PHK akibat Penggantian kekuasaan Non Konstitusional namuntidak terbatas pada : perang saudara, makar, sabotase, terorisme,dan sejenisnya;0. Pegawai dalam proses PHK atau indikasi kearah tersebut, namunpermohonan sebagai Peserta belum disetujul;p. Penggantian kekuasaan seperti pada Kabinet Reformasi;q. Karena cacat tetap atau meninggal dunia yang sudah dijamindalam polis asuransi jiwa.25.

No. 44/Pdt.SusPHI.G/2019/PN.JKT.PST Hal. 16 dari 34tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari berturutturut tanpa berita,walaupun sudah saya tanya via WA tapi tidak dibalas, sekalipun padatanggal 25 Mei 2018 penggugat masuk dengan membawa surat sakit 2hari, jadi 2 harinya penggugat dengan sengaja tidak masuk kerja tanpaalasan yang dapat di pertanggungjawabkan.Atas kejadian ini pula akhirnya tergugat putuskan untuk mem PHKPenggugat pada tanggal 30 Mei 2018, karena didalam ketidakhadirannya ada unsur sabotase

Mandor Kasem dantindakan Tergugat II yang telah mengeluarkan / menerbitkan PengumumanData Fisik dan Data Yuridis tertanggal 21 Juni 2007, di atas tanah milikPenggugat dan telah pula beredar suratsurat yang seolaholah Penggugattidak pernah keberatan dan mencabut sanggahannya, pada hal itu surat palsu(tidak pernah Penggugat membuat surat tertanggal 06 Juni 2008) ini identikdengan tindakan sabotase dan merupakan tindakan yang bertentangan denganhukum dan merugikan Penggugat baik Moriel dan Materiel

Selain itudikhawatirkan kapalkapal yang masuk tanpa izin tersebut merupakankapal matamata untuk melakukan sabotase di wilayah perairanIndonesia. Dan dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera baikdilihat segi edukatif, preventif maupun represif bagi para nakhoda asing(warga negara asing) yang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikandi wilayah Indonesia tidak melengkapi/memiliki dokumen dokumenperikanan yang harus dipenuhi/dimiliki.

Adanyaapi terouka dan ditemukannya bahan bakar Hydrocarbon yangberfungsi sebagai zat pemercepat kebakaran jenis gasoline yang bukanpada tempainya, hal ini menunjukkan indikasi sabotase atau upayapembakaran (arson).Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 187 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B

PHK akibat kebijakan/keputusan pemerintah;PHK akibat Penggantian kekuasaan Non Konstitusional namun tidak=terbatas pada : perang saudara, makar, sabotase, terorisme, dansejenisnya;0.

Point 22Force Majeure yang dimaksud dalam MOU ini adalah suatu keadaanmemaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapatmengganggu bahkan menggagalkan pelaksanaan MOU ini danpenanjijan ini seperti bencana alam, epidemi, peperangan, pemogokan,sabotase, pemberontak masyarakat, blokade, kebijakan pemerintahkhususnya dibidang moneter, kecelakaan, atau keterlambatan yangdisebabkan oleh diluar kemampuan manusiaOleh karena itu selain Tergugat maka Para Penggugat juga harusmenanggung kerugiannya

Penggugat,yang pada pokoknya berisi rencana pengambilalihan rumah dinas dan 616 Hatanah eks proyek pabrik baja Trikora Cilegon secara sepihak, tampamemperhatikan peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku dengandiawali pengrusakan dan Penutupan = aliran air dan aliran listrik denganmenyalah gunakan kekuasaan dan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalamlembar lampiran surat tersebut (vide bukti P12 b).Berkas pembayaran rekening listrik 3 (tiga) bulan terakhit (Mei, Juni, Juli)sebelum adanya sabotase

mediasi, dalam anjuran Nomor 567/002/HISyaker/XII/2014 halaman 9 angka 11 Tergugat memberikan keterangansebagai berikut:tetapi betulbetul dilakukan ironisnya lagi bukan saja mengajak danmelakukan mogok tetapi tindakan tersebut sudah berbentuk sabotasekarena akses utama masuk pabrik ditutup dengan cara mereka membanguntenda.Jelas dan terang Tergugat telah mengakui telah menerima suratpemberitahuan mogok kerja dan malah membuat alibi yang mengadaada,menyatakan bahwa Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sabotase

, hal iniTergugat harus membuktikan menuduh Para Penggugat (Udin dkk. 42orang) sabotase, sedangkan di sisi lain Tergugat telah mengumumkan yangisinya adalah sebagai berikut:Sehubungan dengan adanya aksi mogok, maka mulai tanggal 11September 2014 seluruh aktifitas di PT.

karyawan memasuki usia pensiun;Melakukan tindakan kriminal diluar ketentuan kesalahanberatsebagaimana tersebut diatas (point 1 s.d 8);Pensiun dipercepat/pensiun dini;Karyawan dirumahkan sementara;Karyawan telah mengarah kepada kondisi PHK, antara lainperahmendapatkan Surat Peringatan dalam kurun waktu1 (satu) tahunsebelum Kepesertaan dimulai;Kesengajaan;PHK akibat kebijakan/keputusan pemerintah;PHK akibat Penggantian kekuasaan Non Konstitusionalnamun tidak terbatas pada : perang saudara, makar,sabotase

Nomor 95 PK/Pdt.SusPHI/2018prosedur dan atau petunjuk Perusahaan dan atau sabotase atautindakan serupa yang menyebabkan gangguan terhadap operasi, prosesproduksi atau pekerjaan, telah mengakibatkan Penggugat mengalamikerugian yang sangat signifikan, untuk itu tindakan Para Tergugatmerupakan pelanggaran berat dan alasan mendesak karena telahmelanggar ketentuan sebagai berikut:a) Pedoman Tindak DisiplinPerjanjian Kerja Bersama Bagian A Butir(10), Bagian B Butir (12) dan (13) dan;b) Ketentuan Pasal

secara tertulis sebagai berikut :Terdakwa telah berdinas sebagai anggota TNI AD selama 20tahun tanpa cacat dengan penghargaan :a.b.Cc.Satya Lencana VIII Tahun.Satya Lencana XVI Tahun.Satya Lencana Seroja.Satya Lencana Dharma Nusa.Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik dalam perkarapidana maupun disiplin disatuannya sebelum perkara ini terjadi.Terdakwa masih dibutuhkan kemampuannya oleh satuan karenamemiliki kualifikasi antara lain :Penjinakan bahan peledak.Perusakan (merangkai bahan peledak / sabotase

PKB20092011 dengan alasan Skorsingkarena Penggugat meminta danmenerima sejumlah uang dari Vendormelalui rekening keluarganya karena :Bahwa tindakan Skorsing yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahuluTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah mengacu pada Pasal75 ayat 1 PKB 20092011 tentang Pembebasan Tugas/Skorsing yangberbunyi :Huruf a : "Pekerja tidak menunjukkan atau melakukan perbaikan perilaku setelahmenerima Surat Peringatan terakhir" ;Huruf b : "Terdapat bukti kuat bahwa Pekerja melakukan sabotase

Nomor 494 K/Pdt.SusPHI/2016Merencanakan, memprovokasi, menggerakkan sehingga dapat menimbulkan kerusuhan/sabotase dilingkungan kerja ;Point (8),Membujuk teman sekerja atau pimpinan/atasan untuk melakukanperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan ;6. Bahwa dengan adanya kesalahan berat tersebut di atas maka berdasarkanPerjanjian Kerja Bersama (PKB) antara RS.

belum tentu... karena dalam rekamantersebut syarat dengan rekayasa bahwa Terdakwadijebak daiam situasional dimana lawan dari Terdakwasudah ada niat buruk untuk melakukan sabotase murahandengan cara merekam secara diamdiam ! disini sudahdapat dinilai siapa sebenarnya yang memiiki pemikiranpicik ?

Hal ini justru menunjukkanitikad tidak baik dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan, danGugatan yang diajukan Penggugat, hanya merupakan upaya Penggugatuntuk mengaburkan pokok permasalahan, dengan menuduh Tergugat bertindak di luar kewenangan, melakukan sabotase atau tuduhantuduhan lainnya yang tidak berdasar, tanpa memperhatikan, danmenyembunyikan fakta kejadian sebenarnya yang mengakar padapelanggaran dari Penggugat melaksanakan kewajibankewajibannya danmenghargai hak Tergugat berdasarkan

Oleh karenanya, seluruh dalil Penggugatyang menuduh Tergugat berbuat di luar kewenangan, sertamelakukan sabotase, adalah tuduhan yang tidak berdasar danharuslah ditolak. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila MajelisHakim menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Hal. 30 Putusan No. 477/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.4. Tuduhan Penggunaan pelanggan dan pembayaran dari pasien untukTergugat!

Bahwa Pertengahan tahun 2019, kondisi usaha para Penggugatmengalami kegoyahan, sepinya usaha, dan semakin ketatnya persainganusaha, belum lagi adanya sabotase karyawan yang membuka usahasendiri serta mengambil order milik Para Penggugat, membuat paraPenggugat kekurangan biaya dalam membayar angsuran kepadaTergugatI yang jumlahnya belum para Penggugat ketahui;5.

dilanjutkan oleh YayasanPancasila;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanah tersebut bisa di kuasai YayasanPancasila;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari Marga yang lainmengenai tanah obyek sengketa adalah milik dari Petrus Korwa;Bahwa Maklion Korwa masih diakui oleh Marga Korwa, Maklion Korwahanya dikeluarkan dari masalah tanah sengketa;Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN BikBahwa setahu saksi Maklion Korwa dikeluarkan dari silsilah Petrus Korwakarena Maklion Korwa sabotase

Menghasut orang lain dengan kekerasan untuk melakukan tindakanyang bertentangan dengan peraturan, petunjuk Perusahaan atau undangundang.b Bagian A, ayat 10Melakukan sabotase atau tindakan serupa yang dapat menyebabkan gangguanterhadap operasi, produksi atau pekerjaan, menyebabkan kerugian Perusahaan.e Bagian A, ayat 11Menghasut orang lain untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengannormanorma, undangundang dan/atau peraturan.4 Bahwa Para Tergugat telah melakukan Pelanggaran ketentuan Pasal 1603

PHK akibat Penggantian kekuasaan Non Konstitusional namuntidak terbatas pada: perang saudara, makar, sabotase, terorisme,dan sejenisnya;0. Pegawai dalam proses PHK atau indikasi kearah tersebut, namunpermohonan sebagai Peserta belum disetujul;p. Penggantian kekuasaan seperti pada Kabinet Reformasi;q. Karena cacat tetap atau meninggal dunia yang sudah dijamindalam polis asuransi jiwa.26.