perbuatandari Tergugat yang selalu mengancam Penggugat dengan berbagaiancaman agar Penggugat membayar kewajibannya kepada Tergugat;20.Bahwa seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan perselisihandengan Penggugat seharusnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, bukan dengan memberikan tekanan danintimidasi kepada Penggugat;21.Bahwa dari sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dariPenggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapiTergugat selalu memberikan intimidasi dan penekanan

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatusPerawan dan Tergugat berstatus Jejaka. dan sesaat setelah akad nikah,Tergugat mengucapkan Shigat taklik talak yang isinya sebagaimanatercantum didalam buku kutipan akta nikah;.

Pen.No.654/Pdt.P/2015/PA.Skgsesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukumIslam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminyaberstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang bersama, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua oranganak yaitu: Anak, umur 17 tahun; Anak, umur 9 tahun.5.

Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya bepisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telahdikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama ANAK, Umur 2 Tahun;5.

karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halanganperkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawandan calon suaminya berstatus jejaka.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika di dasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohonberstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan

PPN tersebut menolakkarena usia anak pemohon masih di bawah umur.Bahwa pemohon menghawatirkan anaknya terjerumus kepada halhal yangmelanggar normanorma agama.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika di dasarkan padaketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangperlindungan anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebutdimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

anakPemohon dengan lakHaki bemama tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkanSebagai suatu bentuk penekanan

sebab pada saat dilakukanSidang Komisi Kode Etik Polri oleh Polres Rokan Huludengan memutuskan hukuman disiplin dan sampaiberlanjut kepada dikeluarkannya Surat Keputusan PTDHoleh Tergugat adalah tanpa mempertimbangkan situasidan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi yang dialami olehPenggugat dan tanpa menjunjung tinggi hak asasi manusiaantara lain karena : a) Penggugat sebagai Terperiksa/Terhukum atau orang tuaPenggugat pada saat sebagai saksi tidak boleh berbicaradalam persidangan dan adanya penekanan

Pada daerah dahi di temukan satu buah benjolan berukuran 3cm x 2 cm dengan permukaan rata dan berwarna sedikit kemerahan,nyeri pada penekanan;b. Pada daerah paha bagian kiri belakang di temukan satu buahluka memar berukuran 5 cm x 5 cm berwarna merah, permukaan halustanpa tanda erosi/lecet gores;C. Pada daerah punggung kiri di temukan satu buah luka memarberukuran panjang 6,2 cm berwarna kemerahan tanpa tanda erosi;d.

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat)Dengan telah dilakukannya pembayaran yang diberikan Tergugat dantelah diterima Para Penggugat, maka tidak ada dasar bagi ParaPenggugat untuk menuntut hal yang sama dengan mengajukan Gugatana quo dan karenanya Tergugat memohon agar Gugatan a quo dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).EKSEPS!

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat)Oleh karena itu, telah menjadi notoir feit (fakta yang tidakterbantahkan lagi) bahwa hubungan hukum antara Para Penggugatdan Tergugat adalah lahir dari perjanjian, yang dibuktikan denganadanya Tiket Penerbangan XT 7680.

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat)Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia danpendapatpendapat Ahli (Doktrin Hukum) sebagaimana disebutkantersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa penggabungan dan/ataupencampuradukan antara masalah wanprestasi dan masalah perbuatanmelawan hukum terbukti bertentangan dengan tata tertib beracarasehingga mengakibatkan gugatan menjadi cacat formalitas dan harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).EKSEPSI KURANG PIHAK

Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat)Pendapat tersebut didukung dengan Putusan Mahkamah Agung No. 28K/Sip/1973 yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapatbahwa apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuaimaksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternatif, petitum tidakdapat ditolerir, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas terdapat kontradiksi yangnyata dalam

(Cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat)Berdasarkan faktafakta dan dalildalil tersebut di atas, Tergugat denganin memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan karenaGugatan a quo tidak lain merupakan bentuk iktikad buruk ParaPenggugat (vexatious litigation).PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK SESUAIDENGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA SEHINGGAHARus DITOLAKTergugat menolak dengan tegas tuntutan dwangsom

Bahwa Terdakwa mengetahui baik dari penyuluhan hukum darikumdam/dinas hukum maupun dari penekanan komandan, narkotikatermasuk shabu shabu dilarang digunakan tanpa ijin.Bahwa terhadap keterangan saksi dan Terdakwa tersebut, maka MajelisHakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagaiberikut :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sahadalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnyadalam

Bahwa benar Terdakwa mengetahui baik dari penyuluhan hukumdari kumdam/dinas hukum maupun dari penekanan komandan, narkotikatermasuk shabu shabu dilarang digunakan tanpa ijin.: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa halyang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan pembuktianunsur tindak pidana yang dilakukan oleh oditur militer dalam tuntutannyasebagaimana didakwakan kepada

Bahwa benar Terdakwa mengetahui baik dari penyuluhan hukumdari kumdam/dinas hukum maupun dari penekanan komandan, narkotikatermasuk shabu shabu dilarang digunakan tanpa ijin.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatuSetiap Penyalahguna telah terpenuhi.Unsur kedua : Narkotika Golongan .Yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ke1 Undangundang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yangdapat menyebabkan

PenggugatRekonvensi; Tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menggugat PenggugatRekonvensi, adalah merupakan "ujud penyerangan" terhadap profesiPenggugat Rekonvensi selaku Advocate, karena kenyataannya PenggugatRekonvensi hanya bertindak untuk dan atas nama Tergugat Il Konvensi,jika dipaksa untuk bertindak secara pribadi, maka segala hal yang telahdibuat oleh Penggugat Rekonvensi atas nama pribadi adalah cacat hukumapalagi dibuat karena tekanan dan paksaan dari Tergugat Rekonvensi; Bahwa tindakan pemaksaan dan penekanan

Tindakanpemaksaan dan penekanan Tergugat Rekonvensi tentu patut dikwalifisirsebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya; Bahwa karena Surat Pernyataan bukti T13C, dibuat atas permintaanTergugat Il Konvensi dalam posisi tertekan dan terpaksa oleh TergugatRekonvensi, maka bukti T13C, adalah cacat hukum dan tidak memilikikekuatan hukum mengikat serta haruslah dinyatakan batal demi hukum;5.

Tindakanpemaksaan dan penekanan Tergugat Rekonvensi telah melanggar haksubjektif Penggugat Rekonvensi dan bahkan hal itu adalah merupakanujud perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi; Bahwa oleh karena sudah jelas dan nyata Tergugat Rekonvensi telahmelakukan perbuatan yang telah melanggar kewajibannya, makaPenggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayarganti rugi immateril dari Penggugat Rekonvensi; Bahwa walaupun harga diri, martabat dan moral serta nama baik PenggugatRekonvensi

Saksi bisanya menyimpulkan seperti itu atas info dariAfzan dan waktu itu Rasmo akan memikirkannya;Bahwa saksi kenal dengan Joko Prasetyo dan orangnya baiktetapi sekarang saksi tidak tahu keberadaannya;Bahwa Rasmo bilangnya ada penekanan pada saatpenandatanganan di rumah Rasmo, kemudian pada waktu dimediasi hal tersebut saksi sampaikan tetapi Adi Swasono,SH.MKn menjawab tidak mungkin seperti itu;e Bahwa Afzan hanya cerita telah terjadi proses jualbeli tanahdan bangunannya Rasmo.

Rasmo menyampaikan ada penekanan pada saat penandatanganan dirumah Rasmo, kemudian pada waktu di mediasi hal tersebut saksi sampaikan tetapi AdiSwasono, SH.MKn menjawab tidak mungkin seperti itu.

Penggugat bercerita kepada Tergugat Ibahwa katanya Joko Prasetyo anak Tergugat I mempunyai hutang kepada penggugatsebanyak Rp 75.000.000;;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat I tidak dapatmembuktikan dengan bukti surat atau saksisaksi penekanan bagaimana yang telahdilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat I menandatangani berkastersebut,sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat I tidak dapatmembuktikan tentang hutang Joko Prasetyo

IIO9/AD/III/202012.13.14.15.Bahwa di handphone Saksi juga ditemukan Video porno hubungansesama jenis.Bahwa di Satuan ada penekanan dan larangan dari Satuan agartidak melakukan hubungan Susila apalagi hubungan dengan sesamajenis.Bahwa perbuatan hubungan dengan sesama jenis adalah perbuatanyang melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan, sertamelawan kordat Tuhan yang seharusnya hubungan sex hanya dapatdilakukan dengan lawan jenis (lakilaki dengan perempuan) yangdiikat dengan pernikahan yang sah.Bahwa

Bahwa di Satuan ada penekanan dan larangan dari Satuan agartidak melakukan hubungan Susila apalagi hubungan dengan sesamajenis.12. Bahwa perbuatan hubungan dengan sesama jenis adalah perbuatanyang melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan, sertamelawan kordat Tuhan yang seharusnya hubungan sex hanya dapatdilakukan dengan lawan jenis (lakilaki dengan perempuan) yangdiikat dengan pernikahan yang sah.13.

.Af18.19.Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi3 dilakukan pada bulanFebruari 2019 di tempat tidur Terdakwa di barak Remaja Yonif Raider301/Pks pada sekira pukul 01.00 WIB, dan kondisi saat itu anggotaremaja kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang sudah tidur dankondisi barak dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan namunlampu koridor masih menyala.Bahwa Terdakwa dengan Saksi3 tidak ada hubungan pacaran,meski Saksi3 pernah melakukan oral sex dengan menghisapkemaluan Terdakwa.Bahwa di Satuan ada penekanan

Bahwa latar belakang Terdakwa membiarkan perbuatan oral sexyang dilakukan Saksi3 terhadap Terdakwa saat Terdakwa tidurmerupakan perbuatan penyimpangan seksual sesamajenis,menunjukan perilaku Terdakwa yang mentaati peraturan yang berlakudilingkungan TNI, yang telah ada penekanan dari Pimpinan agarmenghindari perbuatan hubungan sesama jenis.2.

saksi pernah membuat surat lembar baca hasil radiologi;e Bahwa pasien saksi Rajalang Bin Tendo normal apabila mengalamitekanan spondylosis lumbalis, terlebin lagi seperti saksi RajalangBin Tendo yang sudah lanjut usia;e Bahwa saksi tidak pernah menjelaskan kepada orang orang kalaupasien saksi Rajalang Bin Tendo mengalami patah tulang;e Bahwa mengenai hasil kesimpulan visum yaitu mengenai adanyatrauma benda tumpul, belum tentu dapat diartikan adanya tindakankekerasan karena dalam ilmu kedokteran, penekanan

dimana Terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu tanggal 31Mei 2014;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak dapat menemukankorelasi adanya kesimpulan berupa trauma benda tumpul sebagaimanatersebut dalam visum et repertum dengan keterangan saksi Rajalang BinTendo sepanjang mengenai Terdakwa yang memukulnya dengan kuncipipa, sebab ternyata berdasarkan keterangan yang diberikan oleh keduaahli di persidangan bahwa trauma dalam ilmu kedokteran dapat diartikansebagai akibat dari jatuh atau benturan, dan penekanan

Demikianpula dengan elektronik yang juga sama sekali tidak mengalamiperubahan dengan adanya tambahan buku manual elektronik.Bahwa kata kunci untuk mendapat fasilitas adalah kata untuk diolahlebin lanjut dengan penekanan pada kata diolah, namun Majelisdalam pertimbangannya lebin menekankan pada kata agar barangtersebut mendapat nilai lebih tinggi untuk penggunaannya,...

(halaman 29 alinea ke6 putusan a quo) sehingga akhirnyaberkesimpulan bahwa disatukan menjadi satu kesatuan termasukdalam pengertian diolah.Untuk membuktikan bahwa penekanan yang diberikan Majelis tidakmenyentuh pada makna diolah, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menggambarkan skema dari pengertianKegiatan industri pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1aKeputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002 tanggal 12Februari 2002 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan MenteriKeuangan

Tanda kematian yang ditemukan berupa kaku mayat terdapat padaotototot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerahbelakang badan, masih hilang pada penekanan;Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit4.

Tanda kematian yang ditemukan : berupa kaku mayat terdapat padaotototot kecil : lebam mayat warna ungu terdapat pada daerahbelakang badan, masih hilang pada penekanan;5.Kedua mata terbuka masingmasing nol koma lima centimeter, mulutterbuka satu centimeter, lidan tidak terlujur dan tidak tergigit;kemaluan serta lubang pelepasan (anus) tampak biasa dan tidakkeluar apaapa;6. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :a.

Permintaan Penggugat tersebut lagilagi ditanggapioleh Tergugat sebagai bentuk penekanan Penggugat terhadapTergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar , pada halpermintaan Penggugat adalah permintaan yang sangat wajarmengingat Penggugat dan Tergugat telah bertahuntahunmenumpang di rumah orang tua Penggugat.. Bahwa sejak tanggal 31 Mei 2012, Tergugat sudah tidak bekerja lagi,karena Tergugat mengundurkan diri.