• wajibmelakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf adalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima."37 Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengindahkan permintaan RUPS LB PT Batutama Manikam Nusa I dan II tersebut meskipun telah diundangsecara langsung melalui surat, PARA TERGUGAT kemudian mengajukanPermohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untukmelakukan RUPS LB Pemegang Saham pada 10 November

  Namun demikian, meskipun tidak memiliki kapasitas hukum untukmengadakan RUPS, TERGUGAT REKONVENSI justru. mengajukanpermohonan quorum RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Baratdengan menggunakan ketentuan Pasal 73 ayat (6) UU No. Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas. Padahal berdasarkan pasal tersebut yang berhakdan/atau berwenang mengajukan quorum RUPS adalah perseroan.

  ANDI SUTANTO dan YUNITAKOESWOYO (PENGGUGAT REKONVENSI VI).181920Bahwa undangan RUPS PT Batutama Manikam Nusa tanggal 15 Februari 2007No. 06/I/RUPS/2007 dan tanggal 9 Maret 2007 No. 10/III/RUPS/2007 yangditujukan kepada Alm. Andi Sutanto selaku pemegang saham tidak pernahditerima oleh Alm. Andi Sutanto.

  Batutama Manikam Nusa No. 15A/I/RUPS/2007 tanggal 25 Juni2007 kepada Bapak Andi Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam Nusa),Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT. Batutama Manikam Nusa, disebut: (Buktibertanda P 10).Foto copy Surat PT. Batutama Manikam Nusa No. 16A/I/RUPS/2007 tertanggal 25Juni 2007 kepada Bapak Agus Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam12.13.14.15.16.17.18.19.20.Zl.Nusa), Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT.

  Misalnya permohonanpenetapan untuk penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh seorang pemegangsaham. Oleh karena penyelenggaraan RUPS adalah wewenang direksi, maka hakimyang memeriksa perkara tersebut wajib memanggil direksi yang bersangkutan untukmenanyakan apakah benar pemohon pernah meminta diajukan RUPS dan apa alasandireksi tidak mau menyelenggarakan RUPS dimaksud.Bahwa apabila pihak yang keberatan atas lahirnya suatu penetapan, maka ia dapatmengajukan kasasi atau peninjauan kembali.

• SUMBER ALAM ANUGRAH ABADI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS , tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUMBER ALAM ANUGRAH ABADI.

  Komisaris : ACHMAD FADJARUNDANGUNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARANDASAR PERSEROAN MEMBERIKAN HAK KEPADA PEMEGANGSAHAM UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.Bahwa pasal 78 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UU PT) mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) suatu perseroan terbatas dapet berupa RUPS tahunan dan RUPSlainnya ( RUPS Luar Biasa );Pasal 78 ayat (1) UU PT:RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnyaPenjelasan Pasal 78 ayat (1

  RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.2. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.. Dalam RUPS tahunan , harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat(2)..

  RUPS Tahunan sejaktahun 2013Termohon sejak Tahun Buku 20132014 tidak pernah memberikanlaporan pertanggungjawaban dihadapan RUPS mengenai jalannyaPerseroan serta tidak pernah membuat Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan setidaknya sejak Tahun Buku 2013.25 Bahwa terhitung sejak RUPS tertanggal 11 April 2013 yang mana hasilRUPS dimaksud telah dituangkan kedalam Akta No. 14/2013 (Vide BuktiP2)Sampai dengan pemanggilan RUPS dan Il Termohon tidak pernahmenyelenggarakan RUPS Tahunan.26 Bahwa adanya fakta

  Selain itu telah terbukti pula bahwaPemohon mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta wajar untukmeminta diselenggarakannya RUPS Luar Biasa;MENGENAI RUPS LUAR BIASA SEBAGAIMANA PEMANGGILAN DANPELAKSANAANNYA DIMOHONKAN DALAM PERMOHONAN A QUOBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (8) UU PT, maka PenetapanPengadilan a quo juga berwenang menetapkan halhal sebagai berikut:a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran,dan

  diadakan undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) karena adanya permintaan dari Termohon berdasarkan emailyang disampaikan kepada Termohon Il;LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN AGENDA RUPS dan RUPS LuarBiasaBahwa adapun yang menjadi latar belakang alas an dan dasar perlu ataupentingnya kediua Agenda RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebutdiatas adalah sebagai berkut :1.Termohon selaku direktur tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunansejak April 2013;Termohon sejak tahun Buku 2013 2014 tidak pernah

• Menetapkan jangka waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT Kedaung Industrial.Ltd. tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Memerintahkan Para Pemohon dan Para Termohon untuk patuh dan tunduk pada Penetapan ini;6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalampermohonan ini sejumlah Rp.2.716.000,-(dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah );

  RUPS tahunan;b.

  ):RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan keputusanmusyawarah untuk mufakat berdasarkan suara setuju dari jumlah suarayang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan,ketentuan mengenai kuorum dan keputusan RUPS mengacu padaketentuan kuorum dan keputusan RUPS yang diatur dalam Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa ketentuan Pasal 86 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan

  Pengambilan keputusan RUPS wajib dilakukan dengan menghitunghak suara dari Almarhum PEMEGANG SAHAM .

  Kedaung belum pernahmengadakan RUPS termasuk untuk menentukan Direksi dan Komisarisyang baru;Bahwa pada tahun 2015 pernah ada RUPS atas permintaan pemegangsaham atas nama ahli waris IBU PEMOHON Il kemudian PT.

  AgusNursalim; Bahwa Mantan Komisaris hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.

• RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainya;2. RUPS tahunan wajib dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;a Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2);Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40tahun 2007 menentukan sebagai berikut :1.

  Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainya sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat (4) dengan pemanggilan RUPS;2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersama samamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah selurun sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil ataub. Dewan Komisaris;3.

  Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 21/Padt.P/2022/PN.Mtr6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagimanadimaksud pada ayat (5) :a. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat (2) huruf a diajukankembali kepada Dewan Komisaris ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;7.

  Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalampasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut;2.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;4.

• Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk menyelengarakan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa) yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pemegang saham sebesar 82 % (delapan puluh dua pesen) dari PT. Bali Villas dengan agenda melakukan perubahan Angaran Dasar (AD), yang mana didirikan dengan DATA PERSEROAN:Nama Perseroan : BALI VILLAS, Nomor SK Pengesahan : AHU-535753.AH.01.02. Tahun 2010Tanggal SK.

  Memerintahkan PARA DIREKSI dan PEMEGANG SAHAM untuk hadir pada RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebut ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

  ( 1), UU RI Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan yaitu: Direksi menyampaikan laporantahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberahir ;Dan juga diatur dalam Pasal 79, Udang Undang No 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yaitu:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

  . ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a.

  Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

  hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

  yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.

• Nomor 2180 K/Pdt/2017Pemegang Saham tidak mau hadir pada rapat RUPS PT Sac Nusantara,padahal faktanya UndanganUndangan RUPS tersebut yang denganalasan sudah dikirim (entah dikirim kemana ?)

  Nomor 2180 K/Pdt/2017isinya menolak permohonan jjin korum yang diajukan oleh yangmenamakan dirinya Pengurus PT Sac Nusantara/Tergugat Keduauntuk menyelenggarakan RUPS PT Sac Nusantara/Tergugat Keduapada tahun 2008, dengan segala akibat hukumnya;Bahwa, dengan telah dibatalkan penetapan jjinijin Korum Tergugat Kedua(PT Sac Nusantara) tersebut di atas, maka demi hukum RUPS dan/atauRUPSLB Tergugat Kedua (PT Sac Nusantara) yang diselenggarakan padatahun 1997 dan tahun 1999 dan turunannya berupa RUPS dan

  ikut membantu untukmewujudkan pembuatan penandatangan aktaakta RUPS pengalihansahamsaham jatuh waris yang masih diatas namakan Tergugat Kedua(Ny.

  ) yang pernahdiadakan oleh Tergugat II yaitu: Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 11 tanggal 27 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.

  Tita Ariyani, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 12 tanggal 28 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.

• Bahwa Termohon tidak pernah menolak pelaksanaan RUPS dan atauaudit keuangan PT. Semua Tahu kita, sebagaimana diuraikan Pemohon dalampermohonannya, dan Pemohon sendiri sudah mengetahuinya, terbukti bahwapada tanggal 4 Februari 2015 dalam butir 9 (sembilan) Berita Acara Pertemuanyang dibuat dan ditandatangani antara kuasa Pemohon dengan Termohondiuraikan dalam RUPS PT. Semua Tahu Kita akan diadakan pada akhir Tahun2015.

  Bahwatertundanyapelaksanaan audit dan juga Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah oleh karena PT.

  Semua Tahu Kita sudah dilakukanaudit oleh auditor publik untuk Tahun Buku 2011; Bahwa RUPS terakhir PT.

  Semua Tahu Kita diadakan pada Tahun 2013; Bahwa dalam RUPS tersebut semua pemegang saham diundang, danpada saat itu ada yang hadir sendiri serta ada yang menggunakan kuasa; Bahwa keputusan RUPS tersebut dituangkan daiam Akta NotarisNomor 8, tanggal 10 Mei 2013;e Bahwa yang menjadi pimpinan RUPS adalah Pak Rahman (DirekturUtama);e Bahwa pada saat itu tidak ada keberatankeberatan dalam RUPS;e Bahwa RUPS yang diadakan pada Tahun 2013 adalah untuk TahunBukui 2011; Bahwa penundaan RUPS untuk Tahun Buku

  Semua Tahu Kita hingga tanggal 30Juni 2011 telah diterima dan disahkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2013, danlaporan pertanggung jawaban keuangan PT.

• Irja SehatiUtama diselenggarakan pada 31 Oktober 2018, PENGGUGATpandang sebagai surat panggilan yang tidak sah karena tidak sesualidengan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

  Dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, hasil RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Irja Sehati Utama yang diadakanHalaman 19 dari 50 halaman Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2019/PT JAPpada tanggal 31 Oktober 2018 khususnya mengenai perubahanpengurus berlaku sejak ditutupnya RUPS dimaksud ;Berdasarkan dalil diatas, jelas bahwa hasil RUPS PT. Irja Sehati Utamaberlaku. sejak ditutup UPS.

  Direksi tersebutmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

  Dengan begitujelas bahwa Pmanggilan tersebut memiliki jangka waktu 25 hari;Bahwa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Maka berdasarkan uraianuraian diatas PENGGUGAT telah menerimasurat Undangan RUPS PT.

  yang harus ditaati, termasuk dalam hal ada undangan perubahanjadwal RUPS;Menimbang, bahwa demikian juga dalam menentukan agenda RUPS,pasal 75 ayat (3) Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, dimana untuk mengambil keputusan dalam RUPS semuapemegang saham harus hadir dan menyetujui penambahan acara rapat jugabersifat imperatif, jika ada pemegang saham yang tidak hadir dan tidakmengirim kuasa/wakilnya, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan danharus diulang dengan menjalani

• Bahwa Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

  RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat.(4).

  RUPSterdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diusulkan oleh Direksi,pemegang saham mayoritas, atau pemegang saham minoritas;Bahwa agenda RUPS wajib dicantumkan dalam Undangan dan pengumumanpelaksanaan RUPS, namun demikian mata agenda tambahan tetap sahsecara hukum selama disetujui oleh Para Pemegang Saham dengan suarabulat.

  adalah usulan direksi kepada parapemegang saham untuk melakukan rups tapi kita harus lihat juga rups itu adadua, itu ada Rups tahunan dan setiap tahun harus dilakukan rups, ada yangrups luar biasa, nah rups luar biasa itu kalau ditanya siapa yang mengusulkan,bisa direksi, bisa pemegang saham mayoritas tapi bisa juga pemegang sahamminoritas kalau kepemilikannya itu 10%.Bahwa dalam menyelenggarakan RUPS tentu harus ada pemanggilan kecualikalau pemegang sahamnya sepakat yang disebut RUPS sirkuler,

• Kreative Jaya, bahwa AktaPerubahan Anggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

  Kreative Jaya; Sedangkankedua Akta tersebut diatas (yaitu Akta Nomor 13 tanggal 21052010 danAkta Nomor 40 tanggal 2862010) dibuat olen Para Tergugat (Tergugat ,Il dan Ill), tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS) PT.Kreative Jaya;Bahwa kuat dugaan Penggugat; bahwa Para Tergugat (Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill) telah membuat surat Rekayasa dan atausurat Fiktif dan atau surat palsu tentang terjadinya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

  Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karenadibuat dan atau diterbitkan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya, dan telah melanggar AnggaranDasar PT.

  membuktikan bahwa tidak pernah ada RUPS pada tanggal13 Februari 2010;Bahwa Keterangan dari Termohon Kasasi Il/Terbanding Il/Tergugat Ilsebagaimana dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakanHal. 9 dari 13 hal.

  Kreative Jaya, bahwa akta perubahanAnggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya sedangkan AKTA Nomor 13 tanggalHal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/201521 Mei 2010 dan akta Nomor 40 tanggal 28 Juni 2010 dibuat TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat I,ll, dan Ill tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

• Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT, yaitu:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5):a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

  RUPS LB kembali kepada Termohon IIdan Termohon Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1 732016;1.1.

  Bumi Ulu Talo serta dalam Pasal 80 ayat (2)UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukanmengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa;Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskanHalaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2017keadaan/ kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS; Maka oleh karenanyapermohonan ini harus ditolak;3.

  Dengankata lain, pengajuan penetapan penyelenggaraan RUPS LB a quoakan i//usoir atau siasa;3.5.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

• saham pada RUPS dapatdilihat dari fakta dimana keputusan RUPS yang diambil tanpa didahuluipemanggilan secara benar sesuai dengan hukum dan anggaran dasar (baikmelalui surat tercatat atau surat kabar atau cara lain) tetap sah, jika semuapemegang saham perusahaan memang menghadiri RUPS sebagaimanadiatur dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT;Jika ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan di atas tidak diartikansecara substantif untuk menjamin kesempatan dari pemegang saham untukmenghadiri RUPS, melainkan diartikan

  Nomor 2000 K/Pdt/201323.Partisipasi pemegang saham dalam RUPS adalah suatu cara yang tersediabagi para pemegang saham untuk melaksanakan kewenangan RUPS yangtidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya seperti Direksi dan hakberpartisipasi dalam RUPS juga dijamin dan didorong oleh UUPT. Olehsebab itulan UUPT mengatur tata cara pemanggilan RUPS, kuorum RUPS,serta hakhak pemegang saham dalam forum tersebut.

  Sangat pentingnyapartisipasi pemegang saham dalam RUPS sampaisampai dalam UUPTdiatur secara ketat kuorum kapan RUPS dapat diselenggarakan dan dapatmengeluarkan Keputusan yang sah;Bahkan, untuk memudahkan Pemegang Saham yang berdomisili jauh darikedudukan Perseroan berpartisipasi dalam suatu RUPS ketentuan Pasal 77Ayat (1) UUPT memperbolehkan dilakukannya RUPS melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yangmemungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan

  masyarakat termasuk terhadap hak suara dalam RUPS yang dimilikiPenggugat;B.

  Praktik pemanggilan RUPS melalui iklan di suratHal. 31 dari 36 hal. Put. Nomor 2000 K/Pdt/2013kabar oleh perseroanperseoran (kecuali perseroan terbatas guna memenuhipersyaratan di bidang pasar modal) yang beritikad baik sangat tidak lazimditempuh. Pemanggilan RUPS biasanya dilakukan melalui surat tercatatdemi menjamin sampainya undangan RUPS ke masingmasing pemegangsaham perseroan;.

• Dwitunggal Teknik Utama;

• Copyan akta pendirian PT Guna Persada yaitu Akta No 01 tgl 02-10-2003 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 23 tgl 19-01-2006 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 02 tgl 16-09-2006 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 01 tgl 08-01-2007 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 03 tgl 21-01-2008 Notaris

  Tia Agustina, SH di Kota Dv epok;

• Copyan Akta RUPS No 04 tgl 15-11-2011 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.

• Putusan Nomor 2677 K/Pdt/201413.14.15.16.oleh Hunawan Widjayanto selaku Direktur Penggugat, dengan mengirimkanundangan RUPSLB melalui: Surat Tercatat tertanggal 25 Juni 2007, berturutturut Nomor 15/VI/RUPS/2007; 16/VV/RUPS/2007; dan 17/VVRUPS/2007; pada tanggal 16Juli 2007, bertempat di Ruang Rapat Business Centre, Hotel Santika,Jalan Aipda K.S.

  ;Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggelar RUPS LB PT.BatutamaManikam Nusa secara diamdiam tanpa melibatkan Para PenggugatRekonvensi selaku pemegang saham mayoritas perseroan dan telahmenuangkan hasil RUPS LB tersebut dalam Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 13 tanggal 16 Juli 2007 yangdibuat oleh dan di hadapan Ny.

  Namun demikian, meskipun tidak memiliki kapasitashukum untuk mengadakan RUPS, Tergugat Rekonvensi justru mengajukanpermohonan quorum RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Baratdengan menggunakan ketentuan Pasal 73 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas. Padahal berdasarkan pasal tersebutHal.13 dari 30 hal. Putusan Nomor 2677 K/Padt/2014yang berhak dan/atau berwenang mengajukan quorum RUPS adalahperseroan.

  Padahal seharusnya, Penggugat hanyaberhak mengajukan permohonan ijin mengadakan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa permintaanmengadakan RUPS kepada Direksi atau Komisaris tidak dilayani ataudipenuhi (vide Pasal 66 jo. Pasal 67 UUPT Nomor 1/1995). Sedangkanpengajuan permohonan penetapan quorum RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri merupakan hak dan/atau kewenangan eksekutifperseroan in casu Direksi (vide Pasal 73 ayat (6) jo.

  Hal ini membuktikan bahwa Penggugat memberikanketerangan yang keliru dan menyesatkan baik kepada Pengadilan NegeriJakarta Barat maupun kepada notaris;Bahwa sebelum mengajukan permohonan Penetapan quorum untuk RUPS LB ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, TergugatRekonvensi tidak melakukan pemanggilan RUPS Pertama dan Keduadengan benar.

• Syaifuddin dan Deny Mardani hadir dalam RUPS dan turut menandatangani catatan atau notulen RUPS yang dibuat sendiri oleh Hendrik Hakimitu.

  Butir No. 7: tentang RUPS tanggal 8 Juni 2004Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam butir ini yang mengatakan bahwadalam RUPS luar biasa PT.

  Bahwa RUPS PT.

  RUPS tahunan2.

  RUPSRUPS lainnya, yang dikenal dengan RUPS Luar Biasa ;Bahwa RUPS tahunan yang dilaksanakan selambatlambatnya enam bulansetelah tutup tahun adalah untuk mengetahui, menyetujui laporanpertanggungjawaban tahunan, jika disetujui maka direksi akan mendapatpembebasan tanggung jawab dari penguasaan direksi selama tahun berjalansejauh terjamin dalam laporan pertanggungjawabannya ;Bahwa RUPS lainnya misalkan untuk mengambil kredit memerlukanpersetujuan RUPS, maka direksi wajib mengadakan RUPS ;Bahwa RUPS

• BARA JAYA KONSULINDOtahun 2010 hingga 2020, belum perna dilakukan Rapat Umum PemegangSaham, (RUPS) atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), oleh direksi atau dewan komisaris kepada pemegang saham;5. Bahwa berdasarkan AD/ART PT BARA JAYA KONSULINDOpada pasal 14 dewan komisaris telah berakhir masa kepengurusan, makapemohon memandang perlu untuk dilakukan RUPS untuk menjadi Agendapembahasan dalam RUPS;6.

  Bahwa berdasarkan pasal 79, dan 80, UndangUndang PerseroanTerbatas, disebutkan bahwa :Pasal 79Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.P/2020/PN Smr(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili

  /atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohonsecara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhidan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilanRUPS, kuorum kehadiran, dan/atau. ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan

  RUPS, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanundang undang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohontidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telahdipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bolehmembicarakan mata acara rapat sebagaimana

  Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan RUPS Tahunan PT. BARA JAYA KONSULINDOagar RUPS tahunan dapat segera terselenggara.3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BARA JAYA KONSULINDO yang dilaksanakan oleh Pemohonsetelah diberikannya izin oleh Pengadilan adalah kuorum dalamkehadiran, maka segala keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut sah demi hukum;4. Memerintahkan kepada direksi dan/atau dewan koisarisuntuk hadir dalam RUPS.5.

• MENETAPKAN :

  1. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT. CIPTOWENING PANCORAN MAS, yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2020 (yang akan ditetapkan kemudian), dengan agenda mengaktifkan kembali Perseroan, Jabatan Direktur dan Komisaris Utama Perseroan Lowong karena meninggalnya Tn. MANIBUR SIANTURI dan Tn.

• Notulen Rapat tertanggal 18 September 2020 dan 25 September 2020 yang dibuat dihadapan ALFERI, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru;
• Menetapkan PEMOHON sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CIPTOWENING PANCORAN MAS ;
• Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

  Menetapkan PEMOHON sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CIPTOWENINGPANCORAN MAS ;Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

  tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar;(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat yang diajukanoleh Pemohon, Hakim memandang bahwa dalil Pemohon pada angka

  undangan atau panggilan RUPS dalambukti P8,P9,P10 dan P11 telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS.

  ARIS SIANTURItidak pernah menghadiri undangan RUPS yang pertama maupun yangkedua.

  Menetapkan PEMOHON sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CIPTOWENINGPANCORAN MAS ;4. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT. Duta Tambang Gunung Perkasa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 yang dipimpin Ketua Rapat Tergugat adalah Tidak Sah;3. Menghukum Tergugat untuk melakukan RUPS-LB kembali dengan dihadiri oleh THOMAS, CITRA HARTANTO, PT. PETRO INDAH INDONESIA atau Kuasanya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

  DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA telah berdasarkan Pasal 78 UU PT yangmenerangkan; (1)RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir; (3) Dalam RUPS tahunan,harus diajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2); (4) RUPS lainnya dapatHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdidiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan

  ;"5) Bahwa selanjutnya, terkait prosedur pelaksanaan RUPS, Pasal 79 UU PTUU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak

  Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

  dan permohonanpenetapan kuorum RUPS;17) Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memerjksadan mengadili perkara aquo bahwa gugatan Penggugat yangmempersoalkan RUPS PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

• 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menetapkan kuorum RUPS-LB PT. NANYANG INTINDO Ketiga sebesar ¹/₃ (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;
  3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB PT.

  Halini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT, sebagai berikut :Pasal 79 ayat (1) :Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa sebagaimana

  RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPSpertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada

  ketua pengadilan negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilannegeri;Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada KetuaPengadilan Negeri, pendapat mantan

  kuorumyang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilanRUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dantidak mencapai kuorum. (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang

  Lainlain.Menimbang, bahwa jangka waktu untuk pemanggilan RUPS tersebutsebagaimana dalam hal penyelenggaraan RUPS dilaksanakan atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris, maka Direksi kemudian wajibmelakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal79 ayat (5) UU PT).

• President Taksi dipilihberdasarkan RUPS yang tidak memenuhi kuorum, yaitu : Bahwa pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 yang pertama jelastidak memenuhi kuorum (hanya 11,58% dari 4500 jumlah suara pemegangsaham), tidak ditindaklanjuti untuk RUPS LB kedua atau ketiga sesuai pasal 73Undangundang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (berlaku waktuitu). Namun demikian dengan hasil RUPS LB pertama tersebut yang hanyadihadiri sekitar 11,58% pemegang saham telah memilih pengurus PT.

  Bahwa RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 dan RUPS LB tanggal 25 Oktober2005 telah melibatkan sdr. Bonar Sihombing selaku Notaris Jakarta Timur,karena : Pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 oleh sdr. Bonar Sihombingselaku Notaris telah dibuatkan Akte No. 4 tanggal 3 Juli 2003, padahalsdr.

  Akte BA RUPS No. 14 tanggal 25 Oktober 2005 :e bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan sah hal ini sengaja untukdisamarkan ;e bahwa RUPS tidak sah karena diselenggarakan kurang dari 14 hari sejaktanggal panggilan ;e bahwa karena RUPS tersebut tidak sah maka semua hasil keputusannyatermasuk perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tidak sah ;6.3.

  Bahwa Akte BAR RUPS No. 14 tanggal 25 Oktober 2005 :e bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan sah mungkin hal ini sengajauntuk disamarkan ;e bahwa RUPS tidak sah karena diselenggarakan kurang dari 14 hari sejaktanggal panggilan ;e bahwa karena RUPS tidak sah maka semua hasil keputusannyatermasuk perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tidak sah ;Bahwa perbuatan Notaris Bonar Sihombing tersebut melanggarketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a

  Bahwa semua RUPS dan/atau RUPSLB yang diselenggarakan olehTergugat adalah RUPS yang sah karena diselenggarakan berdasarkanketentuan perundangundangan yang berlaku dihadiri para pemegang sahamatau kuasanya dengan materi RUPS yang disiapkan oleh Tergugat I. SebelumRUPS diselenggarakan diadakan pemanggilan para pemegang saham melaluisurat dan pengumuman melalui Surat Kabar (Bukti T.13);11. Bahwa Para Penggugat harus membedakan antara RUPS yang tidak sahdan RUPS yang tidak memenuhi kuorum.