Ditemukan 1036 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : karsiman karsipan karsiwan karsiban karsilan keasrian
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 11-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 11/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MOHAMMAD ISA ANSYORI, SH
Terbanding/Terdakwa : ZUHRI, S.Ag
149 — 78
  • ., Penyediaan operasional pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD,dan PPKD) sebesar Rp. 89.677.906, Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 46.800.000, Penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 5.000.000, Insentif/ operasioanal ketua RT/ ketua RW sebesar Rp. 13.200.000, Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa sebesar Rp.60.547.857, Pengeloaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistikdan kearsipan sebesar Rp. 20.000.000, Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangandan pelaporan
    Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desasebesar Rp. 35.255.268,Halaman 6 dari 47 hal Putusan Nomor 11/PID.TPK./2021/PT.MTR.n.Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa sebesar Rp.91.988.160,Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp. 46.800.000,Penyediaan Operasional BPD sebesar Rp. 5.000.000,Penyediaan insentif/ opersional RT/ RW sebesar Rp.13.200.000,Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan sebesar Rp.26.400.000,Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan
    tunjangan perangakat desa sebesar Rp.300.043.840,Jaminan Sosial Kepala Desa dan perangkat desa sebesar Rp.35.669.414,Penyediaan operasional pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD,dan PPKD) sebesar Rp. 89.677.906,Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 46.800.000,Penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 5.000.000,Insentif/ operasioanal ketua RT/ ketua RW sebesar Rp.13.200.000,Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa sebesar Rp.60.547.857,Pengeloaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistikdan kearsipan
    Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan sebesar Rp. 20.000.000,j. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan sebesar Rp.15.625.000,k. Penyelenggaran Musyawarah Desa Lainnya sebesar Rp.3.000.000, . Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sebesar Rp.3.275.000, m. Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa sebesar Rp.7.800.000, n.
Pengadilan PA MEMPAWAH Perdata Agama
Register : 10-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Mpw
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
  • telah dipanggil secara resmi danpatut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil menyatakan telahmemperoleh izin dari pejabat sebagaimana Surat Keputusan Kepala DinasPerpustakaan dan Kearsipan
    yangdikeluarkan tanggal 18 Agustus 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupetan Mempawah Provinsi Kalimantan BaratNIK 6102075211780004 atas nama kepala keluarga Tergugat, alat buktitersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegellen di kantorpos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P.3; Fotokopi Surat Keputusan Nomor 013 Tahun 2020 tanggal 09 Juni2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama
Register : 09-08-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Ek
Tanggal 12 Desember 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 5
  • PUTUSANNomor 224/Pdt.G/2017/PA Ek.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yangdiajukan oleh:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanPNS Lab Perpustakaan dan Kearsipan XXXXX, berdomisili di JalanButtu Sawah, Kelurahan Puserren, Kecamatan XXXXX, KabupatenXXXXX yang diwakili oleh kuasa hukumnya Bahtiar, S.H., M.H.Advokat berkantor di Kantor di LBH BHAKTI
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 18-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN POSO Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pso
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
YESKY VERLANGGA WOHON, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN Alias KOKO
11 — 7
  • Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menyatakan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit CPU Merk VENOMRX warna hitam putih;
    • 1 (satu) Unit Layar Monitor merk LENOVO Warna Hitam dengan Serial Number : 0ML1259F34N0686;
    • 1 (satu) buah Access Point merk D-LINK Warna Hitam dengan Model No : DES-1016C;

    Dikembalikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 04-08-2011 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44708/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 24 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
183 — 21
  • Asas PertanggungjawabanPenyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi,format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.bahwa kemudian juga dalam Bab VI tentang lainlain, halaman 121, point Gangka huruf a, huruf b, huruf c dan angka 2 yang mengatur bahwa: ralattidak diatur dalam tata naskah dinas tersebut, dalam naskah dinas tersebutyang diatur disebutkan dalam point G sebagai berikut:G.
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 02-11-2018 — Putus : 31-12-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 858/Pdt.G/2018/PA.Gtlo
Tanggal 31 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 14
  • PUTUSANNomor 858/Pdt.G/2018/PA.GtloZN ZN *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Alief Mursilah Kolly binti Sukri Kolly, umur 41 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Dinas Kearsipan danPerpustakaan Gorontalo., tempat kediaman di JalanMembramo, Kelurahan Molosipat U, KecamatanSipatana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 13-06-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 K/Pdt.Sus-KIP/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)/PT PELINDO II VS S.M. HASAN SAMAN
150 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 597 K/Padt.SusKIP/20172008 tentang Keterbukaan Informasi, pada saat itu Peraturan Perundangandan atau Pedoman yang berlaku di bidang Kearsipan di PT Pelindo II, antaralain ialah: Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Ketentuan PokokKearsipan; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk; Perusahaan Umum (Perum) Perum Pelabuhan II menjadi PerusahaanPerseroan (Persero); Surat Keputusan Direksi
    Pasal 17 HK.56/7/16/PI.II94 Tentang Penghapusan Arsip.(1) Bahanbahan non arsip berupa duplikasi yang berlebihan, foto copy,konsep, amplop, map, lembaran catatan dan sebagainya dapat langsungdimusnahkan di unit kearsipan masingmasing unit organisasi denganterlebih dahulu melaporkan ke Direksi;(2) Arsiparsip yang tidak bernilai guna lagi bagi perusahaan maupun untukbahan bukti pertanggungjawaban administrasi yang mempunyai jangkaretensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun dapat dimusnahkan oleh unitkearsipan
    Nomor 597 K/Padt.SusKIP/2017mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukumputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat;TanggapanPokok Perkara mengenai Informasi sebelum lahirnya Undang Undang Nomor14 Tahun 2008 bukanlah menjadi alasan tentang proses penanganan kearsipankarena arsiparsip PT Pelindo II tidak dikelola sendiri tapi dikontrakan kepadapihak ketiga dan bukti dari sistim kearsipan yang diperoleh oleh Termohon yanglangsung dari hasil audensi Termohon ke Pusat
    Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan TermohonInformasi, baik dalam persidangan tingkat pertama di Komisi InformasiPusat (KIP) maupun dalarn persidangan tingkat keberatan di PengadilanNegeri Jakarta Utara pada prinsipnya tidak pernah menolak inforrnasi yangdiminta oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan PemohonInformasi, sepanjang informasi yang diminta secara nyata dan dapatdibuktikan secara hukum keberannya dokumen tersebut ada dan disimpandalam kearsipan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 04-08-2011 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44704/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 24 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
130 — 30
  • Asas PertanggungjawabanPenyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.bahwa kemudian juga dalam Bab VI tentang lainlain, halaman 121, point G angka huruf a,huruf b, huruf c dan angka 2 yang mengatur bahwa: ralat tidak diatur dalam tata naskahdinas tersebut, dalam naskah dinas tersebut yang diatur disebutkan dalam point G sebagaiberikut:G.
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama
Register : 21-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Ptk
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 4
  • PtkPerpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dengan demikianPemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang
Pengadilan PA MAJENE Perdata Agama
Register : 02-02-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA MAJENE Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Mj
Tanggal 8 Februari 2022 — Pemohon:
1.Muliadi Bin Hamma
2.Ernawati Binti Mansur
3.Selastri Binti Muliadi
4.Zulkifli, SE Bin Muliadi
38 — 16
  • Kelurahan Labuang, KecamatanBanggae Timur, Kabupaten Majene, sebagaiPemohon ;Ernawati Binti Mansur, tempat dan tanggal lahir Majene, 03 November1966, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungantangngatangnga, Kelurahan Labuang, KecamatanBanggae Timur, Kabupaten Majene, sebagaiPemohon Il;Yang selanjutnya disebut sebagaipara Pemohon.Selastri binti Muliadi, tempat dan tanggal lahir Majene, 28 Oktober 1986,agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor DinasPerpustakaan dan Kearsipan
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 08-09-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 403 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr
Tanggal 27 Oktober 2015 — - PENGGUGAT Melawan - TERGUGAT
18 — 13
  • Perdata Nomor 403/PDT.G/2015/PN.Ser.kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiaptiap perkawinandicatat menurut peraturan Perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinansecara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, tahun 1990, dan atas daliltersebut telah dibuktikan dengan Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/Ket.443/DKCCS/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dikeluarkan olehKepala Seksi Kearsipan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 12-11-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 5482/Pdt.G/2018/PA.Cbn
Tanggal 25 Februari 2019 —
14 — 8
  • bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknyaadalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikutpenjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaPengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Pemberian izin perceraian Nomor 870/911Sekret tanggal15 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kearsipan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 04-08-2011 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44706/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 24 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
127 — 22
  • Asas PertanggungjawabanPenyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi,format, prosedur, kearsipan, kKewenangan, dan keabsahan.bahwa kemudian juga dalam Bab VI tentang lainlain, halaman 121, point G angka1 hurufa, hurufb, hurufcdanangka 2yang mengaturbahwa:ralat tidakdiatur dalam Tata Naskah Dinas tersebut, dalam naskah dinas tersebut yang diaturdisebutkan dalam point G sebagai berikut:G.
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama Perceraian
Register : 02-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 10-06-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Kdi
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
  • PUTUSANNomor : 0402Pdt.G/2018/PA.Kdiee eel eeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkaragugat cerai antara :Andi Fka YuliandaiAlie binti Andi Ansar Alie, umur 30 Tahun, Agama Islam,Pendidikan Terakhir SMA,, Pekerjaan Honorer Dinas,Kearsipan dan Perpustakaan, Tempat tinggal di JalanHaeril Anwar No. 7 RT 001/ RW 001 Kelurahan WuaWua, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari
Pengadilan PA MUARA ENIM Perdata Agama
Register : 25-07-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 726/Pdt.G/2017/PA.ME
Tanggal 21 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 7
  • Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimalmenasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akantetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Ogan Komering llir, yangakan bercerai, dan telah mendapat izin atasan dari atasan yaitu Bupati OganKomering Ilir, nomor 873.4/248/KEP/BKDII/2017, tanggal 26 Juni 2017, makaMajelis Hakim berpendapat hal ini
Pengadilan PA JAYAPURA Perdata Agama Perceraian
Register : 06-01-2014 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan PA JAYAPURA Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Jypr
Tanggal 19 Maret 2014 — Penggugat Melawan Tergugat
12 — 9
  • ewwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 (AdministrasiPembangunan), pekerjaan Dosen Universitas Yapis,tempat kediaman diKota Jayapura, disebut sebagaiPenggugat;LAWANTERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Kearsipan),pekerjaan
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata
Register : 14-01-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Wsp
Tanggal 15 Maret 2021 — Pemohon Melawan Termohon
81 — 27
  • Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer padaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,Soppeng, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng.Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARADALAM KONVENSIMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyabertanggal 11 Januari telah mengajukan
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 23-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA MATARAM Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Mtr
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 7
  • Poto Kopy Surat Permohonan ljin cerai Nomor 800/473/DPKP/2020tanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor kantor DinasPendapatan dan Kearsipan Kota Mataram , bukti surat tersebut telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberimaterai dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3)Saksi:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-06-2011 — Upload : 21-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/PID.SUS/2011
Tanggal 6 Juni 2011 — BUDIONO Bin Alm. SUPRAPTO
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyelenggarakan administrasi suratsurat, kearsipan, laporan ;Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi JawaTimur No. 16. 35 tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Proyek OprasionalNasional Pertanahan (PRONA) dan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor : SK. 045.352.719 Tahun 2007tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Lokasi Wilayah Kecamatan danDesa Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan (PPAP) Prona TahunAnggaran 2007 menetapkan Desa Padangan
    Menyelenggarakan administrasi suratsurat, kearsipan, laporan ;Hal. 8 dari 23 hal. Put.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 216/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Masale Gulo
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
147 — 1319
  • Golongan IV/aJabatan Sekretaris Dinas Perpusatkaan dan Kearsipan PemerintahKabupaten Nias Barat ;. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatanadalah tentang diri Penggugat dan Keputusan tersebut menimbulkankerugian bagi kepentingan diri Penggugat yakni dengan terbitnyaobjek sengketa dimaksud maka sejak tanggal yang disebutkan dalamobjek sengketa tersebut Penggugat berhenti sebagai Pegawai NegeriSipil dan tidak menerima gaji lagi serta lepas seluruh hak hakpensiun ..
    Bahwa Penggugat memiliki Legal Standing oleh karena Orang yangsemula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di DinasPendidikan Kabupaten Nias Barat yang saat diberhentikan menjabatsebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821.2 332 Tahun 2018Tanggal 23 Juli 2018 ;.
    Barat/ Eselon III.Asesuai dengan keputusan Bupati Nias Barat No 821.2556 tahun 2016;Bahwa pada tanggal 04 September 2017 Penggugat diangkat menjadiSekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten NiasBarat/ Eselon IIl.A sesuai dengan Keptusan Bupati Nias Barat No 821.2407 ;Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 823.4/800/2018 tanggal 06 Maret 2018 Naik Pangkat dalampangkat Pembina IV.a;Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Sekretaris DinasPerpustakaan dan Kearsipan
    Masale Gulo dari Pemerintah Kabupaten NiasSelatan ke Kabupaten Nias Barat tanggal 23 April2018 oe ceecccececeeceeseeseeeteseteserteeeetsitetiratestsessessesee (Bukti P12);Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 821.2332 Tahun 2018tentang Pengangkatan Jabatan baru menjadi sekretaris DinasHalaman 39 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias barat/JabatanAdministrator/Eselon III.A tanggal 23 Juli 2018 ..............