Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment, yangartinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar danmelaporkan/menyampaikan sendiri Kkewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.4. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenanganuntuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

dibayarbertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sejak tanggalditerbitkan.Oleh karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukanberdasarkan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan tersebutdi atas, Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat tidakmelunasi tunggakan pajaknya tersebut, Tergugat IV melakukan upayapenagihan pajak dengan melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaanPenanggung Pajak Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat yang tersimpan pada bank.Sistem self

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam dalil sebelumnya, sistemperpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment.Halaman 77 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn.. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenangan untukmelakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Muhammad Falig Bin NordinTem pat lahir : SingaporeUmur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Juli 1984Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : SingaporeTempat tinggal : Blok 178 # 10291 Woodlands ST13Singapore,Alamat Tetap: di Villa Nelayan GardenNomor 4 Jalan Nelayan Desa Canggu,Kecamatan KutaUtara, Kabupaten Badung;Agama : IslamPekerjaan : Self

Hal ini merupakan pengejawantahanasas non self incrimination, yang berlaku secara universal, yang diadakanguna terwujudkanya due process, pada satu sisi dan fair procedure padasisi yang lain.

;Bahwa selaku direktur terdakwa APRIH ALMANTO ALIAS APRIH ALAMANTOmelaporkan kegiatan usaha dan memasukkan SPT Masa PPN Januari sampaiDesember tahun pajak 2007 CV PUTRI PERTIWI SEJATI ke Kantor PelayananPajak Semarang Barat.Bahwa asas dalam Perpajakan yang menganut sistem self assesmentPerpajakan memiliki kKewajiban sebagai berikut :a.

Bahwa pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) menerapkansistem self assessment, yaitu memberikan kepercayaan kepada WajibPajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkansendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan;6.

Pada saatmenyerahkan dokumen pada prinsipnya dokumen tersebut harusbenar, declare.Bahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa iniharus men declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwabenar apa yang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai denganbarang yang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidakbenar maka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksiyaitu sanksi administrative

DalamOpening disebutkan pada tanggal 30 November 2004, Syakirmengirim email kepada Direktur B Innospec yang menyebutkan:"we have informally mention to Mr SRS Suroso about the forthcoming shipment totally 450MT and the pi ice at US$ 11,00/KTT.SRS seems agree and he mention to us that he wants the fee %500/mt for him self.

SRS to becovered by the generous offer made by Executive D to WillySebastian in our meeting of 11 October. hope...it will helpneconsiderably in our attempts to secure a further order this yea".Bahwa dalam Opening disebutkan pada tanggal 8 Februari 2005,Syakir mengirimkan email kepada Direktur B dari Innospec yangmeminta Innospec untuk membayar bagian PEMOHON sebesar US$300.000 yang menyebutkan:"About money... saw my self Willy has opened an account for Mr.SRS and this morning he called Willy to request

Sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP a quo beban pembuktian tersebut adapada Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan diajukan dan didengarnyaketerangan Saksi Mahkota dimana keterangannya satu sama lain salingberbeda sehingga dalam perkara ini telah membuktikan Jaksa PenuntutUmum tidak cukup bukti, dan lebih ironisnya dengan menghadirkanSaksi Mahkota sehingga terkesan Jaksa Penuntut Umum raguragu dalammembuktikan kesalahan Terdakwa ;Penggunaan Saksi Mahkota dalam hal ini bertentangan dan melanggarasas non self

melakukan konseling dan ataupemeriksaan terhadap kejiwaan terhadap seorang Perempuan yangbernama Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA di tempat saksi praktik Padahari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 dan hari minggu tanggal 10 Februari2013 sekitar jam 10.00 WIB dan hasil sementara konseling tersebutbahwa Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA mempunyai potensi intelektualHalaman 36 dari 51 Putusan No. 161/Pid.Sus/2014/PN.Smdyang baik dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sertamemiliki halhal yang harus meningkatkan self

JULIANI CITRA INDAH FEBRIAN, DINDAFITRI NURLAILA, MUHAMMAD HERI SETYAWAN, MUHAMMAD HAQINNAZILI, UNIK KHOTIMAH, AGUS SUSILO, dan bahkan membenarkanketerangan SaksiSaksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang manaketerangan mereka dirasa Terdakwa menguntungkan bagi Terdakwa serta padaPage 39 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmksaat penyampaian keterangan Terdakwa, Terdakwa masih bersikap tidakpernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI;Menimbang, bahwa sebagaimana asas non self

Putusan No.150/Pid.B/2016/PN SmnSesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT)adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaorkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ataubukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Dalam kaitannya dengan Self Assessment dijelaskan bahwa SPTadalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaankewajiban pajaknya.

Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPTadalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan oleh WajibPajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dimana tempat Wajib Pajakterdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip Self AssessmentSelf Assessment itu. sendiri dimaksudkan bahwa hak untukmendaftarkan diri, melaporkan usaha, menghitung,memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajibanperpajakan sepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkanUndangUndang.Undangundang Nomor 8 tahun 1983 tentang

Dalamkaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan SPT adalahsarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajibanpajaknya.

Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semuainformasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepadaDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment.Undangundang Nomor 8 Jahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009merupakan salah satu dasar hukumpajak tidak langsung yang berlakudi Indonesia.

ldentitasPerusahaan, Nomor Invoice, tanggal, Judul Invoice, tanda tangan Supplier,Cap Perusahaan.Bahwa fungsi invoice adalah Sebagai dasar penghitungan bea masukInvoice diterbitkan sesuai kesepakatanInvoice bisa berubah sesuai kesepakatan terhadap keadaan tertentu sepertiadanya salah barang, salah kualitas barang, kuantitas barang.Nilai pabean sesuai harga transaksi yang sebenarnya atau seharusnyadibayar.Bahwa kualitas barang di invoice tidak bisa dirubahBahwa perhitungan bea masuk menggunakan prinsip Self

Sistempembayaran Bea masuk impor adalah Self Assesment yaitu importermengisi sendiri dan membayar sendiri sesuai dengan system elektronikpelayanan pabean. Bahwabesarnya pungutan pabean tergantung pada besarnya transaksi danditaginkan dalam bentuk Billing yang harus dibayar oleh importer sebelumdilakukan pengeluaran barang dari pelabuhan.

melakukan pembayaran lunas, dan oleh karenanya menjadikan tidak adakesalahan lagi pada diri Terdakw,untuk itu Demi hukum terdakwa harusdibebaskan.Menimbang, terhadap persoalan tersebut Majelis dipertimbangkan sebagaiberikut:Halaman 144 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg Bahwa pada prinsipnya ketentuan kepabeanan telah memberi berbagaifasilitas dan kKemudahan bagi pengguna jasa kepabeanan (termasuk importir)diantaranya memberi kemudahan bagi importir untuk menghitung sendiri nilaipungut Pabean (self

hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan dalam rangkapemenuhan hak tersangka untuk didengar keterangannya terhadap perkarayang dipersangkakan menurut versinya, atau. dengan kata lain, keterangancalon tersangka (terlapor) yang sementara diperiksa sebagai saksi atauketerangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena tidakmempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atastindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non Self

Bahwa negara menganut system self assessment yaitu. memberikankepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri pada kantorDirektorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak, menghitung,membayar serta melaporkan kewajikan perpajakannya termasuk melaporkanobjek pajak yang dimilikinya. Dalam hal terdapat pelanggaran atas kewaajibanperpajakan waib pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan perpajakan.

menajemensecara optimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkankantor cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.Memastikan pelaksanaan Self

secaraoptimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantor cabangdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsisecara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:a Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.b Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.c Memastikan pelaksanaan Self

secaraoptimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantor cabangdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.Memastikan pelaksanaan Self

Indonesia, orang pribadiyang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluhtiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yangtidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yangdapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidakdari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usahatetap di Indonesia.e Bahwa benar sistem pemungutan pajak yang berlaku diIndonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampaisaat ini adalah sistem Self

Dalamkaitannya dengan sistem Self Assessment, sesuai denganPasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bahwa setiap Wajib Pajakwajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakanhuruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, danPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 53 dari 116menadatangani serta menyampaikannya ke kantorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak

Yahya dalam bukunyamenyatakan Terdakwa berhak untuk memberikanketerangan yang dianggap paling menguntungkanbaginya yang biasa disebut Self Incrimination.b) Bahwa dipersidangan terungkap fakta Saksi2dan Saksi3 telah mengakui memakai SabusabuNarkotika golongan bersama dengan Terdakwaselama kurang lebin 20 (dua puluh) menit dari jam20.45 Wit s/d 21.20 Wit dan dari Berkas Berita Acarapemeriksaan Saksi2 dan Saksi3 telah disumpahsebelum memberikan keterangan dipenyidik POM.Dari 2 (dua) hal tersebut diatas

Bahwa argumentasisebagaimana telah disebutkan di atas dapatdirangkum dalam bagan berikut ini: Bagan 6Pasal 11 GATT 1994 tentang Persyaratan Pengajuan Banding: Self Assessment Official: Pungutan Pungutan: (Customs (Customs: Duties) :: > Penetapan ++!

Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalildalilyang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwadalam ilmu pengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorangterdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan / merugikan dirinya dimuka persidangan, maka hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah hal yang wajardilakukan oleh terdakwa sehingga pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan ;Menimbang

Jadi, 29 pemegang saham masingmasinghanya boleh memiliki satu saham ; Bahwa betul BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta sebagai lembaga bursabertindak sebagai Self Regulatory Organization (SRO) seperti Bursa EfekIndonesia di Pasar Modal; Bahwa PT. Jalatama Artha Berjangka itu Perusahaan Pialang Berjangka,kalau BBJ itu Bursanya. Jadi bursa itu kan SRO, dia memiliki anggotabursa dimana anggota bursa itu adalah Pedagang Berjangka danPerusahaan Pialang Berjangka.