Ditemukan 1903 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep supa
Penelusuran terkait : Korupsi suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2518 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Desember 2015 — Drs. HENDRI, M.M.
72 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika besaran HPS pada pengumuman lelang ulang atau lelang yangkedua tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan penetapannya secarahukum, tidak ada markup dan tidak ada suap, maka harga penunjukan sebesarRp1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah) yang masih dibawah harga HPS pelelangan kedua adalah harga yang wajar, sehinggapertimbangan hukum Judex Facti sepanjang dalam menetapkan danmenerapkan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah samadengan keuntungan rekanan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 10-11-2009 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 650/Pdt.G/2008/PN.Sby
Tanggal 10 Nopember 2009 — Pengguggat : 1. SUYANTO, 2. AGUS SISIANTO TJIPTOWARDOYO, BSC Tergugat : 1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA Turut Tergugat : . H. NURHANA TIRTAMIJAYA 5. Drs. RAJA SIRAIT Penggugat Intervensi : 1. ONG HERY SUHINDRA 2. Ir. PETER SUSILO 3. SUGIYANTO,
110 — 9
  • Fotocopy Dokumentasi Media dari Harian Surabaya Sore halaman 1 Selasa pahing,25 Januari 2005 judul tak peduli Unsur Coba Suap ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 19 September 2016 — Drs. I Gede Jagrem, M.Si ;
73 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang dimaksud tindak pidana korupsi tidak hanyasecara definitif berkutat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyaitu Tindak pidana Korupsi menyebabkan kerugian Negara, melainkanjuga di pasalpasal lainnya yang tersebar di dalam UndangUndangtersebut seperti Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 13, Pasal 12Huruf a, b, c tentang Suap dan Pemberian/Penerimaan Hadiah, Pasal
    7tentang Perbuatan Curang, Pasal 8 tentang Penggelapan DalamJabatan, Pasal 9 tentang Pemalsuan Data, Pasal 10 tentangPerusakan/Penghilangan Dokumen Bukti Tindak Pidana Korupsi, Pasal12 B tentang Gratifikasi Suap, termasuk pula Pasal 12 huruf e, f dan gHal. 146 dari 164 hal.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN MATARAM Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 19 Oktober 2015 — - KAMARUDIN
128 — 31
  • Tipe tindak pidana korupsi suap;3. Tipe tindak pidana korupsi pemerasan;4. Tipe tindak pidana korupsi penyerobotan;5. Tipe tindak pidana korupsi gratifikasi;6. Tipe tindak pidana korupsi Percobaan, Pembantuan danPemufakatan Jahat;7.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-11-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI
Tanggal 22 Maret 2012 — DRS. H. MAIRIZAL, AK, M.Hum Bin H. MARIDI
99 — 17
  • memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, pelaku tidak memiliki wewenang atau alas hak yangsah menurut hukum ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinyamengemukakan bahwa pengertian melawan hukum formil berarti harus sesuai denganazas legalitas, ada tidaknya unsur melawan hukum maka berarti harus ada peraturanperundangundangan yang dilanggar, dan peraturan yang dilanggar tersebut haruslahperaturan yang didalamnya memuat ancaman pidana, seperti dalam tindak pidana suap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2013 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2013 — SAHAT P. SILABAN, S.H H. BASAR, S.H
103 — 64
  • Pertama, Oktober1991, halaman: 321); Menimbang, bahwa menerima suap Pasal 11, unsur perbuatannya adalahmenerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusanPasal 11 berupa rumusan formil bergantung pada selesainya dilakukanperbuatan, bukan pada apakah dari perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibatterlarang ataukah belum, akan tetapi dalam tindak pidana formil denganperbuatan menerimapun diperlukan syaratsyarata materiil, yakni diperlukansyarat telah beralihnya kekuasaan atas benda
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mtp
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
Dra. Sri Sudarningsih
Tergugat:
1.BUPATI BANJAR
2.Tim Pembebasan Lahan Akses Menuju Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar
93 — 17
  • Dan banyak lagi hargatanah yang bersertipikat dengan Surat Keterangan Tanah harga tanahditetapkan tidak logis, karena itu ada sangkaan kuat terjadinya tindakHalaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2019/PN Mtppidana korupsi suap atau gratifikasi, atau manipulasi luas tanah danharga tanah yang terkena pembebasan lahan untuk proyek tersebut;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — dr. ISKANDAR, M.Kes
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam tahun 2011 sampai denganpertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIPekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Pekanbaru Jalan DatukSetiamaharaja Nomor : 4 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaktidaknyadi tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telahmelakukan atau turutserta melakukan, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 29-08-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
PT. SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA
Tergugat:
DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP)
184 — 127
  • Sebagai contoh: ada penyedia lolos tender akan tetapimenyampaikan data palsu, ada penyedia yang bersengkokol dengan sesamapenyedia, demi mendapat paket pekerjaan, ada penyedia yang mengadakanKKN, suap atau gratifikasi kepada pelaku pengadaan dan ada juga penyediayang dikategorikan gagal mewujudkan apa yang telah dijanjikan; Bahwa, bentuk sanksi dari Pemerintah antara lain digugurkan, dicairkanjaminan penawarannya, ditutut ganti rugi dan ada pula sanksi yang diatursecara khusus yaitu sanksi masuk
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 20-03-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
2.DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terdakwa:
SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
228 — 102
  • Patut itu kan ke norma, nanti tidak bisa dihukum;= Bahwa menurut Ahli apakah itu merupakan tindak pidana, harus terbuktiunsur objektifnya, katakanlah misalnya memang, seseorang bupati ini, diamenerima suap, katakan dia dibayar untuk proyek, meminta fee sekian %(persen), Nah itu tindak pidana kalau terbukti misalnya penipuan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 747 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Agustus 2012 — Ir. ARIS PRANATA ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
102 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arti harfiah daripengertian korupsi dalam perbendaharaan Eropa ialah kebusukan,keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat di suap, tidak bermoralseperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary. DalamEncyclopedia Americana, korupsi disimpulkan sebagai suatu hal yangburuk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempatdan bangsa.
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 09-01-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 01 K/PM.III-14/AD/I/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — Lettu Caj I Nyoman Sudiartha
109 — 43
  • Bahwa oleh karena Terdakwa sangat mengetahui bahwa suapmenyuap dalam penerimaan prajurit adalah sangat dilarang danTerdakwa juga mengetahui resikonya jika perbuatan tersebut ketahuan,maka dalam menerima uang suap tersebut Terdakwa berusahasedemikian rupa dengan meminimalkan buktibukti, dengan maksudagar jika di kemudian hari perobuatan Terdakwa tersebut diusut tidakakan ada buktibukti, sehingga kesalahan Terdakwa akan sulitdibuktikan.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 91/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 22 Januari 2014 — - KHAIRUL ANWAR DAULAY
60 — 20
  • Sehubungan dengan kalimat tersebut,Adhami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan menerima suap pada hurufasebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatukesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untukmenggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban jabatannya.
    yang besarnyaakan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas perludipertimbangkan halhal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadappidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upayapemberantasan tindak pidana korupsi ; Terdakwa berperanan aktif untuk menjadikan subjek hukum lain yaitukontraktor Surung Panjaitan tergerak melakukan suap
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
283 — 252
  • Atau suatu paksaan tipuan atau suap maka itupenyelesaian yang bukan menjadi urusan administrasi tapimenyangkut dwaling salah kira baik salah kira atas jabatan salah kirasaya membaca undangundang salah kira saya terhadap peraturanperundangan maka menjadi prosedur administrasi ;Bahwa UU No. 3 Tahun 2014 betulbetul mendukung pemberantasankorupsi di Indonesia karena disitu jelas dinyatakan bahwa soaladministrasi adalah diluar dari soal paksaan, suap dan tipuan bukanurusan administrasi dan tidak dapat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 April 2017 — Pidana Korupsi - ANDI TAUFAN TIRO
248 — 144
  • Menyatakan terdakwa ANDI TAUFAN TIRO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Pertama, melanggar pasal 11 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri secara tertulissebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokok ;Terdakwa telah mengakui telah menerima sejumlah uang suap yangdiberikan
    Unsur diketahui atau patut diduga harus diarahkan kepadaperbuatan menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya.Hal 312 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.PstMenimbang bahwa, ADAMI CHAZAWI dalam bukunya Hukum PidanaMatenil dan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005,halaman 192, menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut didugaadalahterkait dengan kesalahan dari penerima suap
    Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukandiwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya melainkandapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan.Menimbang bahwa, Dalam Perundangundangan, terkait dengan penerapanunsur dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, diberikanpengertian dalam UndangUndang RI Nomor 11 tahun 1980 tentang TindakPidana Suap, yakni dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwaBarang siapamemberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untukmembujuk
    supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalamHal 314 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Psttugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewejibannya yangmenyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap dstMenurut Penjelasan Pasal 2 UndangUndang tersebut yang dimaksuddengan "kewenangan dan kewajibannya termasuk kewenangan dan kewajibanyang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasimasingmasing.Menimbang bahwa, berdasarkan faktafakta hukum
Pengadilan PA SALATIGA Perdata Agama
Register : 07-03-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PA SALATIGA Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Sal
Tanggal 3 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 5
  • Jadi Termohonmenganggap pemberian uang itu sebagai suap agar pengaduanTermohon gugur. Karena Termohon berharap pemberian nafkah itu darisejak meninggalkan rumah dulu dan sampai sekarang jika memang akanmemberikan nafkah harus ada surat pernyataan resmi bermeterai,karena bagi Termohon, Pemohon semenjak menikah selama 21 tahunyang lalu sering mengingkari janji. Soal kunci rumah yang diganti olehTermohon karena Pemohon beberapa kali mengambil harta bersama danSuratsurat penting.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2011 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 3441/Pid.B/2010/PN.Sby
Tanggal 18 Agustus 2011 — RATNA ENI SULISTYO
62 — 20
  • kegiatan tersebutdilaksanakan, jadi ukurannya adalah kegiatan itu sendiri ; Bahwa melakukan audit sendiri diperkenankan ; Bahwa jika Terdakwa bukan PNS menurut pasal 3, wewenang publikadalah konsep hukum administrasi jadi siapa yang mempunyai wewenangadalah pegawai/PNS, jadi tidak tepat jika Terdakwa menyalahgunakanwewenang karena Terdakwa bukan PNS ; Bahwa yang disebut penyalahgunaan wewenang harusberhubungan dengan jabatan publik yaitu pejabat PNS ;e Bahwa swasta dapat disebut korupsi jika melakukan suap
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 42/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Terdakwa I : PRIYADI KARDONO. Diwakili Oleh : PRIYADI KARDONO.
Pembanding/Terdakwa : MUCHAMAD MUCHLIS
Terbanding/Penuntut Umum : PUTRA ISKANDAR
430 — 168
  • Menurut Pembanding/Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dengan inimenyatakan bahwa tidak ada pada diri Pembanding/Terdakwa yang layakterbukti patut dihukum sebagai sebuah tindak pidana apalagi tindak pidanakorupsi yang menyangkut Suatu kerugian negara, Tidak ada bukti Suap dantidak ada bukti gratifikasi.12.
    Dalam perkara terhadap Pembanding/Terdakwa II tidak ditemukan adanyasuap (TIDAK ADA SUAP) dan gratifikasi (TIDAK ADA GRATIFIKASI)apalagi perbuatan operasi tangkap tangan (OTT).Akhir kata, berdasarkan berbagai Faktafakta Hukum, FaktafaktaPersidangan, Keterangan Para Ahli, Paparan penjelasan melalui diagramdiagram dan Dalildalil yang telah kami sampaikan dan uraikan diatas, bersamaini kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenanmemutuskan sebagai berikut:1.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
NURSILAWATI
140 — 101
  • ;Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuatdalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini. Unsur kesalahan ini adadua bentuknya, yakni :1. Bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan padabahwa hadiah atau janji itu. diberikan untuk menggerakkannya agarberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanjabatannya, dan2.
    Walaupun unsurmenggerakkan adalah unsur perbuatan, tetapi dalam konteks dengan rumusankorupsi menerima suap huruf a Pasal 12 ini bukan termasuk unsur perbuatanpidananya, karena unsur perbuatan pidananya adalah perbuatan menerimahadiah atau menerima suatu janji.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
185 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • saksisaksi yang telah memenuhiketentuan Pasal 185 ayat (6), Pasal 188 KUHAP tersebut,semestinya Majelis Hakim mengesampingkan alibi/keteranganLILIK HARYOSO yang lebih lemah kualitas pembuktiannya.Terlebih Majelis Hakim seharusnya dengan mengacu padaketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHAP yang digunakanuntuk menilai alasan yang mungkin dipergunakan oleh LILIKHARYOSO untuk membuat alibi demikian, karena terhadap saksiLILIK HARYOSO seharusnya sadar bahwa dirinya mempunyaipotensi sebagai penerima suap
    Herry Lukmantoharyselaku Kepala Inspektorat Kota Bekasi telah dinyatakan terbuktidengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi berkaitan dengan pemberian suap sejumlah Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) kepada petugas BPK,bersamasama dengan Herry Suparjan, Tjandra Utama Efendi danMochtar Mohamad ;Bahwa memang dalam penyerahan uang tidak secara langsung olehTerdakwa akan tetapi penyerahkan uang tersebut kepada AnggotaDPRD bernama Lilik Haryoso dilakukan oleh Tjandra Utama
    No. 2547 K/PID.SUS/2011236murni, karena dalam dakwaan permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana korupsi (suap) yang perlu dibuktikan adalahpermufakatannya bukan pemberian uangnya ;Bahwa meskipun UndangUndang Tindak Pidana Korupsi tidakmemberikan pengertian akan arti permufakatan jahat sebagaimanajuga percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 UndangUndangTindak Pidana Korupsi, akan tetapi tidak berarti Hakim harusberdiam diri, tidak mencarinya, lalu membebaskan dari dakwaantersebut ;Bahwa oleh