Ditemukan 168 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. WAGIMAN, MT bin TUAH
9017
  • Selain itu, secara struktur organisasi, Suku Dinas Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Barat merupakan unit struktural yang berada dibawah struktur organisasi Walikotamadya Jakarta Barat, sehingga jikastruktur yang berada di bawah memerintahkan struktur yang berada diatasnya, hal tersebut sepertinya tidak sesuai dengan prosedur dan etikaorganisasi.Ahli Suproni : didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapatyang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak
    memberikan uang hasil potongansebesar 30% tersebut kepada terdakwa setiap kali dilakukan pencairan danaswakelola yaitu Geofrey Rejoice Novena Sapija langsung mendatangi terdakwadi ruangnya dengan mengatakan Pak, uangnya sudah ada dan dijawab ya,letakan disana, sedangkan untuk yang terakhir terdakwa mendatangi GeofreyRejoice Novena Sapija di ruangan kemudian Geofrey Rejoice Novena Sapijalangsung saja menyerahkan uang potongan tersebut kepada terdakwa.Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Suproni
    Biaya tersebut diserahkan oleh Kasimasingmasing kecamatan yang meminta untuk dibuatkan SPJ dari kegiatanswakelola yang dilaksanakan oleh masingmasing kecamatan dan biayatersebut langsung diserahkan kepada Ahmad Mawardi alias Bondan.676Bahwa ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Suproni yang kemudian melakukan perhitungan kerugian negara berkaitandengan kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air JakartaBarat Tahun 2013 tersebut menyatakan bahwa telah timbul kerugian
Register : 23-08-2017 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - AHMAD MAWARDY
11342
  • triwulan,sedangkan dari Kasikasi Kecamatan Terdakwa Ahmad Mawardi menerimabiaya pembuatan SPJ kecamatan sebesar Rp.4.000.000, per triwulan.Bahwa proses potongmemotong anggaran swakelola dan pembuatanLaporan Kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang direkayasaHalaman 609 Putusan No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.JKT.PSToleh Yoyok Suryanto, Heri Setyawan dan Terdakwa Ahmad Mawardy diSuku Dinas Tata Air Jakarta Barat sudah terjadi sejak lama.Bahwa ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Suproni
Register : 23-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 75/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - NURHADI
249111
  • sedangkan yang mencari perusahaanmendapatkan fee berdasarkan kerelaan dari pemberi pekerjaan; Bahwa mengenai pekerjaan di lapangan dikerjakan atupun tidak saksitidak tahu; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpahsesuai dengan keahliannya sebagai berikut :SUPRONI
Register : 23-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt PST
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - YOYO SURYANTO
8511
  • AHLI SUPRONI, Ahlitidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa;8182Bahwa terhadap kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan UmumTata Air Jakarta Barat Tahun 2013 termasuk dalam keuangan Negara yangdalam kegiatan tersebut menggunakan dana APBD Provinsi DKI Jakarta;Bahwa benar ahli pernah melakukan perhitungan kerugian negaraterhadap pelaksanaan kegiatan swakelola di Sudin Tata Air Jakarta BaratTahun 2013 berdasarkan berminta penyidik Kejaksaan Agung kepada pihakBPKP
Register : 23-08-2017 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - HERI SETYAWAN
13326
  • Bahwa ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Suproni yang kemudian melakukan perhitungan kerugian negara berkaitandengan kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air JakartaBarat Tahun 2013 tersebut menyatakan bahwa telah timbul kerugian terhadapkeuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan swakelola pada Suku DinasPekerjaan Umm Tata Air Jakarta Barat tahun 2013 tersebut.Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut didukung dengan adanyaketerangan saksi Yoyo Suryanto, Ahmad
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - WAHYUDIANTO, ST., MM., MT
7613
  • Bahwa pembuatan SPT Kegiatan Swakelola dikerjakan oleh SeksiPerencanaan dan saksi tidak pernah menerima uang dari KasiPemeliharaan maupun Kasikasi Kecamatan; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa telah dihadirkan Ahli Suproni dari BPKP oleh JaksaPenuntut Umum di depan persidangan a quo di bawah sumpah yang padapokoknya memberikan pendapat sebagai berkut: Bahwa pekerjaan ahli PNS pada Direktorat Investigasi Instansi PemerintahBPKP; Bahwa keahlian ahli dibidang
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
EFNI EFRIDAH,S.PD.M.PD
13936
  • Ahli SUPRONI (ahli menghitung kerugian Negara). Bahwa Ahli selaku PNS pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utaradan selaku Auditor bersama dengan tim audit pada Kantor PerwakilanBPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan telah melakukan PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas perkara Pengadaan Buku PanduanPendidik SD dan SMP Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan KotaTebing Tinggi.
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - SURYANA SUPARMAN bin SUPARMAN
8893
  • .; Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkanya;Menimbang, bahwa telah dihadirkan Ahli Suproni dari BPKP oleh JaksaPenuntut Umum di depan persidangan a quo di bawah sumpah yang padapokoknya memberikan pendapat sebagai berkut:Bahwa pekerjaan Ahli PNS pada Direktorat Investigasi Instansi PemerintahBPKP;Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa kealhian Ahli dibidang Audit;Bahwa Ahli dalam menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah atasdugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Sswakelola pada