Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan penyelesaian atas sengketatanah objek perkara berikut Surat Penyerahan Tanah oleh TergugatI kepadaTergugatII tertanggal 1 Mei 2011 kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) GurunPanjang Kecamatan Bayang, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya PutusanKAN Gurun Panjang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2011, yang padaPutusan No. 33/Pdt.G/2011/2N. Pin.

Menguatkan putusan Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjang yang menyatakanbahwa tanah terperkara adalah tanah milik kaum Penggugat ;5. Membatalkan surat penyerahan tanah tertanggal 1 Mei 2011 dari TergugatIkepada TergugatII ;6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TergugatIdan TergugatII ;Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono) ;Putusan No. 33/Pdt.G/2011/2N. Pin.

Robbi Maeropen panggilan Robi ;Maka Penggugat (Alwis) mengajukan permohonan kepada Kerapatan AdatNagari (KAN) Gurun Panjang Kecamatan Bayang.

Tepatnya pada hari Jumat 21Oktober 2011 Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari 4 orang timpenyelesaian Adat mengeluarkan keputusan yang bersifat mediasi bahwa keduabelah pihak tidak ada yang dimenangkan ;Ini dibuktikan dalam surat bukti Kerapatan Adat Nagari dan Surat Pernyataandari 4 orang tim penyelesaian adat ;Penggugat (Alwis) mengaku dimenangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)sedangkan keputusan KAN tidak mutlak untuk memenangkan pihak yangbersengketa, bahkan tim penyelesaian adat yang

Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menindaklanjuti tentang SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun Panjang yang tidak sah danmengandung kontroversi, imi berdasarkan dari Surat Keterangan TimPenyelesaian Adat yang terdiri dari 4 orang yang mana tidak mengetahui samasekali tentang Keputusan Kerapatan Adat Nagari tersebut ;Ini terlampir dalam surat bukti yang diterima Tergugat untuk proses persidanganselanjutnya ;5.

RAJO BUNGSU, Umur 44 tahun, Suku Sikumbang,Pekerjaan Tani, beralamat di Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut,Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;Kesemuanya adalah Ninik Mamak Nagari Silaut, bertindak untuk diri sendiri danselaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, Kecamatan Silaut,Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNISMAN,S.H., Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Komplek Pelangi Indah Blok B4No.2, Kelurahan Korong Gadang

yang berperkara untuk menghadiripersidangan pada suatu hari yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusansebagai berikut :Dalam Provisi: Memerintahkan kepada Tergugat atau pihakpihak lain yang mendapat hakdari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pengolahan di atas tanahobjek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap dalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Penggugat adalah Ninik Mamak dan Pengurus Kerapatan

Panduko Rajo) dalam jabatannya selakuKepala Desa Silaut bersamasama dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut yang saat itu dijabat oleh Akhirruddin Dt. Panduko Rajo telahmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan batas IPK pada areal HTI yangdikelola Tergugat (PT. Sukses Jaya Wood), maka dengan demikian dalil paraPenggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 3 (tiga) Surat Gugatanadalah merupakan dalil yang keliru/tidak benar ;Bahwa Tergugat (PT.

Hasan Basri Durin;Bukti P3A : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 16 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Ketua danSekretaris KAN Silaut;Bukti P3B : fotocopy Daftar hadir dan Berita Acara musyawarahmufakat masyarakat Silaut tertanggal 29 Nopember 2014;Bukti P3C : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 02 Mei 2014 tentang mohon diberikan duplikat/ salinanLegalitas Tanah lokasi hutan tanaman industri;Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26

/Pdt.G/2014/PN Pnun.Bukti P3D : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 13 Mei 2014 tentang Hutan Tanaman Industri yang beradadi Nagari Silaut;Bukti P3E : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 13 Desember 2014 tentang Penolakan Keberadaan HTI diNagari Silaut;Bukti P4 =: fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor 13 Tahun 1983;Bukti PS~ ~:~ fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor 6 Tahun 2008 ;Bukti P6 : fotocopy Peraturan Gubernur

Bahwa pada tahun 1989 Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung BonaiKecamatan Lintau Buo yang pada waktu itu di jabat oleh MUSLIM yangmerupakan Mamak dari Tergugat telah dengan semenamena nyamerampas dan memakai Gelar Penghulu Dt. Domo (Dt.

Domo selakuKetua Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai tertanggal Juli 1989 yangisinya bahwa Mukhtar Dt. Domo telah punah adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan harus dinyatakan tidak san dan cacat hukum sertatidak berlaku;Menyatakan objek perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III adalah sahharta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat;Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari KaumDt. Domo Angso dan Dt.

Hanya sajawaktu inzage Panitera Muda Sarman, S.H, memutarkan casett bukti dariPenggugat tentang acara alek Panghulu yang dilakukan Pengugat tanpasepengetahuan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai. Dariinzage itu bersama Tergugat dua (Il) MARWAN diketahui hanya 3 (tiga)orang Datuok Nagari Tanjung Bonai yang hadir. Karena acara alek yangdiadakan Penggugat itu menurut warga Tanjung Bonai adalah alek liarkarena Sbb:1.

Tidak ada Rannji yang sempurna yang ada 1.Catatan namanama orangdalam selembar kertas Foto Copy, 2.Ranji yang tidak disahkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tidak ditanda tangani oleh Wali Nagari Buo,sedangkan Tiap RANJI KAUM di Minangkabau untuk keabsahannyaharus disahkan terlebin dahulu oleh KAN dan Ketua KAN sebelummembubuh kan tanda tangannya harus ada terlebin dahulu kesepakatandari mu syawarah Penggurus KAN itu.

Tidak ada Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tj.Bonai yangmenyatakan keabsahan tentang Pengangkatan Muchti Rizal,SP itu untukmenjadi Datuok;4.

DatukMajolelo kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Bungo Tanjung, tanggal 26Juni 2016, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;5. Fotokopi Undangan Pleno KAN Bungo Tanjung dan Halal Bihalal, tanggalMei 2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.5;6. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno KAN Bungo Tanjung, tanggal 20 Juni2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.6;7.

Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Bungo TanjungNomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kepengurusan Kerapatan AdatNagari Bungo Tanjuang Kecamatan Batipun Kabupaten Tanah DatarPeriode Tahun 20202025, tanggal 3 Februari 2020, tanda tangan fotokopisedngkan stemple asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.18;19.

Fotokopi Lampiran Keputusan Kerapatan Adat Nagari BungoTanjuang Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang SusunanPengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungo Tanjuang KecamatanBatipuh Kabupaten Tanah Datar Periode Tahun 20202025, tanda tanganfotokopi sedangkan stemple asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.19;20. 2 (dua) keping Compact Disk berisi upacara adat alek patiaambalau panghulu Nagari Bungo Tanjung Luhak Nan Tuo KabupatenTanah Datar, tanggal 814 Juli 2005, diberi tanda P.20;21.

Adat Nagari(KAN); Bahwa sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) diselenggarakan ataslaporan dari Penggugat dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) padasaat itu dijabat oleh Irnwan Datuk Pandak; Bahwa sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga dihadiri oleh pihakTergugat yang diwakili oleh Revi Ariandi Labai Ampono serta penghulunyaSyahrul Datuk Rajo Endah; Bahwa bentuk penguasaan Revi Ariandi Labai Ampono dan Dani Rahmatkarena tanah tersebut telah dihibahkan oleh Mudarlis Katik RangkayoBasa kepada istrinya

dengan Penggugat, karena tidak ada titik temu makadibawa ke rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN); Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi surat hibah tersebut pada saatsidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN); Bahwa surat hibah tersebut berisi hibah dari Mudarlis kepada istrinyayang bernama Zainimar, sedangkan hibah dari Zainimar kepada anakanaknya tidak ada suratnya; Bahwa yang dibahas dalam rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalahmembahas sah atau tidaknya surat hibah dari Mudarlis ke Zainimar; Bahwa ketika

memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat ijindengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayakumum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaanuntuk itu dengan tidak perduli aoakah untuk menggunakan kesempatan adanyasuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 23.30 Wibketika terdakwa MASDI Panggilan BARETA sedang duduk disampingkantor Kerapatan

Saksi FREDO SYAFITRA :Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Sawahlunto yangmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait denganpenjualan Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari2014, sekira pukul 23.30 Wib, di samping Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Kubang di simpang Lapangan Segitiga KelurahanSaringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersamasamadengan saksi Wilman Dani;Bahwa Saksi melakukan

Saksi ERIZOL panggilan ERI :Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai penjual togel karena saksipernah membeli togel dengan cara mengirim SMS kepada Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang disampingLapangan Segitiga Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin KotaSawahlunto;Bahwa cara permainan Judi Togel pasangan minimal Rp. 1000,00(seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan keuntugan Rp.60.000,00 (enam puluh

Saksi Chandra panggilan Minceng:Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai penjual togel karena saksipernah membeli togel dengan cara mengirim SMS kepada Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang disampingLapangan Segitiga Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin KotaSawahlunto;Bahwa cara permainan Judi Togel pasangan minimal Rp. 1000,00(seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan keuntugan Rp.60.000,00 (enam

tersebut adalah merupakan bukti otentikkarena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan oleh karena memilikikorelasi yang erat dengan perkara ini maka Majelis menilai bukti surat tersebutdapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa MASDI panggilan BARETA yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Samping Kantor Kerapatan

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri sahyang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kerapatan Pantekostapada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkan pada Kantor KependudukanCatatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal O02 Juni 2001 dengan nomor :112/B/2001;2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai Seorang Anak yaitu bernama Reski Renhad Bernad Pongrate;3.

Ssuami istri dengan tujuaan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa; Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya ituHalaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2021/PN Son Pasal 2 ayat (2) Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pengguat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotocopy Surat Nikah, Nomor: 01.23, Dari Gereja Kerapatan

Pantekosta, Atas namaYohanis Tampang Pongrante dengan Margaretha Popa ( Bukti P1 ), Foto copyKutipan Akta Perkawinan, Nomor: 112/B/2001, ( Bukti P2 ) dan Foto copy KartuKeluaraga atas nama; Yohanis Tampang, ( Bukti P3 ) dimana bersesuaiandengan keterangan saksisaksi dipersidangan dimana antara Penggugat danTergugat adalah pasangan suamiisteri yang telah melangsungkan Perkawinandi Gereja Kerapatan Pantekosta pada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkanpada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota

bukti surat maupunSaksiSaksi yang diajukan oleh Pengugat maka, dieroleh faktafakta sebagaiberiktu:Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksisaksi yang diajukan olehPenggugat yang mana bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh faktasebagai berikut : Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungandengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadapTergugat ; Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangsah dan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kerapatan

Penggugat:
1.ARMEN PATIGAN ALAM
2.YURNADI SUTAN DI JAMBI
3.HASAN BASRI MANDARO PANJANG
4.SYAMSUAR GINDO MALIN
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM

Penggugat:
1.MASRI Pangggilan MASRI
2.EMRIZAL Panggilan EM
Tergugat:
1.NURDIN Panggilan Nurdin
2.DEMI pgl Demi
Turut Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIMPANG

Penggugat:
1.ARIONT BARONT
2.MIRA PITRA
3.ANDRI DONAS
4.ARMIN TANTIA
5.ANDI JAYA LESMAN
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI SUMANI SOLOK

Sebagai Tergugat V II .Nama Lengkap : JASRIL JATAR BILA SATIJenis kelamin : Laki lakiUmur : +48 Tahun.Agama : Islam.Warganegara : Indonesia.Pekerjaan : Tani.Alamat : Jorong Baringin Nagari Gantung Ciri Kecamatan KubungKabupaten Solok Sumatera Barat.Dalam Kedudukannya Sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Gantung Ciri dansebagai Ninik Mamak Suku Bendang Melayu.

ADAT NAGARI GANTUNG CIRI NOMOR: O1/KPSA/KAN/GTCR 2012.KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari GantungCiri tersebut diatas oleh Para Tergugat I Sampai dengan Tergugat XXV, kepentingan10Penggugat Merasa dirugikan sebab Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariGantung Ciri tersebut telah Memutuskan :1 Menolak dakwaan, dalildalil, bukti tertulis dan serta keterangan keterangansaksi dari Arizal atuk Paneh Garang2 Menolak dakwaan, dalildalil, bukti tertulis serta keterangan

Kutar Bgd Nan Gadang, sehingga dalam hal ini ninik mamak i.c TimKomisi Penyelesaian Sengketa Adat tidak dapat digugat ke Pengadilan Negerimengenai permasalahan sako/gelar ini sebagaimana yurisprudensi MahkamahAgung RI Reg No.250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 yang berbunyi sbb:Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlahwewenang Penghulu, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat ;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum AcaraPerdata, Kerjasama

Kutar Bgd Nan Gadang, sehingga dalam hal ini ninik mamak i.c TimKomisi Penyelesaian Sengketa Adat tidak dapat digugat mengenai permasalahansako/gelar ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No.250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlahwewenang Penghulu, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat ;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum AcaraPerdata, Kerjasama PT.SumbarRiau

karena sako merupakan wilayah tugas dari besturr/pemerintahan adat setempat.e Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No. 250 K/Sip/1968 Tanggal 18Maret 1969, yang isinya menyatakan bahwa perselisihan/ persengketaanmengenai gelar seorang penghulu bukanlah wewenang Pengadilan Negeri,melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari suratgugatan Para Penggugat terutama pada posita dan petitum gugatan ternyata yangmenjadi pokok sengketa

Filano Jaya Blok B2 NO. 2, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Kubu DalamParak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Prov.Sumatera Barat, Selaku Mamak Kepala Waris dalam SukuKoto Parak Kenagarian Pauh V Padang, sesuai dengankesepakatan kaumnya, dari Jurai Gadih, Dauya, Kasina,Samsiar (Siar), Suib, Tiramah, dan Basran yang bernaungdibawah Kantor Kerapatan Adat Nagari Pauh V sesuai denganRanji Keturunan Saliato Suku Koto Parak Kenagarian Pauh VPadang Tertanggal 20 Maret 2008 yang disahkan oleh KetuaKerapatan

Adat Nagari Pauh V sesuaidengan Ranji Kaum Suku Koto Kenagarian Pauh V Padang Tertanggal 20Maret 2008 yang disahkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Pauh VMULYADI ZAKARIA Dt.

Adat Nagari (KAN) Pauh V tentangpenguasaan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Suku Koto Kenagarian Pauh VPadang oleh Karoet Kaum Suku Jambak keturunan istri Niniak MamaknyaMarah Sidik; 2222222 on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn ne ne een eeBahwa dari Penetapan Surat Kebulatan Kerapatan Nagari Pauh V Nomor IIITahun 1948 Berbunyi intinya Menetapkan;a) Kerapatan menetapkan yang bahwa Marah Sidik mempunyai sawahyang tersebut diatas kembali seterusnya serta mendapat 1/3 bahagiandari hasil sawah yang telah

Bahwa Penetapan Surat Kebulatan Kerapatan Nagari Pauh V PadangNo. Ill Tahun 1948 yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 4(empat) poin 7 (tujuh) huruf a dan b yang intinya Mempertigai tanahsawah objek sengketa a quo dengan Karoet adalah tidak benar, karenaMarah Sidik tidak mempunyai hak untuk klaimnya tersebut seperti Sudahdijelaskan pada point point diatas;.

Foto copy Keboelatan Kerapatan Nagari diberi tanda...............ccce P.5;. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 06/400/LPA/I/2008 atasnama H. Ali Amran tanggal 05 Januari 2009 diberi tanda.................. P.6;.

Nomor 733 PK/Pdt/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau tunduk dan tidak maumenjalankan Putusan Lembaga Kerapatan Adat Kampung DalamKecamatan Hamparan Rawang tersebut serta

Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau tunduk dan tidakmau menjalankan Putusan Lembaga Kerapatan Adat Kampung Dalam,Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 733 PK/Pdt/2019Kecamatan Hamparan Rawang tersebut serta tetap menguasai objeksengketa dan objek sengketa II milik Para Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum;.

peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 7 Mei 2019 yang menolak permohonanpeninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakditemukan satupun kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimanakepemilikan Para Penggugat atas Objek Sengketa tersebut telah diputuskanmelaui Lembaga Kerapatan

Berita acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang), tanggal 15Mei 1996, turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan;Bahwa, dari seluruh dokumen tersebut mulai dari Surat Pernyataan Kesepakatanbersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang,Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dan Berita AcaraPenyerahan ganti Rugi, diketahui batas yang diserahkan pada PT.

Adat Nagari (KAN) Lunang melalui SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996,mengetahui dan telah dicatat dalam daftar No. 02/V/PH/BPN1996 olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang sejak tahun2013 tercatat sebagai Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 milikPenggugat yang akibat ditelantarkan sebelumnya selama lebih dari 10(sepuluh) tahun, maka Ninik Mamak Penghulu dalam Kerapatan AdatNagari (KAN) Lunang melalui Surat tertanggal 19 Agustus 2006mengajukan permohonan

Bahwa, mulai dari Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 27,Tergugat beserta keluarga Tergugat adalah petani yang berasal dari kaumlemah/miskin yang mendapatkan hak milik penguasaan tanah dari Ninikmamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang untuk Tergugatlangsungkan kehidupan dan selalu mengusahakan tanah tersebut dengan tidakTergugat terlantarkan atau membuat tanah tersebut tidak bermanfaat denganmengabaikan;7.

Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu SukuDalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kec. Pancung Soal Perwakilan LunangSilaut, Kab. Pesisir Selatan, tertanggal 27 Januari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P7;8. Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak Penghulu Suku Kerapatan AdatNagari Lunang tertanggal 2 Februari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P8;9. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Desa Lunang, Kec.

Tio;e Bahwa, setiap orang yang ingin mendapatkan lahan ulayat nagari, harusmembayar adat diisi limbago dituang kepada Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, penguasaan lahan oleh Para Tergugat didasarkan atas Surat Ijin Tertulisdari Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, surat ijin tersebut dibuat oleh Para Tergugat, Ninik Mamak hanyamenandatangani saja;e Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Ninik Mamak pernah mengeluarkanSurat Pelepasan hak Atas Tanah Ulayat nagari untuk Para Tergugat;

Adat (KAN)Nagari Gantung Ciri, hal tersebut dapat dilihat dari pekerjaan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dimana dalam surat gugatan Penggugattersebut pekerjaan Tergugat disebut sebagai Petani/Pekebun;Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI, jika Penggugat menggugat Ketua Kerapatan Adat(KAN) Nagari Gantung Ciri maka Tergugatnya adalah Kerapatan Adat(KAN) Nagari Gantung Ciri, bukan diri pribadi Tergugat seperti sekarangini i.c Jasril Jatar gelar Bila

Rajo Basa;Tergugat : Jasril Jatar Bila Sati sebagai Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Gantung Ciri;Penggugat Intervensi : Muslim Sutan Batuah;Permasaalahan : Mengenai waris H. Kutar BagindoNanGadang;Perkara sekarang ini (No.24/PDT/G/2016 PN Kbr);Penggugat : 1. Rafles Z. Rajo Basa;2. Elidar;3. Nur Afni;Tergugat : 1. Jasril Jatar Bila Sati sebagai Ketua KerapatanAdat Nagari (KAN) Gantung Ciri;2. Muslim Sutan Batuah;Permasaalahan : Mengenai waris H. Kutar Bagindo Nan Gadang;4.

No.250 K/Sip/1980 tanggal 18Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulubukanlah wewenang Penghulu, melainkan wewenang Kerapatan AdatNagari setempat;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan HukumAcara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera BaratRiau danFakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 19761977, halaman 46No.1. (II.2);b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.

No.250 K/Sip/1980 tanggal 18Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulubukanlah wewenang Penghulu, melainkan wewenang Kerapatan AdatNagari setempat;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku , Hukum Perdata dan HukumAcara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera BaratRiau danFakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 19761977, halaman 46No.1. (1.2) ;b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI HAKIM PENGADILAN NEGERIKOTOBARUBahwa tentang kewenangan mengadili dalam perkara ini, dimanatentu pertimbangan ini hakim untuk mengadili perkara Pemohon sesuaidengan eksepsi dan dikabulkan oleh majelis hakim, maka disini lahkekeliruan majelis hakim dalam perkara ini dikarenakan:a)Dalam putusan Kerapatan Adat Nagari Gantung CiriNo.01/KPSA/KANGTCR2012, selaku ketua KAN/ Tergugat/Terbanding, justru dalam putusannya memilih penyelesaian yangterjadi atas keputusannya (KAN yang

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri sahyang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kerapatan Pantekostapada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkan pada Kantor KependudukanCatatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal O02 Juni 2001 dengan nomor :112/B/2001;2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai Seorang Anak yaitu bernama Reski Renhad Bernad Pongrate;3.

Ssuami istri dengan tujuaan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa; Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya ituHalaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2021/PN Son Pasal 2 ayat (2) Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pengguat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotocopy Surat Nikah, Nomor: 01.23, Dari Gereja Kerapatan

Pantekosta, Atas namaYohanis Tampang Pongrante dengan Margaretha Popa ( Bukti P1 ), Foto copyKutipan Akta Perkawinan, Nomor: 112/B/2001, ( Bukti P2 ) dan Foto copy KartuKeluaraga atas nama; Yohanis Tampang, ( Bukti P3 ) dimana bersesuaiandengan keterangan saksisaksi dipersidangan dimana antara Penggugat danTergugat adalah pasangan suamiisteri yang telah melangsungkan Perkawinandi Gereja Kerapatan Pantekosta pada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkanpada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota

bukti surat maupunSaksiSaksi yang diajukan oleh Pengugat maka, dieroleh faktafakta sebagaiberiktu:Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksisaksi yang diajukan olehPenggugat yang mana bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh faktasebagai berikut : Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungandengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadapTergugat ; Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangsah dan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kerapatan

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;- Menetapkan bahwa Pemohon I YUNUS MOLING (suami) dan Pemohon II TIMNA BITTI (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 02 Mei 1992, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu, Tana Toraja;- Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk

Tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agarperkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 2 Mei 842 bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

(istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 02 Mei 1992 bertempat dibereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu, Tana Toraja; = Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada PegawaiPencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamujultara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam dattar yang sedang berjalan;4.

Selain itu saksi juga tidak dapatbekerja seperti biasa sekitar 6 (enam) bulan;Bahwa awalnya pada hari Jumat 20 Desember 2013 setelah habis SyalatJumat saksi, terdakwa, saksi ROMI, saksi AMRIL dan BUDImengikutiAcara Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh Jorong Silungkang diBalai Adat Silungkang yang bersebelahan dengan Mesjid Taqwa, setelahSidang Kerapatan dimulai ketika M.

Datuak Sati memberi arahan tentangpengangkatan Datuak Batuah, lalu terjadi keributan antara peserta rapat dansaksi diam saja, karena terjadi keributan saksi keluar dari dalam Balai Adattersebut berjalan menuju Simpang Lapau Tapanggang, sekitar 100 (seratus)meter saksi berjalan tiba tiba datang saksi ROMI dan terjadilah pemukulantersebut;Bahwa saksi ikut rapat sebagai mamak sako dari kaum Datuak Batuah;Bahwa warga yang mengikuti kerapatan adat menyaksikan kejadian tersebut;Bahwa saksi berobat ke rumah

YUSRAN tanpa menggunakan alat, hanyatangan terdakwa;Bahwa pada Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh JorongSilungkang dimulai jam 14.30 wib, setelah dimulai lebih kurang (satu) jamterjadi keributan antara kaum M. YUSRAN atau DT. SATI dengan kaumDT. BATUAH, lalu saksi M. YUSRAN melakukan meninju muka saksiHalaman 15 dari28 Putusan Nomor 76/Pid.B/2014/PN.Lbb.sebelah kanan.Saksi M.

YUSRAN, terdakwa, saksi ROMI, saksi AMRIL danBUDImengikuti Acara Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh JorongSilungkang di Balai Adat Silungkang yang bersebelahan dengan MesjidTaqwa, setelah Sidang Kerapatan dimulai ketika M. Datuak Sati memberiarahan tentang pengangkatan Datuak Batuah, lalu terjadi keributan antaraHalaman 21 dari28 Putusan Nomor 76/Pid.B/2014/PN.Lbb.peserta rapat. SaksiM.

Bermula dari Sidang Kerapatan di Balai Adat Silungkang yangbersebelahan dengan masjid yang membahas pengangkatan Datuk Batuah dimana saksiM. YUSRAN, terdakwa, saksi ROMI, saksi AMRIL dan BUDI. Saat terjadi keributandi Sidang Kerapatan tersebut, saksi M. YUSRAN keluar dari dalam Balai Adat tersebutberjalan di pinggir jalan menuju Simpang Lapau Tapanggangke rumah saksi M.YUSRAN;Menimbang bahwa sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter saksiM.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan para Pemohon tanggal 27 Mei 2022 di Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, Tokoh Agama Pdt.

Menyatakan kuat dan berharga surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari ( KAN) Nagari Koto Tangah Nomor 13 / KAN / KT XII / 1995 tertanggal 30 Oktober1995.6. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah merampas danmenguasai dengan paksa tanah / sawah yang merupakan hak dari paraPenggugat adalah Perbuatan Melawan hukum( Onrech Matigedaad ).7.

Bahwa terkait dalil Gugatan para PENGGUGAT angka 5 (lima), 6 (enam), dan7 (tujuh) hal 3 (tiga) yang mendalilkan Bahwa sekitar tahun 1995 sewaktuOrang tua perempuan Penggugat masih hidup, permasalahan/persengketaanini pernah dibawa oleh orang tua perempuan Penggugat yang bernamaRamani ke Kerapatan Adat Nagan (KAN) Koto Tangah, dst......... , bahwasetelah diadakan pertemuan dan persidangan di kantor Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah, maka disepakati, Ost..........04/ : a. bahwa tanah (sawah)yang

Bahwa (Almarhum) Asih adalahseorang anggota SERTA atau kesatuan Serikat Tani Anak Air, dst....., karenaitu berdasarkan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah ini makatanah/sawah yang disengketakan tersebut dibagi 2 (dua), yaitu untukPenggugat seperdua bahagian dan untuk Tergugat seperdua bahagian pula,bahwa karena putusan yang telah dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat,dst.......maka perbuatan Para Tergugat yang telah merampas

Suku Melayu ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah, yang mana para PENGGUGAT yang dalam hal inidihadiri langsung oleh ibu Kandungnya RAMANI, sedangkan PihakTERGUGAT dihadiri oleh JANEWAR; Bahwa memang benar setelah diadakan pertemuan dan persidangan diKantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah, kemudian KerapatanAdat Nagari Koto Tangah mengeluarkan Keputusan Pendapat KerapatanAdat Nagari Koto Tangah Nomor 13/KAN/KTXII/1995 tentangPersengketaan sdr. Darwis CS. Dengan sdr (i) Janewar CS.

Demikian juga halnya Pihak TERGUGAT tidakdiberi kesempatan untuk menghadirkan saksi serta bukti surat yaitu SuratPerjanjian tanggal 20 Agustus 1974 yang diajukan oleh TERGUGAT tidakdipertimbangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah,sehingga Putusan Pendapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangahnomor: 13/KAN/KTXII/1995 tentang persengketaan sdr. Darwis Cs denganSdr.

Penghulu Bungsu;Bahwa bukti surat P.2 ini membuktikan bahwa sebelum mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Sawahlunto, Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terlebin dahulu telah memberitahukan telah terjadi sengketa objekperkara pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Laweh;Bahwa bukti surat P.3 berupa surat undangan dari Kerapatan AdatNagari (KAN) Padang Laweh kepada Datuok Nan Balimo, A.

Adat Nagari (KAN) Padang Lawehakan tetapi tidak menemukan kesepakatan;Bahwa salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikanperkaraperkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunyamenyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbartentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanahulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurutketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dandiusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalambentuk keputusan perdamaian.

Ketentuan pasal ini mengisyaratkanpenyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi.Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutusperkara tetapi untuk meluruskan persoalanpersoalan adat yang terjadi darisengketa tersebut, keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikansengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang ditujudari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi

, sedangkan penyelesaian tetapdiserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkanoleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknyaperdamaian bagi kedua belah pihak, sehingga dinubungkan dengan bukti suratP.3 dan bukti surat P.4, Majelis sudah menganggap tepat tindakan yangdilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa permasalahana quo terlebih dahulu melalui proses median di Kerapatan Adat Nagari (KAN);Bahwa bukti surat P.5 berupa surat keterangan