Surat Tugas 094/31/DPRD tanggal 16 Februari2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/31/DPRD tanggal16 Februari 2004 tentang Lokakarya Nasional persiapanterakhirmenghadapi pemilu 2004 di Jakarta serta Tanda Terima PembayaranBiaya Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dalamrangka Pendidikan ke Luar Daerah Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp350.000.000,00 serta Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatHal. 39 dari 51 hal. Put.

No. 1251 K/Pid.Sus/201186.87.88.89.90.91.a2.93.94.Surat tugas 094/153/DPRD tanggal 4 Juni 2004 dan surat perintahperjalanan Dinas No. 093/153/DPRD tanggal 4 Juni 2004 tentangsemiloka Nasional Depdagri di Jakarta serta tanda terima pembayaransebesar Rp 60.710.000,00 ;Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/28/DPRD tanggal 11 Februari2004 serta Tanda Terima Pembayaran biaya perjalanan dinas AnggotaDPRD Kabupaten Bengkayang dalam rangka Lokakarya Nasionalpersiapan terakhir menghadapi Pemilu 2004, sesuai

No. 016 K/Pdt.Sus/201 118.19.dengan menerima bayaran tertentu dan pihak yang lain yangmemborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaankepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu ( Wayan Nedeng,Lokakarya Dua Hari : Outsourcing Dan PKWT', PT.

No. 016 K/Pdt.Sus/201 118.19.dengan menerima bayaran tertentu dan pihak yang lain yangmemborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaankepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu ( Wayan Nedeng,Lokakarya Dua Hari : Outsourcing Dan PKWT', PT.

Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar);4 Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum daftar riwayat hidup (CV);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis tidak akanmempertimbangkan dan mengesampingkan keterangan ahli tersebut;Menimbang bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwasebagai berikut:e Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 8.00 wib terdakwaberangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Suzuki

Yangmenyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihakketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatupemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu;Menurut hasil Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal17 s/d 19 Desember 1985 telah dirumuskan delapan asas yaitu ;1Asas kepercayaan; artinya bahwa setiap orang yang akan mengadakanperjanjian akan memenuhi setiap

Mas Ratna Koordinasi / konsultasi tentangpenanganan assetasset daerah hasilpemekaran Kabupaten / Kota tanggal 14 Oktober 20064.280.000,00Ridha Wahyudi Lokakarya SAP di Pontianak tanggal 2122 September 2006980.000,00Ridha Wahyudi Jumlah13.820.000,00 36.243.000,00 B.

Lokakarya SAP di Pontianak tanggal 21 980.000,00 Ridha Wahyudi22 September 2006Jumlah 13.820.000,0036.243.000,00B. Ada bukti Internal tanpa bukti EkternalBiaya bantuan pelatihan dan kursusketerampilan :1. Diklat orientasi nasional humas dan 7.280.000,00 Syamsupardiprotokol dan MC tanggal 0307 Oktober2006Jumlah 7.280.000,00Jumlah Bulan Oktober 2006 43.523.000,00 Bulan Nopember 2006 A.

No. 1871 K/Pid.Sus/2010 pemekaran Kabupaten / Kota tanggal14 Oktober 2006 Lokakarya SAP di Pontianak tanggal 980.000,00 Ridha Wahyudi2122 September 2006 Jumlah 13.820.000,00 36.243.000,00 B. Ada bukti Internal tanpa bukti Ekternal Biaya bantuan pelatihan dan kursusketerampilan : i:Diklat orientasi nasional humas dan 7.280.000,00 Syamsupardiprotokol dan MC tanggal 0307 Oktober 2006Jumlah 7.280.000,00Jumlah Bulan Oktober 2006 43.523.000,00 Bulan Nopember 2006 A.

Lokakarya SAP di Pontianak tanggal2122 September 2006980.000,00Ridha Wahyudi Jumlah13.820.000,00 36.243.000,00 B. Ada bukti Internal tanpa bukti Ekternal Biaya bantuan pelatihan dan kursusketerampilan : 1. Diklat orientasi nasional humas danprotokol dan MC tanggal 0307Oktober 20067.280.000,00Syamsupardi Jumlah7.280.000,00 Jumlah Bulan Oktober 2006 43.523.000,00 Bulan Nopember 2006 A. Tanpa SPJ Biaya makan dan minum : Hal. 39 dari 59 hal. Put.

telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalambukunya Hukum Kepailitan, Penerbit Grafiti, halaman 6869 (terlampirDokumen Angka 4.1) yang mengatakan sebagai sebagai berikut "Utangyang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktupenjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadijatuh waktu dan karena itu pula Kreditur berhak untuk menagihnya";e Setiawan dalam Makalah Hukum yang berjudul "Pengertian JatuhTempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditor atau Lebih", dalamrangkaian lokakarya

diajukanPenggugat untuk mendukung legalitas organisasi dan legalstanding dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo haruslahdikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara inidengan segala akibat hukumnya ;Bahwa dalam uraian Akta organisasi Nomor : 60 tanggal 1 Maret2011 terutama tentang tujuan didirikannya organisasi hanyalahbertujuan untuk melakukan monitoring terhadap kebijakanpelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan jenisjeniskegiatan organisasi adalah melakukan seminar, lokakarya

Adi Andojo Soejipto, SH, Kesamaan dalam Pemidanaan(Parity in Sentence), dalam buku: Lokakarya Pemidanaan Dalam Musyawarah Nasional IkatanHakim Indonesia Ke VIII Tanggal 27 s/d 29 Maret 1984 di Jakarta, Standar Pemidanaan, disusunoleh H.

Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;dan/atau.f.

&arang/jasa akan menanggung resiko yangPenyelenggaraan diklat, Ku penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;dan/atau.Pekerjaan un yek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untukpenzenddMg)knoloineto kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia/fasa; dan/atau. rjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian olehperguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;pekerjaan yang bersifat rahasia

telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalambukunya Hukum Kepailitan, Penerbit Grafiti, halaman 6869 (terlampirDokumen Angka 4.1) yang mengatakan sebagai sebagai berikut "Utangyang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktupenjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadijatuh waktu dan karena itu pula Kreditur berhak untuk menagihnya";e Setiawan dalam Makalah Hukum yang berjudul "Pengertian JatuhTempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditor atau Lebih", dalamrangkaian lokakarya

Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum dalam daftar riwayathidup.Selain itu dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakanbahwa satu satunya dalil Hukum yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum danSaksi Teja Sutra Utama Bin Cahya Sukmana untuk menerangkan LokasiPenebangan adalah HPT berhubungan dengan dalil tersebut terungkap dipersidangan bahwasanya Keputusan Menteri dimaksud telah dibatalkan padaHalaman 57 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.BLH/2017/PN Liw" Copy Keputusan Menteri Kehutanan

Hukum Acara Pidana, aturan tersebuttetap digunakan kecuali ada aturan yang lebih spesifik yang mengatur tentangjalannya persidangan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/I/2013 tentang pemberlakukanpedoman penanganan perkara lingkungan hidup dijelaskan bahwa ahli haruslahyang memiliki disiplin ilmu dengan ijazah mininal S2 dan mendapatkanpengakuan dari masyarakat, pernah menyusun atau membuat karya ilmiah danaktif dalam seminar atau lokakarya

pelaksana PT Todo Mareva Lumtornilai kontrak sebesar Rp476.478.000,00;Pelaksanaan pekerjaan kajian inter regional inputoutput di Provinsi DKI Jakartapelaksana PT Shiddig Sarana Mulya nilai kontrak sebesar Rp723.425.000,00;Kajian dan dialog interaktif fasilitasi aspirasi warga mengenai kemitraanKelurahan dan Dewan Kelurahan;Kajian Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi DKI Jakarta;Kajian efektivitas pajak air bawah tanah bagi konservasi sumber daya di ProvinsiDKI Jakarta;Kajian dan lokakarya

Bimtek Aparatur BUMK di Jakarta, Angkatan Tahun 2010 selama 3hari, dengan STTPP Nomor : 051/011.2/VisitamaTC V/2010 tanggal12 Mei 2008;Bahwa selain itu, selama Penggugat menjalankan tugas sebagai PegawaiNegeri Sipil, dimana Penggugat telah pula mengikuti Seminar/ lokakarya/diskusi tingkat Nasional mengenai wawasan managemen pemerintahan umumdan daerah, dengan uraian sebagai berikut :5.1.

DARA CAKE yang diperlihatkan dipersidangantelah disiapkan sendiri oleh terdakwa.yang kemudian dipergunakan untukmengecap kwitansi pembayaran;Bahwa benar pada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BPJStersebut terdapat tanda terima transport konsultasi Bidan desa kePuskesmas Kutaraya dengan jumlah masingmasing bidan menerima Rp.50.000. per bulan, tidak sesuai sebagaimana yang diberikan kepadamasingmasing bidan sebesar Rp. 100.000. untuk 6 (enam) bulan sekaliyang diberikan pada saat rapat mini lokakarya

DARA CAKE yang diperlihatkan dipersidangantelah disiapkan sendiri oleh terdakwa.yang kemudian dipergunakan untukmengecap kwitansi pembayaran;Bahwa benar pada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BPJStersebut terdapat tanda terima transport konsultasi Bidan desa ke PuskesmasKutaraya dengan jumlah masingmasing bidan menerima Rp. 50.000. perbulan, tidak sesuai sebagaimana yang diberikan kepada masingmasing bidansebesar Rp. 100.000. untuk 6 (enam) bulan sekali yang diberikan pada saatrapat mini lokakarya

CAKE yang diperlihatkandipersidangan telah disiapkan sendiri oleh terdakwa.yang kemudian dipergunakanuntuk mengecap kwitansi pembayaran;Menimbang, bahwa pada laporan pertanggung jawaban penggunaan danaBPJS tersebut terdapat tanda terima transport konsultasi Bidan desa kePuskesmas Kutaraya dengan jumlah masingmasing bidan menerima Rp. 50.000.per bulan, tidak sesuai sebagaimana yang diberikan kepada masingmasing bidansebesar Rp. 100.000. untuk 6 (enam) bulan sekali yang diberikan pada saat rapatmini lokakarya

yang diperlihatkan dipersidangan telah disiapkan sendiri olehterdakwa.yang kemudian dipergunakan untuk mengecap kwitansi pembayaran;Menimbang, bahwa pada laporan pertanggung jawaban penggunaandana BPJS tersebut terdapat tanda terima transport konsultasi Bidan desa kePuskesmas Kutaraya dengan jumlah masingmasing bidan menerima Rp. 50.000.per bulan, tidak sesuai sebagaimana yang diberikan kepada masingmasing bidansebesar Rp. 100.000. untuk 6 (enam) bulan sekali yang diberikan pada saat rapatmini lokakarya

J 53.645Promotion: Reklame Tidak dapat dibiayakan 505.000Promotion: Lokakarya Biaya tidak berhubungan dengan kegiatan usaha 169.818.622Promotion: Keanggotaan Biaya tidak berhubungan dengan kegiatan usaha 18.672.500Donation Nanggro Aceh Tidak dapat dibiayakan 70.150.000 RepresentasiDaftar Nominatif dilampirkan di SPT PPh Badan,namun SPT tidak di beri tanda contreng (V)1.157.021.678 Daftar Nominatif dilampirkan di SPT PPh Badan Entertainment namun SPT tidak di beri tanda contreng (V) 748.334.2041Telcom

(Lokakarya buku KUHP baru yang diselenggarakan oleh BPHN);Keberatan terhadap Putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum tentang tata cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang serta asas prerequisite.Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Judex Facti oleh karenaternyata Judex Facti tidak menerapkan ketentuan mengenai tata caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang.

Perjalanan dinas Dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan Kajian hasil penysusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya an. Sudung Nainggolan, MHSC dk;-------------------79. Perjalanan dinas peserta pusat Dalam rangka persiapan kegiatan Fasilitasi penyusunan kebutuhan SDMK an. Sudung Nainggolan MHSC dkk;---------------------------------------------------------------------------------80.

MSc dkk; Perjalanan dinas Dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan Kajian hasilpenysusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPM dan UnitDepkes dan UPT nya an. Sudung Nainggolan, MHSC dkkPerjalanan dinas peserta pusat Dalam rangka persiapan kegiatan Fasilitasipenyusunan kebutuhan SDMK an. Sudung Nainggolan MHSC dkk;Perjalanan dinas peserta pusat Dalam rangka pelaksanaan sosialisasiAplikasi Nasional kegiatan Sosialisasi Aplikasi penyusunan kebutuhanSDMkK di daerah an.

MSc dkk;Perjalanan dinas Dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan Kajian hasil penysusunankebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya an.Sudung Nainggolan, MHSC dk;Perjalanan dinas peserta pusat Dalam rangka persiapan kegiatan Fasilitasi penyusunankebutuhan SDMK an. Sudung Nainggolan MHSCPerjalanan dinas peserta pusat Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Nasionalkegiatan Sosialisasi Aplikasi penyusunan kebutuhan SDMK di daerah an.

Kalau hak itu digunakan secara berlebihan (abnormalatau tidak sebagaimana umumnya/pantasnya) atau dengan maksuduntuk merugikan orang lain, maka penggunaan hak seperti itu dapatbertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat danmerupakan penyalahgunaan hak, sehingga tindakan semacam itudapat dikwalificier sebagai perbuatan misbruik van recht yangmenurut perkembangan hukum merupakan species darionrechtmatige,bahwa selanjutnya Mahkamah Agung R.1I, dalam sidang Lokakarya diCilegon Serang, tanggal

Kalauhak itu digunakan secara berlebihan (abnormal atau tidak sebagaimanaumumnya/pantasnya) atau dengan maksud untuk merugikan orang lain,maka penggunaan hak seperti itu dapat bertentangan dengan kepatutandalam pergaulan masyarakat dan merupakan penyalahgunaan hak,sehingga tindakan semacam itu dapat dikwalificier sebagai perbuatanmisbruik van recht yang menurut perkembangan hukum merupakanspecies dari onrechtmatige; Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung R.I, dalam sidang Lokakarya diCilegon Serang, tanggal