Ditemukan 2230 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela sell selfi seli sele selo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Januari 2010 Nomor : 00175/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 4 Juli 2017 — - LIDYA BERTUS alias CI' UN
228 — 492
  • Terdakwa LIDYABERTUS als Cl UN.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan MK.RI Nomor : 13PUU/XIV/2016 tanggal 13 Februari 2017 halaman 75 dan 76 yang berbunyi Bahwa guna menjaga keseimbangan sistem self assessment, Pasal 2 ayat (4)UU 28/2007 memberikan kewenangan kepada DJP menerbitkan NPWP dan/atauPKP secara jabatan apabila WP dan/atau PKP tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
    Bahwa karena Terdakwa masih menyatakan tidak mampu maka saksi kembalimenyarankan untuk melakukan pembayaran sebanyak Rp. 1.000.000.000, yangterbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu Rp. 400.000.000,, Rp. 300.000.000, dan Rp.300.000.000,, namun untuk pembayaran Rp. 400.000.000, harus dilaksanakansebelum Mei 2016 untuk menghindari sanksi denda;Bahwa benar Terdakwa selaku Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajakdengan mencicil sebelum adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas namaTerdakwa sebagai bentuk self
    Cargill untuk proses PKP (Pengusaha Kena Pajak).Bahwa menurut saksi, berapa nilai pajak yang harus dibayar seharusnya adasurat resmi dari kantor pajak.Bahwa menurut saksi, petugas pajak tidak boleh menerima pembayaran dankarena saat itu menurut Terdakwa RUDDY TONNY LASUT meminta teruspembayaran pajaknya.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai prinsip perpajakan yangmengedepankan self assesment.Bahwa pada April 2016 sekitar seminggu sebelum Paskah saksi dihubungiTerdakwa yang mengatajakan saya (Terdakwa
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 31-08-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 61/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 9 Oktober 2017 — Rhiesa Wijanarko dkk melawan Bank Danamon Pusat dkk
114 — 49
  • Divisi SelfEmployed Mass Market dan Rosid Kendarto selaku Asset Liquidation UnitManager PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed MassMarket in casu Terlawan , sesuai surat permohonan Nomor : 129/RCHSOLO/07/15 tanggal 1Juli 2015.Bahwa permohonan lelang dari Terlawan adalah merupakan lelang ulangyang terdahulu dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015, yang dalam hal iniberdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000014/PK/03758/0700/0312tanggal 8 Maret 2012, perjanjian perubahan Terhadap Perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII;
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehKPP BUMN atau KPP Wajib Pajak Besar Tiga tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan menyalahi ketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Juni Tahun Pajak 2010 Nomor : 00180/207/10/051/12 tanggal 25 April2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajakyang telah dilakukan self assessment dan dilindungi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-04-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2015yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berpotensi menimbulkan kerugiannegara, maka Majelis akan menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, yaitu Self Assessment adalah anggota masyarakatwajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongannasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 978/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 978/B/PK/PJK/2016sesuai standar Pemeriksaan Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku danmenyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Nopember Tahun Pajak 2010 Nomor: 00185/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 676_PDT_G_2013_PN_MDN
Tanggal 2 Juli 2014 — PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI yang memberikan Kuasa kepada 1.Dahmar, SH, 2.Achmad Yarus, SH, 3.Fajar Lesmana, SH,MH, 4.Bachtiar Baital, SH Kesemuanya Advokat pada Kantor “Wira Yustitia – 2” Law Office, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan Baru No. 17-19, Kembangan Utara, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT ; ----- L a w a n ----- 1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DR.Indra Surya, SH, LLM, Dkk selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, yang memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2014 No. SKU-36/MK.1/2014 dan Surat Tugas tanggal 03 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; 2. PT. MITRAJAYA BAHARI, yang memberikan Kuasa kepada : Chan Wai Khan,SH dan Lihardo Sinaga, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor : P, C & F Law Office, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 39 Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2013, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT ;
255 — 58
  • maka sebagai pihak pengimporbarang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadap Negara denganmelakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah diimpor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 5A UU Kepabeanan kepada Tergugat viaOnline)Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGAT denganmekanisme Self
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 06-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
I Made Sudaris
218 — 80
  • diketemukannya bukan ditempat terdaftar melainkan di JalanTirta Bayu Dalung No.9;Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, yangbertemu adalah AR sebelumnya;Halaman 44 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN DpsBahwa tidak sempat ditanyakan mengapa PT Jaya Bali Sejahtera tidakmelaporkan dan membayar SPT pajaknya, tanggapannya wajib pajak akanmengkonfirmasi ke klien;Bahwa Jumlah pokok pajak PPN yang belum dibayarkan oleh PT Jaya BaliSejahtera keseluruhan belum dihitung;Bahwa Terkait self
    assesment dalam prosedur kami menghimbau danmengingatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, untuk PPN bukanbukan self assesment, wajid pajak memungut pajak orang lain kemudianmenyetor dan melaporkan pungutan;Bahwa Begitu kami memasukan nomor pokok wajib pajaknya langsung terlihattransaksi dengan pihakpihak lawan dan disana juga terlinat mana PPN yangsudah dan belum disetor oleh wajib pajak tetapi sudah dipungut kepada lawantransaksi;Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kembali kepada lawan
    PengusahaKena Pajak (PKP) di KPP Pratama Badung Utara pada tanggal 23 September 2014;Menimbang, bahwa dengan dikukuhkannya PT Jaya Bali Sejahtera sebagaiPengusaha Kena Pajak maka PT Jaya Bali Sejahtera telah diberikan nomor serifaktur pajak sehingga PT Jaya Bali Sejahtera diberi kepercayaan untuk memungutpajak PPN setiap transaksi, selain itu kewajiaban PT Jaya Bali Sejahtera yaitumemungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang karenasistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — ROBINSON;
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Said of transaction by unrelated perties of transactionby unrelated perties, each acting in his on her own self interest; the basismarket value determination. A transaction in good faith in the ordinary course ofbusiness by partiles with independent interest.Arms length transaction.
    Transaksi antara pihakpihak yang tidak terkait(unrelated perties), masingmasing pihak bertindak demi kepentingan terbaiknya(self interest); dasar bagi penentu nilai pasar yang wajar (fair market value).Transaksi yang dilakukan dengan niat atau itikad baik/bersih (in good faith)dalam perjalanan bisnis yang biasa (ordinary course of business) oleh pihakpihak yang mempunyai kepentingan independent (parties with independentinterest)Kalau kriteria Arms length transaction dipenuhi, maka harga yang terjadi
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 544/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
Moh. Ridwan. Dkk
Tergugat:
Direktur Utama Bank Jateng Pusat
100 — 38
  • Bahwa Pelanggaran terhadap aturan atau UndangUndang disebut sebagaiPMH; Bahwa Yang dimaksud Self Regulator Bolt adalah Bank boleh melakukanpengkoreksian tanpa ijin nasabah karena kesalahan sistemnya sendiri.Put.No.544Pdt.G.2018 Hal.27Bahwa Relative Bank Secracy adalah Bank mempunyai kewenangan untukmembuka rekening nasabah jika diminta karena ada perkara perdatamaupun pidana.Bahwa Kesalahan transfer pada mesih ATM menjadi tanggungjawab Bank.Bank mempunyai kewenangan untuk koreksi secara langsung
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 516/Pid.B/LH/2020/PN Mtr
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
KASARUDIN bin LAMASE alias ILANG
252 — 40
  • setelah saksi mengetahui terdapat perbedaan tersebutkemudian saksi melakukan pengamanan terhadap dokumen SKSHHKNomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 tersebut dansaksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan; Bahwa kondisi fisik kayu yang diangkut oleh KLM BUNGAYULIANA yang saksi temukan saat itu adalah kayu olahan dalam bentukkayu gergajian yang bentuk olahan balok berbagai ukuran; Bahwa proses diterbitkannya suatu dokumen berupa SKSHHKKO saat ini telah dilakukan secara Self
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 23-11-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 30/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 23 Februari 2021 — HERI SUSILO melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR dkk
203 — 85
  • Prinsipini sejalan dengan sistem self assessment yangmana pembayar pajak memiliki pilihan untukmenjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.4.d. Prinsip ekonomi (economy). Prinsip inimenekankan adanya pertambahan nilai ataumanfaat dari aktivitas pemajakan, baik bagipemerintah maupun bagi pembayar pajak. Dalamprinsip ini, pemerintah akan menerapkan sistempemajakan yang efektif dan efisien seperti biayapemungutan pajak yang rendah.
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Khusus
Register : 06-07-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Pts
Tanggal 26 September 2018 — Penuntut Umum:
Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
SUHAIDI ALS DI BIN BAHTIAR
51 — 12
  • ataudipungut berdasarkan izin/nak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang olehpengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII;
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiKetentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Maret 2010 Nomor : 00177/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebuttidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku(contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yang telahdilakukan self
Pengadilan PN KISARAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 22-02-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis
Tanggal 3 Mei 2016 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Lawan RANJIT SING
133 — 56
  • Bank Danamon Indonesia.Tbk Devisi Self Emnloved Mass Market.
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN Parigi Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN PRG
Tanggal 22 Januari 2019 — Pemohon:
MOH. RIVANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo Cq. Satuan Reserse Narkoba Parimo
70 — 19
  • Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka(keterangan terlapor, atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementaradiperiksa sebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktianuntuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yangdipersangkakan terhadapnya sebagaimana asas non self incrimination, yangberlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudkanya due process,pada satu sisi dan fair procedure
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Umum
Register : 03-03-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
FARIDS DHESTARASTRA, SH
Terdakwa:
1.HENDRIK MANAKANE Alias HENI
2.WELFRI MANAKANE Alias WEMPY
3.PAULUS MANAKANE Alias POLI
4.REIN MANAKANE Alias REIN
136 — 61
  • dilepaskan dari pertanggungjawabanpidananya apabila tidak ada barang bukti;Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa, khususnyaTerdakwa IV membantah ikut memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY,Hakim mempertimbangkan bahwa sakssaksi dan saksi korban yangmemberikan keterangan dibawah janji Ssesuai dengan agama yangdianutnya menyebutkan bahwa ikut melihat Terdakwa IV memukul saksikorban OLDEN LOUPATTY yang mengenai pinggang.Menimbang bahwa selain itu secara hukum, Terdakwa memilikihak ingkar atau non self
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-12-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 282/Pid.Sus/2014/PN.Sbw
Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL AZIS Als AZIS
113 — 28
  • berdasarkan P.30/MenhutlI/2012 dokumen yangdigunakan adalah SKAU, Nota Angkutan dan NotaAngkutan Penggunaan Sendiri ;Bahwa setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutannegara harus dilengkapi dengan dokumen angkutan.Dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitashasil hutan dalam setiap segmen penatausahaan hasilhutan;Bahwa dokumen FAKB (faktur angkutan kayu bulat)diterbitkan oleh petugas perusahaan pemilik kayu tersebutyang mempunyai kualifikasi Tenaga Teknis Penguji KayuBulat (Ganis PKB) secara self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. GAYA FAVORIT PRESS VS PT. GAYA FAVORIT PRESS
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2008,dan sebagai penerapan asas self assestment yang dianut sistem perpajakanIndonesia maka seharusnya Terbanding memahami bahwa SPT PemohonBanding adalah benar kecuali Terbanding dapat membuktikan ketidak benarandari SPT Pemohon Banding, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastianhukum bagi Pemohon Banding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yangakurat terhadap koreksi yang dibuat oleh Terbanding tersebut;bahwa faktanya koreksi Terbanding hanya berdasarkan anggapan semataTerbanding
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 605 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.