tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai Tergugatsekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitandengan perkara yang dimohonkan banding;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamPutusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 15 Agustus 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo dah 1437 Hijriyah yang amarnyasebagai berikut :MENGADLLI

Berkas perkara Nomor 17/G/2013/PTUNSMD yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 17/G/2013/PTUNSMD tanggal 15 Januari 2014 yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Eksepsi : MENGADLLI : Menolak eksepsi Tergugat;Him.3 dari 12 hlm. Put. No. 73/B/2014/PT.TUN.JKTDalam Pokok Sengketa : 1.

Menyatakan Terdakwa MENGADLLI........sah dan meyakir Hal. 9 dari hal 10 Put No.179/Pid.B/2014/PN KkaPENGANIAYAAN, sel

MENGADLLI : Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat; Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449093 Tahun 2013,Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan,atas nama HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum. kepada ROOSJEJANSJE EMAN tanggal 11 Oktober 2013 sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Menolak seluruh eksepsi Tergugat

No.1340/Pdt.G/2016/PA.Bdw.Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI,1.

PUTUSANNome: 516/Pdt.G/2011/PA SkgBISMJLLAHIRRAHMANiRRAHIM INAN YANG MAMA ESA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETDHA*Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadlli perkara tertentu dalamtingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumahtangng, hertempat tingga!

., yang dimohonkan bandinglersebut:Dengan Mengadlli Sendiri: Menolak gugatan Para Terbanding semula Penggugat , Il, Ill, IV, V, VI,VII, Vill dan IX untuk seluruhnya; Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan PembandingII, Il, IV dan V semula Turut Tergugat Il, Ill, IV dan V untuk tunduk danmentaati isi putusan; Menghukum Para Terbanding semula Penggugat , Il, Ill, IV, V, VI, VI,Vill dan IX untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilanyang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00

administrasi, dipandang perlu memerintahkanPanitera untuk memenuhi ketentuan tersebut ;on= Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biayayang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Page 9 of 11 4247822108ccf92b8784a52988 ccaba0on= Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLLI

setelah nantinya Pemohon mengucapkanikrartalaknya." untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturanperundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

dalam sebauah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan Pasal 125 HIR dan ketentuan perundangundangan lainyang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADLLI

untuk mendaftarkanputusan perceraian dalam sebauah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala ketentuan Perundang undangan dan dalil syar'i yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankanKeadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan:Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa belum pernah dihukumMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makaterhadap terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU.Darurat No.12 tahun 1951 danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkanpermohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara,maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADLLI

Pebruari2018 Nomor:706/Pid.Sus/2017/PN.Mlg harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkanketentuan Pasal 242 KUHP, terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotka serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

meliputi tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk mendaftarkanputusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Peng gugat;Memperhatikan segala ketentuan Perundang undangan dan dalil syar'iyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

didaftardan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruanglingkup perkawinan, maka sesuai Pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat;Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku danhukunsyara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

Pasal 76 D UndangUndang 35Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor283/Pid.S us/2017/PN Lht tanggal 23 Nopember 2017 sekedar mengenaipidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1.

termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkarapada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLLI

dengan hak bahwa ia dapatmengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acarasebelumnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutguna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah sertaberdasarkan pasal 148 Rog, maka permohonan Pelawan haruslah dinyatakan gugurMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dinyatakan gugur makaPelawan dihukum membayar biaya perkara ini;Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADLLI

danmemenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada P enggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI