Penggugat:
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC PDIP) KABUPATEN WAJO
Tergugat:
KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN WAJO

suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo5 DPC Partai hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten wajo sebagai calonterpilin pengganti calon terpilin anggota DPRD Kabupaten Wajo padaPemilihan Umum Tahun 20193Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.

Arifuddin dan Andi LilisHalaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.Mks.Sumarni, S.E. sepatutntya perolehan suaranya di Dapil Wajo 5 (lima) Batalatau tidak sah oleh karena kedua calon legislatif tersebut sudah bermasalahsebelum dilakukan Pemilihan Umum tahun 2019, sehingga hak Suara Partaidari Partai Hati Nurani Rakyat dari dapil Wajo 5 (lima) sepatutnya beralin KePenggugat (Partai Demokrasi Indonesia Dapil Wajo 5 (lima) pemilihan tahun2019 yang memperoleh suara sah sebanyak 2.930;c.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Wajo Nomor : 831/PL.01.3Kpt/02/7313/KPUKab/VII/2019tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai PolitikPeserta Pemilihnan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 JoSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor:907/PL.01.9Kpt/02/7313/KPUKab/VIII/2019 tentang Penetapan atas namasaudara Syamsu Alam, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyakketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 DPC Partai Hati

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor:831/PL.01.3Kpt/02/7313/KPUKab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta PemilihanUmum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019; 2.

Agar Penggugat melengkapi gugatannya dengan dasar hukum baikanggaran dasar/anggaran rumah tangga maupun peraturan perundangundangan terkait kepartaian yang menunjukkan kedudukan hukumPenggugat selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Wajo yang menyatakan bahwa Penggugat dapatmewakili kKepentingan partai atau bertindak untuk dirinya sendiri untukmengajukan gugatan di muka pengadilan;2.

Penggugat:
Hardianto
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA)
2.MAYJEN TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO

Penggugat:
LAMHOT NAINGGOLAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPN PKPI
2.Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Riau DPP PKPI Provinsi Riau
3.Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Bengkalis DPK PKPI Kabupaten Bengkalis
4.Gubernur Riau
5.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis DPRD Bengkalis
6.Tinner Waet Bet Tumanggor

Pembanding/Tergugat : Ketua Umum Ketua Dewan Pembina DPP Partai GERINDRA Diwakili Oleh : Achmad Safaat, SH.
Terbanding/Penggugat : RADIUS SIMBOLON

anggota Fraksi Partai Gerindra Papua atas nama Sdr.

Majelis Kehormatan Partai;Bahwa pada sidang Majelis Kehormatan Partai tersebut sebagaimanasurat Majelis Kehormatan Partai No.01003/Pts/MK.GERINDRA/2018telah mengambil Keputusan sebagai berikut:Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua DewanPembina dan DPP Partai Gerindra adalah sebagai berikut :a.

Bahwa sebagaimana halaman 2 bagian Il angka 1, Penggugatmengakui sebagai Anggota Partai Gerindra yang menjadi anggotaDPRP dan menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRP, yangmerupakan pengakuan sempurna bahwa gugatan ini adalahmerupakan sengketa internal partai politik yang mekanismepenyelesaiannya melalui Mahkamah Partai Politik;4.

RadiusSimbolon anggota Fraksi Partai Gerindra DPRP Papua danSdr.

baik Partai Gerindra5.

Menyatakan bahwa para pihak belum menempuh prosedur penyelesaian perselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.Bkl; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.344.000; (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

SYAFIUDDIN ASMOROTERGUGAT I : DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KAB. BANGKALANTERGUGAT II : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Bangkalan, karena telah ditetapkan14sebagai caleg dari partai Gerinda pada Pemilu tahun 2014 , dari DapilJatim 11, berdasarkan penetapan dari KPU Provinsi Jatim, tanggal 22Agustus 2013.Disamping itu, dengan menjadi anggota Partai Gerinda, Penggugattelah diberhentikan dari keanggotaannya di PKB, pada tanggal 19September 2013.Berpijak dari fakta tersebut, Penggugat bukan dan tidak memiliki haksebagai anggota partai, di mana dulu Penggugat terdaftar sebagaianggota, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB

Menjadi anggota Partai Politik lain ; ataud. Melanggar AD dan ART .(2).Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD danART.15(3).

Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian darikeanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai denganperaturan perundang undangan .Menurut ketentuan di atas, Partai Politik diberi kKewenangan untukmemberhentikan anggotanya.

bahwa berdasarkan uraian di atas, mekanisme penyelesaianperselisihan Partai Politik sebelum kemudian diajukan penyelesaiannya padaPeradilan Umum, berdasarkan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No.2 tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , harusditempuh/melalui tahapan penyelesaian oleh internal Partai Politik yang dilakukanoleh mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang bahwa dari proses jawab jinawab dapat diketahui

Menyatakan bahwa para pihak belum menempuh prosedur penyelesaianperselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan belumberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.BKI;3.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPP-PPI/XI/2013 Tentang komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2013-2014 yang diketuai oleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBU MANA, Sip., dan tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 09/DPC-PPI/ST/XII/2013 Tentang Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan

Partai Pemuda Indonesia/ Kepengurusan Partai Pemuda Indonsia/Keanggotaan Fraksi Pemuda Pembangunan Nurani Rakyat DPRD KabupatenSumba Timur dan Pergantian Antar Waktu UMBU YANTO DIKI DONGGA, SH dengan calon pengganti atas nama NGABI NDEMU, sebagai perbuatan yang melawan hukum dn merugikan Penggugat;3.

Menyatakan hukum bahwa :- Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPP-PPI/XI/2013 Tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2013-2014 yang diketuai oleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBU MANA, Sip;- Surat Keputusan Nomor : 09/DPC-PPI/ST/XII/2013 Tentang Pemberhentian Penggugat (UMBU YANTO DIKI DONGGA, SH) dari Keanggotaan Partai Pemuda Indonesia/ Kepengurusan Partai

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEMUDA INDONESIA, beralamatdi JALAN ANGREK CENDRAWASIH NOJ27, KEMANGGISANJAKARTA BARAT, sebagai TERGUGAT 2ee oo2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEMUDA INDONESIA, CQ.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PEMUDA INDONESIAPROVINSI NTT, CQ.

Bahwa Penggugat adalah Anggota Legislatif Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur dari Partai Peserta PemiluTahun 2009 yaitu mewaki Partai Pemuda Indonesia;2. Bahwa Partai Pemuda Indonesia tidak lagi sebagai partai peserta PemiluTahun 2014 karena tidak lolos dalam verifikasi;3.

Partai poilitik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarikoleh partai politk yang mencalonkannya;c.

Partai poilitik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarikoleh partai politk yang mencalonkannya;c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam DaftarCalon Tetap dan partai yang mencalonkannya,9.

partai pesertaPIG ITT Lj a mn nnn nn re er Bahwa pada Pemilu tahun 2014, Umbu Yanto Diki Dongga,SH. ikutsebagai calon Anggota legislatif dari Partai Golkar; Bahwa Umbu Yanto Diki Dongga,SH. ikut sebagai Calon AnggotaLegislatif dari Partai Golkar, setelah mendapatkan surat dispensasidari DPD Partai Pemuda Indonesia Provinsi Nusa tenggara Timur; Bahwa pada bulan Maret 2014 Penggugat pernah menajukan suratpengunduran diri karena akan mencalonkan diri lagi dari partai lainakan tetapi Penggugat diberikan

H RAHMAT EFFENDI SELAKU MANTAN KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BEKASI PERIODE 2016-2020 dan 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BEKASI tersebut;

H RAHMAT EFFENDI SELAKU MANTAN KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BEKASI PERIODE 2016-2020, DkLawanDRS. ANDI ISWANTO SALIMDanDRS. SIMON S.C, KITONO, S.H., M.H., MBA

Makmur HAPK, MM
Tergugat:
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR c.q. Airlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR c.q. H. Rudy Masud, SE, ME. Dan Muhammad Husni Fahruddin, SH, MH.,
4.FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR c.q. H. Andi Harahap, S.Sos. dan Nidya Listiyono, SE.,
5.H. Hasanuddin, S.Hut, ME

MAWARNI, S.Farm Diwakili Oleh : Nara Alfiana, S.H
Terbanding/Tergugat I : NOOR CHARIS PUTRA
Terbanding/Tergugat II : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat C/q. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat Provinsi Riau C/q. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Rokan Hilir
Terbanding/Turut Tergugat : KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA C/q. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU C/q. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

Parigi Moutong tahun 2009;

Parigi Moutong tahun 2010;

dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2014, Nomor 09/DPC-HANURA/PM/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2014;

1. Surat

   Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SKEP/013/DPD-HANURA SULTENG/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2016 2021;

2. Berita Acara Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat peserta Pemilu tahun 2014/2019;

Partai TA 2016 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2017, Nomor 25/DPC-HANURA/PM/ XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;

1. Surat Perintah Pencairan Dana No.11265/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 73.062.000,-;
2. Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Penyerahan dana bantuan keuangan kepada DPC Partai Hanura TA 2016 sebesar Rp. 73.062.000,-

   Parigi Moutong dalam pengelolaan keuangan partai;Bahwa saksi menerangkan selama saksi menjabat selaku BendaharaUmum DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong, saksi tidakpernah dilibatkan oleh Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Hanura Kab.Parigi Moutong dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LP J)penggunaan dana partai.

   HENGKY OSSIANT atau kepadaKetua Partai Hanura H. HASBIE Dg. SITABA, S.Sos.

   untuk menyalurkan bantuankeuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakankop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkankelengkapan administrasi berupa :1) Surat Keputusan DPP Partai Politik Yang menetapkan SususanKepengurusan;2) Foto copy Surat Keterangan NPWP;3) Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dansuara partai politik hasil pemilu;4) Nomor rekening kas umum partai politik;5) Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;6) Laporan

   Keuangan Partai Politik;Bahwa menurut Ahli JASMAN, dalam LPJ tahun 2011 terkait penggunaandana bantuan Partai Politik dari APBD untuk DPC Partai Hanura Kab.

   Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong;Menimbang, bahwa sejak tahun 2009 DPC Partai Hanura menerimadana bantuan dari APBD Kab.

Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru

Zannuba Arifah,CH.R sebagai Ketua Umum Partai Perjuangan Indonesia Baru dan ImronRosyadi Hamid sebagai Sekretaris Jenderal Partai Perjuangan Indonesia Barutidak sah dan cacat hukum, dikarenakan bahwa dalam Kongres PartaiPerjuangan Indonesia Baru pada tanggal 12 Juli 2012 di Hotel RedTop tidakada Keputusan Kongres Partai PIB yang mengangkat Drs.

PPIB/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, Surat dari Wakil Sekjend Partai PerjuanganIndonesia Baru tanggal 30 Juli 2012 dan surat dari Koalisi Dewan PimpinanDaerah Partai Perjuangan Indonesia Baru melalui Surat Nomor: 01/Koalisi.

:Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD danART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;Pasal 2 ayat (4) Undang Undang NO. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : AD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat paling sedikit :a. asas dan cirri Partai Politik ;b. visi dan misi Partai Politik;c. nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik; d. tujuan dan fungsi Partai Politik ;Halaman 15 dari 128 Halaman

Putusan Nomor : 143/G/2012/PTUNJKT.e. organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan;f. kepengurusan Partai Politik; 2020 n0 none nne n=g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan partai;h. systern ketderise jeses+sesesesee nee cemeemseeneenemeeenee re eeemeeneereenemeeeeneei. mekanisme pengberhentian anggota Partai Politik;j.. peraturan dan keputusan Partai Politik;k.

Surat dari Wakil Sekjend Partai PIB tertanggal 30 Juli 2012; c.

Pembanding/Penggugat : ANDI NURBAI, SP Diwakili Oleh : HENDRA FIRDAUS, SH
Terbanding/Tergugat I : MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI RIAU
Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat

Melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapatmerusak citra dan nama baiki partai;d.

, oleh karena penggantian antar waktu Penggugat sudah melaluiproses di internal Partai Amanat Nasional sesuai dengan AD dan ART,Partai Amanat Nasional, sebelum di lakukan Penggantian Antar Waktu,salah satunya dilakukan Pemberhentian Tetap saudara Andi Nurbai(Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional denganpertimbangan :5.1. berdasarkan Peraturan Partai no. 9 Tahun 2016, tentang hubunganPartai dengan Fraksi Partai Amanat Nasional Bab VII Pasal 23,diatur mengenai kewajiban berkontribusi ke

Berdasarkan ART PAN Bab II Pasal 4 ayat 2 dinyatakan kewajibanAnggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut : (a)menjunjung tinggi kehormatan Partai; (b). memegang teguh dan taatpada platform, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga,serta Peraturan Partai;, (c).

(d).Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atauPeraturan Partai.5,12.Bahwa tindakan Andi Nurbai tersebut diatas merupakan pelanggaranterhadap kewajiban sebagai anggota PAN sebagaimana diatur dalamAnggaran rumah tanggga (ART) PAN Bab Il Pasal 4 ayat 2 danPeraturan partai No. 9 tahun 2016 tentang hubungan Partai denganFraksi Partai Amanat Nasional Bab VIII Pasal 23;5.13.Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PAN Bab II Pasal 7ayat 2, Partai PAN di berikan Kewenangan untuk menjatuhkansanksi

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat NasionalNomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/104/VIII/2008 , tanggal 13 Agustus 2018tentang PEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA ANDI NURBAISEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL.4.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP PBR), DKK

partai, memecah belah rasa persatuan dansolidaritas sesama anggota partai, tidak aktif mengikuti kegiatankegiatanresmi partai dan tidak bertanggungjawab terhadap amanat partai yang telahdiberikan kepada Para Tergugat..

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politksebagaimanan di atur didalam AD/ART.2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.4.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD/ART.2.

internal partai PBR serta lampiran berita acara hasil musyawarahantara Penggugat dengan Tergugat I sehingga dengan demikian gugatanPenggugat secara hukum harus dianggap tidak pernah menyelesaikanmasalah konfilk a quo di internal Partai Politik PBR yang bersangkutan12.13.15yakni Tergugat I sebagai pemegang otoritas Partai atau kepada MahkamahPartai PBR yakni Dewan Syura sebagai Lembaga Abitrase Partai yangberwenang menyidangkan perkara konflik internal partai (Vide Pasal 12 ayat(4) Anggaran Dasar

masih menjadi kewenangan internal Partai dalam halini Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat 1, 2 dan 5 Undangundang Nomor : 2Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa :Ayat I: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Pertai Politik sebagaimanadiatur dalam AD/ART.Ayat 2 : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan

Penggugat:
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Tergugat:
KETUA DPRD SIAK
Intervensi:
JANNES SIMANJUNTAK

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah)b.

;Bahwa pemberhentian Tergugat Intervensi selaku anggota PKPImerupakan pemecatan tanpa alasan yang jelas dan juga dampakdari terjadi perselisihan internal partai PKPI saat ini sedangkanMahkamah Partai yang menjadi lembaga penyelesaian terjadinyaperkara partai politik di PKPI menjadi tidak berjalan akibatterjadinya dualisme kepengurusan.

seseorang dapat di Pergantian Antar Waktu jika tidakmematuhi AD/ART partai, Tidak mematuhi aturan partai makadikenai sanksi dan beberapa terguran serta pemanggilan dantidak mematuhi atau mengakui legalitas partaiBahwa saksi kenal dengan Jannes Simanjuntak anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah dari Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia untuk Kabupaten Siak;Bahwa saksi mengetahui Jannes Simanjuntak di PAW danproses PAWnya sudah sesuai mekanisme;Bahwa secara nasional melalui Mahkamah Partai melakukanpemanggilan

secara tertulis 1 kali dan kemudian di tegur lagikarena tidak mematuhi aturan partai dalam hal pembayaran20iuran partai namun mereka menjawab karena masih adadualisme; Bahwa sudah kita ingatkan bahkan pernah dalam pertemuanbeliau menyatakan tidak mengakui saksi sebagai ketua provinsidan beliau menyatakan tetap mengakui saudara ALISYAHBANA sebagai ketua; Bahwa secara legalitas partai yang diakui oleh Kemenkumhamadalah pimpinan saudara HENDRO PRIYONO tidak ada terjadidualisme partai; Bahwa tidak ada

gugatan atau keberatan dari JannesSimanjuntak atas PAW terhadap dirinya, karena sudah diberiwaktu selama 60 hari dari keputusan Mahkamah Partai; Bahwa setelah hasil dari Mahkamah Partai mengajukan keKetua Umum Partai melanjutkan proses pemecatan tersebutkepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSiak.

Penggugat:
PARTAI PANDU BANGSA
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penggugat:
1.MIFTAHUL HIDAYAH
2.AZIZAH HERMAWATI
3.ZAHROTUN NAHDLIYAH
4.MARIA ULFA
5.NASYIDA FITRIA KUSUMAWARDANI
Tergugat:
Bapak Ketua Umum Pengurus Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) C/q. Bapak Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa ( DPW PKB ) Jawa Timur C/q. Bapak Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa ( DPC PKB ) Kabupaten Malang

Penggugat:
m.fihiruddin,spd
Tergugat:
1.fraksi bintang perjuangan nurani rakyat
2.fraksi partai amanah nasional
3.fraksi partai persatuan pembangunan
4.fraksi partai gerindra
5.fraksi partai golkar
6.pimpinan dewan perwakilan rakyat nusa tenggara barat
7.hj. baiq isvie rupaeda, sh., mh
Turut Tergugat:
7.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
8.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ.

, isinya Telah Terima Dari Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 1.600.000,-(Satu Juta enam ratus ribu rupiah) ; 15. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Kosong tanggal 23 Oktober 2012, ada tanda tangan Penerima MAHFUD, isinya Telah Terima Dari Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Dikembalikan kepada AMIYATUN ; 16. 1 (Satu) bendel Laporan Penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun

anggaran 2012 DPC Partai Demokrat Kab.

Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ; 18. 9 (Sembilan) Lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa timur Nomor: 26/SK/DPD.PD/DPC/VII/2012 Tentang Susunan Nama dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab.

Situbondo FRAKSI : PARTAI DEMOKRAT dari Bulan Januari s/d Desember 2012 yang sudah diligalisir ; Dikembalikan kepada ANTON SUJARWO ; 31. 1 (satu) buah buku catatan yang bersampul depan RAPAT KOORDINASI DAERAH (RAKORDA) I DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI JAWA TIMUR yang berisi catatan penerimaan keuangan dana Banpol DPC Partai Demokrat TA. 2012 ; 32. 1 (satu) buah jaket warna biru yang bersimbul Partai demokrat dan bertuliskan nama MHFUD, A.Ma.Pd ; 33. 1 (satu) buah Kartu tanda Anggota

Partai democrat dengan atas nama MAHFUD, A.Ma.Pd ; Dikembalikan kepada MAHFUD ; 9.

politik tahunanggaran 2012 DPC Partai Demokrat Kab.

Politik pada DPC Partai Demokrat Kab.

PenggunaanBantuan Keuangan Partai Politik.

DPC Partai Demokrat Kab.

Politik pada DPC Partai DemokratKab.

NISSOM alias NISSOM atau dikenal juga NISOM, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Syarikat Indonesia (DPC PSI) Kota Kota Batu Jawa Timur ; KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI SYARIKAT INDONESIA PROPINSI JAWA TIMUR,dkk

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI SYARIKATINDONESIA PROPINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di JalanMulyorejo Selatan Baru (Manyar Tegal) No. 5254 Surabaya,2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI SYARIKATINDONESIA, berkedudukan di Jalan Ampera Raya No. 65Jakarta,3.

No. 2101 K/Pdt/2013sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dailildalil:Bahwa Penggugat adalah Pengurus dan anggota sah menurut hukumdari Dewan Pimpinan Cabang Partai Syarikat Indonesia, yang saat ini menjabatsebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Syarikat Indonesia Kota Batu,Jawa Timur, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiSyarikat Indonesia (DPP PSI) Nomor 017/SK/DPP/C31/V1/2003, tertanggal

16Juni 2003, untuk masa Bakti tahun 2003 2008;Bahwa, karena Penggugat sebagai Ketua DPC PSI Kota Batu, makaPenggugat mempunyai kKewenangan, termasuk memiliki hak dan kewajibantentang aktivitas dan perkembangan partai termasuk kegiatankegiatanpembinaan pengurus dan anggota partai, menyelenggarakan kegiatankampanye, mencalonkan dan dicalonkan, hak dipilih dan hak memilin sebagaiDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) di Daerah Pemilinan Kota BatuJawa Timur;Bahwa, setelah Dewan Pimpinan Cabang Partai

Tergugat II (DPP.PSI) mengeluarkan Surat KeputusanNo. 067/SK/DPP/VI/2004 tertanggal Juni 2004 tentang Pemberhentian sebagaiPengurus dan anggota Partai Syarikat Indonesia terhadap Penggugat; Danselanjutnya Tergugat II juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 017PI/SK/DPP/C31/V1/2004 tertanggal 24 Juni 2004 tentang Perubahan Struktur,Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Syarikat IndonesiaKota Batu yaitu yang isinya berupa mengangkat Dwi Soedarto (Tergugat III)sebagai Ketua Pengurus

(Pasal 7 ayat (2) AD/ART PSI),demikian pula mengganti Ketua Cabang DPC PSI menurut AD/ART PartaiSyarikat Indonesia haruslah melalui musyawarah cabang yang diadakan 5 (lima)tahun sekali (Pasal 21 ayat (1) huruf c AD/ART) dan musyawarah cabang" itudianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah Dewan PimpinanAnak Cabang di Daerahnya (Pasal 30 ayat (4) AD/ART).Demikian pula menurut Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun2003 tentang Partai Politik, "bahwa kepengurusan Partai Politik

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT SEKRETARIAT RUMAH PAN 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL RUMAH PAN dan 1. KETUA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT