Ditemukan 1608 data
159 — 116
Mamberamo Alasmandiri yang pada pokoknyaHalaman 110 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKTterhadap permohoanan Penggugat tersebut terdapat kekurangan syaratberupa :1. Rekomendasi gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknis dariBupati setempat;2. Copy Akte Pendirian Perusahaan berserta perubahannya;3. Laporan Keuangan 5 tahun terakhir yang telah diaudit oleh AkuntanPublik;4. Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 atau 1: 100.000;5.
153 — 69
Dan pada tanggal 17 Desember 2010 dibuatsurat permohoanan blokir dana yang ditandatangani oleh Ir. Lambert Hehuatdan Ir. Rudolf E Latuhari sebagai yang mengetahui. Kemudian, PT BankMaluku Cabang Tual menyatakan akan menjamin dana tersebut tidak akandicairkan sampai ada rekomendasi Instansi terkait melalui suratnya tertanggal21 Desember 2010.
150 — 124
dijelaskan secara ril karena untuk mnemukanperan dari masingmasing orang ;Bahwa ketika ada orang yang memberikan uang kepada orang lain denganmaksud sebagai pemberian jasanya kemudian orang yang menerimammenyerahkan kepada Penyidik maka tentu orang yang memberi tidak memilikikesalahan baik kesalahan yang disengaja maupun karena kelalaian sehinggaOrang yang memberi tersebut tidak dapat dipidana ;Bahwa dalam permohonan penangguhan penahanan ada dua jaminan yaitujaminan uang dan jaminan orang dan permohoanan
1.KURNIA, SH.MH.
2.NUR INDAH S, SH.MH.
3.GIGIH JUANG DHITA, SH.MH.
4.M. Riza Kumala Hasan, SH, MH
5.PURNA NUGRAHADI, SH
Terdakwa:
1.PURNOMO WIDODO BIN DWIDJO WIYOTO
2.ROCHMAN FAKIH, SE BIN MUCHSINUN
3.ERNA ERAWATI BINTI SUDARMAN
131 — 22
Mulia alamat Sontonayan Rt. 07 Rw. 05 Kapencar, Kertekwonosobo Jawa Tengah dan pada kolom lainya dalam form, yang bersangkutanjuga menerangkan penghasilan/ gaji bersih setiap bulannya adalah Rp. 400.000.000( empat ratus juta rupiah ) ;Bahwa sebagaimana keterangan dari petugas Bank CIMB Niaga Cabang Magelangyang kompeten, bahwa kredit atas nama terdakwa PURNOMO WIDODO sebagaiDebitur tersebut akhirnya macet, setelah yang bersangkutan melaksanakankewajiban angsuran sebanyak 6 (enam) kali ;Bahwa dalam permohoanan
May Lianawati
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.TJIA SIE JOENG
2.BUDI SETIONO
3.PT. BANK MAYBANK INDONESIA.Tbk
270 — 176
Bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah BukanTanda Bukti Hak atas Tanah, melainkan dasar/syarat/alas hak(Pembuktian Awal) dalam pengajuan Permohoanan PenerbitanSertipikat atas Tanah Negara sebagaimana dipersyaratkan dalamPasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Negara agrarian No. 3 Tahun1997 yang harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan (in cassuHalaman 20 Putusan Nomor: 70/G/2020/PTUN.SMGKantor Pertanahan Kota Semarang) untuk memperoleh suatu hakatas tanah, dengan catatan diatas tanah yang
161 — 80
masingmasing orang ;Bahwa ketika ada orang yang memberikan uang kepada orang lain denganmaksud sebagai pemberian jasanya kemudian orang yang menerimammenyerahkan kepada Penyidik maka tentu orang yang memberi tidak memilikiHalaman 38 dari 74 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2017/PN Tte.kesalahan baik kesalahan yang disengaja maupun karena kelalaian sehinggaOrang yang memberi tersebut tidak dapat dipidana ;Bahwa dalam permohonan penangguhan penahanan ada dua jaminan yaitujaminan uang dan jaminan orang dan permohoanan
RAMLI AMANA, S.H.
Terdakwa:
RIDOLOP KAMBU, S.Sos
158 — 138
sertifikat pertama kali di loket Kantor Pertanahanyang diterima oleh saudari ELIS, kemudian saudari ELIS melakukanpemeriksaan awal atas kelengkapan berkas yang diajukan olehsaudara MUHAMAD RIZAL, setelah itu berkas tersebut diajukan dimeja Saksi, Kemudian Saksi mengecek kembali kelengkapan berkastersebut, dari hasil pengecekan Saksi bahwa berkas yang diajukan olehsaudara MUHAMAD RIZAL memenuhi syarat sehingga Saksi mengacc kan untuk didaftarkan ke loket pendaftaran sehingga petugas loketmendaftarakan permohoanan
NURMA RUSIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.Hj Kalsum
1.Ir. Jhoni Hartono, S. Msc
2.Sri Wahyuni
3.Sri Wahyuni 2
4.I Nyoman Indraprasta Gowinda
292 — 182
Mtr.obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperolehPenggugat dari Saudara Abdul Hamim dalam jualbeli tahun1992, dan selanjutnya untuk mengukuhkan kepemilikan atastanahnya, Penggugat mengajukan Permohoanan SHMkepada Kanwil BPN Propinsi NTB dan kemudianditerbitkanlah SHM Nomor 4/1993 a.n Nurma Rasida olehKepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawasebagai bukti kepemilikan atas tanah;Bahwa merujuk pada substansi materi Gugatan jelasmerupakan objek perdata, dapat dilihat pada dalil Gugatanyang
137 — 28
mengklaim tanahitu. sebagai tanah Negara dan masing masing mengaku dirinya palingberhak untuk diberikan sebagai hak milik, Tergugat XII tidakperlu lagi menyelidiki asal usul hak atas tanah itu, dapatlangsung menolaknya, karena tanah yang sudah dihaki secaraperseorangan hanya dapat jatuh atau haknya beralih menjadi tanahNegara karena alasan dan berdasar ketentuan ketentuan hukumsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Tergugat XII menetapkan tanah obyeksengketa sebagai tanah Negara dan mengabulkan permohoanan
103 — 42
keluar ini bulanSeptember Tahun 2013, saksi menganggap ini dikeluarkan oleh BPN, karenatidak benar dan tidak becus, tidak ada dasarnya penerbitan SK kepada BCAdan tidak becus penerbitan HGBnya, maka saksi Eksaminasi, ini surat saksibuktinya No.101, Surat Keberatan atas proses pengurusan dan penerbitanSKGB, dari suratsurat yang saksi sampaikan ada beberapa suratin, danHal. 65 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.6666dijawab oleh Kanwil BPN, Permohonan untuk menolak dan tidakmengabulkan, permohoanan
445 — 57
penjelasan pasal 3 angka 1,yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalahasas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraSesuai dengan Penjelasan dari Pasal 3 angka 3 yang dimaksud dengan AsasKepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan carayang aspiratif dan akomodatif dan selektif, pada kenyataannya Tergugat II Intervensitelah beberapakali mengajukan keberatan atas permohoanan
Sofyan Taufik, S.H. dan Rekan
Tergugat:
1.PT. Bank Meda Syari`ah Cabang Pematangsiantar
2.Kantor KPKNL Kota Pematangsiantar
145 — 79
Bahwa permohoanan lelang oleh Tergugat atas objek perkaraadalah berdasarkan Pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan (Pasal 20 ayat 1, butir a jo. Pasal 6), yangada pokoknya pasal ini memberikan kewenangan untuk melaksanakaneksekusi sendiri dan tidak memerlukan persetujuan Pemberi HakTanggungan;6.
59 — 22
benar terdakwa sebagai rekanan ada mengajukan addendum tentangperpanjangan waktu;Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa sebagai rekanan ada keberatan tentangpersentase fisik pekerjaan dalam Berita Acara Opname tersebut;Bahwa tidak ada surat pemutusan kontrak dalam proyek ini;Bahwa didalam kontrak tentang kondisi lahan untuk semua lokasi proyek ini diasumsikan kondisi Jahan semua datar;Bahwa saksi selaku PPTK tidak pernah terima surat permohonan CCO darirekanan;Bahwa saksi tidak pernah terima surat permohoanan
126 — 62
;Bahwa benar mengenai duplikasi ada dititik mana saksi tidak tahu ;65e Bahwa benar untuk tahun 2010 yang sudah bayar dan denda 100% itu di DinasP2B;e Bahwa benar ada pernyataan ketika habis IMBnya akan dibongkar oleh yangbersangkutan ;e Bahwa benar saksi melayani pada saat ada permohonan ;e Bahwa benar IMB tahun 2008 sebagai bahan pertimbangan;e Bahwa benar setahu saksi tidak ada karena TLB BBR dikeluarkan dari DinasTata Kota ;e Bahwa benar yang saksi terima dari Dispenda adalahgambar,lampiran ,permohoanan
26 — 49
PNBnabersama 3 (tiga) Kementrian yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,dan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor :900/ 5356 / SJ , Nomor : 959/ KMK .07 /2015 Nomor : 49 Tahun 2015 tanggal15 September 2015 dengan bentuk kongkirt peranan saya dalam pencairandana Desa tersebut dengan membentuk tim Verifikasi yang tugasnyamemverifikasi usulan Penyaluran dana Desa Dari Desa tersebut ;Bahwa Pada tahun 2015 ada saksi bentuk tim verifkasi yang tugasnyamemverifikasi permintaan permohoanan
LA ODE TAFRIMADA, S.H.
Terdakwa:
SUPARNOTO.
109 — 61
Kegiatan di DesaKarangmenggah, Terdakwa SUPARNOTO selaku Kepala Desa KarangmenggahPeriode 2013 2019 bersama dengan Bendahara Desa Karangmenggah SYAMSULARIFIN melakukan permohonan pencairan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) melalui Dinas Pemberdayaan MasyarakatDesa (DPMD) dengan cara sebagai berikut :(1) Kepala Desa Mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa ke DinasPemberdayaan Masyarakat Desa DPMD;(2) Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)meneruskan permohoanan
Terbanding/Jaksa Penuntut : MOCH RUM, SH
130 — 69
Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAU-II/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Permohoanan Areal HPH Tanaman Campuran / IUPHHK HT seluas + 20.000 Ha ditandatangani WIJAYA NURSALIM dilampiri peta.(A.6);
- 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Bupati Pelalawan Nomor: 06/MTS/V/2001 tanggal 01 Mei 2001 perihal Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN.
(A.5);1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT.Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAU11/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Permohoanan ArealHPHTanaman Campuran / IUPHHK HT seluas + 20.000 Haditandatangani WIJAYA NURSALIM dilampiri peta.(A.6);1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT.
(A.5);6) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT.Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAU1/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Permohoanan Areal HPHTanaman Campuran / IUPHHK HT seluas + 20.000 Haditandatangani WIAYA NURSALIM dilampiri peta.(A.6);7) 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT.
(A.5);1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT.Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAU1/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Permohoanan Areal HPHTanaman Campuran / JUPHHK HT seluas + 20.000 Haditandatangani WIJAYA NURSALIM dilampiri peta.(A.6);1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT.
72 — 12
mendengar permohonan M Sa oleh Kepala BPN Kabupaten Sidoarjodiusulkan untuk dikabulkan, kemudian berkas permohonan hak atas namaSaii tahun 1995 sampai sekarang belum ditemukan; Saksi dengar pada waktuaudensi, pak Sai menanyakan berkas itu, sekitar tahun 2014;Surat Kanwil tentang berita acara pencarian bulan Juli 2014 adalah betul;Surat dari Kanwil kepada putri terdakwa, isinya dokumen tidak ditemukan ,surat tanggal 1572014 No.987/1835/VII/2014, sebelumnya saksi tidakpernah baca, hanya dengar surat permohoanan
90 — 15
pemberian kredit pemutus kredit hanya Pimpinan Cabang, atasusulan analis kredit ; Bahwa penyelia kredit hanya memberikan pendapat ;Bahwa dalam suatu cabang ada KPK (Kelompok Pemutus Kredit) yaitu Pimpinan Cabang, penyelia dan analis kredit ;Bahwa dalam hal permohoan kredit grup Yudi Setiawan, berkasberkas yangmemasukkan ke pimpinan cabang adalah Pak Toni (Penyelia) saja dan apabilaada kekurangan persyaratan atau berkas maka cukup saya beri tanda terussaya kembalikan kepada pak Toni ; Bahwa dalam berkas permohoanan
117 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa atas alasanalasan Permohoanan Peninjauan Kembali ke2dari Pemohon Peninjauan Kembali/isteri Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat :1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Terpidana Hendra Subrata alias Anyi melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke1dengan No. 105 PK/Pid/2012 dan dinyatakan tidak dapat diterima karena Terpidanatidak hadir, baik pada waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali maupunpada waktu persidangan peninjauan kembali;1102