Menyatakan kuat dan berharga surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari ( KAN) Nagari Koto Tangah Nomor 13 / KAN / KT XII / 1995 tertanggal 30 Oktober1995.6. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah merampas danmenguasai dengan paksa tanah / sawah yang merupakan hak dari paraPenggugat adalah Perbuatan Melawan hukum( Onrech Matigedaad ).7.

Bahwa terkait dalil Gugatan para PENGGUGAT angka 5 (lima), 6 (enam), dan7 (tujuh) hal 3 (tiga) yang mendalilkan Bahwa sekitar tahun 1995 sewaktuOrang tua perempuan Penggugat masih hidup, permasalahan/persengketaanini pernah dibawa oleh orang tua perempuan Penggugat yang bernamaRamani ke Kerapatan Adat Nagan (KAN) Koto Tangah, dst......... , bahwasetelah diadakan pertemuan dan persidangan di kantor Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah, maka disepakati, Ost..........04/ : a. bahwa tanah (sawah)yang

Bahwa (Almarhum) Asih adalahseorang anggota SERTA atau kesatuan Serikat Tani Anak Air, dst....., karenaitu berdasarkan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah ini makatanah/sawah yang disengketakan tersebut dibagi 2 (dua), yaitu untukPenggugat seperdua bahagian dan untuk Tergugat seperdua bahagian pula,bahwa karena putusan yang telah dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat,dst.......maka perbuatan Para Tergugat yang telah merampas

Suku Melayu ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah, yang mana para PENGGUGAT yang dalam hal inidihadiri langsung oleh ibu Kandungnya RAMANI, sedangkan PihakTERGUGAT dihadiri oleh JANEWAR; Bahwa memang benar setelah diadakan pertemuan dan persidangan diKantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah, kemudian KerapatanAdat Nagari Koto Tangah mengeluarkan Keputusan Pendapat KerapatanAdat Nagari Koto Tangah Nomor 13/KAN/KTXII/1995 tentangPersengketaan sdr. Darwis CS. Dengan sdr (i) Janewar CS.

Demikian juga halnya Pihak TERGUGAT tidakdiberi kesempatan untuk menghadirkan saksi serta bukti surat yaitu SuratPerjanjian tanggal 20 Agustus 1974 yang diajukan oleh TERGUGAT tidakdipertimbangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah,sehingga Putusan Pendapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangahnomor: 13/KAN/KTXII/1995 tentang persengketaan sdr. Darwis Cs denganSdr.

Bahwa pada tahun 1989 Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung BonaiKecamatan Lintau Buo yang pada waktu itu di jabat oleh MUSLIM yangmerupakan Mamak dari Tergugat telah dengan semenamena nyamerampas dan memakai Gelar Penghulu Dt. Domo (Dt.

Domo selakuKetua Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai tertanggal Juli 1989 yangisinya bahwa Mukhtar Dt. Domo telah punah adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan harus dinyatakan tidak san dan cacat hukum sertatidak berlaku;Menyatakan objek perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III adalah sahharta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat;Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari KaumDt. Domo Angso dan Dt.

Hanya sajawaktu inzage Panitera Muda Sarman, S.H, memutarkan casett bukti dariPenggugat tentang acara alek Panghulu yang dilakukan Pengugat tanpasepengetahuan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai. Dariinzage itu bersama Tergugat dua (Il) MARWAN diketahui hanya 3 (tiga)orang Datuok Nagari Tanjung Bonai yang hadir. Karena acara alek yangdiadakan Penggugat itu menurut warga Tanjung Bonai adalah alek liarkarena Sbb:1.

Tidak ada Rannji yang sempurna yang ada 1.Catatan namanama orangdalam selembar kertas Foto Copy, 2.Ranji yang tidak disahkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tidak ditanda tangani oleh Wali Nagari Buo,sedangkan Tiap RANJI KAUM di Minangkabau untuk keabsahannyaharus disahkan terlebin dahulu oleh KAN dan Ketua KAN sebelummembubuh kan tanda tangannya harus ada terlebin dahulu kesepakatandari mu syawarah Penggurus KAN itu.

Tidak ada Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tj.Bonai yangmenyatakan keabsahan tentang Pengangkatan Muchti Rizal,SP itu untukmenjadi Datuok;4.

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BALAI NARAS,berkedudukan di Jalan Pasir Naras, Kecamatan PariamanUtara, Kota Pariaman, diwakili oleh Armaizal, S.Sos.,sebagai Pj. Ketua Kerapatan Adat Nagari Ill Koto Naras,Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Marjuli Pole, selaku WakilKetua Il Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ill Koto Naras,Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, beralamat diDesa Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara, KotaHalaman 1 dari 8 hal. Put.

Latifah;Menyatakan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh KerapatanAdat Nagari (KAN) dan Surat Keterangan (SK) Kepala Desa Balai Narastidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pengurusan alas hakdalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanahobjek perkara a quo kepada Tergugat D, Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Pariaman;Menyatakan pernyataan dan pengakuan Kerapatan Adat Nagari (KAN)Balai Naras dan Kepala Desa Balai Naras bahwa tanah objek perkaramerupakan tanah Nagari

tanah yang menjadi objek perkara a quo merupakan tanahPenggugat bersaudara yang berasal dari waris almarhumah Ny Latifah; Menyatakan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh KerapatanAdat Nagari (KAN) dan Surat Keterangan (SK) Kepala Desa Balai Narastidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pengurusan alas hakdalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanahobjek perkara a quo kepada Tergugat D, Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Pariaman; Menyatakan pernyataan dan pengakuan Kerapatan

Penghulu Bungsu;Bahwa bukti surat P.2 ini membuktikan bahwa sebelum mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Sawahlunto, Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terlebin dahulu telah memberitahukan telah terjadi sengketa objekperkara pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Laweh;Bahwa bukti surat P.3 berupa surat undangan dari Kerapatan AdatNagari (KAN) Padang Laweh kepada Datuok Nan Balimo, A.

Adat Nagari (KAN) Padang Lawehakan tetapi tidak menemukan kesepakatan;Bahwa salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikanperkaraperkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunyamenyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbartentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanahulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurutketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dandiusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalambentuk keputusan perdamaian.

Ketentuan pasal ini mengisyaratkanpenyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi.Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutusperkara tetapi untuk meluruskan persoalanpersoalan adat yang terjadi darisengketa tersebut, keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikansengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang ditujudari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi

, sedangkan penyelesaian tetapdiserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkanoleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknyaperdamaian bagi kedua belah pihak, sehingga dinubungkan dengan bukti suratP.3 dan bukti surat P.4, Majelis sudah menganggap tepat tindakan yangdilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa permasalahana quo terlebih dahulu melalui proses median di Kerapatan Adat Nagari (KAN);Bahwa bukti surat P.5 berupa surat keterangan

DatukMajolelo kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Bungo Tanjung, tanggal 26Juni 2016, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;5. Fotokopi Undangan Pleno KAN Bungo Tanjung dan Halal Bihalal, tanggalMei 2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.5;6. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno KAN Bungo Tanjung, tanggal 20 Juni2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.6;7.

Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Bungo TanjungNomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kepengurusan Kerapatan AdatNagari Bungo Tanjuang Kecamatan Batipun Kabupaten Tanah DatarPeriode Tahun 20202025, tanggal 3 Februari 2020, tanda tangan fotokopisedngkan stemple asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.18;19.

Fotokopi Lampiran Keputusan Kerapatan Adat Nagari BungoTanjuang Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang SusunanPengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungo Tanjuang KecamatanBatipuh Kabupaten Tanah Datar Periode Tahun 20202025, tanda tanganfotokopi sedangkan stemple asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.19;20. 2 (dua) keping Compact Disk berisi upacara adat alek patiaambalau panghulu Nagari Bungo Tanjung Luhak Nan Tuo KabupatenTanah Datar, tanggal 814 Juli 2005, diberi tanda P.20;21.

Adat Nagari(KAN); Bahwa sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) diselenggarakan ataslaporan dari Penggugat dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) padasaat itu dijabat oleh Irnwan Datuk Pandak; Bahwa sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga dihadiri oleh pihakTergugat yang diwakili oleh Revi Ariandi Labai Ampono serta penghulunyaSyahrul Datuk Rajo Endah; Bahwa bentuk penguasaan Revi Ariandi Labai Ampono dan Dani Rahmatkarena tanah tersebut telah dihibahkan oleh Mudarlis Katik RangkayoBasa kepada istrinya

dengan Penggugat, karena tidak ada titik temu makadibawa ke rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN); Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi surat hibah tersebut pada saatsidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN); Bahwa surat hibah tersebut berisi hibah dari Mudarlis kepada istrinyayang bernama Zainimar, sedangkan hibah dari Zainimar kepada anakanaknya tidak ada suratnya; Bahwa yang dibahas dalam rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalahmembahas sah atau tidaknya surat hibah dari Mudarlis ke Zainimar; Bahwa ketika

Sebagai Tergugat V II .Nama Lengkap : JASRIL JATAR BILA SATIJenis kelamin : Laki lakiUmur : +48 Tahun.Agama : Islam.Warganegara : Indonesia.Pekerjaan : Tani.Alamat : Jorong Baringin Nagari Gantung Ciri Kecamatan KubungKabupaten Solok Sumatera Barat.Dalam Kedudukannya Sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Gantung Ciri dansebagai Ninik Mamak Suku Bendang Melayu.

ADAT NAGARI GANTUNG CIRI NOMOR: O1/KPSA/KAN/GTCR 2012.KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari GantungCiri tersebut diatas oleh Para Tergugat I Sampai dengan Tergugat XXV, kepentingan10Penggugat Merasa dirugikan sebab Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariGantung Ciri tersebut telah Memutuskan :1 Menolak dakwaan, dalildalil, bukti tertulis dan serta keterangan keterangansaksi dari Arizal atuk Paneh Garang2 Menolak dakwaan, dalildalil, bukti tertulis serta keterangan

Kutar Bgd Nan Gadang, sehingga dalam hal ini ninik mamak i.c TimKomisi Penyelesaian Sengketa Adat tidak dapat digugat ke Pengadilan Negerimengenai permasalahan sako/gelar ini sebagaimana yurisprudensi MahkamahAgung RI Reg No.250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 yang berbunyi sbb:Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlahwewenang Penghulu, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat ;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum AcaraPerdata, Kerjasama

Kutar Bgd Nan Gadang, sehingga dalam hal ini ninik mamak i.c TimKomisi Penyelesaian Sengketa Adat tidak dapat digugat mengenai permasalahansako/gelar ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No.250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlahwewenang Penghulu, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat ;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum AcaraPerdata, Kerjasama PT.SumbarRiau

karena sako merupakan wilayah tugas dari besturr/pemerintahan adat setempat.e Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No. 250 K/Sip/1968 Tanggal 18Maret 1969, yang isinya menyatakan bahwa perselisihan/ persengketaanmengenai gelar seorang penghulu bukanlah wewenang Pengadilan Negeri,melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari suratgugatan Para Penggugat terutama pada posita dan petitum gugatan ternyata yangmenjadi pokok sengketa

Ketua Kerapatan Adat Nagari Panampuang IV Angkat,beralamat Kantor Kerapatan Adat Nagari Panampuang IVAngkat di Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkat,Kabupaten Agam ;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat a, b, ILll/ParaTerbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembandingtelah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai TergugatHal.

pemanggilan dengan kehadiran Penggugat sangatdekat sekali sehingga tidak mungkin Penggugat dapat pulang menghadiripanggilan tersebut, apalagi Penggugat Yuliswar Hamid bekerja di perusahaanswasta yang sulit mendapatkan izin pulang dan Penggugat Gusnimar adalahbekerja seharihari sebagai pedagang, sehingga tidak memungkinkan bisapulang bila jarak panggilan dengan waktu pertemuan relatif singkat ;Bahwa kemudian pada bulan Maret 2007 Penggugat dipanggil lagioleh Tergugat Ill untuk menghadiri Sidang Kerapatan

Dt.Rajo Agam, SH, MH dan Dt.Raja Pangulu masingmasing sebagaianggota Majelis Kerapatan Adat ;Putusan mana hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbukauntuk umum oleh Majelis Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan dengandibantu oleh H.Sy.Dt.Raja Endah sebagai Panitia/Sekretaris Kerapatan AdatNagari (KAN) ;Keputusan Majelis/KAN ini, sebagai Lembaga Kerapatan Adat Tertinggi diKenagarian Panampuang, maka 14 (empat belas) hari semenjak keputusandiucapkan, telah mempunyai kekuatan hukum yang

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri sahyang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kerapatan Pantekostapada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkan pada Kantor KependudukanCatatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal O02 Juni 2001 dengan nomor :112/B/2001;2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai Seorang Anak yaitu bernama Reski Renhad Bernad Pongrate;3.

Ssuami istri dengan tujuaan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa; Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya ituHalaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2021/PN Son Pasal 2 ayat (2) Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pengguat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotocopy Surat Nikah, Nomor: 01.23, Dari Gereja Kerapatan

Pantekosta, Atas namaYohanis Tampang Pongrante dengan Margaretha Popa ( Bukti P1 ), Foto copyKutipan Akta Perkawinan, Nomor: 112/B/2001, ( Bukti P2 ) dan Foto copy KartuKeluaraga atas nama; Yohanis Tampang, ( Bukti P3 ) dimana bersesuaiandengan keterangan saksisaksi dipersidangan dimana antara Penggugat danTergugat adalah pasangan suamiisteri yang telah melangsungkan Perkawinandi Gereja Kerapatan Pantekosta pada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkanpada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota

bukti surat maupunSaksiSaksi yang diajukan oleh Pengugat maka, dieroleh faktafakta sebagaiberiktu:Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksisaksi yang diajukan olehPenggugat yang mana bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh faktasebagai berikut : Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungandengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadapTergugat ; Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangsah dan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kerapatan

Penggugat:
1.ARIONT BARONT
2.MIRA PITRA
3.ANDRI DONAS
4.ARMIN TANTIA
5.ANDI JAYA LESMAN
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI SUMANI SOLOK

Adat (KAN)Nagari Gantung Ciri, hal tersebut dapat dilihat dari pekerjaan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dimana dalam surat gugatan Penggugattersebut pekerjaan Tergugat disebut sebagai Petani/Pekebun;Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI, jika Penggugat menggugat Ketua Kerapatan Adat(KAN) Nagari Gantung Ciri maka Tergugatnya adalah Kerapatan Adat(KAN) Nagari Gantung Ciri, bukan diri pribadi Tergugat seperti sekarangini i.c Jasril Jatar gelar Bila

Rajo Basa;Tergugat : Jasril Jatar Bila Sati sebagai Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Gantung Ciri;Penggugat Intervensi : Muslim Sutan Batuah;Permasaalahan : Mengenai waris H. Kutar BagindoNanGadang;Perkara sekarang ini (No.24/PDT/G/2016 PN Kbr);Penggugat : 1. Rafles Z. Rajo Basa;2. Elidar;3. Nur Afni;Tergugat : 1. Jasril Jatar Bila Sati sebagai Ketua KerapatanAdat Nagari (KAN) Gantung Ciri;2. Muslim Sutan Batuah;Permasaalahan : Mengenai waris H. Kutar Bagindo Nan Gadang;4.

No.250 K/Sip/1980 tanggal 18Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulubukanlah wewenang Penghulu, melainkan wewenang Kerapatan AdatNagari setempat;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan HukumAcara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera BaratRiau danFakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 19761977, halaman 46No.1. (II.2);b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.

No.250 K/Sip/1980 tanggal 18Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulubukanlah wewenang Penghulu, melainkan wewenang Kerapatan AdatNagari setempat;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku , Hukum Perdata dan HukumAcara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera BaratRiau danFakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 19761977, halaman 46No.1. (1.2) ;b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI HAKIM PENGADILAN NEGERIKOTOBARUBahwa tentang kewenangan mengadili dalam perkara ini, dimanatentu pertimbangan ini hakim untuk mengadili perkara Pemohon sesuaidengan eksepsi dan dikabulkan oleh majelis hakim, maka disini lahkekeliruan majelis hakim dalam perkara ini dikarenakan:a)Dalam putusan Kerapatan Adat Nagari Gantung CiriNo.01/KPSA/KANGTCR2012, selaku ketua KAN/ Tergugat/Terbanding, justru dalam putusannya memilih penyelesaian yangterjadi atas keputusannya (KAN yang

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan para Pemohon tanggal 27 Mei 2022 di Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, Tokoh Agama Pdt.

Bahwa dari hasil rapat adat tersebut memutuskan bahwa tidak ada kewenangankantor Kerapatan Adat Nagari untuk mengangkat Terdakwa sebagai Datukkarena yang dapat mengangkat Terdakwa sebagai Datuk yaitu hanya SahrilDatuk Jojohan selaku Datuk di dalam Suku Tanjung dan lembaga adatmenyampaikan apabila Datuk dari Terdakwa tidak sanggup mengangkatTerdakwa sebagai Datuk kantor kerapatan Adat Nagari akan memfasilitasinya..

Bahwa dari hasil rapat adat tersebut Terdakwa merasa kurang puas dan setelahrapat adat selesai dan pada saat para pengurus rapat akan keluar ruangan tibatiba Terdakwa berkata kasar dan menghina serta mencaci maki lembaga institusiKerapatan Adat Nagari Duku Koto XI Tarusan Pesisir Selatan, mendengarTerdakwa ributribut di kantor Kerapatan adat Nagari selanjutnya Saksi1 yangjuga ikut dalam rapat/musyawarah tersebut memperingatkan Terdakwa denganberkata "Janganlah menghina lembaga kerapatan adat nagari

Mulyadi di kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari ) Kenagarian /Kelurahan Duku Koto Kec. Koto IX Tarusan Kab.

Rajo Lelo, Sebelah Selatan dengan Jalan LintasSumatera, Sebelah Timur dengan Sungai Batang Lasi dan Sebelah Baratdengan tanah ulayat kaum Harun Al Rasid (Alm)/Faizul Azim yangterletatak di Dusun Sawah Tambang, Desa Muaro Kalaban, KecamatanSilungkang Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, kepemilikan itudikuatkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) SilungkangNomor 08/KAN SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, yang dimohonkansertifikat hak miliknya kepada Tergugat;D.

RajoLelo, Selatan dengan Jalan Lintas Sumatera, sebelah Timur denganSungai Batang Lasi dan sebelah Barat dengan tanah ulayat KaumHarun Al Rasid (Alm)/Faizul Azim terletak di Dusun Sawah Tambang,Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, tanahulayat tersebut terletak diwilayah adat Kerapatan Adat Nagari (KAN)Padang Sibusuk secara administrasi di Desa Muaro Kalaban, untuk ituHalaman 2 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 643 K/TUN/2015kepemilikan Penggugat dikuatkan oleh Ninik Mamak Silungkang dalamSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang Nomor08/KAN SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah ulayat tersebut sudahmelakukan pengkerukan tabing untuk didatarkan tanah yang terletak disebelah timur dengan luas + 5.000 M?

tersebut telah bertentanggan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB):1.Penerbitan sertifikat hak milik adalah untuk memberi kepastian danperlindungan hukum kepada pemilik, sesuai dengan Asas KepastianHukum adalah asas yang mengutamakan landasan Perundangundangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara Negara;Penerbitan sertikat hak milik tehadap tanah ulayat harus adakesepakatan kaum, ada ranji keturunan kaum, disetujui olehPenghulu Suku dan diketahui oleh ninik mamak Kerapatan

Penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah ulayat oleh Tergugatdiyakini tidak ada keterbukaan, kejujuran dan tidak ada kesepakatankaum, Ranji keturunan kaum, disetujui oleh Penghulu suku sertatidak diketahui oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) olehpemohon Umar Abdullah sehinga terbit sertifikat atas namanya,sesuai Asas Keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggara Negara tetap memperhatikanperlindungan

(Fotokopi Sesuai Asli);Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih,Nomor : 086/KPTS/KANSRT/III2013 Tentang Hasil PutusanKerapatan Adat Nagari Surantin Mengenai Sengketa TanahUlayat Adat Pusako Tinggi Dibawah Payuang Datuk RajoIndo, tanggal 19 Maret 2013.

(Fotokopi Sesuai Fotokopi);Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin, Nomor :01/KPTS/KAN/SRT/IV/2016 Tentang KepengurusanKerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin Periode 2014 2019,tanggal 16 April 2016.

Halaman 43 dari 68 HalamanPutusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PDGBukti P29Bukti P30(Fotokopi Sesuai Fotokop)i);Susunan Acara Pengukuhan Kerapatan Adat Nagari SurantihPeriode 20192024, tanggal 9 Maret 2020. (Fotokopi SesualFotokopi);Surat dari Panitia Pengukuhan Pengurus Kerapatan AdatNagari Surantih Periode 20192024, Nomor04/PPKN/SRT/III/2020, Perihal : Undangan yang ditujukankepada Ketua LKAAM Kab. Pesisir Selatan, tanggal 04 Maret2020.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) SurantihNomor : O86/KPTS/KANSRT/III2013 Tentang HasilPutusan Kerapatan Adat Nagari Surantih MengenaiSengketa Tanah Ulayat Adat Pusako Tinggi DibawahHalaman 45 dari 68 HalamanPutusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PDGBukti T.14Bukti T.I5Bukti T.I6Bukti T.I7Bukti T.I8Bukti T.I9Bukti T.I10Bukti T.l11Payuang Datuak RJ. Indo, tanggal 19 Maret 2013.

Sebagaimana Bukti P4, Bukti T.4, Bukti T.l3 dengan SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin Nomor : 05/KPTS/KANSRT/VI2020 Tentang : Pencabutan Surat Keputusan KAN No. 086/KPTS/KANSRT/III2013, tanggal 27 Juni 2020 sebagaimana Bukti P23 tersebut melalui pengujiansecara perdata.

Syahril.Pihak TergugatI dalam pertemuan dengan Penggugat telah menjelaskan akanmenyerahkan tanah yang dikausai tersebut sepanjang Penggugat dapatmemperlihatkan asli dari sertifikatsertifikat tersebut serta penunjukan batasnyayang riil oleh pihak badan pertanahan setempat.Bahwa Penggugat telah melanjutkan persengketaan ini ke KAN dan persyaratanyang sama juga telah disampaikan oleh TergugatI dalam Kerapatan Adat Nagaritersebut meskipun Penggugat tidak hadir bahkan pada saat dilakukanpemeriksaan ke

Tentang Kelengkapan Para PihakPara pihak tidak lengkap karena suami dari TergugatII yang bernama Rustamtidak diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat sedangkan tanah objek perkara diperolehatau diperdapat dari Nagari Inderapura atas nama suami isteri sesuai dengan surattertanggal Inderapura 14 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa, CamatPancung Soal dan Kerapatan Adat Nagari serta perangkatnya (jadi suami dariTergugatII, kepada Desa, Camat Pancung Soal, dan Kerapatan Adat Nagari harusdiikutsertakan

BuktiTI/1 : Foto kopi Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariInderapura, Nomor : 95/KANInd/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008,sesuai dengan aslinya ;2.

BuktiT. 1/2 : Foto kopi Surat Keterangan dari Kerapatan AdatNagari Inderapura, Nomor : 29/KANIND/12/2011, tertanggal 10Desember 2011, sesuai dengan aslinya ;Bahwa terhadap suratsurat bukti TergugatA tersebut telah dibubuhi materai yangcukup ;Menimbang, bahwa untuk persidangan tanggal 22 Desember 2011, persidangandihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat, dalam persidangan tanggal 22Desember 2011 ini kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia telah mengundurkan dirisebagai kuasa dari Penggugat ;Menimbang

Nomor 733 PK/Pdt/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau tunduk dan tidak maumenjalankan Putusan Lembaga Kerapatan Adat Kampung DalamKecamatan Hamparan Rawang tersebut serta

Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau tunduk dan tidakmau menjalankan Putusan Lembaga Kerapatan Adat Kampung Dalam,Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 733 PK/Pdt/2019Kecamatan Hamparan Rawang tersebut serta tetap menguasai objeksengketa dan objek sengketa II milik Para Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum;.

peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 7 Mei 2019 yang menolak permohonanpeninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakditemukan satupun kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimanakepemilikan Para Penggugat atas Objek Sengketa tersebut telah diputuskanmelaui Lembaga Kerapatan

Filano Jaya Blok B2 NO. 2, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Kubu DalamParak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Prov.Sumatera Barat, Selaku Mamak Kepala Waris dalam SukuKoto Parak Kenagarian Pauh V Padang, sesuai dengankesepakatan kaumnya, dari Jurai Gadih, Dauya, Kasina,Samsiar (Siar), Suib, Tiramah, dan Basran yang bernaungdibawah Kantor Kerapatan Adat Nagari Pauh V sesuai denganRanji Keturunan Saliato Suku Koto Parak Kenagarian Pauh VPadang Tertanggal 20 Maret 2008 yang disahkan oleh KetuaKerapatan

Adat Nagari Pauh V sesuaidengan Ranji Kaum Suku Koto Kenagarian Pauh V Padang Tertanggal 20Maret 2008 yang disahkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Pauh VMULYADI ZAKARIA Dt.

Adat Nagari (KAN) Pauh V tentangpenguasaan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Suku Koto Kenagarian Pauh VPadang oleh Karoet Kaum Suku Jambak keturunan istri Niniak MamaknyaMarah Sidik; 2222222 on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn ne ne een eeBahwa dari Penetapan Surat Kebulatan Kerapatan Nagari Pauh V Nomor IIITahun 1948 Berbunyi intinya Menetapkan;a) Kerapatan menetapkan yang bahwa Marah Sidik mempunyai sawahyang tersebut diatas kembali seterusnya serta mendapat 1/3 bahagiandari hasil sawah yang telah

Bahwa Penetapan Surat Kebulatan Kerapatan Nagari Pauh V PadangNo. Ill Tahun 1948 yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 4(empat) poin 7 (tujuh) huruf a dan b yang intinya Mempertigai tanahsawah objek sengketa a quo dengan Karoet adalah tidak benar, karenaMarah Sidik tidak mempunyai hak untuk klaimnya tersebut seperti Sudahdijelaskan pada point point diatas;.

Foto copy Keboelatan Kerapatan Nagari diberi tanda...............ccce P.5;. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 06/400/LPA/I/2008 atasnama H. Ali Amran tanggal 05 Januari 2009 diberi tanda.................. P.6;.

Alias OEPIK ADANG (pr) dan H.KOLANG (pr) sebagai Penggadai dengan Nenek Tergugat yang bernama ADJAM sebagai Pemagang pada Tanggal 11 Maret 2009;- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hokum seluruh surat-surat yang dibuat antara Nenek Tergugat yang bernama ADJAM maupun seluruh surat-surat yang dibuat antara Tergugat selaku Ahli Waris dari ADJAM menyangkut tanah objek perkara Tumpak II dengan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat IV;- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hokum Kesimpulan Kerapatan

Sehingganyaterhadap perbuatan TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan Objek PagangGadai yang merupakan Harta Pusaka Tinggi milik PENGGUGAT setelahberakhirnya masa Perjanjian Pagang Gadai pada Tanggal 11 Maret 2009, makaPENGGUGAT telah pula mengajukan permasalahan tersebut ke Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang ;Bahwa terhadap permasalahan yang PENGGUGAT ajukan ke Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang terhadap perbuatan TERGUGATselaku Ahli Waris dari ADJAM yang

tidak mau menyerahkan tanah Objek perkarasetelah berakhirnya masa perjanjian pagang gadai, maka Kerapatan adat nagari(KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, sehingganya terhadap permasalahan tersebut maka KeraapatanAdat Nagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula menerbitkanKesimpulan, yaitu dikenal dengan Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NanSalapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September 2009 No. 04/ PDT.KAN/NM.8.SK/ IX/ 2009

;Dimana Dalam Kesimpulan Kerapatan Adat nagari (KAN) Nan Salapan SukuNagari Padang Tertanggal 16 September 2009.

alasan hukum untuk menyatakan sah danmempunyai kekuatan hukum Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nana1110.11.12.Salapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/PDT.KAN/ NM.8.SK/ IX/ 2009 ;Bahwa setelah habisnya masa Perjanjian Pagang Gadai serta setelah adanyaKesimpulan Kerapatan Adat Nagari )KAN) Nan Saapan Suku Nagari PadangTertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/ PDT.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hokum Kesimpulan Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September2009, Nomor : 04/ PDT.KAN/ Nm.8.SK/TX/ 2009 ;.

Fotocopy Berita Acara Pembentukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucurtanggal 7 Juni 2009, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan asli nya, diberi tanda P.8;9.

Fotocopy Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pengurus KerapatanAdat nagari (KAN) Sikucur Masa Bakti 20092014 Nomor: SK.01/PPHalaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pmn10.KAN/SKC/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;Fotocopy Surat Keputusan Pucuak Pimpinan Kerapatan Adat NagariSikucur Nomor : SK.01/PPKAN/SKC/II/2016 tentang Susunan DanPersonalia Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucur

Adat Nagari (KAN) Sikucurtanggal 7 Juni 2009, bukti surat P.9 berupa Fotocopy Struktur Organisasi danTata Kerja (SOTK) Pengurus Kerapatan Adat nagari (KAN) Sikucur Masa BaktiHalaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pmn20092014 Nomor: SK.01/PPKAN/SKC/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 dan buktisurat P.10 berupa Fotocopy Surat Keputusan Pucuak Pimpinan Kerapatan AdatNagari Sikucur Nomor : SK.01/PPKAN/SKC/II/2016 tentang Susunan DanPersonalia Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucur

Masa Bakti 20162021 tanggal 5 Februari 2016, dan terhadap ketiga bukti ini Majelis hakimpahami hanya membuktikan mengenai keberadaan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Sikucur;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukansaksisaksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah menerangkan:e Saksi Mukhtaruddin pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahudengan objek perkara, bahwa saksi mengetahui Penggugat memilikihubungan kekerabatan dengan Yusuf;e Saksi Tooh pada pokoknya menerangkan

bahwa saksi tahu dengan objekperkara, bahwa saksi tahu dari Ayang (anaknya Tiazin) bahwa Tiazinmembeli sawah objek perkara dari Yusuf dan saksi pernah melihat surat jualbeli tersebut, bahwa setahu saksi sawah yang dijual Yusuf kepada Tiazinadalah kepunyaan Yusuf, bahwa setahu saksi jika Yusuf meninggal duniayang berhak atas harta yang ditinggalkan adalah Zainal;e Saksi Alizar pada pokoknya hanya menerangkan mengenai Kerapatan AdatNagari (KAN) Sikucur dan Pengurusnya;Menimbang, bahwa jika dihubungkan

DIRAJO Suku Caniago Koto Padang Kerambiamenpunyai sawah dan tanah pertanian ulayat Pusako Tinggi yang terletak diMungkua Hilir dalam Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang KecamatanPayakumbuh Selatan Kota Payakumbuh yang diketahui oleh HIDAYANUR.PDATUAK TUMANGGUANG NAN HITAM dan RISWENFIL DATUAKRANGKAYO MULIA KA.Ampek Suku Koto Padang Kerambia KenagarianNan XI Suku Limbukan yang disaksikan oleh Jihad Noviar Datuak SimarajoLelo Nan Panjang, dan Asrar Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;Bahwa Surat Pernyataan Kerapatan

Adat Nan XI Suku NagariLimbukan, Tentang Pengangkatan Soko Nan Talipek, Hiduik Bakarelaandan Membuat Soko Baru dalam Negeri Limbukan Nomor : 01/KANXISK/VIII1995, dan Daftar Anggota Kerapatan Adat Nan XI Suku NagariLimbukan yang ikut bersidang tentang Pengangkatan Penghulu BaruHalaman 20 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDGpada hari Senin, tanggal 21 Agustus 1995 di Balai Adat Nan XI SukuLimbukan beserta lampiran : Surat Keputusan (SK) Kerapatan Adat NanXI Suku Nagari

Dt.Sati Nan Balapiah sebagai Sekretaris sertadiketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limbukan Aur Kuningbernama T.Dt.Rajo Nan Sati, tidak dikenal gelar adat (Sako) DatuakMaharajo Dirajo di Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari LimbukanKecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Provinsi SumateraBarat, Dengan demikian adalah cukup ternyata dan terbukti Penggugattidak berkwalitas untuk mengajukan surat gugatan terhadap ParaTergugat ataupun atas objek perkara.a.

Adat Nan XI Suku NagariLimbukan, Tentang Pengangkatan Soko Nan Talipek, Hiduik Bakarelaandan Membuat Soko Baru dalam Negeri Limbukan Nomor : 01/KANXISK/VIII1995, dan Daftar Anggota Kerapatan Adat Nan XI Suku NagariLimbukan yang ikut bersidang tentang Pengangkatan Penghulu Barupada hari Senin, 21 Agustus 1995 di Balai Adat Nan XI Suku Limbukanbeserta lampiran : Surat Keputusan (SK) Kerapatan Adat Nan XI SukuNagari Limbukan No.01/KANXI.SK/VIII1995,tertanggal Limbukan 31 Juli1995 yang ditanda tangani

oleh Pengurus Kerapatan Adat Nan XI SukuNagari Limbukan atas nama Sy.Dt.Paduko Saruanso sebagai Ketua danSy.