Ditemukan 359071 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Nopember 2023 — Penggugat:
Lembaga Musyawarah Adat Suku AIkawe Tipuka 1623 Mimika (LEMASAI)
Tergugat:
1.Lembaga Musyawarah Adat Suku Amugme (LEMASA)
2.Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)
3.PT. Freeport Indonesia
49 — 18
  • Penggugat:
    Lembaga Musyawarah Adat Suku AIkawe Tipuka 1623 Mimika (LEMASAI)
    Tergugat:
    1.Lembaga Musyawarah Adat Suku Amugme (LEMASA)
    2.Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)
    3.PT. Freeport Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1336 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — SIHOL PANGARIBUAN VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAU LESTARI, DK
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIHOL PANGARIBUAN VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAU LESTARI, DK
    LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAULESTARI, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, KomplekSentral Niaga Nomor 11, Lantai Il, RT 01 RW 03, KelurahanAir Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;2.
    ZAINAL EFENDI , bertindak untuk diri sendiri maupunselaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) RiauLestari, beralamat di Jalan Kampung Baru No mor 28, RT003 RW 017 , Kel urahan Rejosari , Kec amatan TenayanRaya, Kota Pekanbaru;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Para Termohon
    Strata Satu (S1)dengan Nomor Seri ljazah 353/UGMM/2002 tertanggal 16 Desember 2002serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Badan Hukum PendidikanYayasan Universitas Generasi Muda tertanggal 9 Juli 2015 dan SuratPernyataan Nomor 125/R/BHPUGMM/VII/2015 dari Yayasan UniversitasGenerasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan tertanggal 9 Juli 2015serta Surat Keterangan Alumni Nomor 52/R/BHPUGMM/VIII/2015 dariBadan Hukum Pendidikan Universitas Generasi Muda Medan tertanggal 20Agustus 2015;Bahwa Tergugat adalah Lembaga
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 03-06-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Cbi
Tanggal 26 September 2022 — Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Lina Kwerianta
55 — 15
  • Penggugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan
    Tergugat:
    Lina Kwerianta
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 07-10-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 595/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 13 Desember 2016 —
73 — 50
  • PT.BANK MEGA SYARIAH >< DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA
    BANK MEGA SYARIAH, beralamat di Menara Mega Syariah Jalan HR.Rasuna Said Kaviing 19 A Jakarta, Selanjutnya disebutPEMBANDING semula TERGUGAT;MelawanDANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA, beralamat di WismaBumiputera, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75 Jakarta Selatan,yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: ARIE SUTIYONO, SH.,SE.MM, AAW, AAK, CFP., FEBBY GHULAM NAJMUDDWNN, SH.
    Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Dana Pensiun LembagaKetentuan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia; Bahwasebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun Lembaga KeuanganHal 1 Putusan No.595/PDT/2016/PT.DKIBumiputera vide Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP775/KM.10/2012 sebagaimana tercantum dalam Berita Negara RI Nomor 20/DPtahun 2012 tambahan Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari2012, salah satu kekayaan Penggugat adalah hasil dari investasi;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-09-2016 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 September 2016 — YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) VS ABDUL LATIF
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) tersebut;
    YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) VS ABDUL LATIF
    Pekerja/ouruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja kepada lembaga perselisihan hubungan industrial dalam halpengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:2.
    sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003, Upah Termohon Kasasi bulan November 2014disamping itu masa kerja Termohon Kasasi sudah 22 (dua puluh dua) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: Yayasan Grahamas Sejahtera/Elokuensi (Lembaga
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANGRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASAINTERNASIONAL) tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Dr. H.Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., danH.Buyung Marizal, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1859 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Mei 2013 — YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEDESAAN (YAYASAN LPTP) VS SUGENG UTOMO
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEDESAAN (YAYASAN LPTP) VS SUGENG UTOMO
    PUTUSANNomor : 1859 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGIPEDESAAN (YAYASAN LPTP), berkedudukan di Jalan RayaPalur KM 5 Tegal Asri, RT. 04, RW. 06, Desa Ngringo, KecamatanJaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasakepada ZAHRU ARQOM, SH.,MH..
    pemilik atas obyek sengketa dansecara sah pula dalam pengusaannya;Bahwa halhal tersebut diatas dapat dilihat dalam pertimbangan hukumputusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 22/Pdt.G/2010/PN.Krayhalaman 17 dan 18, yang antara lain menyebutkan:Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P11 tersebut sertaketerangan para saksi, terungkap fakta hukum bahwa riwayat kepemilikandari tanah tersebut diatas adalah semula milik Sudiyono Tjokrosoemo, suamiTrisnaningsih yang telah dijual kepada Yayasan Lembaga
    tidak dibantaholeh Para Tergugat dan II, bahkan telah diakuinya, yang mana pengakuantersebut merupakan bukti sempurna dan ternyata pula bersesuaian denganbukti P7 pada point f dan bersesuaian pula dengan bukti P6 pada point 1dan 2 serta bersesuian pula dengan bukti P8 pada point 1 ;Menimbang ternyata jual beli tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihakpenjual sebagai pihak yang paling berkompeten";Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tanah tersebutdiatas adalah hak milik sah Yayasan Lembaga
    No. 1859 K/Pdt/2012Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGIPEDESAAN (YAYASAN LPTP) tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 03-06-2022 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Cbi
Tanggal 6 Maret 2023 — Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Elisabeth Setiabudi
170 — 28
  • Penggugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan
    Tergugat:
    Elisabeth Setiabudi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK);
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK);
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 13-01-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN MALANG Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.Mlg.
Tanggal 9 September 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA vs PT. BANK DANAMON Indonesia
58 — 18
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA vs PT. BANK DANAMON Indonesia
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1 LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIAdisingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum berkedudukan di KantorPusat Malang di Jl.
    UUPK juga menerima kemungkinan proses beracarayang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legalStanding. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal denganhak gugat LSM (NGOs standing).
    perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badanhukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor :519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalahLembaga Swadaya Masyarakat telah memenuhi yang di persyaratkan Undangundang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia. sehinggadapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggarUndang
    Bahwa sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Nasioanl Indonesia (LPKKNI)yang menerima pengaduan dari Penggugat II, seharusnya Penggugat I hanyabertindak sebagai kuasa hukum dari Penggugat II untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini, bukan menjadikan dirinya sebagai pihak dalam perkara ini.
    kepada peradilan umum ; Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 46 tersebut, dapat disimpulkan bahwaLembaga Konsumen dapat bertindak sebagai Penggugat apabila mewakili sekelompokkonsumen, bukan mewakili pribadi, untuk menggugat Pelaku Usaha ; Menimbang, bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen mewakili seseorangmaka lembaga konsumen tersebut sudah bertindak sebagai kuasa sehingga untukberacara di persidangan Pengadilan juga harus memenuhi syarat sebagai kuasa,sebagaimana ditentukan oleh peraturan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2008 — Putus : 22-10-2008 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 132/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 22 Oktober 2008 — Eng.Sc;Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
59 — 25
  • Eng.Sc;Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2760 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — LENY RATNASARI vs LEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk
67 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LENY RATNASARI vs LEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHANKABUPATEN GRESIK, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-10-2010 — Putus : 20-01-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1851 K/Pdt/2010
Tanggal 20 Januari 2011 — RUDOLF HENNY SIMAUW vs LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) Passo, DKK
94 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUDOLF HENNY SIMAUW vs LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) Passo, DKK
    LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) Passo, beralamatdi Jalan Gang Raja, Desa Passo Kecamatan Teluk AmbonBaguala, Kota Ambon;2. PANITIA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKANKEPALA DESA PASSO, beralamat di Jalan Gang Raja,Depan SD , ll Desa Passo, Kecamatan Teluk AmbonBaguala, Kota Ambon;3. PEMERINTAH KOTA AMBON cq.
    PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan atau Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa haruslahberdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana dikehendakiUndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa; Tergugat sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Passo danTergugat Il sebagai Panitia Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaDesa Passo, yang terbentuk berdasar Surat Keputusan Tergugat Ill No
    Peraturan Tergugat Ill No.424 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan No. 207 tahun 2003tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukumkarena Tergugat sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) danTergugat Il sebahagian besar adalah Anggota Musyawarah Desa (LMD)oleh UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, telahmenghapuskan Lembaga Musyawarah
    , Tergugat tidak diberi kKewenangan apapun untukmembentuk/menunjuk Tergugat Il;Bahwa hal mana dapatlah dilihat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, yang menentukan bahwa"untuk pencalonan, pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa(BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari dan seterusnya;Bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan ternyata bahwa Tergugat (Lembaga Musyawarah Desa) telah membentuk Tergugat Il (PanitiaPemilinan Kepala Desa) pada Lembaga
    Musyawarah Desa sesuaiketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005bukan merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk membentukpanitia pemilihan kepala desa, karena kewenangan untuk itu ada padalembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD);Bahwa oleh karena Tergugat Il (Panitia Pemilinan Kepala Desa) telahdibentuk oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD) bukan oleh BadanPermusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 47ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005,
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 17-07-2013 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Tanggal 1 April 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. Bank Tabungan Negara,Tbk
62 — 18
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. Bank Tabungan Negara,Tbk
    PUTUSANNo.157/Pdt.G/2013/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, beralamat diJl.Raya Wapoga 2 Perum Negujil Permai IIBunulrejo Blimbing Malang, dalam hal inidiwakili oleh pengurusnya Lukman HadiWijaya, Nanang Nelson, SH ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nurhiyah,S.Pd.i
    legal Office Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia yang beralamatJalan Sultan Agung No.14 Kota Malang,berdasarkan surat kuasa yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal26 Februari 2013 ;Selanjutnya, disebut sebagai :PenggugatI ;2.
    No.157/Pdt.G/2013/PN.Mlg,telah mengemukakanhalhal sebagai berikut :1) Bahwa lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat padatanggal lima belas Juli dua ribu tiga belas (15072013) yang bernamaMurtini Setyawahyuni, alamat JI.
    sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf ( c ) UUPK yangberbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasandalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK(Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor :519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan StatusLembaga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat telah memenuhiyang di persyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintah danberlaku diseluruh Indonesia. sehingga
    Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia, bukti diberi tanda P.I1 ;2.Foto copy Akta No.12 Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia, bukti diberi tanda P.I2 ;3.Foto copy Akta No.25 Pengangkatan Pengurus Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia, bukti diberi tanda P.I3 ;4.Foto copy Tanda Daftar Perlindungan Konsumen No.519/1175/35.73.311/2009, buktidiberi tanda P.I4 ;5.Foto copy Akta Perubahan No.43, bukti diberi tanda P.I 5 ;6.Asli Laporan Kegiatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/Pdt./2015
Tanggal 30 Maret 2015 — LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, dkk. vs PT. RAFI KAMAJAYA, dkk
125 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, dkk. vs PT. RAFI KAMAJAYA, dkk
    Nomor 258 K/Pat./2015posisinya menjadi hutan adat yang tetap dalam penguasaan lembaga adatsecara turuntemurun sampai sekarang(videbukti P.I.)
    Oleh karena diantara Lembaga adat Desa Menunuk danPemerintahan Desa Menunuk berdasarkan historisnya merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka aktifitasnya kedua lembaga inidalam pelayanan masyarakat, dibidang pemerintahan, kemasyarakatan danpelanggaranpelanggaran adat dan hak adat juga saling mengisi dan salingberdampingan. Peran dan fungsi lembaga adat dan Pemerintah Desa tidakdapat dipisahkan karena masyarakat Desa Menunuk juga masyarakat adatMenunuk pula.
    Oleh karena itusegala hak Tergugat tersebut dapat dipenuhi tanpa cacat manakalaPenyerahan Lahan/tanah dari masyarakat/lembaga yang berhak tersebut telahdilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang tanpa cacat pula.
    Subjek gugatan tidak jelas: Penggugat (Lembaga Adat Menunuk Desa Menunuk dan LembagaAdat Menunuk Kecamatan Belimbing) tidak jelas apakah LembagaAdat Dayak ataukah Lembaga Adat Melayu, serta tidak menjelaskanlandasan hukum Penggugat Lembaga Adat Menunuk Desa Menunukdan Lembaga Adat Menunuk Kecamatan Belimbing, mewakiliLembaga Adat, maka secara hukum Penggugat dan Penggugat IItidak berhak mewakili Lembaga Adat Menunuk Desa Menunuk danLembaga Adat Menunuk Kecamatan Belimbing; Penggugat Pemerintahan
    Tidak jelasnya dasar hukum (rechts ground), dimana dalam positagugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas landasan hukumPenggugat Penggugat II mewakili lembaga adat dan lembaga adat apayang diwakilinya, serta dalam posita gugatan tidak menjelaskankedudukan/peranan Penggugat II dan Penggugat Ill, sehingga menjadipihak dalam perkara aquo;d. Tidak jelasnya objek sengketa yaitu: Batasbatas tanah tidak jelas; Letaknya tidak pasti; Ukuran yang disebutkan dalam gugatan tidak pasti;e.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2012 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 22-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 80/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 3 Oktober 2012 — ABDUL AZIS, S.H melawan KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
98 — 29
  • ABDUL AZIS, S.H melawan KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
    berakhir maka,tahanan tersebut wajib dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan,dicatat ..........dicatat dalam buku register, dan diambil sidik jarinya, serta dibuat Surat KeputusanKepala Lembaga Pemasyarakatan tentang pembebasan tahanan dimaksud (vide Pasal48 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 TentangTentang SyaratSyarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas DanTanggungjawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran
    Tanggal 18 Juni 2012 . yang tidakmengeluarkan Penggugat dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan,adalah nyatanyata kebijakan yang tidak mengutamakan landasan peraturanperundangundangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan.
    Mukhamad Soleh, SH.Mhum. selaku Kuasa Hukum pihak Penggugat tanggal 18Juni 2012, jadi surat tersebut tidak termasuk kategori Surat Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tetapi Surat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01 405 tanggal 18 Juni2012 merupakan surat jawaban biasa ;Bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan sebagaipihakTergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan ataumembebaskan tahanan dari Lembaga pemasyarakatan
    hal tersebut sesuai dengantugas pokok dan fungsi jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang tertuangdalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I.
    Mukhammad Soleh,S.H.M.Hum. kepada Kepala Lembaga PemasyarakatanKelas II B Pasuruan Tanggal 18 Juni 2012 ( fotokopisesuai dengan aslinya ) ; Bukti P3.: Surat dari Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor :W.10.E.28.PK.01.01.405 kepada Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 9 September 2020 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS ERWIN ANDREAS
117 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Februari 2020, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Provisi Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1.
    PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS ERWIN ANDREAS
    PUTUSANNomor 1134 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTORBERITA NASIONAL ANTARA, yang diwakili olehMeidyatama Suryodiningrat selaku Direktur Utama,berkedudukan di Wisma Antara, Jalan Merdeka SelatanNomor 17, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini memberikankuasanya kepada Muzayin, Spd., S.H.,
    beralamat di Jalan RadenPura Nomor 14, Kampung Gudang, RT 003, RW 006, DesaPasirnangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten, 15720, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Maret 2020;Pemohon Kasasi:;LawanERWIN ANDREAS, bertempat tinggal di KampungLebakwangi, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Parung,Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ade Wahyudin,S.H.I1., dan kawankawan., Para Advokat dan AsistenAdvokat yang tergabung dalam Lembaga
    SusPHI/2020.Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAANUMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARAtersebut:Memperbaiki amar putusan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt.Pst.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 12-04-2004 — Putus : 18-08-2004 — Upload : 24-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2004/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2004 — DUTAPALMA NUSANTARA ; DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
326 — 234
  • DUTAPALMA NUSANTARA ; DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    Ill, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2004,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Mel aw an cxDIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Gedung A, Lt. Ill, Jakarta10710, memberi kuasakepada: 1. Ors. BAMBANG RUSSAMSENO, M.Sc.; MINENTI R. SIANTURI, S.E.; KUKUH DJATMIKO DP, S.E.;HARTONO, SH. ;m wo ON 5. UMAR MARPAUNG, SH.; 6. DIDIK HARIYANTO, SH. ; 7.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-01-2013 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 04-04-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 02/G/2013/PTTUN.SBY
Tanggal 4 Februari 2013 — ABDUL AZIS, S.H. vs KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
68 — 28
  • ABDUL AZIS, S.H. vs KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
    :::eeeee PENGGUGAT / PEMBANDING ;Melawan:KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS Il B PASURUANBerkedudukan di : JI. Panglima Sudirman No. 4 Pasuruan, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : 020 ron enon no aoe1. ASSRI SUSANTINA, S.H.MH. 2. MURNI ERDYANTI, S.H. 3. R.A. RITA NURCAHYA, S.H.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-03-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 56/B/2018/PT.TUN.JKT;
Tanggal 23 April 2018 — JEHOVAH RAFA; KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA;
114 — 83
  • JEHOVAH RAFA; KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA;
    > >oe >S Ssig ayS eeSS Qe> gyay&Se LAW FIRM Ruko City Pride JalartNginden Semolo 42 W26 Blok B 16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa No:Sy> 08/JRS/XII/2017 tanggal 08 Desember 201 7)~=s Selanjutnya Pg disebut sebagai < Ss PENGGUGATPE PEMBANDING; Sa& & MELAWAN &KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUSUKraINDONESIA, berkedudukan di Kantor slembaga oe Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) ) RFI Jalan Raya: oFGae Bogor Km 24 No. 4749, Klurahan Susukan,Kecamatan Ciracas, Jakarta Tier. 13750;aSs
    Kantor Lembaga Perlindungan3 &Saksi Dan Korbansberalamat di Jalan Raya Bogor Km.: =yr 24 No.4749,.Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, > >Jakarta Tir, 13750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Poe Cis eeNomor: 02/I/LPSK/07/2017 tanggal 7 Agustus 2017, Dany y telah memberikan kuasa dengan hak substitusi Wgpada Ms& Hal 2 dari 10 hal. Put.
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 05-08-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 214/Pdt.P/2015/PN.Gsk
Tanggal 29 Februari 2016 — LENY RATNASARI terhadap LEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK. Dkk
41 — 14
  • LENY RATNASARIterhadapLEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK. Dkk
    Lembaga Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, beralamatdi jalan Raya Permata, Bunder, Desa Kembang,Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnyadisebut Termohon Keberatan I;2.
    PelaksanaPengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atua PenilaiPublik;(2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasilpengadaan jasa penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukantanah;Dengan demikian yang berhak menentukan besaran ganti rugi adalah JasaPenilai atau Penilai Publik yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah,Hal. 5 dari 26 Penetapan Nomor 214/PDT.P/2015/PN.Gsk.bukan Lembaga
    Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan aquo Pemohon Keberatantelah mengajukan permohonan keberatan dengan Lembaga Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Gresik sebagai Termohon Keberatan dan Pejabat PembuatKomitmen Palaksaan Jalan Nasional SadangGresikAteri Tengah Surabaya AteriTimur Surabaya sebagai Termohon Keberatan ll;Hal. 23 dari 26 Penetapan Nomor 214/PDT.P/2015/PN.Gsk.Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon Keberatanmemohon