Ditemukan 239 data
53 — 16
kewenanganabsolut ;halaman 23 dari 35 halPutusan nomor : 6/Pdt.G/2014/PN.MlgBahwa apabila para pihak dalam akte hibah memilih domisili hukum diPengadilan Negeri kemudian akte hibah dibatalkan di PengadilanAgama tidak masalah asal pengadilan yang bersangkutan punyakewenangan absolut, tidak bertentangan ;Bahwa hibah kata lain pemberian disertai keikhlasan (sepakat) ;Bahwa perjanjian hibah sebagai perjanjian prinsipnya sama denganperjanjian jual beli ;Bahwa hibah adalah pemberian kenapa dalam akta hibah dalam halada
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2302 K/Pid.Sus/2012Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sengetitidak melakukan Penyidikan sebagaimana mestinya sebab dalam perkaraTindak Pidana Korupsi tidak mungkin Terdakwanya Tunggal, pada halada Ketua Tim Pelaksana ADD dan Bendaharawan dana ADD DesaJambi Tulo;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengeti dan Pengadilan Tinggi Jambisalah dalam menerapkan Hukum Acara Pemeriksaan yang berlaku.
111 — 7
Il, anak saksi RIKI SAHENDRA, anaksaksi FEBRIANSYAH, dan anak saksi RENDI SANJAYA JONI PUTRAmenyetujuinya, setelah itu saksi TOMMI ALEXANDER meletakkan uangsebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) diatas meja, anak RENDISANJAYA JONI PUTRA meletakan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belasribu rupiah) diatas meja;Bahwa Terdakwa Il meletakkan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh riburupiah) kemudian uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yangPutusan Nomor 135/Pid.SUS/2017/PN Met hal 18 dari 28 halada
104 — 64
KADIRkepada SELVY ALI untuk pembayaran perbaikan Kapal PenangkapIkan (7 Unit) T.A. 2013, sebesar Rp. 30 (tiga puluh juta rupiah),tanggal 05 Agustus 2015.1 (Satu) buah Kwitansi dari Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bone Bolango kepada ARIYANTO HALADA, untukpembayaran perbaikan kapal 5 GT 2 unitsebagai pelaksanaan SuratPerjanjian RONI ABD. KADIR, tanggal 07 Januari 2015, sebesar Rp.30 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2015.1 (satu) bundle bukti pengeluaran dari CV.
Kadir kepadaSelvy Ali untuk pembayaran perbaikan kapal penangkap ikan 7 (tujuh)unit T.A.2013, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),tanggal 05 Agustus 2015;1 (satu) buah kwitansi dari kepala dinas kelautan dan perikanankabupaten Bone Bolango kepada Ariyanto Halada, untuk pembayaranperbaikan kapal 5 GT 2 unit sebagai pelaksanaan surat perjanjian RoniABd.
99 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat/Pembantah mendasarkan Gugatan/Bantahannya padaketentuan pasal 127 UndangUndang Kepailitan;Bahwa dalam gugatan/Bantahannya, Penggugat/Pembantah mendasarkan upaya hukum yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari ketentuanpasal 127 UndangUndang Kepailitan; Bahwa yang dimaksud dalam halada bantahan dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) UndangUndangKepailitan, adalah bantahan yang disampaikan Kreditor dalam rapatpencocokan piutang, bukan bantahan seperti yang dilakukanPenggugat/Pembantah melalui Majelis
61 — 7
tersebut darisaksi Amus Hasan yang mengatakan bahwa terdakwatelah memakai uang Koperasi sebesar Rp.47.525.000,(empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima riburupiah) dengan memalsukan namanama nasabah fiktifdan saksi mengetahui ada musyawarah antara saksiAmus Hasan dengan terdakwa dimana terdakwamengakui telah memakai uang koperasi.3 e Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah membayarSebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.12.Herawati Halada
MARIA ULFA, SH
Terdakwa:
RIFKI RAMADON BIN JOHAN RIFAI
82 — 49
dengan saksi Wawan Sahari dan saksiSarkawi Als KW, lalu beberapa menit kemudian datang saksi Ade SaputraAlias Meri yaitu suami korban dan Saudara Doni berboncengan menggunakansepeda motor dan setelah memarkirkan sepeda motornya lalu sekira Jam19.30 WIB Terdakwa meminjam motor saksi Ade alias Meri dengan berkataMeri, saya pinjam motormu bentar mau kebelakang PLTU mau lihat main,lalu saksi Ade alias Meri menjawab ya, tapi jangan lamalama saya juga mau Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 20 dari 28 halada
94 — 31
Bahwa dalam hukum acara perdata menurut pasal 118 ayat (2) HiR, dalam halada beberapa orang TERGUGAT, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri padatempat tinggal salah satu TERGUGAT atas pilihan PENGGUGAT Actor Sequitur11Forum Rei dengan Hak Opsi);Bahwa Kedudukan alamat TERGUGAT adaiah dalam wilayah Pemerintah KotaJakarta Selatan dan TERGUGAT Il adaiah dalam wilayah Pemerintah KotaJakarta Utara sehingga yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo adaiah Pengadilan Negeri
1.Kristina Samara
2.Bambang
3.Paulus Montini
4.Robert Tunggal
Tergugat:
Direksi AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Cq. Kepala AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Kupang Cq. Kepala AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere
241 — 105
Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia,Casu Quo berarti "Dalam Hal ini" atau "Lebih Spesifik Lagi", jadi bukanmerupakan beberapa pihak tergugat yang berbeda tempat dan kedudukanseperti dalam azas Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi( dalam halada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri padatempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat ) atau Pasal 142Rbg/118 HIR;3.
72 — 5
Lalu pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib ,terdakwa mengirimi pesan singkat melalui Blackberry Messenger (bbm)kepada saksi DANNI ARDIANSYAH yang berbunyi IN BARANGNYA UDAHPutusan Nomor 118/Pid.SUS/2017/PN Met hal 8 dari 33 halADA,LO DIMANA? dan dijawab oleh saksi DANNI ARDIANSYAH SAYA DIWARUNG dan terdakwa balas YA UDAH SABAR SAYA BARU BANGUNTIDUR.
101 — 29
Cut Adian sudah tidak mampuberbuat dikarenakan sudah sangat tua dan cap jempol yangSalinan Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2010/Msy.TTN. hal 15 dari 42 halada dalam akta hibah adalah dipaksakan dan tidak dilakukandihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pada saatitu Alm. T.
85 — 27
. ; Barat : Jalanan Tongkonan Baliu ;Timur : Rumahmasyarakat ; ere rere eeeBahwa Taruk Allo tidak mengakui kalau Pak Hendrik tandatangan blangkoBahwa penyampaian Pak Hendrik selaku Kepala Lembang mengenaitanah tanah Tongkonan mengatakan bahwa semua tanahLembang tidak bisa diSertifikatkan ;5 ee eeeee eee eeeBahwa saksi tidak tahu, kenapa tanah ada yangdisertifikatkan ; Bahwa saksi tadi mengatakan bahwa tanah yang ada di Lembangatau tanah Tongkonan tidak bisa disertifikatkan pada halada warga yang
60 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
didasari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidangbidangkeilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapatditarik oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya;Bahwa penolakan saksi tersebut telah bertentangan dengan:a Peraturan UndangUndang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yangmenegaskan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannyadalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukumdan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";b Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP menegaskan: "Dalam halada
15 — 12
mendasari gugatannya (vide Pasal 8Reglement of de Rechtsvordering (Rv));Menimbang, bahwa memang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980, dapatlah dipedomani standar danatau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur,yakni antara lain posita (f'undamentum petendl) tidak menjelaskan dasar hukumkejadian yang mendasari gugatan, antara posita dan petitum bertentangan,serta petitum tidak rincin, namun satu hal yang harus dipedomani dalam halada
161 — 43
Namun dalam halada perjanjian tertulis untuk itu maka si pemilik dapatmenjadi pehak;Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian beradadisitu (rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutupyang dipakai orang lain), yang atas permintaan dari atauatas nama pehak tidak pergi dengan segera, mengandung duakemungkinan yaitu (1) seseorang itu berada disitu yaitusetelah memasukinya baik dengan memaksa maupun tidakdengan memaksa tetapi tanpa permisi atau (2) semulamemasukinya dengan ijin dari sipehak kemudian
58 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Para Pemohon Kasasi/Tergugat;Dalam Hal Upah, THR Dan Bonus Tahunan1.Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/PemohonKasasi melakukan mogok kerja sesuai dengan mekanisme peraturanperundangundangan yang berlaku termasuk melakukan perundingan danmemberitahukan secara tertulis kepada Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi/Termohon Kasasi melalui Surat Serikat Pekerja Nomor 0171/02/SPA FSPS/FCC/2014 tanggal 17 Januari 2014 (bukti T8), dan dalam halada
IKHWANUDDIN SARAGIH
Tergugat:
1.PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
2.ISMAIL MANGUNSONG Alias MAIL
40 — 18
Perintis Perkasa (Showroom).6) Bahwa seharusnya Penggugat menarik Saudara Ismail Mangunsongsebagai Tergugat atau Il, bukan menariknya sebagai TurutTergugat, karena Dalam halada lebih dari satu subjek yang berperandalam suatu perkara perdata, maka ditentukan siapa Tergugat I,Tergugat II dan seterusnya dengan melihat pada derajat perbuatandan pertanggungjawaban masingmasingTergugat.
99 — 72
Dalam halada perbedaan antara perjanjian ini dengan Peraturan danTata Tertib KBI maka yang berlaku adalah Peraturan danTata Tertib KBI.Dengan demikian untuk selanjutnya Terggugat wajib untukmembayar biaya iuran bulanan Anggota Kliring, PPN dan biayamaterai tiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2014 sampaidengan dilunasinya semua kewajiban Tergugat kepadaP GNQQUG AL. ~ nnn nnn nnn nnn nm nncnninnnnnnnamannnannneHal 12 dari 55 Halaman Put.
44 — 21
KPG Hal 28 dari 55 halada pula obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat IIIdan Tergugat IV.Dengan demikian Tergugat Ill dan Tergugat IV adalah fiktif, dangugatan yang demikian sesuai Yurisprudensi Putusan MARI Nomor :1424K/Sip/1975 mengandung cacat formil karena terdapat kekeliruanmengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat (disqualification inperson) sehingga tidak dapat diterima.Dengan demikian pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkatpertama haruslah diuji kembali oleh Majelis
34 — 4
Bahwa diantaranya adalah dalam gugatan para Penggugat padahalaman 4 point c hanya menyebutkan bangunan toko yang terletak dipertokoan Pusat Pasar Lantai 2 No. 596 di Jalan Sutomo MedanKelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Kota Medan, Pada halada 1 (Satu) pintu yang berdekatan dengan bangunan toko yang telahdijual oleh para Penggugat kepada pihak lain, harta peninggalan darialmarhum H.Baharuddin tanpa dilibatkan Tergugat, tetapi dalam gugatanpara Penggugat tidak dimasukkan;3.