karyawan SubTotal Rp 98,046,639 PUK FSP PAR SPST & FSB KAMIPARHO SBSI

hat TIT PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJA Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi TotalBulan Gaji& Mengacu kepada UW no.13 Tahun 2003Lama bekerja 5 Tahun 8 bulan Tojanat ea Ro 12.335.000,00 val 163 AtIV PERHITUNGAN UANG PISAHBreakdown Uang Pisah Kalkulasi TotalBulan Gaj & Tunjangan Tetap Mengacu Kepadla Perjanjian Kerja BersamaLama bekerja 5 Tahun 8 bulan W =7M00 Ro 7.400.000,00 Intra Prsataan(Level Manajemen) Supvr Keatas Dan KaryawanSubTotal Rp 93,745.000,00 PUK FSP PAR SPST & FSB KAMIPARHO SBSI

ma 13 hat TIT PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJA Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total; 5 Bulan Gai & Mengacu kepada UW no.13 Tahun 2003Lama bekerja 13Tahun 7bulan Ta Ro 23.074.335,00 ral 163 NatTV PERHITUNGAN UANG PISAHBreakdown Vang Pisah Kalkulas Total; 4 Bulan Gat Tujangan Tetap Mengacu Kenada Perjanjian Kerja BersamaLama bekerja 13Tahun 7bulan h 5480 Ro 18,459.468,00 Inara Perusatean(Level Manajemen) Sup Keatas Dan KaryawanSubTotal Rp 24,601409,00 PUK FSP PAR SPST & FSB KAMIPARHO SBSI

2 TI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJA Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total; 3 Bulan Gaji & Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 6 Tahun 10 bulan Tonga Teg Ro 10.616.781,00 ral 163 yetIV PERHITUNGAN VANG PISKHBreakdown Vang Pisah Kalkulasi Total2 Bulan Gafi& Tunjangan Tap Mengacu Kenada Perjanjian Kerja BersamaLama bekerja 6 Tahun 10 bulan 30007 Ro 7.077,854,00 Intra Praha(Level Manajemen) SupvKeatas Dan Karyawan SubTotal Rp 67.239.613,00 PUK FSP PAR SPSI & FSB KAMIPARHO SBSI

Kasakata Kimia yangdipekerjakan pada bagian produksi dengan kontrak kerja melalui PT.Chemipro Dwitunggal Sejati perusahaan penyedia jasa tenegakerja(Outsourching);Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2012 telah terbentuk serikat buruh FLomenik SBSI PT.

Kasakata Kimia mengeluarkan surat : KKK / OUT / 130610tanggal 26 Juni 2013 perihal tanggapan atas pencatatan serikat buruh FLomenik SBSI pada perusahaan PT. Kasakata Kimia dengan alasan bahwapekerja/ouruh yang mendaftar menjadi anggota FLomenik SBSI adalahbukan karyawan/pakerja/ouruh PT. Kasakata Kimia melainkan adalahkaryawan/pekerja/ouruh PT. Chemipro Dwitunggal Sejati perusahaanpenyedia jasa tenagakerja (Outsourching) yang bekerjasama dengan PT.Kasakata Kimia;Bahwa dari surat PT.

Kasakata KimiaNomor :566.5707/wasnaker tanggal 18 Oktober 2013;Bahwa sesungguhnya Tergugat d.R/Penggugat d.K memutus Hubungankerja terhadap Para Penggugat d.R/Tergugat d.K dapat kami duga adalahbertujuan untuk menghindari serikat buruh FLomenik SBSI berdiri diperusahaan PT.

Chemipro DwitunggalSejati dengan Karyawan (Para Tergugat d.K / Penggugat d.R)T3 : Fotocopy Surat dari FLomenik SBSI Cabang Bogor No. 004 PHI /S / DPC FLOMENIK / SBSI / BOGOR /1/ 14, kepada Kepala DinasSosial Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, perihalpermintaan surat keteranganT4 : Fotocopy Surat No. 566.822 / Wasnaker dari Dinas Sosial Tenagakerjadan Transmigrasi Kabupaten BogorT5 : FotocopyA. Surat No. 014P / DPC / FLOMENIK SBSI / X / 2013B.

Surat No. 170 /10DPRD Komisi D Kabupaten BogorT6 : Fotocopy Surat DPC FLomenik SBSI Bogor No. 021S / DPC / FLOMENIK SBSI / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 perihal somasike1 terhadap PT. Kasakata KimiaT7 : Fotocopy Surat DPC FLomenik SBSI Bogor No. 037PHI / DPC FLomenik SBSI Bgr Raya / X / 2013, tanggal 18 Oktober 2013 perihalpemberitahuan rencana aksi demo di PT.

., dan kawankawan, Dewan Pengurus Cabang (DPC SBSI 1992)Kabupaten Tangerang, yang berkantor di Jalan RayaPemda Tigaraksa Kampung Ciapus Indah DesaBudimulya, Cikupa Tangerang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 November 2015Halaman 1 dari 22 hal.

Bahwa awalmasingmasing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya;terjadinya permasalahan adalah PK SBSI 1992 PTPower Steel Indonesia mempertanyakan luran BPJS Kesehatan dariBuruh yang nominalnya tidak sesuai dengan aturan BPJS Kesehatan,seharusnya iuran dari Buruh sebesar Rp12.210,00 (dua belas ribu duaratus sepuluh rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat memotongupah dari Buruh sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiapbulan, tetapi Tergugat tidak menanggapi sehingga PK SBSI PT PowerSteel

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 PK SBSI 1992 mengirim suratpermohonan perundingan dan karena tidak ditanggapi maka mengirimsurat kembalitanggal 22 Januari 2015, tentang pembahasan UpahSektoral, Transport dan Kenaikan Tunjangan Masa Kerja;. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Tergugat memberikanundangan untuk pertemuan semua serikat yang ada di Power Steel groupdilaksanakan pada hari Jumat, 23 Januari 2015;.

Bahwa Tergugat menyatakan serikatserikat yang di Power SteelGroup (SBSI 1992, SPSI, SPTP) mau menerima adanya efisiensiatau tidak, Tergugat tetap menjalankan efisiensi tersebut;9. Bahwa Pada tanggal 30 Januari 2015 Sdr. Radi Setiawan diputushubungan kerja dengan diberikan kompensasi sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) pada awalnya Sdr.

Radi menolak sehingga PK SBSI1992 PT Power Steel Indonesia mengajukan surat permohonankKlarifikasi dengan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2015 dan tidakditanggapi dan Tergugat tidak mau membahas permasalahan yangdiajukan oleh SBSI 1992;10. Bahwa Tergugat menyatakan melalui Security tidak mau menerimasurat dari SBSI 1992;11.