Ditemukan 31945 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — PT. FAJAR MAS INDAH PLANTATIONS vs. BUPATI KAPUAS
74 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 373 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 373 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2015Il.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. IMAM SUHADI, MBA, dk vs GUBERNUR JAWA TIMUR
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 21 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1 Drs.IMAMSUHADI,MBAkewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattinggaJalanSemampirTengaNomo50/52KedirSUNARKO,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKediri,bertempattinggalJalanSemeNomo1:74KedirMOHFARIRIZAL,S.H.I,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattingga1JalanDr.SaharjoNomo207KedirDalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — CAMAT KUBU, KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU vs. MAJELIS KERAPATAN TINGGI SUKU MELAYU HAMBA RAJA NEGERI KUBU
81 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 145 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SB.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/201543.Surat Keterangan Nomor: 605/25/1980, tanggal 23 April1980 an.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015052009 (sembilan belas Mei dua ribu sembilan) seperti yang terteradalam bunyi Pasal III pada surat perjanjian penyerahan tersebut:12.2.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/201514.15.16.17.No. 122 tanggal 28 Juli 2009 dihadapan Notaris Rita Tiomerti TampubolonSH kepada Tuan Haji Khaidir Matwafa, MA selaku Ketua Majelis KerapatanTinggi Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu dan Tuan Drs.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai ............ Rp 6.000,00 ttd/.2. Redaksi ............ Rp 5.000,00 Joko Agus Sugianto, S.H.,3. Administrasi ...... Rp2.489.000,00Jumlah ................... Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)NIP. 220000754.Halaman 61 dari 61 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/TUN/2011
Tanggal 7 September 2011 — LANTI TOLA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA,. HERYONO ADMAJA., PT. TIMUR ADYA CITRA,
64 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 255 K/TUN/2011
    No. 255K/TUN/2011atau seluas 3,2 Ha ;2.
    No. 255K/TUN/2011122001, luas tanah 750 M sesuai Surat Ukur 28Mei 2001 No.98/SPD2001 atas nama PT. TIMURADYA CITRA yang berkedudukan di Jl.
    No. 255K/TUN/2011144. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepadaTergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugattersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang padapokoknya adalah sebagai berikut1.
    No. 255K/TUN/201118Sungai Pinang Dalam, penerbitan sertifikat padatanggal 29 Mei 2001 adalah tumpang tindih dengantanah Penggugat seluas 306 M, namun dalam hal iniperlu. diketahui Penggugat, Sertifikat HGB No.
    No. 255K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-02-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/TUN/2010
Tanggal 19 Februari 2010 — P.T. JALADANA BAHARI, ; BUPATI KUTAI BARAT
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2009
Tanggal 17 Nopember 2009 — PT. PAPUA RIMBA LESTARI, vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 34 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — LIM BUDIONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DK
77 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 415 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 415 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LIM BUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.IPanjaitan Nomor 8, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Benua Melayu Darat,Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta dalam hal inimemberi Kuasa kepada Sutadi, SH., dan Fatkhurrahman, SH. keduanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
    Hamzah Nomor 8 A Kota Pontianak berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2013,Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat IIHalaman dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN
    Siron Hamid, serta diketahui olehKepala Desa Korek tertanggal 10 Desember 2011;Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Pertahanan Kubu Raya agar diterbitkan Hak Milik atasHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/2014sebidang tanah dengan ukuran luas 18.766 m2 tersebut.
    Doktorandus Suronto;Bahwa diatas kedua bidang Tanah Hak Milik Tergugat II Intervensi tersebut diatasternyata tanggal 8 Mei 2012 Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Korek, Tanggal 8 Mei 2012, Surat Ukur Nomor:Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/201465/Korek/2012 tanggal 30 Januari 2012, Luas 18.766 M2, an. Penggugat, tumpangtindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Desa Korek, gambar situasi Nomor :1093/1997.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2009
Tanggal 5 Juni 2009 — PT. MITRA SADEWA PERKASA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,, ALFRED TANDRA dan THE SIU ENG,
61 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 PK/TUN/2009
    Bahwa permohonan kasasi yang diajukan ialah menyangkut KeputusanPejabat TUN yang jangkauannya hanya terletak di atas tanah yangdimaksud tersebut yaitu kota Makassar dan tidak dapat digunakan sebagaibukti hak lain di luar kota Makassar.
    Dengan kata lain, Keputusan TUNtersebut merupakan Keputusan Pejabat TUN di daerah (in casu KepalaKantor Pertanahan kota Makassar) yang hanya berlaku di dalam wilayahdaerah pejabat TUN tersebut (in casu kota Makassar) ;Berdasarkan fakta hukum diatas, maka tentunya permohonan kasasitersebut mendapatkan pengecualian untuk dapat diperiksa oleh MahkamahAgung RI berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) huruf c UUNo. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985 ;2.
    No.15 PK/TUN/2009subyektifnya sendiri serta mengenai penghargaan terhadap alat bukti.
    No.15 PK/TUN/2009menunggu sampai adanya gugatan tersebut, jelas merupakan pertimbanganyang keliru dan harus dibatalkan dalam peradilan PK ini ;2. Bahwa gugatan TUN yang diajukan pada perkara asal,amat jelas mengenai penerbitan Keptun obyek perkarayang cacat hukum dipandang dari aspek kewenangan,prosedur dan/atau substansinya.
    No.15 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — SAID KAMARUZZAMAN vs. MUHAMMAD, DKK
71 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015b.
    No 16K/TUN/2000, tanggal 28Pebruari 2001, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenangPeradilan Umum untuk memenksanyaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli2001 dengan kaidah hukum:Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha NegaraHalaman 14 dari 24 halaman.
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015T4 (Surat Warkah Hak Milik No.3006 Kelurahan Cempaka atas namaDra.Hj.Rachmi Etika). Tergugat !
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015setempat, tanah yang dijadikan objek sengqketa masih dalam keadaankosong tidak ada kegiatan. (Ssedangkan gugatan TUN para TermohonPK mendalilkan (mohon lihat hal 4 angka 4 putusan PTUNteBanjarmasin) dikutip ...
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — HAJJA ANDI ROSIQ BINTI ANDI MAPPASELI, HAJJA ANDI SITTI BINTI ANDI MAPPASELI, v; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, H.M AKSA MAHMUD,
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BASO DG. SIKKI BIN LAHAE, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, DKK
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015IV. MUCHLIS ABBAS, S.E.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998menyatakan bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa danHalaman 9 dari 21 halaman.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015kepemilikan adalah wewenang dari pengadilan perdata untukmemeriksa dan memutusnya;3.3.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015Ukur Nomor 1029/2010 tanggal 22 April 2010 Luas: 6.333 M? atas namaProf. Dr.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — Prof. DR. Ir. SOENARNO Dipl.,HE vs. DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
51 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 475 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 475 K/TUN/201310.11.c.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013jika musyawarah tidak mendapatkan titik temu maka Tergugat hanyaboleh membawa persoalan ini melalui gugatan Perdata kePengadilan ;30.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013sebagai bertentangan dengan kewajiban Judex Facti untuk memutustentang Pokok Gugatan yang menjadi kewajiban Judex Facti..
    Putusan Nomor 475 K/TUN/20135.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013Usaha Negara Jakarta Nomor 63/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 17Juni 2013 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — H. BAHASMI, DKK vs. BUPATI KONAWE SELATAN, DKK
102 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 520 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015dirugikan atas penerbitan obyek sengketa, sehingga timbul kerugian yangnyata terhadap Para Penggugat.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152011 Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015Batasbatasnya tidak jelas. Memang dalam gugatan a quodijelaskan mengenai batasbatas tanah di Utara, Timur, Barat danSelatan.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-12-2011 — Upload : 10-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2009
Tanggal 29 Desember 2011 — H. UNGI RAYES AAP, SH., vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
31 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 PK/TUN/2009
    No. 373 K/TUN/2005, tanggal 20 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
    No. 60 PK/TUN/2009.144.9.
    No. 60 PK/TUN/2009.2020Mengagetkan siapapun yang mendengarnya, khususnyaPembanding semula Penggugat kecuali Majelis Hakim..
    No. 60 PK/TUN/2009.2222Mengapa Pembanding mengatakan bertahan dan ngotot ??
    No. 60 PK/TUN/2009.3636
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 K/TUN/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU vs. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH BENGKULU
98 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 674 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 674 K/TUN/2015(PTPN VII dan PT. Way Sebayur (PT. SIL)).
    Putusan Nomor 674 K/TUN/20152. Salinan Peta Hak Guna Usaha (HGU) (PTPN VII, PT.
    Putusan Nomor 674 K/TUN/201511.11.Bahwa pertimbangan Majelis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2, Pasal 3 huruf b, Pasal4 ayat (2), Pasal 1 angka 6, dan Pasal 1 angka 7.
    Putusan Nomor 674 K/TUN/201513.Transmigrasi tidak masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGRIANDALAS. Kesimpulannya pihak saksi tidak memiliki kepentingan memintaPeta Hak Guna Usaha (HGU) PT.
    Putusan Nomor 674 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/TUN/2012
Tanggal 10 September 2012 — SUKARDI bin SASTROWARSITO, DKK VS PT. BERKAT SAWIT SEJATI
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 74 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA vs. MUSTHAFA RACHMAN, S.H, DKK
104 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014ll. H.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/201434.35.36.37.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3407/Kel.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014dengan Perkara Nomor 131/G/2012/PTUNJKT.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE vs. HJ. SITI AISYAH
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 13 K/TUN/201423.24.sertipikat atas nama Hj.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014M?
    Jawabnya1.Bahwa sama sekali tidak dibenarkan dalam hukum acara Peratun jikaHakim TUN menilai suatu produk Tata Usaha negara yang dianggap salahlokasi, karena Hakim Pengadilan TUN tidak berwenang menilai secaramateril menyangkut objek perkara dalam hal ini tanah objek sengketakarena yang dinilai adalah Surat Keputusan TUN dalam hal ini Sertifikatobjektum itis, dan bagaimana mungkin Hakim TUN dengan sangatcerobohnya menyatakan bahwa sertifikat in litis telah salah lokasi, indikatorsalah lokasinya apa
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014anding yakni 1) YAYU dan 2) MUH.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/20143. Administrasi Rp489.000,00Jumlah = Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2015
Tanggal 12 Maret 2015 — BIASMARA vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 28 K/TUN/201513.14.15.16.resebagai calon anggota KPU Kulon Progo;Bahwa H.M.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/201552.53.54.undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalubekerja secara bersungguhsungguh, jujur, adil dan cermat;5.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015.2.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015D.I.Yogyakarta.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.RedaksSi........... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Januari 2014 — PT. HARANGGANJANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, dkk
107 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 PK/TUN/2011
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Tergugat dan Tergugat Il dengan menyatakan bahwa Sertifikat No. 618 danSIPPT PT.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 434K/TUN/2009, tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Graha MetropolitanNuansa telah dipertimbangkan oleh putusan peninjuan kembali Mahkamah AgungR. dibawah No. 44 PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 (vide P5) Jo Nomor112 K/TUN/1998 Jo tanggal 16 April 1999 Nomor 84/B/1997/PT.TUN.JKT tanggalHalaman 17 dari 46 halaman.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011(vide bukti Bukti P4) dan Surat Ka.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011bertentangan dengan Tata Cara Penerbitan Sertifikat sebagaimana diatur dalamketentuan, mengingat :a.