Ditemukan 4329 data
Urut Berdasarkan
Upload : 14-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PDT.SUS/2010 YANO PETRA ALBERTO; PT. LESTARI JAYA RAYA
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Judex Facti akan menimbulkan preseden yangtidak baik, dimana seorang pekerja / buruh dapat di PHK sewaktuwaktudengan alasan tidak memiliki Nubungan kerja dengan perusahaanpemberi kerja karena perusahaan pemberi kerja hanya memilikihubungan kerja dengan perorangan yang tidak berbadan hukum yangmempekerjakan pekerja tersebut, tanpa memperhatikan Pasal 65 UUNo. 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa
Register : 22-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 231/Pdt.G/2017/PA.Gsg. Tanggal 17 Mei 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
56 — 12
56 — 12
No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Gsg.undangundang dengan meluruskan permohonan ijin poligami Pemohon yangnyatanyata telah menikah dengan istri kKeduanya tersebut justru dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat masyarakat denganmudah melanggar aturan;Menimbang, bahwa Pemohon yang sudah menikah dengan istrikeduanya tersebut seharusnya mengajukan permohonan isbat nikah denganmendudukkan istri keduanya bersamasama dengannya sebagai para pemohonmelawan Termohon;Menimbang, bahwa di sisi
Putus : 30-11-2006 — Upload : 25-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946K/PDT/2002 Tanggal 30 Nopember 2006 — SURES KUMAR,; NANGARI SEMBIRING GK.,PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq WALIKOTA KDH TK. II MEDAN DI MEDANCq KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTAMADYA MEDAN,
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
nilainilai kKeadilan sehingga terkesan bersikap diskriminatif dalam menilaiperkara a quo dengan menghukum TergugatTergugat membayar gantirugi kepada Penggugat, sedangkan yang menabrak mobil TergugatTergugat/Pemohon Kasasi adalah Penggugat asal ;Bahwa selain itu) dalam perkara a quo bukan sematamatamempersalahkan tentang perselisihan jumlah biaya perbaikan kendaraanmilik Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan NegeriMedan halaman 10 alinea 6 ;Bahwa putusan judex facti akan memberikan preseden
Register : 20-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 366/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
14 — 1
No. 366/Pdt.P/2019/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang,permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/NietOnvantkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan
Register : 22-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 26 April 2017 — 1.Mohtar bin M. Yusuf
2.Yana binti Makrepek
18 — 3
18 — 3
Jikapermohonan para Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan, makahal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat danmenciptakan ketidakpastian hukum.
Register : 07-10-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PA CIANJUR Nomor 0999/Pdt.P/2020/PA.Cjr Tanggal 2 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 6
12 — 6
Jikapermohonan para Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan, makahal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat danmenciptakan ketidakpastian hukum.
Register : 13-07-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 30-08-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 214/Pdt.P/2015/PA.Mpw. Tanggal 5 Agustus 2015 — Riduan Saidi dan Nurhasanah Tohir
18 — 3
18 — 3
majelis hakim berpendapat bahwaalasan ketiadaan pencatatan pernikahan para pemohon tersebut mengandungunsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undangundang perkawinan danperaturan terkait, karenanya bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilansebagai alat rekayasa social (tool of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 482/Pdt.G/2015/PA.Mpw. Tanggal 1 September 2015 — Imam MUhadi vs Utik Susiani
74 — 11
74 — 11
of social engineering), maka pembiaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan meluruskan permohonan ijin poligami Pemohon yangnyatanyata telah menikah dengan istri keduanya tersebut justru dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat masyarakat denganmudah melanggar aturan;Menimbang, bahwa Pemohon yang sudah menikah dengan istrikeduanya tersebut seharusnya mengajukan permohonan isbat nikah denganmendudukkan istri keduanya bersamasama
Register : 14-12-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 1318/Pdt.G/2016/PA.Gsg Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 6
7 — 6
of social engineering), makapembiaran terhadap perceraian yang tidak memenuhi ketentuan dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat berakibatpada menurunnya sakralitas perkawinan karena lembaga perkawinandipermainkan dan orang dapat bercerai sesuka hatinya dengan cara yangmudah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonanPemohon harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum,karenanya Majelis Hakim sepakat menolak permohonan cerai Pemohon
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
No. 379/Pdt.P/2019/PA.Sbstidak mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasardan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundang,permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak
Register : 24-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.TR Tanggal 17 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
19 — 14
19 — 14
Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi parapihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun,maka dihawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakanhukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak,pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PA.TRMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan para
Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 K/PID/2011 Jaksa pada Kejari; Mudaya als B. IB
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
saksi korban SUCIWATININGSIHmengalami luka memar pada kepala bagian belakang, lukalecet di pelipis kanan, luka lecet di pergelangan kakikanan luar dan luka lecet di lutut kanan sesuai Visum etRepertum Nomor : 216/MR/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009;Segi edukatif, preventif, korektif maupun represifBahwa Terdakwa yang hanya diputus pidanabersyarat/percobaan yaitu) 3 (tiga) bulan dengan masapercobaan selama 6 (enam) bulan didasarkan = adanyaperdamaian, menurut hemat kami putusan tersebut akanmenjadi preseden
Putus : 20-11-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 PK/Pdt/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 — EMMA HANDAYANI vs. DARNANINGSIH
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:I Alasan Yuridis:1 Pasal 24 (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang berbunyi: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, pihakpihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentuyang ditentukan dalam undangundang".2 Adanya yurisprudensi yang menjadi preseden
Register : 20-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA KOTABUMI Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Ktbm Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembagapencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasidalam masyarakat justru dipermainkan.
Putus : 15-07-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 15 Juli 2019 — PT INDUSTRI TATA UDARA AIRCONCO VS ROIS CAHYO SURONO
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi/dahulu Penggugat karena telah melakukanpelanggaran/kesalahan yang dapat berpotensi merugikan perusahaan/sebagai preseden buruk di perusahaan Pemohon kasasi dahuluTergugat apabila menolak perintah atasan atau Pimpinan Perusahaanbersalah tetapi tidak di SP dan tidak di PHK (pemutusan hubungan kerja)sekurang kurangnya itu masuk kategori pelanggaran disiplin kerja;3.
Register : 13-07-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 30-08-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 212/Pdt.P/2015/PA.Mpw. Tanggal 5 Agustus 2015 — Jamali dan Siti Sulaiha
22 — 9
22 — 9
dengan demikian,majelis hakim berpendapat bahwaalasan ketiadaan pencatatan pernikahan para pemohon tersebut mengandungunsur pelanggaran terhadap undangundang perkawinan dan peraturan terkait,karenanya bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilansebagai alat rekayasa social (tool of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden
Register : 21-12-2012 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 21-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48888/PP/M.XV/16/2013 Tanggal 5 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
109 — 24
109 — 24
an ti ipetimbangkan dal alan Papen Salay Keberat tan karena data tersebut tidakawe pada saat proses pemeriksaan C fin angka arenes: Mt an 3 dan 4);dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, oleh HakimKetup dengan, dibednkalsy, aah eee CaP pre AeenSs Reba Abad gish dhschanbasekantidak dihagin oleh RamohandPpqiPsdilan Pajak. telah ada preseden beberapa Putusan Pengadilan Pajak, yaitu:
Register : 11-01-2019 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 04-02-2019
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mpw Tanggal 4 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 6
12 — 6
Jikapermohonan para Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan,maka hal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat danmenciptakan ketidakpastian hukum.
Register : 24-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 372/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 3
17 — 3
tidaktercatatnya pernikahan Para Pemohon ialah karena saat itu Para Pemohonmasih di bawah umur, namun tidak terlebih dahulu mengajukan permohonandispensasi kawin ke pengadilan agama, karenanya Para Pemohon terbuktidengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkansegala hukum, undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negarayang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 13-07-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 30-08-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 205/Pdt.P/2015/PA.Mpw. Tanggal 5 Agustus 2015 — Ahmad Sahri dan Maryati
16 — 2
16 — 2
majelis hakim berpendapat bahwaalasan ketiadaan pencatatan pernikahan para pemohon tersebut mengandungunsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undangundang perkawinan danperaturan terkait, karenanya bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilansebagai alat rekayasa social (tool of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden