Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telahterpenuhi menurut hukum dan keyakinan;Tanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa selain disuebut sebagai tanpa hak (zonder eigenrecht, melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU jugasering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakanistlah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (metoverschrijding van zijn bevoegheid), tanpa mengidahkan cara yang ditentukandalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemen

Bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik atau biasadisebut Algemen Beginselen Van Berhorlijk Bertur (Belanda) atauPrinciples Generauz Du Droit Coutumier (Prancis) merupakanpatokan atau prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh PejabatTata Usaha Negara atau Aparatur pemerintahan dalam melakukansuatu tindakan hukum;7.

Kemudian Prins berpendapat bahwa Perizinan adalah padaizin memuat uraian yang limitatif tentang alasanalasan penolakannya,sedangkan syarat atau bebas dispensasi memuat uraian yang limitatif tentanghalhal yang untuknya dapat diberikan dispensasi itu, tetapi perbedaan initidak selamanya jelas.Menimbang, bahwa menurut Ateng Syarifuddin, Perizinan bertujuandan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau alsopheffing van een algemen verbodsregel in het concrete geval (sebagaipeniadaan

Wederrechtelijk Materiil, yaitu. sesuatu. perbuatan mungkinwederrechtelijk,walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang, melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum(algemen beginsel.Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunyaPengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 168, berpendapat bahwa melawanhukum yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagaimelawan hukum secara khusus

atau lebih dari satuelemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur initelah terpenuhi;Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigenrecht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU jugasering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilahtanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding vanzijn bevoegheid), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum(zonder inachtneming van de bij algemen

Putusan Nomor 37 K/TUN/2016Muktamar Perkumpulan Nahdlatul Wathan keXIll yang diadakan diMataram pada tanggal 5 Mei 2014, begitupun dengan segala legalitasBadan HUKUM Perkumpulan Nahdlatul Wathan sebagaimana buktibuktidari P1 s/d P2;Tentang Keberatan Kedua :Termohon Kasasi /Tergugat/Terbanding Telah Melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (Algemen Beginselen Van BehorlijkBestuur) Dan Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku DalamMenerbitkan Objek Sengketa;8.10.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan

Melainkan jugaHalaman 21 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PNKngasasasaS umum yang terdapat di dalam lapangan hukum(algemen beginsel).Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatan yang telahdilakukannya terhadap barang bukti berupa yakni 1 (satu) paket plastik keciltransparan tidak berwarna dalam kemasan bersegel khas pegadaian kristalbening tidak berwarna dengan bobot bersih 0,03 gram adalah benarmengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61Lampiran UndangUndang RI.

Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telahterpenuhi menurut hukum dan keyakinan;Tanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa selain disuebut sebagai tanpa hak (zonder eigenrecht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU jugasering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilahtanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding vanzijn bevoegheid), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum(zonder inachtneming van de bij algemen

Melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalamlapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas danketerangan atau sikap Para Terdakwa yang telah adanya niat dan menyadariperbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela.

Melainkan juga asasasas umumyang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalambukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 168, berpendapat bahwamelawan hukum yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian intidelik sebagai melawan hukum secara khusus (contoh Pasal 372 KUHPidana),sedangkan melawan hukum sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan deliktetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai

Melainkan juga asasasas umumyang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalambukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 168, berpendapat bahwamelawan hukum yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian intidelik sebagai melawan hukum secara khusus (contoh Pasal 372 KUHPidana),sedangkan melawan hukum sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan deliktetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai

Tanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa selain disuebut sebagai tanpa hak (zondereigen recht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum danUU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringamenggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampauiwewenang (met overschriiding van zijn bevoegheid), tanpamengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonderinachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen) danlainlain.

Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang , melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hokum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;Menimbang, bahwa unsur pasal tesebut bersifat alternatif, apabila ada fakta hukum yang

Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin wederrechtelijk,walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman olehundangundang , melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalamHalaman 34 Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Trglapangan hokum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatantersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyarakat;Menimbang, bahwa unsur pasal tesebut bersifat alternatif, apabila

Melainkan juga asasasas umumyang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secaraformal jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dan dapatdibuktikan;Menimbang, bahwa tidak selalu yang melawan hukum sebagaiperbuatan yang bertentangan dengan Undangundang dan suatu perbuatanyang melawan Undangundang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yangtidak melawan hokum.

Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatuperbuatan mungkin wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegasdilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang.Melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen beginsel) ;6. Bahwa pada halaman 4 point 9 dalam Gugatannya PARAPENGGUGAT menjelaskan bahwa peristiwa Perbuatan Melawan Hukumdalam Gugatan ini telah dilaporkan oleh PENGUGAT II dan saat ini dalampenanganan pihak Kepolisian Polresta Barelang ;7. Bahwa menurut Prof. Dr.

Mencermati pertimbanganhukum judex facti tersebut dalam pembuktian unsur "menyalahgunakankewenangannya" judex facti tampak mengartikan "menyalahgunakankewenangan" adalah pelanggaran terhadap azasazas pemerintahan yanglayak atau Algemen beginselen van behoorlijk bestuur vide Philipus M.Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indanesia, Gajahmada Press,Yogyakarta, Cetakan kell, 1993, halaman 270, Prajudi Atmosudirjo, HukumAdministrasi Negara.

tiadanya peraturan formil tertulis yang mempunyai sanksi pidananyaincasu pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor :6 Tahun 2006tanggal 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Hal ini dikarenakan penentuan pemidanaan sehubungan dengan terbuktinyaelement "menyalahgunakan kewenangan" judex facti menggunakan azasazas pemerintahan yang layak (Algemen

Melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen beginsel).Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa beserta rekanyang bernama Sdr. Kastam, Sdr. Wardi, serta Sdr. Kusim (Daftar Pencarian Orang/DPO)dengan tanpa adanya izin dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 huruf d, maka perbuatanTerdakwa beserta rekan yang bernama Sdr. Kastam, Sdr. Wardi, serta Sdr.

Wederrechtelijk Materiil, yaitu. sesuatuperbuatan mungkin wederrechteli;, walaupuntidak dengan tegas dilarang dan dianacamdengan hukuman oleh undangundang,Melainkan asasasas umum yang terdapatdalam lapangan hukum (algemen beginsel).Yang dimaksud dengan melawan hukummencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formilmaupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatantersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggaptercela tidak sesuai dengan rasa keadilan

kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk ; Kesengajaansebagai tujuan (opzet alls oogmerk), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (opzetalls bewustzijn), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet alls mogelijk heids);Menimbang, bahwa melawan hukum (wederechtelijk), menurut Hazewinkeldan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang(met overschrijding van zijn bevoegheid), tanpa mengidahkan cara yang ditentukandalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemen

merugikan kepentingan penggugat dan bertentangandengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku danselain itu pula melanggar asasasas umum pemerintahan yangbaik, khususnya : asas kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan negara, (c) keterbukaan, (d) proporsionalitas, (e)proporsionalitas, dan (f) akuntabilitas, kepastian hukum; (b)kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (f) keterbukaan; (g)kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik ; Bahwa asasasas umum pemerintahan yang baik atau biasadisebut Algemen