Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikutdi bawah ini :1.Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis(peraturan perundangundangan) dan atau asasasas hukum umumdari hukum tidak tertulis.

Lebin knusus yang dimaksud dengan tanpahak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yangberwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari BadanPengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atasyang

dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yangberarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukumformil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawanhukum formil dan melawan hukum materiil.Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletakdi antara frasa tanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatifdalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestanddeel), yaitu apabila salah satu

Lab:321/NNF/V/2017, tanggal 27Januari 2017, dengan ke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ; Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. Terdakwa 1.Agusman Hi. Mamma Al.

Lab:321/NNF/V2017, tanggal 27Januari 2017, dengan ke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika); Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. Terdakwa 1.Agusman Hi. Mamma Al.

Lab:321/NNF//2017, tanggal 27 Januari2017, dengan ke simpulan sebagai berikut :Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika);Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. Terdakwa 1.Agusman Hi. Mamma Al.

Lab:321/NNF//2017, tanggal 27Januari 2017, dengan ke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika); Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. Terdakwa 1.Agusman Hi. Mamma Al.

PSI/03028/2020tanggal 19 Maret 2020, yang ditandatangani oleh AGUSTINA DWI R.M.Psi.Psikolog, psikolog pemerintah pada RSUD MARDI WALUYO denganhasil pemeriksaan :e Hasil psikotes, wawancara dan observasi mengindikasikan: Anakmengalami respon hyperarousal dalam bentuk kemarahan atasperistiwa kekerasan seksual yang dialaminya = yangmengindikasikan ia mengalami trauma.e SIMPULAN: Korban APRILIA PATMAWATI mengalami peristiwapersetubuhan yang mengakibatkan adanya indikasi F.43.1 PTSD(Post Traumatic Syndrom

PSI/03028/2020tanggal 19 Maret 2020, yang ditandatangani oleh AGUSTINA DWI R.M.Psi.Psikolog, psikolog pemerintah pada RSUD MARDI WALUYO denganhasil pemeriksaan : Hasil psikotes, wawancara dan observasi mengindikasikan: Anakmengalami respon hyperarousal dalam bentuk kemarahan atasperistiwa kekerasan seksual yang dialaminya yang mengindikasikan iamengalami trauma.Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 115/PID.SUS/2021/PT SBYe SIMPULAN: Korban APRILIA PATMAWATI mengalami peristiwapersetubuhan

PSI/03028/2020tanggal 19 Maret 2020, yang ditandatangani oleh AGUSTINA DWI R.M.Psi.Psikolog, psikolog pemerintah pada RSUD MARDI WALUYO denganhasil pemeriksaan:e Hasil psikotes, wawancara dan observasi mengindikasikan: Anakmengalami respon hyperarousal dalam bentuk kemarahan atas peristiwakekerasan seksual yang dialaminya yang mengindikasikan ia mengalamitrauma.e SIMPULAN: Korban APRILIA PATMAWATI mengalami peristiwapersetubuhan yang mengakibatkan adanya indikasi F.43.1 PTSD (PostTraumatic Syndrom

peredaran usaha, sehingga selisihtersebut tidak dapat serta merta dijadikan koreksi, karena harus dibuktikan;bahwa Terbanding di dalam persidangan tidak dapat membuktikan atas selisih sebesarRp.7.073.517.406,00 yang merupakan objek dikoreksi tersebut dijual kepada siapa;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan

hanya koreksi Pajak Masukan) 0Oktober 255, 935,000November 716,618,000Desember 186,087,000Total Koreksi DPP PPN oleh Terbanding 1,743,890,250 bahwa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 1.706.390.250,00, Pemohon Banding telahmengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan telah diperiksa dan diputus oleh Majelis IPengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put51316/PP/M.IA/15/2014 yang telahdiucapkan tanggal 17 Maret 2014, dengan amar putusan Mengabulkan sebagianpermohonan banding Pemohon Banding dengan simpulan

Walaupun tanpa hak padaumumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun sebagaimana simpulan angka 1di atas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalahtanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsurini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berartimelawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

melawanhukum (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspekfilosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomisterdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3(tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilannurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undangundang (legaljustice) belaka.Bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan

bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurianyang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wibbertempat di masjid Al Ikhlas Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku Kabupaten OKU Timur yang menjadi korban yaitu masjid Al Tkhlas dan yangditeguhkan pula dengan keterangan saksi Solid dan saksi Muhammad Irwan yangdisampaikan didepan persidangan dan atas keterangan tersebut terdakwa ROMBin BUNYAMIN membenarkan dan tidak merasa keberatan, sehingga PenuntutUmum memperoleh simpulan

malam mempengogi terdakwa sedang membawa sesuatu danberlari setelah melihat saksi Supawi, dan kemudian saksi mengejar terdakwanamun terdakwa dapat melarikan diii Kemudian saksi memberitahukan kejadiantersebut kepada saksi Solidi yang berada didalam masjid kemudian saksiSupawi dan saksi solid Memeniksabarang di sekitar masjid dan di ketahuibahwa mesin pompa air masjid telah hilang, kesaksian tersebut terdakwa RomBin Bunyamin membenarkan dan tidak menasa keberatan, sehingga PenuntutUmum memperoleh simpulan

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum namun sebagaimana simpulan angka 1 (Satu) di atasyang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteriyang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukumformil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukumformil dan melawan hukum materiil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak diantara frasa tanpa hak

melihatHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bilaspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

dia yang harusmembuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, Barang siapa, yang mengatakan iamempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknyaitu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan,Pendapat dan Simpulan

Pct.antara Pemohon dan Termohon dalam merawat anak bawaan Pemohonyang kondisinya kurang cakap; bahwa sejak Desember 2016 Pemohon meninggalkan Termohon danantara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang; bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidakberhasil;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan yang intinya Pemohontetap pada permohonan untuk bercerai;Bahwa Termohon telah menyampaikan simpulan yang intinyaPemohon tidak keberatan atas perceraian dan menyatakan mencabuttuntutan

secaralangsung oleh Pemohon Banding dengan Eng Lee Shipping Company tanpamelalui perantara atau agen di Indonesia.bahwa tagihan (invoice) jasa angkutan laut yang diterima Pemohon Bandingdilakukan oleh Eng Lee Shipping Company Singapura tanpa melaluiperantara atau agen di Indonesia.bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea 3 Undang UndangNomor: 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 16Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yangmenyatakan bahwa Pendapat dan simpulan

kerusakandiakibatkan oleh adanya bahan peledak (obat petasan) di rumah tersebutdan dalam pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya sisa bahan peledak(obat petasan) dalam jumlah kecil yang disimpan Terdakwa di rumah orangtuanya sejak tahun lalu' berikut bahan (gulungan kertas) sebagaibahan/wadah petasan;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1373/BHF/2021 tanggal 10 Mei 2021 terhadap barang bukti 1 (Satu) kantongplastik berisikan serbuk warna abuabu dengan berat kotor 78,65 gram,dengan Simpulan

tersebutdan dalam pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya sisa bahan peledak(obat petasan) dalam jumlah kecil yang disimpan Terdakwa di rumah orangtuanya sejak tahun lalu. berikut bahan (gulungan kertas) sebagaibahan/wadah petasan;Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 441/Pid/2021/PT SMG Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1373/BHF/2021 tanggal 10 Mei 2021 terhadap barang bukti 1 (Satu) kantongplastik berisikan serbuk warna abuabu dengan berat kotor 78,65 gram,dengan Simpulan

Sehingga,antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei2019 hingga sekarang sudah + 1 tahun 4 bulan lamanya, dan selamaPemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, antaraPemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimanalayaknya Suami istri yang baik;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut Pemohon telahmembenarkannya, dan Pemohon menyatakan sudah mencukupkanbuktibuktinya;Putusan No. 4610/Pdt.G/2020/PA Clip.Bahwa terakhir, Pemohon mengajukan simpulan

Demikian pula, Termohontelan mengajukan simpulan yang pada pokoknya adalah Termohon mohonpurtusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusasn ini, maka segala hal ihwalyang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidangperkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan talakan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016, maka Pemohon

Dalam menjalankantugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab,penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dariperbuatan tercela.Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yangkuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalammemenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanopa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak diantara frasa tanpa

afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

rumah orang tuapemohon sejak Mei 2017 hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya.Sehingga, antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggalsejak Mei 2017 hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya, dan selama ituantara pemohon dan termohon sudah tidak pernah berkomunikasisebagaimana layaknya suami istri yang baik;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut, pemohon dan termohontelah membenarkannya dan selanjutnya pemohon menyatakan sudahmencukupkan buktibuktinya;Bahwa terakhir, pbemohon mengajukan simpulan

Demikianjuga, termohon mengajukan simpulan yang pada pokoknya adalah termohonbersedia dicerai oleh pemohon dengan syarat semua tuntutan termohon dipenuhi oleh pemohon.

tergugat tidak mengajukan bukti apa pun;Bahwa terakhir, penggugat mengajukan simpulan yang pada pokoknyaadalah penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari tergugat, demikian jugatergugat mengajukan simpulan yang pada pokoknya adalah tergugatmenyerahkan pada putusan Majelis Hakim;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwalyang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidangperkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

Keberatan Nomor: KEP746/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, sehingga ataskeputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding ke PengadilanPajak melalui surat Nomor: 697/MPMPPPPh2908/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012;bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dan diputus olehMajelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put49458/PP/M.I/15/2013 yang telahdiucapkan tanggal 16 Desember 2013, dengan amar putusan Menambah pajak yangharus dibayar oleh Pemohon Banding dengan simpulan

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksudtanoa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2018/PN BilBerdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka

afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

harus berpegang pada undang dan hukum lainnya dimasyarakat, selanjutnya dalam Memori Penjelasan Pasal 78 UndangNomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "Keyakinan Hakim didpada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KeUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 22007 dalam penjelasannya disebutkan, Pendapat dan Simpulan