Pembanding/Penggugat I : Hajja Ramlah Binti Paramma Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
Pembanding/Penggugat II : SYARIFUDDIN DAENG SALLE Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Danamon IndonesiaPT Bank Danamon Indonesia Self Employed Mass Market Sungguminasa Kabupaten Gowa
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar

PT BANK DANAMONINDONESIA Tbk DEVISI SELF EMPLOYED MASS MARKETSungguminasa Kabupaten Gowa,beralamat di Jalan K. H.Halaman 1 dari 16 halaman Pts. No. 383/PDT/2020/PT.MKSWahid Hasyim Sungguminasa, Kabupaten Gowa, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT ;Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada ARJUNA RASJID,S.H., M.Kn., dan H. ABD. RASJID, S.H., selaku Advokat pada ArjunaRasjid Law Office, yang beralamat di JI.

tahun sudah diperiksa oleh Terbanding dan faktamengenai pinjaman itupun ada termasuk pembayaran bunga yang PemohonBanding lakukan ke Bank tersebut, dan tidak ada koreksi atas bunga pinjamanBank Hua Nan beserta selisin kurs Utang Bank Hua Nan, sehingga menurutPemohon Banding, selisih kurs dan biaya bunga pinjaman Bank Hua Nan dapatdibiayakan karena memang merupakan pengeluaran perusahaan dalam upayamempertahankan pendapatan;Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan, bahwa sistem perpajakan menganutsistem self

Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2015lability based on fault, artinya pihak penggugat yang harus membuktikan bahwamemang tidak terdapat pinjaman luar negeri ke Bank Hua Nan, bukan malahPemohon Banding yang dituduh untuk membuktikan, fakta di lapangan terjadibahwa pihak Terbanding tidak menghormati undangundang perpajakan yangberdasarkan Sistem Self Asssement;Bahwa penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan Pajak Penghasilanterutang menurut Pemohon Banding:Peredaran UsahaHarga Pokok PenjualanRp26.002.573.778

Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2015bunga Hua Nan merupakan pelaporan self assessment dimanaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menstate memiliki pinjaman luar negeri ke Hua Nan namun TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatmembuktikan eksistensi utang luar negeri tersebut;Bahwa sejak dalam proses pemeriksaan sampai dengandibuatnya Laporan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa belummendapatkan dokumen yang terkait dengan pinjaman bank HuaNan tersebut, dokumen yang telah

Kemudian sebetulnya kelemahan dari regulasiPNBP adalah tidak seclear dari regulasi pajak yang jelas adalah self assesment danapabila apa yang tidak disampaikan oleh wajib pajak merupakan pelanggaran dankemudian ditemukan data, karena tidak mungkin diperiksa kalau tidak ada temuan.Kementerian juga sebenarnya punya pemeriksa sendiri dan untuk PNBP disiniBPKP juga mempunyai tim untuk optimalisasi, dan bisa berkalikali diperiksa,dimana letak kepastian hukumnya, bukankah undangundang itu menjaminkepastian

Jadikalau didaerah itu ada yang namanya retribusi;Bahwa tekhnis pelaksanaan pemungutan PNBP di masingmasing Kementerian,sebenarnya kita bisa kembali lagi kepada pemungutan PNBP dan hal ini samadengan di pajak, didalam pajak ada dikenal istilah pungutan pajak Self AssessmentSystem (SAS), Official Assesment System (OAS) dan With Holding. Kalau selfAssesment itu si wajib pajak menghitung sendiri, melapor dan menyetor.

Didalam PNBP memang tidak disebutkan self assessment atau Officeassessment atau with holding, hanya dalam aturannya dikenal ada PNBP yangdibayar oleh wajib bayar sendiri dan ada yang dihitungkan oleh Pemerintah, itujenisnya berbedabeda. Hanya di analogkan, kalau dihitung sendirisendiri olehwajib bayar adalah self assessment, sementara yang dihitung oleh petugas dariinstansi pemungut ini yang disebut official assessment.

assesment dimintauntuk menyampaikan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan self assesmentPT.

Dalam PermenKominfo Nomor 19 Tahun 2010 ini diatur bahwa harus dilakukan self assesment 1bulan sebelum jatuh tempo, pada bulan April kita sudah meminta agar dapatbertemu dengan Pihak PT. Moratel dan kita sudah ketemu dan sudah dilakukankoreksi dan sebelumnya kita sudah menyampaikan setelah membayar secara selfassesment, agar menyerahkan laporan keuangan secara lengkap sebagai dasar kitamelihat perhitungan mereka.

faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu mengenai rentang waktu antaraPEB dengan Perkiraan Keberangkatan Kapal yang didalilkan olehTerbanding adalah bertentangan dengan prinsip Self

Majelis dalam melaksanakan pembuktian terhadap pokok sengketamenganut pembuktian bebas tetapi Terbanding sebagai pejabat publik yangmendalilkan telah terjadi penyerahan BKP/JKP oleh Pemohon Bandingmempunyai beban pembuktian yang lebih kuat terhadap hal yang didalilkankarena Terbanding yang ditugaskan melakukan pemeriksaan dianggap telahmempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ketentuan peraturanperpajakan, memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai.bahwa menurut Majelis, sesuai dengan prinsip self

TERGUGAT merupakan Bank pemberi kredit (Kreditur) kepada TURUTTERGUGAT Il (Debitor) dengan tujuan kredit untuk membeli kapalAmbassador VII dari TURUT TERGUGAT (bukan dari PENGGUGAT), dandengan plafond kredit sebesar 60% dari harga jual beli kapalAmbassador VII (in casu 60% dari USS 1,000,000,00. atau sama denganUS$.600,000.00), dengan ketentuan sisanya sejumlah 40% dari US$.1,000,000,00. atau sama dengan US$.400,000.00. harus dibayar oleh danaTURUT TERGUGAT II sendiri (self financing);c.

PN.Jkt.Pst.TERGUGAT selanjutnya perlu mengutarakan pula, bahwa adalah sangat tidaklogis dan tidak wajar apabila TERGUGAT sebagai Bank yang telah memberikankredit kepada TURUT TERGUGAT II dengan plafond kredit yang nyatanyatahanya sebesar 60% dari harga jual beli kapal Ambassador (in casu 60% dariUS$ 1,000, 000.00. atau sama dengan US$.600,000.00) namun kemudianTERGUGAT juga memberikan jaminan pembayaran untuk pelunasan sisanyasejumlah 40% atau sama dengan US$.400,000,00 yang jelasjelas merupakankewajiban self

Hal ini sudah pasti bertentangan dengan prinsip(syarat) keharusan 'self financing yang berlaku umum dan merupakankebiasaan di dalam praktek bisnis perkreditan di Bank/perbankan;Oleh karena itu, sekali lagi TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil danpembuktian PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah menerbitkan/mengirimsuratsurat yang didalilkan PENGGUGAT merupakan 'jaminan pembayaran' dariTERGUGAT kepada PENGGUGAT atas Angsuran Kedua dalam transaksipembelian/penjualan kapal Ambassador VII;TERGUGAT dengan

PENGGUGAT, karena TERGUGAT secaranyata telah memberikan kredit kepada TURUT TERGUGAT II dengan tujuanuntuk TURUT TERGUGAT II membeli kapal Ambassador VII dari TURUTTERGUGAT dengan harga US$.1,000,000.00, dan dengan schemepembayaran atau sumber dana: sebesar 60% (in casu US$. 600,000.00) yangberasal dari pencairan transaksi kredit dari TERGUGAT kepada TURUTTERGUGAT Il (sesuai plafond kreditnya) dan pembayaran atau sumber danauntuk sisa harga sebesar 40% adalah berasal dari dana TURUT TERGUGATsendiri (self

dapat dipakai sebagai pegangan (standar)menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkan jumlah PPh Pasal21 /Pasal 26 yang terutang.Apabila pada saat melaksanakan verifikas/pemeriksaan fiskus dan memperoleh datayang sebenarnya serta diyakini kebenarannya misalnya : berupa kontrak kerja dankontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikan sebagai dasaruntuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang serta untukkepentingan perpajakan yang lain.Sesuai dengan sistem self

dipakai sebagai pegangan(standar) menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkanjumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang.= Apabila pada saat melaksanakan verifikasi/pemeriksaan fiskus dan memperolehdata yang sebenarnya serta diyakini kebenarannya misalnya : berupa kontrakkerja dan kontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikansebagai dasar untuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutangserta untuk kepentingan perpajakan yang lain.= Sesuai dengan sistem self

Meterai Rp6.000,00Jumlah Rp1.166.000,00(satu juta Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 6 dari 6 halamanPutusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA. TSe

./2018/PN.Mrh.diterbitkan secara Self Assesment melalui Aplikasi SIPUHH.Dokumen SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutana. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB danindustri primer;b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariindustri primer.2) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang jjin. Dokumen Nota Angkutan digunakanuntuk menyertal :a. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;b.

ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersamasamaNota Perusahaan.Bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Alam, yang berwenang memberikan atau mengeluarkan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan adalah untuk SKSHHK diterbitkanoleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPLsesuai kompetensinya, diterbitkan secara Self

., bekerja di PT.Andalan Terampil Multisis (ATM) Jakarta yang merupakan vendorperawatan mesin SST (Self Service Terminal) transaksi non tunaiBank CIMB Niaga, selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwasebagai supervisor adalah menganalisa masalah SST tersebut,dimana data transaksi dari beberapa lokasi seperti SST Thamrin, SSTSenayan dan SST Citra Raya kemudian bisa terdakwa crack ataupecahkan/bobol hingga terdakwa bisa mengetahui data nomor PINdan normor kartu ATM milik orang lain, sehingga kemudian

atau melawanhukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurandi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik milik Orang lain atau milik publik, perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada bulan Februari 2001 sampai dengan bulanFebruari 2013, terdakwa Edison Hutagalung, S.T., bekerja di PT.Andalan Terampil Multisis (ATM) Jakarta yang merupakan vendorperawatan mesin SST (Self

mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu PemohonBanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakandengan benar prosedur ekspor barang Crude Palm Oil (CPO) yangdimuat dalam PEB Nomor 005399 tanggal 30 Desember 2010, olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo yang didalilkan butir 13, 14, 15, 17 huruf f padahalaman 1920 dari 21 halaman mengenai rentang waktu bertentangandengan prinsip Self

Pasca tsunami tahun 2004 dan hingga sekarang Penggugat merasakanbahwa hidup bersama dengan Tergugat bukan lagi layaknya hidup sepertisepasang suami istri dan tidak wajar karena kebersamaan antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan kata lain hidup dalam saturumah akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah masingmasingatau self service dalam menjalani hidup.5.

PENETAPANNomor 846/Pdt.G/2019/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Cilacap, 24 April 2000, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempatkediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasakepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin

Transformer dielektrik cair, terdapat 50.400 liter insulation merupakan bagianyang tidak dapat terpisahkan dari Transformer tersebut, namun berdasarkanpemeriksaan Majelis, 50.400 liter (252 drum @ 200 liter) oli tidak tercantum dalaminvoice dan tidak diberitahukan dalam PIB;bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa barangyang diimpor adalah Transformer dielektrik cair;bahwa berdasarkan nama barang dan Tarip Pos yang diberitahukan dalam PIBNomor: 167906 tanggal 27 April 2012 (self

TSeSALINANSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 7 dari 6 halamanPutusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA. TSe

PUTUSANNomor 11/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I ,SELF I>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPedagang, tempat kediaman di Desa Lambangan,Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggali, sebagaiPenggugat;MelawanTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPedagang

Sehingga, jelas bukan fakta dalamBA Coklit yang keliru, melainkan data dari Termohon Kasasi II;Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci sebelumnya, PutusanTingkat Banding mencampuradukkan dasar hukum, mekanismepenagihan, serta prosedur pemeriksaan kedua jenis PNBP (officialassessment dan self assessment).

Pasal 18 PP 22/2005 yangdigunakan sebagai salah satu sebab penerbitan Keputusan Tata UsahaNegara Objek Sengketa secara tegas mengatur mengenai pemeriksaanBPKP terhadap Wajib Bayar, in casu Pemohon Kasasi II (prosedurPNBP self assessment).

Namun pada faktanya, pemeriksaan BPKPdilakukan terhadap Instansi Pemerintah, in casu Termohon Kasasi II(prosedur PNBP official assessment);Akan tetapi, Putusan Tingkat Banding menggunakan prosedur danakibat dari pemeriksaan PNBP self assessment terhadap BHPFrekuensi yang adalah PNBP official assessment yaitu pemeriksaandilakukan terhadap Instansi Pemerintah, in casu Termohon Kasasi IInamun meminta pertanggungjawaban terhadap Wajib Bayar, in casuPemohon Kasasi Il;Apabila memang terjadi perubahan fakta

Bahwa kayukayu tersebut datang dari Sulawesi;Bahwa dokumen tersebut pernah ditunjukkan kepada saya dan padaakhirnya dibawa oleh Penyidik;Bahwa Suratsurat tersebut harus diakses secara online dalam sebuahindustry dan industry itu harus mendapat suplay dari pihak lain jugadokumen secara online dan kemudian diolah dikirimlah ke Lombokdengan dokumen online juga;Bahwa saya tidak sampai ke Shabandar saya tahunya dokumen kayutersebut harus ada saat kayu kayu diberangkatkan;Bahwa dokumen tersebut dibuat self

assessment tidak ada petugasyang memeriksa jadi tidak setiap saat memeriksa dimana dia sudahdiberikan keleluasaan secara self assessment dimana dia tidak bisamemiliki stok kayu olahan ketika tidak punya penyuplainya tidak punyapemegang jjin yang bekerjasama tidak punya penyuplai kayu dengansystem juga yang masuk di sana, tetapi ketika dia punya seperti halnyatabungan ketika dia masuk (Kredit) maka dia bisa mendebit kayunyajadi secara system dikendalikan tanpa ada petugas dimana yang adaadalah tenaga

Asessment adalah lawan dari opisial Officeman kalau duluofficial officement adalah setiap kegiatan pengangkutan kayu disanaada orang kehutanan sekarang dirubah menjadi self assessmentdidelegasikan dengan persyaratan mempunyai tenagatenaga yangsudah terlatin sudah bersertifikat;Bahwa Pendidikan terakhir saya sekolah kehutanan setara denganSMA;Bahwa dalam hal sebuah Industri Primair kan mengirim kayu olahandimana Industri Primair tidak bisa mendapat kayu sembarangandimana hanya mendapat kayu dari

Ahli: ARDI, S.Hut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saya pernah diperiksa untuk memberi keterangan sebagai Ahlidi penyidik Kehutanan terkait dengan perkara ini;Bahwa Saya sebagai Ahli Tata Usaha Kayu (TUK)/ SIPUHH;Bahwa tugas pokok saya adalah berkaitan dengan peredaranpemanfaatan hasil hutan ;Bahwa untuk peredarannya dalam hal ini secara self Asessementmenggunakan SIPUHH hasil hutan kayu;Bahwa yang bisa mengakses SIPUHH tersebut adalah Perorangan danPengusaha

yang diberikan jin;Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2019/PN MtrBahwa terkait dengan perijinanya nanti akan dijelaskan oleh Ahli HadiSukisno, S.Hut., M.M.A;Bahwa untuk peredarannya secara Self Asessment dalam hal iniPengusaha langsung dari Proses penebangan sampai dengan prosespemasaran secara online;Bahwa yang bisa mengakses adalah hanya pengusaha yangmempunyai akun saja;Bahwa kalau pengawasan oleh BPHP Ahli Hadi Sukisno, S.Hut.

No. 02/B/PK/PJK/2007Hal.Banding telah sependapat dengan pernyataan MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakandalam halaman 50 dari 57 halaman baris 8 dari atasdan 54 dari 57 halaman baris 24 dari bawah PutusanPengadilan Pajak Nomor Put 08062/PP/M.VIII /16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukanpembetulan khusus mengenai NPWP dengan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006sebagai berikut "Bahwa sistem Self Assessment yang berlakuakan berakhir

No. 02/B/PK/PJK/2007Hal.Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16Tahun 2000 bahwa azas Official Assessment, yangberarti dengan berlakunya azas ini makakeleluasaan Pemohon Banding dalam rangkapelaksanaan Self Assessment menjadi terhenti danberganti menjadi Official Assessment (halaman 54dari 57 halaman baris 24 dari bawah)".Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding sangat tidak sependapat dengan

Nilai oleh Pemohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan karenaSPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada kenyataannyatidak mendapat perhatian Pemeriksa sesual SuratPerintah Pemeriksaan Nomor Prin033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 danhal ini telah dibenarkan oleh Majelis Hakim denganpernyataan di atas bahwa azas Official Assessment, yangberarti dengan berlakunya azas ini maka keleluasaanPemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalamrangka pelaksanaan Self

Bahwa Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang TaxAmnesty mengatur bahwa untuk memperoleh pengampunan pajak, WajibPajak harus menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri sesuaidengan prinsip perpajakan Indonesia yang menganut sistem selfassessment yaitu bahwa yang mengetahui seluruh hak dan kewajiban WajibPajak, utang, dan harta adalah Wajib Pajak dan Tergugat/DUP (fiskus) tidakmengetahui halhal yang tidak tersembunyi kecuali dinyatakan sendiri olehPenggugat/Wajib Pajak;Bahwa dalam sistem self