., tanggal 9 Februari 2017(foto kopi dari foto kopi);T6 : Notulen Rapat Tim Kepegawaian Pemerintah KotaSamarinda, tanggal 16 Mei 2018 (foto kopi dari foto kopi);T7 : Telahaan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatinan Daerah Kota Samarinda Nomor:Halaman 32 dari 49 halamanPutusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMDT9T10T11800/22 78/III.1/300.04, tanggal 20 Juli 2018 (foto kopi darifoto kopi);Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300/40,Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai

Kaimana;------------------------

Kaimana;75. 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Surat Telahaan Teknis KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan HidupKab. Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan TeknisPermohonan Izin Lingkungan UKLUPL PLTMG Kaimana (10 MW),Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk halaman 12 dari 28276. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.Kaimana Kepada PT.

Tersangka.Tidak pernah adanya Penyelidikan atas diri PemohonBahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Butir 5 :Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencaridan menemukan suatu Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidanaguna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurutcara yang diatur dalam undangundang.Tanggapan TERMOHON :Bahwa Kejaksaan Negeri Pelalawan telah melakukan Penyelidikanuntuk menindaklanjuti telahaan

Gorontalo Tahun Anggaran 2013 danTahun 2014 mengenai kuantitas atau volume tanah timbun terdapat/ditemukanselisin kuantitas atau volume tanah timbunan padat sebesar : 88.543,74 1873.205,15 = 15.338,59 (terbilang : Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tiga PuluhDelapam dan 59/100 ) meter kubik tanah timbunan padat.Bahwa mekanisme pencairan dana pekerjaan pematangan lahan terminalDungingi Lanjutan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas PU dan Kimpraswil KotaGorontalo yakni pada awalnya pengajuan permohonan tambah uang/ telahaan

Setelah keluar telahaan dari Bapak Walikota, dibuat SPP dankwitansi oleh bendahara pembantu bidang Cipta Karya, setelah itu Bendaharapengeluaran dan KPA tandatangani kwitansi dan SPP tersebut, kemudian setelahditandatangani SPP tersebut kemudian dibuatkan SPM yang ditandatangani olehKepala Dinas PU & Kimpraswil Kota Gorontalo, setelah berkas lengkap kemudiandibawa ke BPKAD kemudian dikeluarkan SP2D.

Gorontalo Tahun Anggaran 2013 danTahun 2014 mengenai kuantitas atau volume tanah timbun terdapat/ditemukanselisin kuantitas atau volume tanah timbunan padat sebesar : 88.543,74 73.205,15 = 15.338,59 (terbilang : Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tiga PuluhDelapam dan 59/100 ) meter kubik tanah timbunan padat.Bahwa mekanisme pencairan dana pekerjaan pematangan lahan terminalDungingi Lanjutan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas PU dan Kimpraswil KotaGorontalo yakni pada awalnya pengajuan permohonan tambah uang/ telahaan

Gorontalo Tahun Anggaran 2013 danTahun 2014 mengenai kuantitas atau volume tanah timbun terdapat/ditemukanselisin kuantitas atau volume tanah timbunan padat sebesar : 88.543,74 73.205,15 = 15.338,59 (terbilang : Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapamdan 59/100 ) meter kubik tanah timbunan padat.Bahwa mekanisme pencairan dana pekerjaan pematangan lahan terminal DungingiLanjutan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontaloyakni pada awalnya pengajuan permohonan tambah uang/ telahaan

Setelah keluar telahaan dari Bapak Walikota, dibuat SPP dan kwitansioleh bendahara pembantu bidang Cipta Karya, setelah itu Bendahara pengeluarandan KPA tandatangani kwitansi dan SPP tersebut, kemudian setelahditandatangani SPP tersebut kemudian dibuatkan SPM yang ditandatangani olehKepala Dinas PU & Kimpraswil Kota Gorontalo, setelah berkas lengkap kemudiandibawa ke BPKAD kemudian dikeluarkan SP2D.

Setelah proposal dan Pertanggung jawaban berada di BagianKesra Setda Bangli tidak ada dilakukan verifikasi / pengujianterhadap proposal terlebih dahulu yang diketuai oleh KabagKesra saat itu Nyoman Puja (Pejabat Yang Lama) dandilanjutkan. lagi oleh Wayan Rupa (pejabat yang baru)sehingga tidak ada diterbitkan telahaan sebagai hasil dariverifikasi yang telah dilakukannya akan tetapi Kabag Kesraselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) langsung pencairkandana sesuai dengan besaran atau total dana yang telahdimintakan

No. 1129 K/Pid.Sus/2013d.jawabannya diajukan bersamaan oleh Terdakwa CokordaIstri Trenadewi;Setelah proposal dan Pertanggung jawaban berada di BagianKesra Setda Bangli tidak ada dilakukan verifikasi / pengujianterhadap proposal terlebih dahulu yang diketuai oleh KabagKesra saat itu Nyoman Puja (Pejabat Yang Lama) dandilanjutkan. lagi oleh Wayan Rupa (pejabat yang baru)sehingga tidak ada diterbitkan telahaan sebagai hasil dariverifikasi yang telah dilakukannya akan tetapi Kabag Kesraselaku Kuasa Pengguna

selaku Bupati Bangli namun jugatidak tercatat dalam surat masuk dan surat keluar Bupati Banglisetelah proposal dan Pertanggung jawabannya diajukanbersamaan oleh Terdakwa Cokorda Istri Trenadewi;Setelah proposal dan Pertanggung jawaban berada di BagianKesra Setda Bangli tidak ada dilakukan verifikasi / pengujianterhadap proposal terlebin dahulu yang diketuai oleh KabagKesra saat itu Nyoman Puja (pejabat yang lama) dan dilanjutkanlagi oleh Wayan Rupa (pejabat yang baru) sehingga tidak adaditerbitkan telahaan

Setelah proposal dan Pertanggung jawaban berada di BagianKesra Setda Bangli tidak ada dilakukan verifikasi / pengujianterhadap proposal terlebih dahulu yang diketuai oleh Kabag Kesrasaat itu Nyoman Puja (Pejabat Yang Lama) dan dilanjutkan lagioleh Wayan Rupa (pejabat yang baru) sehingga tidak adaditerbitkan telahaan sebagai hasil dari verifikasi yang telahdilakukannya akan tetapi Kabag Kesra selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) langsung mencairkan dana sesuaidengan besaran atau total dana yang telah

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihandari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa.Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh KabagHumas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI).

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihandari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa.Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh KabagHumas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya,Halaman 35 dari 140 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2014.

Nota Pencairan Dana ( NPD ), Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ), Daftar Tanda Terima Uang Perjalanan Dinas, Nota Dinas / Telahaan Staf, Disposisi Persetujuan, Disposisi Persetujuan, Surat Penyediaan Dana ( SPD ), Pernyataan Melengkapi Berkas ( u/ Yang Belum Lengkap ) Tanggal 17-02-2010.197.

Lokal Perjalanan Dinas Ke LuarDaerah Ke Pontianak pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasidalam dan Luar Daerah Dinas Pengelolaan Pasar KotaBanjarmasin ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi danhalaman 35 dari 321 halaman198.199.200.201.202.UKM Kota Pontianak Dari tanggal : 3 September s/d 5 September2009 Sebesar Tanggal September 2009 Sebesar Rp. 900.000.Nota Pencairan Dana ( NPD ), Surat Tugas, Surat PerintahPerjalanan Dinas ( SPPD ), Daftar Tanda Terima Uang PerjalananDinas, Nota Dinas / Telahaan

PPU;73. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagianpemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) diKecamatan Sepaku;74.

PPU;73) 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahanSetdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihalpencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (PilotProject) di Kecamatan Sepaku;74) Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentangpenjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008(yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);75) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang PengesahanPengangkatan dan Pemberhentian

PPU;72. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahanSetdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008,perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat(Pilot Project) di Kec. Sepaku;73. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);74.

Bukti T.6Fotocopy Surat Telahaan Staf dari Asisten Pemerintahan SetdaKabupaten Solok untuk Bupati Solok tertanggal 30 September 2013perihal Hasil Sidang BMN Cupak terhadap Jabatan Wali Nagari(Fotocopy sesuai dengan Aslinya); 7. Bukti T.7 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100 605 2013tertanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengukuhan dan Pemberhentian 30 Keanggotaan Badan Musyawarah Nagari Cupak Kecamatan GunungTalang (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); .

Gorontalo TahunAnggaran 2013 dan Tahun 2014 mengenai kuantitas atau volume tanahtimbun terdapat/ditemukan selisin kuantitas atau volume tanah timbunanpadat sebesar : 88.543,74 73.205,15 = 15.338,59 (terbilang : Lima BelasRibu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapam dan 59/100 ) meter kubik tanahtimbunan padat.Bahwa mekanisme pencairan dana pekerjaan pematangan lahan terminalDungingi Lanjutan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas PU dan KimpraswilKota Gorontalo yakni pada awalnya pengajuan permohonan tambah uang/telahaan

Setelah keluar telahaan dari Bapak Walikota,dibuat SPP dan kwitansi oleh bendahara pembantu bidang Cipta Karya,setelah itu Bendahara pengeluaran dan KPA tandatangani kwitansi dan SPPtersebut, kemudian setelah ditandatangani SPP tersebut kemudiandibuatkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU & KimpraswilKota Gorontalo, setelah berkas lengkap kemudian dibawa ke BPKADkemudian dikeluarkan SP2D.

Setelah keluar telahaan dari Bapak Walikota,dibuat SPP dan kwitansi oleh bendahara pembantu bidang Cipta Karya,setelah itu Bendahara pengeluaran dan KPA tandatangani kwitansi dan SPPHalaman 35 dari 152 hal Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PN.Gtotersebut, kemudian setelah ditandatangani SPP tersebut kemudiandibuatkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU & KimpraswilKota Gorontalo, setelah berkas lengkap kemudian dibawa ke BPKADkemudian dikeluarkan SP2D.

Berdasarkan telahaan yang saksi Nailul Autar lakukan terhadapLaporan Pertanggungjawaban Bantuan SMK Mandiri pada SMKNegeri 1 Bireuen tahun 2010 dan Hasil Temuan dari Tim KejaksaanNegeri Bireuen terdapat adanya Kerugian Negara sebesarRp.422.815.000, (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus limabelas ribu rupiah).Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang

Berdasarkan telahaan yang saksi Nailul Autar lakukan terhadapLaporan Pertanggungjawaban Bantuan SMK Mandiri pada SMKNegeri 1 Bireuen tahun 2010 dan Hasil Temuan dari Tim KejaksaanNegeri Bireuen terdapat adanya Kerugian Negara sebesarRp.422.815.000, (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus limabelas ribu rupiah).Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 JoPasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

%dari bunga deposito maka Asisten Ill (Terdakwa Editiawarman, SE)memerintahkan Kepala Dispenda (Amril KS, SE) untukmenganggarkan dalam APBD tahun 2002 uang perangsang untuk timpengelola dan rekayasa keuangan daerah yang diambil dari bungadeposito dan bunga giro dan Kadispenda (Amril KS, SE)menganggarkan dalam APBD tahun 2002 uang perangsang (upahpungut) pengelolaan deposito lebih kurang Rp.200.000.000, (duaratus juta rupiah).Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002 Kepala Dispenda (Amril KS, SE)membuat telahaan

PajakPertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 142.500.000,(seratuS empat puluh dua juta lima ratus~ riburupiah), mengakibatkan terjadi kemahalan hargasebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus jutarupiah).Pengadaan VIIIBahwa sekitar bulan Januari 2008, atas dasar suratpermintaan kain sarung sebanyak 50.000 potong dariSekretaris Jendera Depsos, Terdakwa denganmenyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang adapadanya selaku Menteri Sosial, telah memerintahCHAZALI SITUMORANG selaku Sekretaris Jenderal untukmembua t telahaan

yang isinya diarahkan agar memuatusulan penggunaan dana UKS untuk pengadaan kainsarung sebanyak 50.000 potong dan pelaksananya adalahCEP RUHYAT dengan cara sebagaimana sebelumnya.Terdakwa memberikan persetujuan atas telahaan CHAZALISITUMORANG yang telah diarahkan isinya oleh Terdakwatersebut, dengan disposisi tertanggal 9 Januari 2008yang berisi perintah untuk menindaklanjuti telaahanCHAZALI SITUMORANG ;Hal 81 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI82Setelah mendapatkan disposisi dari Terdakwa

700.000.000, (tujuh ratus jutarupiah).Pengadaan VIIIBahwa sekitar bulan Januari 2008, atas dasar suratpermintaan kain sarung sebanyak 50.000 potong dariSekretaris Jenderal Depsos, Terdakwa selaku MenteriSosial telah memerintah CHAZALI SITUMORANG selakuSekretaris Jenderal untuk membuat telahaanyang isinya diarahkan agar memuat usulan penggunaandana UKS untuk pengadaan kain sarung sebanyak 50.000potong dan pelaksananya adalah CEP RUHYAT dengan carasebagaimana sebelumnya.Terdakwa memberikan persetujuan atas telahaan

berasal dari hutan hakdilakukan penetapan jenis, pengukur volume / beratdan penghitunan jumlah serta dilengkapi dengansurat keterangan asal usul hasil hutan hak.Adapun kayukayu bulat yang ditebang/dipungut olehterdakwa dan kawannya berada dalam kawasan hutanlindung pada posisi titik koordinatKoordinat 02, 47, 11,6 LU : 98, 57, 55,50 BT ;Koordinat 02, 47, 116, LU : 98, 57, 55,0 BT ;Bahwa Topografi (keterangan) pada lokasi tunggukkayu 15 % 25 % (agak curam) dan 25 % 45 %(curam), berdasarkan hasil telahaan

Dapat dimanfaatkan untuk pariwisata;Bahwa atas telahaan tersebut di atas kKemudian saksi Mustofa Kamal Pasa,S.E., selaku Bupati Kabupaten Mojokerto menandatangani dan memberikandisposisi dengan nomor agenda : 1611 tanggal 7 September 2016 yang padapokoknya sebagai berikut :e Tindak lanjut sesuai ketentuan.e Tidak bertentangan dengan hukum.e Sesuai dengan instruksi dan petunjuk dari Bapak Presiden dan DPR R.1;Bahwa kemudian Terdakwa menindaklanjuti disposisi saksi Mustofa KamalPasa, S.E., tersebut

Rekapitulasi pengeluaran perincian objekhonorarium pegawai tidak tetap bulan Desember 2016 sebesarRp.4.800.000.1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap30 November 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh ( Pulau Enggano)1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap30 Desember 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh ( Pulau Enggano)1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengeluaran perincian objek.1 (satu) lembar copy Telahaan

V/DPU/2016 tanggal 2 Desember 2016 atasnama Muja Asman dan Dedi Imansyah. 1 (satu) lembar copy Telahaan Staff perihal Permohonan ijinkunjungan lapangan dalam rangka pengendalian danpengawasanpelaksanaan kegitan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh ( Pulau Enggano) 1 (satu) Lembar copy Daftar nama pelaksana tugas Muja Asman 2 (dua) Lembar copy Surat perintah perjalanan Dinas Nomor:094/101/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 6 Desember 2016 atasnama Muja Asman dan 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlahRp

pegawai tidak tetap bulan Desember 2016 sebesarRp.4.800.000.1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetapHal 120 dari 164 Hal Put No 17/Pid.SusTPK/2018/PT BGL30 November 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh ( Pulau Enggano)1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap30 Desember 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh ( Pulau Enggano)1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengeluaran perincian objek.1 (satu) lembar copy Telahaan

V/DPU/2016 tanggal 2 Desember 2016 atasnama Muja Asman dan Dedi Imansyah.1 (satu) lembar copy Telahaan Staff perihal Permohonan ijinkunjungan lapangan dalam rangka pengendalian danpengawasanpelaksanaan kegitan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh ( Pulau Enggano)1 (satu) Lembar copy Daftar nama pelaksana tugas Muja Asman2 (dua) Lembar copy Surat perintah perjalanan Dinas Nomor:094/101/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 6 Desember 2016 atasnama Muja Asman dan 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlahRp

dari lokasi yang disangkakankepada Terdakwa TOTOK SUGIARTO Bin SUMADI adalah koordinat UTMHalaman 16 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2019/PN MtpWGS 1984 Zona 50S X : 0304756, Y : 9645103 (nol tiga nol empat tujuh limaenam koma sembilan enam empat lima satu nol tiga);Bahwa Titik koordinat yang Ahli peroleh pada hari Kamis tanggal 14 Februari2019 sekira pukul 13.00 Wita, menggunakan GPS Receiver merk Garmin Type64S dengan akurasi sampai dengan 3 (tiga) meter;Bahwa Ahli menerangkan, dari hasil telahaan

Sekretaris Jenderal dalam memproses hukumandisiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil a.n Penggugat, mengajukan telahaan Kepada MenteriHukum dan Ham yang disampaikan melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor:Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor: 81G/2021/PTUNJKT.SEKKP.07.031964 tanggal 11 Desember 2020 yang menjelaskan terkaitdasar hukum Pemberhentian Penggugat yang kurang tepat.Bahwa merujuk pelanggaran yang dilakukan Penggugat merupakan tindakpidana

Foto copy: Telahaan Staff tanggal 13 Desember 2016, copy daricopy, diberi tanda (T.I25);26. Foto copy: Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SumberDaya Air Kabupaten Indragiri Hilir, copy dari copy, diberi tanda (T.I26);27.