Ditemukan 1159702 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Pejabat negara Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Upaya administratif Pejabat tidak berwenang Melawan pejabat yang sedang bertugas
Pengadilan PT SEMARANG
Putus : 13-08-2013 — Upload : 29-09-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 256/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 13 Agustus 2013 —
28 — 48
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN melawan TUAN SURYANTOMO
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 06-08-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 06-11-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 100/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 22 Oktober 2012 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPAN LUMPUR vs PT. SABURNAYA
98 — 48
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPAN LUMPUR vs PT. SABURNAYA
    NOMOR : 100/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPANLUMPUR, berkedudukan di Jalan Doho No.54 Desa Ketapang,Tanggulangin Sidoarjo ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 DERRY STYA MANDHALA, SH., Kepala
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 13/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
SARLINA
Tergugat:
Pejabat Kepala Desa Latampu
545 — 286
  • Penggugat:
    SARLINA
    Tergugat:
    Pejabat Kepala Desa Latampu
    Peraturan Mahkamah Agung nomor 6tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administratif.5.Bahwa tenggang waktu Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatanadministrasi paling lama 10 hari kerja seperti yang dimaksud dalam pasal 77 ayat4 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama10 (sepuluh) hari kerja UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 AdministrasiPemerintahan.6.Bahwa Penggugat mengajukan keberatan Administrasi pada
    Dan yangmenjabat Kepala Desa saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Aquoatas nama LA TIA, SE dengan status Pejabat Kepala Desa dan menjabat daribulan april sampai bulan desember tahun 2020.
    dimaksud pada ayat (1) diterima, Badandan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuaipermohonan keberatan;(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama10 (sepuluh) hari kerja;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemernntahan tidak menyelesaikankeberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),keberatan dianggap dikabulkan;(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapanKeputusan sesuai dengan permohonan keberatan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badandan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai denganpermohonan banding;Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.
    KDI.(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10(sepuluh) han kerja;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan bandingdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatandianggap dikabulkan;(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesualidengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnyatenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)Menimbang, bahwa dari uraian normanorma hukum di
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-06-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 93/Pdt.G/2014/PN Bwi
Tanggal 8 Januari 2015 — MAHWADI sebagai PENGGUGAT ; HAMINA, JUHAIRI, KEPALA DESA BENGKAK sebagai Pejabat Pembuat Protokol Desa, Camat Wongsorejo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai PARA TERGUGAT ;
50 — 5
  • MAHWADI sebagai PENGGUGAT ;HAMINA, JUHAIRI, KEPALA DESA BENGKAK sebagai Pejabat Pembuat Protokol Desa, Camat Wongsorejo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai PARA TERGUGAT ;
    Banyuwangi.Selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT II;Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepadaMISNAWI yang merupakan Anak kandung dari Tergugat I dan saudarakandung dari Tergugat IJ, lahir di Banyuwangi tanggal 8101983, wiraswasta,alamat di Dusun Possumur, RT 001, RW 004, Desa Bengkak, KecamatanWongsorejo, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Penetapan Izin KuasaInsidentil Nomer : W14.U16/170/8/2014 5 Agustus 2014 yang terdaftar diPengadilan Negeri Banyuwangi;3 Kepala Desa Bengkak sebagai Pejabat
    Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ITI;Halaman dari 37 halaman Putusan No 93/Pdt.G/2014/PN.BwiDalam hal ini Tergugat IJ memberikan kuasa kepada MUHAMMADNUKMAN, lahir tanggal 19 September 1967, pekerjaan Sekretaris DesaBengkak, alamat di Jalan Raya Bengkak Nomer 48 Desa Bengkak berdasarkanSurat Kuasa Nomer Reg.590/11/429.504.002/2014 tanggal 30 September 2014.4 Camat Wongsorejo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, alamat KecamatanWongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
    Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIV.Dalam hal ini Tergugat V memberikan kuasa kepada HM EDY SUGIANTO,lahir tanggal 15 Juli 1956, pekerjaan Pembantu Pejabat Pembuat Akta TanahSementara (PPATS) berdasarkan Surat Kuasa Reg.590/1070/429/504/2014.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni2014 yang diterima dan didaftarkan
    tanah dan Hamina bukan anak angkatnya serta tidak pernah merasamemberikan tanah sengketa kepada Tergugat I.Bahwa harta Alm.Mohammad baru akan mewaris kalau beliau rneninggal duniakepada anak kandungnya yaitu Mahwati.Bahwa setelah Alm.Mohammad meninggal dunia Tergugat I dan II datang lagibersama orangorang yang mengaku dari Pertanahan melakukan pengukuran lagi padatanggal 25 Mei 2014 itupun ditolak oleh Mahwati tapi mereka memaksa untukmengukur.Bahwa proses penerbitan akta no 18/02/22/HB/I/2000 oleh Pejabat
    utara ditanami jagung dan lombok sedangkan sebelahselatan ada 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati MAHWADI (rumah sebelah Barat)dan BURAWI (rumah sebelah timur);Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan buktibuktinya dan menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan denganaslinya dan telah bermeterai cukup, terdiri dari :1 Foto copy Akta Hibah, Nomor : 18/02/22/HB/I/2000, tanggal 26 Janauari 2000,perihal hibah dari HAMINA kepada JUHARI, yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 24-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 21 Agustus 2014 — ROBAR BERSAMA melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.
111 — 43
  • ROBAR BERSAMA melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 07-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — KUBANG SYARI JAYA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA;
89 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUBANG SYARI JAYA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA;
    Bahwa, selain itu Penggugat berpendapat objek sengketa TUN jugabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asaskepercayaan dan asas kepastian hukum ;Asas kepercayaan adalah, setiap tindakan pejabat negara harus bisadipercaya oleh masyarakat.
    Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPTUN, Sengketa Tata Usaha Negara adalah :sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baikdi pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku ;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan KTUN)yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
    Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen DinasPendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17558.DIKNAS/436.6.4/2013 HalPemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2013 yang ditujukan kepada CV.Kubang Syari Jaya ;3. Mewajibkan kepada tergugat mencabut Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor027/17558.DIKNAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 HalPemutusan Kontrak ;4.
    Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas makamembuktikan jika dalam putusan a quo terdapat kekhilafan/kesalahan yangnyata dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,karena Majelis Hakim jelasjelas menyebutkan jika objek sengketa dalamperkara a quo adalah perikatan dengan pejabat publik, hal ini mengandungarti jika objek sengketa yakni Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenDinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013tanggal 30 Desember 2013
    Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakansurat tertulis yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selakubadan hukum dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen DinasPendidikan Kota Surabaya (Termohon Peninjauan Kembali) yang olehUndangundang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukumkarena jabatannya sebagai kepanjangan tangan pemerintah kota Surabaya,maka surat/penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat PembuatKomitmen tersebut adalah merupakan Keputusan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 195/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat:
ADIWIKARTA
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK
106 — 48
  • Penggugat:
    ADIWIKARTA
    Tergugat:
    Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Lelang
Register : 03-09-2009 — Putus : 28-10-2009 — Upload : 21-06-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 03/G/2009/PTUN.YK.
Tanggal 28 Oktober 2009 — PT.WAHYU PRIMA,; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK YOGYAKARTA,
146 — 30
  • PT.WAHYU PRIMA,; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK YOGYAKARTA,
    Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonantertanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 133/Per.WP/X/2009tentang Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor03/G/2009/PTUN.YK ;Menimbang, bahwa = Penggugat telah mengajukan suratgugatan tertanggal 03 September 2009, yang diterima dandidaftarkan dalam Register Perkara di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 03 September 2009 ;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalamsengketa ini adalah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-01-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2401 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DKK VS PT CITRA ASEAN UTAMA
378 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, dan 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, tersebut;
    PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DKK VS PT CITRA ASEAN UTAMA
    PUTUSANNomor 2401 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:1.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), yangdikelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias ic.Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas LasaraTanoseo Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH PropinsiTahun Anggaran 2009), berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6Fodo Gunungsitoli
    Selatan, diwakili oleh Yosafati Zebua, S.T., yangkarena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK);KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN NIAS, berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6Fodo Gunungsitoli Selatan, diwakili oleh Elizaro Laoli, B.E., yang karenajabatannya bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna AnggaranDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias;KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS,berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6 Fodo
    Putusan No.2401 K/Pdt/2013Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding telah menggugat sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat Asal/Para Pelawan/ParaPembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada pokoknya atasdalildalil:1.Bahwa Tergugat I sah mewakili Tergugat II dan HI sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK
    Bahwa untuk membantu dan memudahkan pelaksanaan tugas Tergugat II dan III ic.Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas LasaraTanoseo Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH Propinsi TA 2009),maka Tergugat III mengangkat Tergugat I sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Nomor 050/034/K/PUKSek/2009tanggal 15 April 2009;5.
    pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan JudexFacti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PEJABAT
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 12-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 78/G/KI/2021/PTUN.PLG
Tanggal 14 Desember 2021 — Pemohon:
MURSAL
Termohon:
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
173 — 7
  • Pemohon:
    MURSAL
    Termohon:
    PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pengadilan PN SENGETI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-10-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN SENGETI Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Snt
Tanggal 30 Maret 2020 — PT.LIMA ANAK BANGSA LAWAN 1.Universitas Jambi 2.pejabat pembuat komitmen
207 — 84
  • PT.LIMA ANAK BANGSALAWAN1.Universitas Jambi2.pejabat pembuat komitmen
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIVERSITAS JAMBI, yangberalamat di Jalan Raya Jambi Muara Bulian KM. 15 MendaloIndah, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II;Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh PROF.H.JOHNI NAJWAN,S.H., M.H., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jambi dan Tergugat IIdiwakili oleh DEDI A., S.H., M.H., selaku Pejabat PembuatKomitmen Universitas Jambi, memberikan kuasa kepada Fikri RizaS.H., M.H., Sulton Anam, S.H., M.H., Ilham Kurniawan Dartias,S.H.
    LimaAnak Bangsa dengan Tergugat II In Casu Pejabat Pembuat Komitmenselaku pihak yang bertindak untuk dan atas Tergugat In Casu UniversitasJambi, telah diadakan Perjanjian Kerjasama, sebagaimana dimaksud dalamSurat Perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 12 Desember 2017,dimana Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa telah ditunjuk selakuPengelola Parkir pada Kampus Universitas Jambi Mendalo, dan untuk ituPenggugat In Casu PT.
    parkir yang telah digunakan untuk tahun 2019 kepada ParaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000.000, (Sembilan ratus jutarupiah), sehingga gugatan rekonvensi Para Penggugat RekonvensiTelah BERDASARKAN HUKUM dan sudah sepatutnya GugatanRekonvensi Para penggugat Rekonvensi harus DITERIMA;Bahwa atas dasar ulah Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi telahmenimbulkan kerugian secara Immateriil Penggugat rekonvensi karenamenimbulkan rasa malu, beban psikis dan malu dengan warga masyarakatlainnya dan pejabat
    Pembuat Komitmen (PPK);Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejaktahun 2018 sampai bulan Maret 2019;Bahwa masa kontrak antara PT Llma Anak Bangsa dan Universitas Jambiselama 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;Bahwa Saksi tidak ikut dalam penandatanganan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dalam perjanjian pengelolaan parkir tersebut;Bahwa Saksi pernah membuat teguran tersebut dan Saksi mengetahui buktiT.1,24 tanggal 4 Maret (teguran I) dan untuk teguran ke 2
    Yudi Christiawan Samuel Bin Dendi Samuel, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejaktahun 2017 sampai bulan Maret 2018;Bahwa Saksi yang telah membuat draft perjanjian kerja sama antaraUniversitas Jambi dengan PT.Lima Anak Bangsa dan membenarkan buktisurat T.1,24 kemudian Saksi dan PPK memberikan draft perjanjian tersebutke KPA (Rektor);Bahwa draft perjanjian tersebut dikonsultasikan dengan PT Lima AnakBangsa dan saat itu
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-11-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PT KENDARI Nomor 78/PDT/2016/PTKDI
Tanggal 25 Januari 2017 — CENDANA BAJA BAHARI - TERBANDING : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-12)
81 — 32
  • CENDANA BAJA BAHARI- TERBANDING : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-12)
    No.22 Kota Makassar, untuksementara beralamat di Jalan Budi Utomo LrgSD Bataraguru Baubau Provinsi SulawesiTenggara semula disebut PENGGUGAT,sekarang disebut sebagai PEMBANDING;LAWAN1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ~ (PPK12),SatuanKerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah ilPropinsi Sulawesi Tenggara (Buton) PaketPekerjaan Kontruksi Peningkatan Struktur JalanMaliganoTodangaMataompana(APBNPPA.1),berkedudukan/beralamat di JalanBetoambari No.55 Baubau, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya 1.
    Tata Usaha Negara adalah Badanatau Pejabatyangmelaksanakanurusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan ;Ayat (3)Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapantertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negarayang berdasarkan peraturan perundangundanganHalaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDIyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan
    dalam perkara a quo adalahbentuk putusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala KPPN gunamelaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangundangan ;2.9Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (4) berbunyisebagai berikut :Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketayang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan badan atau pejabat
    tata usahanegara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibatdikeluarkannnya keputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan ;Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI2.10 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang menjadi persoalanhukum adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Negaraterkait pelaksanaan administrasi negara, maka menurut hematTergugat Il hal tersebut merupakan suatu proses AdministrasiNegara dengan demikian lembaga
    Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,disampaikan oleh PPK atau pejabat/pegawai yang ditunjukkepada Kepala KPPN sebagai dasar pengambilan AsliJaminan Uang Muka;d. KPPN menyerahkan Asli Jaminan Uang Muka denganberita acara serah terima Asli Jaminan Uang Muka;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-01-2009 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215K/TUN/2005
Tanggal 5 Januari 2009 — PEJABAT BUPATI PASAMAN BARAT ; Drs. YASRI URIPSYAH ; EDISHAN, SH.,MM., Dkk
173 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT BUPATI PASAMAN BARAT ; Drs. YASRI URIPSYAH ; EDISHAN, SH.,MM., Dkk
    Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Register : 26-05-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 —
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROBAR BERSAMA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA;
    tanggal 30 Desember 2013 Tergugat telah mengeluarkansurat pemutusan kontrak, dan terkesan mencaricari alasan agar dapatmemutuskan kontrak sepihak sehingga Penggugat merasa sangat dirugikanatas ketidakadilan ini ;Bahwa, dengan diputuskannya kontrak antara Penggugat dengan Tergugatmaka Penggugat telah menderita kerugian miliaran rupiah, dan Penggugatmerasa telah dipermalukan oleh Tergugat, sebab Penggugat selama inipunya reputasi yang cukup baik di dunia bisnis ;Bahwa, Tergugat adalah Badan atau Pejabat
    Bahwa, tindakanTergugat yang tidak membayar terhadap Penggugat meski semuakewajiban Penggugat sudah dijalankan menunjukkan betapa proses lelangyang ada tidak mengandung kepastian hukum ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor027/17555
    Berdasarkan Pasal 1 angka 10UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata UsahaNegara adalah :sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baikdi pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TataUsaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku ;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) yangdikeluarkan oleh Badan atau
    Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen DinasPendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17555.DIKNAS/436.6.4/2013 HalPemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2013 yang ditujukan kepadaCV. Robar Bersama ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PejabatPembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor027/17555.DIKNAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 HalPemutusan Kontrak yang ditujukan kepada CV. Robar Bersama ;4.
    Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengadakan perjanjian jual beli, tender dan sebagainya, dikualifikasikansebagai perbuatan dalam bidang hukum perdata dan tidak dalam fungsinyamenggunakan wewenang hukum publik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — ERMI AGUSTININGSIH
699 — 511 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
  • Solar Bupati Bangkalan danSetda Bangkalan yang dilengkapi dengan tanda terima pembayaranmulai bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2014;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Bupati BangkalanNomor: 188.45/7/Kpts/433.013/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentangPenunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan di LingkunganSekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati BangkalanNomor: 821.2/29/433.026/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentangPengangkatan Dalam Jabatan
    No. 27 K/Pid.Sus/201849.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor188.45/59/Kpts/433.013/2014 tentang Penunjukan Pejabat yangdiberi wewewnang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (KuasaBUD), Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran(SPP)/Kuitansi yang diajukan ke Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN), Daftar Penguji dan Penunjukan Bank PenyimpananUang Pemerintah Kabupaten Bangkalan TA 2014;50. 2 (dua) bendel fotocopy
    No. 27 K/Pid.Sus/2018UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkankepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;Demikian pula halnya unsur melawan hukum adalah unsur mutlaksetiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung padanilai kKerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatanyang dilakukan Terdakwa;Menimbang bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwaterbukti
    No. 27 K/Pid.Sus/2018sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dalam alasan memori kasasi Terdakwa;Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaTerdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bagian
    Penatausahaan lKeuanganmelainkan tanggungjawab pihak lainnya yang terkait dengan perkara a quo;Bahwa peran dan tanggungjawab serta kewajiban antara Terdakwadengan Saudara BAGUS HARIANTO berbeda dalam hal terjadinya kerugiankeuangan negara sehingga Terdakwa tidak berkewajiban untuk melakukanpembayaran uang pengganti atas terjadinya kerugian keuangan negara;Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dalamkegiatan pengadaan barang/jasa bertugas dan bertanggungjawab secaraadministrasi kKeuangan
Pengadilan PTUN PADANG TUN Lelang
Register : 11-09-2012 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 27-06-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 20/G/2012/PTUN-PDG
Tanggal 18 Desember 2012 — SINAR MAS -KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PU
108 — 26
  • SINAR MAS-KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PU
    Rustim Afandi,SH Dalam hal ini memberikan KuasaKeduanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Samaratul Fuad & PertnerIntegrated Law Office beralamat di jalan Pasaman No.215 SitebaLAWANKUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINASPEKERJAAN UMUM Tempat kedudukan Jl.Jendral Sudirman No43 Lubuk SikapingPasaman :Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ;1 A. SYAFEI, SH,Asisten Pemerintah Setda Kab.
    2012 , tentang Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Telah memeriksa suratsurat bukti yang diajukan dalam persidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal yang didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 September 2012dibawah register perkara Nomor: 20 / G/ 2012 / PTUN PDG dan telah diperbaikiFormal pada tanggal 09 Oktober 2012 telah mengemukakan dalildalil sebagai berikut Objek GugatanSurat Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat
    Negara diakepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Ter;Bahwa dengan demikian, maka gugatan casu quo harus PENGGUGAT ajukan kPengadilan Tata Usaha Negara Padang; Tenggang Bahwa menurut Pasal 55 Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undangundang Nomor 9Waktu Tahun 2004, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 291 Tahun 1991 Butir 7 huruGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu (90) sembilan puluh hari terhitv sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat
    LPSE dalammenyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik jugawajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam UndangundangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Bahwa Pendaftaran telah dilakukan Penggugat sesuai prosedur dan ketentuan yangdiatur berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan tersebut sebanyak 24 Perusahaan yangmemasukan dokumen penawaran dengan pagu yang ditawarkan oleh Pejabat
    Pasaman melalui LPSE Kabupaten Pasaman, Penggugat menawardalam dokumen penawaran yang telah disampaikan kepada Pokja III ULP Pasamanyang terdiri dari : No Nama Pejabat Pokja II ULP Jabatan Pekerjaan AlamatKab. Pasaman dalam PokjaIll ULP kab.1 Agusti Awizar.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 06-11-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 22-01-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 222/B/2014/PT.TUN.Sby
Tanggal 4 Desember 2014 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA vs CV. ROBAR BERSAMA
95 — 40
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA vs CV. ROBAR BERSAMA
    PUTUSANNomor : 222/B/2014/PT.TUN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadilisengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA, TempatKedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354356, Surabaya, yang berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 800/058Pd/436.6.4/2014 tanggal 03 Pebruari 2014,
    Mengabulkan.........Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen DinasPendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 30Desember 2013 tentang Pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV Robar Bersama ;Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemutusan kontrak yang
    GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELL ) ;Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Pejabat Pembuat KomitmenDinas Pendidikan Kota Suraaya, namun tidak menjelaskan Siapakah Pejabat PembuatKomitmen dan dalam Paket Pekerjaan Apa yang dimaksud oleh Penggugat.Oleh karenaitu gugatan Penggugat menjadi kabur dan cacad hukum secara formal. Dengan demikianTergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinayatakan tidak diterima ;DALAM POKOK PERKARA1.
    Pasal 89 Peraturan Presiden R.I., Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannyaberdasarkan Pasal 5 ayat (8) Kontrak Pengadaaan Barang Nomor027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 menyatakanPembayaran dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan atau setelahmencapai prestasi 100 % (seratus persen), memenuhi persyaratan yang ditetapkan,telah diperiksa/disetujui dan diterima baik oleh Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan KotaSurabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013, Hal : Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2013 yang ditujukan kepada CV. Robar Bersama ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013,Hal : Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2013 yang ditujukan kepada CV. Robar Bersama ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2008 — Upload : 25-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3097K/PDT/2002
Tanggal 12 Maret 2008 — KANTOR PEJABAT LELANG KELAS II PANDEGLANG ; CHARLES RUSLI ; BOYKE JAYADI, dkk.
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR PEJABAT LELANG KELAS II PANDEGLANG ; CHARLES RUSLI ; BOYKE JAYADI, dkk.
    Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 690 K/AG/2009
MASRIFATIN, DKK; PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KEC. DIWEK, DKK
172 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MASRIFATIN, DKK; PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KEC. DIWEK, DKK
    PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW),beralamat di KUA Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;2. TAMIR MASJID JAMI CUKIR, beralamat di Masjid JamiCukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dalam hal inimemberi kuasa kepada SUDARMADI, S.H. Advokat,beralamat di Ruko Candi Mendut Kav. 5, Jalan Terusan CandiMendut, Kota Malang, para Termohon Kasasi dahulu paraTergugat/para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 11 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2721 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SOHIBUDIN, SH.,, dk vs. MARLINA SITOHANG, dkk
143 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SOHIBUDIN, SH.,, dk vs. MARLINA SITOHANG, dkk
    PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SOHIBUDIN,SH., bertempat tinggal di Jalan D.. Panjaitan Nomor 03Soklat, Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasakepada Zudirman, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantordi Jalan Lapang RT.08/RW.01 Desa Jalancagak, KecamatanJalancagak, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Januari 2014;2.
    Bahwa akhirnya Penggugat dengan tujuan membantu Tergugat I, denganasumsi bahwa untuk mengalihkan benda tetap (Sertifikat Hak Milik)diperlukan tanda tangan dan kehadiran pemilik dinadapan pejabat pembuatakta tanah, Penggugat bersedia Sertifikat rumahnya dipinjam Tergugat selama 4 (empat) bulan;Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat I, Tergugat Il,Tergugat III, Atas Peralinan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik1050/Cigadung Kabupaten Subang;9.
    Nomor 2721 K/Pdt/2017selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat serta menerbitkanAkta Jual Beli nomor 66/2014 tertanggal 9 Mei 2014;6.
    Bahwa Penggugat telan mendalilkan dalam gugatannya denganmenyatakan diri Tergugat II yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah Sohibudin,SH dengan penyebutan identitas Tergugat II tersebut, maka yang menjadisubjek dalam jabatan Tergugat Il sebagai PPAT/Notaris dan bukan dalamkapastitas Tergugat II sebagai pribadi;2.
    Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SOHIBUDIN, SH., 2. PT BankCIMB NIAGA, Tbhk., Kantor Unit MIKRO LAJU KARANGGETAStersebut:2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Il, IIl/ParaPembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi inisejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.