Ditemukan 2113 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whiwhi wich winch
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-07-2015 — Putus : 21-06-2015 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 436/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL.
Tanggal 21 Juni 2015 — CONOCOPHILIPS INDONESIA INC.LTD. beralamat di Gedung Ratu Prabu 2 Lantai 1, 6-14, Jalan TB. Simatupang Kav.1B, Jakarta 12560, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya Immanuel A. Indrawan, S.H.,L.L.M., ACiArb, Advokat pada kantor Indrawan dan Santosa , beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.26, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------PELAWAN ;
268 — 212
  • ., sebagaimana tercantum di dalam:Halaman 37, alinea ke5, hurutf i):Regarding the Seller's indemnity obligation set forth in section 8.02 (c),the Parties agree that:ill.iv.Invoices for expenses or losses incurred in the defense will beforwarded by Seller to CPARL for further processing (i. e, billing toother Participating Interest owners, cost recovery, etc) and payment,which payment shall be made in full by CPRL to the invoicing partywithin thirty (30) days of receiving the invoice;CPRL will invoices
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 15-11-2016 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 549/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 22 Agustus 2017 — Penggugat:
1.FATMAWATI
2.PEITER PAAIS
3.TJIOE SUGIANTO CUN
Tergugat:
1.Tn. HIENDRA SOENJOTO
2.PT. MULTILINE SHIPPING SERVICES
3.PT. MULTILINTAS SENTRA BAHARI
129 — 61
  • alamatnya tidak nyata;Bahwa gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr, tertanggal 12Januari 2016, mengenai belum lunasnya Kapal MT Multi Echo merupakanrekayasa gugatan, oleh karena, tidaklah mungkin apabila Kapal MT MultiEcho belum dilunasi PT Multilintas Agung Perkasa kepada Gallatine Ltd,akan tetapi Grose AktaKapal MT Multi Echo telah adapada PTMultilintas Agung Perkasa;Vexatious Proceeding, menurut http;/en.wikipedia.org/wiki/Vexatiouslitigation, yaitu:Vexatious litigation is legal action which
    Utrunwarranted fillinf of meritless motions in a matter which is otherwise ameritorious cause of action. Filling vexatious litigation is considered anabuse of the judicial process and may result in sanctions against theoffender;Vexatious litigations adalah tindakan hukum yang diajukan, denganmengenyampingkan kepatutan, sematamata diajukan, untuk menggangguatau melemahkan pihak lawan.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 612/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2017 — PT.VERSACON MEDICAL >< CARL ZEISS PTE Ltd CS
190 — 96
  • Keppres No. 34/1981 mewajibkan pengadilan untukmerujuk para pihak untuk menyelesaikan sengketanya di arbitrase.Pasal ll ayat 3 dari Konvensi New York menyebutkan :"The court of a Contracting State, when seized of an action in amatter in respect of which the parties have made an agreement withinthe meaning of this article, shall, at the request of one of the parties,refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreementis null and void, inoperative or incapable of being performed
    Aseparate agreement will be signed between our newlogistic/distribution partner and PTV which will allow PTV tosell ZEISS products (as per the previous agreement with PTV)till 30th June. ... Tanggapan Penggugat : AGREED3. All the orders hence forth will be routed through our newdistribution/logistic partner and they will act as the clearingand importing agent Tanggapan Penggugat : AGREED6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS;
185 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 201735.against Torture and Other Cruel, Inhuman or Decrading Treatmentor Punishment, PEMOHON PK berhak mendapatkan pemeriksaandengan segera dan tidak memihak (to have his case promptly andimpartially examined) atas penyiksaan yang dialaminya olehpengadilan yang berwenang;Bahwa yang dimaksud dengan penyiksaan (torture) pada KonvensiInternasional tersebut di atas, yang sudah menjadi bagian darihukum nasional Indonesia itu, adalah:For the purposes of this Convention, the term torture meansany act by which
    Dalam kesempatan tersebut,Manfred Nowak menyatakan:Confessions made by persons in custody without the presence of alawyer and which are not confirmed before a judge shall not beadmissible as evidence against the persons who made theconfession. Serious consideration should be given to video andaudio taping of interrogations, including of all persons present.(Doc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2015
Tanggal 29 September 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK vs. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
160 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The rule of law sendiridimaknai sebagai a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforced sebuah sistem hukum yang jelas(kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, danmenjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri therule of law, yang didalamnya mengandung AsasLegalitas,Prediktibilitas, dan Transparansi;Halaman 28 dari 58 halaman.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 119/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 11 Mei 2020 — Penggugat:
YAYASAN OLAHRAGA SULAWESI SELATAN(YOSS)
Tergugat:
1.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2.KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA SULAWESI SELATAN
621 — 920
  • diatas, terdapatdoktrin hukum yang merumuskan tentang tata cara pencabutansuatu Surat Keputusan yaitu. asas Contrarius Actuspenjelasan atas asas tersebut dirumuskan secara jelas oleh 10William Livesay Burdick dalam bukuknya The Principles ofRoman Law and their relation to modern law (hal. 235) yangmenyatakan bahwa:if an obligation had been entered into by the expression ofsolemn words, it could be extinguished only in the same way,namely by the unsaying of the words in the same way andmanner in which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA vs PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), dk.
132 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon telah melakukan kekeliruan yang fatal karenamelakukan pemeriksaan dalam perkara a quo dengan melanggarprinsip due process of law sehingga sepatutnya Majelis HakimYang Mulia membatalkan Putusan a quo tersebut atau setidaktidaknya menyatakan Putusan a quo tidak memiliki kekuatanhukum dengan segala akibat hukumnya.3 Berdasarkan Blacks Law Dictionary, due process of lawdidefinisikan sebagai : Due process of law implies the right of the person affected thereby to present beforethe tribunal which
    pronounces judgement upon the question of life, liberty, orproperty, in its most comprehensive sense; to be heard, by testimony or otherwise,and to have right to to controverting, by proof, every material fact which bears onthe question of right in matter involved.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL
Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- ”TERMOHON”;
259 — 501
  • Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR berbunyi:"In the determination of any criminal charge against him, everyone shallbe entitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him" ;Terjemahan:"Dalam penetapan setiap tindak pidana kepadanya, setiap orangberhak untuk mendapatkan jaminanjaminan minimal secaraberimbang/persamaan:a.. untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci
    To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him" ;Terjemahan:"Dalam penetapan setiap tindak pidana kepadanya, setiap orangberhak untuk mendapatkan jaminanjaminan minimal secaraberimbang/persamaan:b). untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalambahasa yang dimengertinya tentang sifat dan penyebab dari tindakpidana yang ditetapkan kepadanya"PEMOHON mengetahui adanya penetapan PEMOHON menjaditersangka oleh TERMOHON melalui
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Prp
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
1.J P M RIDHO SILALAHI ALS RIDO BIN ALM JUSTIN
2.ALFIAN ALS PIAN BIN BAKAR J
3.ALINUH HARAHAP ALS HARAHAP BIN ARIFIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu
38 — 81
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :Pasal 14 Angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In thedetermination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled tothe following minimum guarantees, in full equality : a) To be informed promptlyand in detail in a language which be understands of the nature and cause of thecharge against him ; terjemahannya : Dalam penentuan suatu tindakkejahatan,setiap orang berhak atas jaminan jaminan minimal dibawah inisecara penuh,yaitu
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
YUSMIN, S.Pd
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
247 — 163
  • Karakteristik pelaku kejahatankorupsi yang demikian itu, sebagaimana yang dikemukakan Edwin H.Sutherland yang menyatakan the white collar crime sebagai: ...of crime in theupper, or white collar class, which is composed of respectable, or at leastrespected, bussines and professional men... (Gilbert Geis and Robert F.Meier: 1977, 38). Sejalan dengan itu, Prof.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Wanprestasi
Upload : 18-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 59 / PDT / 2020 / PT DPS
TUGIMAN, melawan SUSILOWATI GO dkk dan I NYOMAN RENTUG,
193 — 88
  • PERJANJIANBahwa Perjanjian (Overeenkomst) berdasarkan pasal 1313 KUHperdataadalah perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinyaterhadap satu orang atau lebih, dan apabila kita menelaah lebih dalamDefinisi Perjanjian Berdasarkan doktrin (teori lama) perjanjian adalahperbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibathukum. 2 Selanjutnya Salim HS mengutip dari Black's Law Dictionaryyang menyatakan bahwa "contracta dalah An agreement between two ormore person which creates
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 26-11-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 1390/Pid.B/2015/PN.BDG
Tanggal 23 Desember 2015 — SUGENG NUGROHO
245 — 79
  • If the prosecution has evicendenefavourable to the accused which it does not propose to use, it should put suchevidence at the disposal of accused or his lagal advicer in sufficient time to anablehim to make proper use of it.Secara singkat dapat kami artikan sebagai berikut ;Tugas dari penuntutan seharusnya adalah secara jujur menempatkan alat buktibukti di depan pengadilan dan tidak menghalalkan segala cara untuk menuntut.Bila kejaksaan mempunyai buktibukti yang tidak layak digunakan, buktibuktiseperti
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 29-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 506/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
PT Gerrindo Surya Makmur
Tergugat:
PT Asuransi Central Asia
400 — 132
  • (E) Dari pertanyaan pertanyaan berikut yang hanya harus dijawab ialah yangbersangkutpaut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk bahanpertimbangan lebih lanjut /Of the following questions only those have to beanswered which have something to doAdakah alasan (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yangharus dipersalahkan dalam hal ini sebagian atau seluruhnya kecelakaan adalahakibat konstruksi atau tata susunan kapal/ Is there any reason (and if so why) toconsider that the
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 465/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : PAINEM Diwakili Oleh : Ermansyah Napitupulu, S.H dan Rismando Siregar, S.H.
Pembanding/Penggugat II : MUHAMMAD SYAHPUTRA Diwakili Oleh : Ermansyah Napitupulu, S.H dan Rismando Siregar, S.H.
Pembanding/Penggugat III : RAHMANIAR Diwakili Oleh : Ermansyah Napitupulu, S.H dan Rismando Siregar, S.H.
Terbanding/Tergugat I : SUHERI Diwakili Oleh : Nurkhosim, S.H.
Terbanding/Tergugat II : MISWANTO
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Sumut Kantor Cabang Tebing Tinggi
Terbanding/Tergugat V : PT Bank BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Terbanding/Tergugat VII : LENDRA ARYANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT HOTMAWATY, SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT YUNASRIL, SH, M.KN
Terbanding/Turut Tergugat III : DRS. RAMADHAN, SH
62 — 43
  • Usually thepurpose of the auction is that the property is sold to the highest bidder,which constitutes the moment of conclusion of contract.Dengan adanya pengumuman, maka lelang tidak hanya mengikat keduabelah pihak penjual dan pembeli, tetapi juga mengikat pihak ketiga yaituHalaman 39 dari 58 Putusan Nomor 465/Pdt/2020/PT MDNmasyarakat.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 7 Mei 2021 — Pemohon:
RUBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO Alm
Termohon:
KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISAN DAERAH JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
84 — 20
  • Adapun ketentuandimaksud adalah sebagai berikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;Terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Pengadilan PN SORONG
Putus : 19-09-2012 — Upload : 30-10-2012
Putusan PN SORONG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.SRG
Tanggal 19 September 2012 —
126 — 53
  • Bahwa bentuk gugatan Penggugat yang penuh dengan akalakalan dan rekayasaadalah suatu praktek Vexatious Proceeding .Berikut beberapa pendapat tentang praktek Vexatious Proceeding :Definisi berdasarkan hitp://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious Litigation :Vexatious litigation is legal action which is brought, regardless of its merits, solelyto harass or subdue an adversary.
    It may take the form of a primary frivolouslawsuit or may be the repetitive, burdensome, and unwarranted filing of meritlessmotions in a matter which is otherwise a meritorious cause of action.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
183 — 98
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamatamengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a lawwhich hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and rendersjudgement only after trial...Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhakasasi individu terhadap arbitrary action of the goverment.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
69 — 49
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut:@ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):In the determination of any criminal charge against him, everyoneshall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:(a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him" ;Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
63 — 44
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut:@ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):In the determination of any criminal charge against him, everyoneshall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:(a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him" ;Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bgr
Tanggal 20 Juni 2017 — ZULYANTI DIAN KURNIASIH binti ZULKIFLI
61 — 9
  • kewajibanpemasyarakatan, tetapi semestinya sudah diperhitungkan pada saatpenjatuhan pidananya ;Menimbang, bahwa dalam buku~ yang berjudul POTRETPROFESIONALISME HAKIM DALAM PUTUSAN terbitan KOMISI YUDISIALtahun 2008 pada halaman 34 dan 35 menyatakan bahwa penguasaan ilmuhukum yang mendalam sangat penting bagi seorang hakim, apalagi hakimberwenang melakukan penggalian, penemuan hukum dan penciptaan hukum.Penalaran hukum (legal reasoning) menurut Neil MacCormic adalah onebranch of practical reasoning, which