Ditemukan 2114 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whidi wich winch
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
73 — 35
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut:@ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):In the determination of any criminal charge against him, everyoneshall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:(a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him" ;Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 31-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Kfm
Tanggal 21 Nopember 2016 — - Drs. BENEDIKTUS AMLENI sebagai PEMOHON - HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H. sebagai KUASA PEMOHON - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TIMUR TENGAH UTARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIBOKI UTARA sebagai TERMOHON
163 — 71
  • Cardozo sebagai hakim terkenal di Amerika,menyatakan The law which is the resulting product is not found but made.The process in its highest reaches is not discovery, but creation .
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Prp
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
1.J P M RIDHO SILALAHI ALS RIDO BIN ALM JUSTIN
2.ALFIAN ALS PIAN BIN BAKAR J
3.ALINUH HARAHAP ALS HARAHAP BIN ARIFIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu
37 — 78
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :Pasal 14 Angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In thedetermination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled tothe following minimum guarantees, in full equality : a) To be informed promptlyand in detail in a language which be understands of the nature and cause of thecharge against him ; terjemahannya : Dalam penentuan suatu tindakkejahatan,setiap orang berhak atas jaminan jaminan minimal dibawah inisecara penuh,yaitu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 26-11-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 1390/Pid.B/2015/PN.BDG
Tanggal 23 Desember 2015 — SUGENG NUGROHO
229 — 79
  • If the prosecution has evicendenefavourable to the accused which it does not propose to use, it should put suchevidence at the disposal of accused or his lagal advicer in sufficient time to anablehim to make proper use of it.Secara singkat dapat kami artikan sebagai berikut ;Tugas dari penuntutan seharusnya adalah secara jujur menempatkan alat buktibukti di depan pengadilan dan tidak menghalalkan segala cara untuk menuntut.Bila kejaksaan mempunyai buktibukti yang tidak layak digunakan, buktibuktiseperti
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Wanprestasi
Upload : 18-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 59 / PDT / 2020 / PT DPS
TUGIMAN, melawan SUSILOWATI GO dkk dan I NYOMAN RENTUG,
182 — 79
  • PERJANJIANBahwa Perjanjian (Overeenkomst) berdasarkan pasal 1313 KUHperdataadalah perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinyaterhadap satu orang atau lebih, dan apabila kita menelaah lebih dalamDefinisi Perjanjian Berdasarkan doktrin (teori lama) perjanjian adalahperbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibathukum. 2 Selanjutnya Salim HS mengutip dari Black's Law Dictionaryyang menyatakan bahwa "contracta dalah An agreement between two ormore person which creates
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
YUSMIN, S.Pd
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
229 — 152
  • Karakteristik pelaku kejahatankorupsi yang demikian itu, sebagaimana yang dikemukakan Edwin H.Sutherland yang menyatakan the white collar crime sebagai: ...of crime in theupper, or white collar class, which is composed of respectable, or at leastrespected, bussines and professional men... (Gilbert Geis and Robert F.Meier: 1977, 38). Sejalan dengan itu, Prof.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 29-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 506/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
PT Gerrindo Surya Makmur
Tergugat:
PT Asuransi Central Asia
371 — 132
  • (E) Dari pertanyaan pertanyaan berikut yang hanya harus dijawab ialah yangbersangkutpaut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk bahanpertimbangan lebih lanjut /Of the following questions only those have to beanswered which have something to doAdakah alasan (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yangharus dipersalahkan dalam hal ini sebagian atau seluruhnya kecelakaan adalahakibat konstruksi atau tata susunan kapal/ Is there any reason (and if so why) toconsider that the
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1241 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG VS Ahli waris A. ROJANI, Almarhum yaitu: IS ABDUL ROSYID, DKK
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun dalam konteks sistem peradilan juga dikenal dengan sistemperadilan (judicial corruption) dan tidak mengembangkan sikap yang dikenaldengan istilah judicial discretion yang menyatakan:Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles of law,of firm courage combined with the calmness of cool mind, free from partiality,not swayed by sympathy nor warped by prejudice not move by any kind ofinfluence save alone the overwhelming passion to do that which is just ...
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bgr
Tanggal 20 Juni 2017 — ZULYANTI DIAN KURNIASIH binti ZULKIFLI
56 — 9
  • kewajibanpemasyarakatan, tetapi semestinya sudah diperhitungkan pada saatpenjatuhan pidananya ;Menimbang, bahwa dalam buku~ yang berjudul POTRETPROFESIONALISME HAKIM DALAM PUTUSAN terbitan KOMISI YUDISIALtahun 2008 pada halaman 34 dan 35 menyatakan bahwa penguasaan ilmuhukum yang mendalam sangat penting bagi seorang hakim, apalagi hakimberwenang melakukan penggalian, penemuan hukum dan penciptaan hukum.Penalaran hukum (legal reasoning) menurut Neil MacCormic adalah onebranch of practical reasoning, which
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
59 — 41
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut:@ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):In the determination of any criminal charge against him, everyoneshall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:(a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him" ;Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
162 — 82
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamatamengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a lawwhich hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and rendersjudgement only after trial...Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhakasasi individu terhadap arbitrary action of the goverment.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
65 — 46
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut:@ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):In the determination of any criminal charge against him, everyoneshall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:(a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him" ;Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
73 — 31
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut:@ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):In the determination of any criminal charge against him, everyoneshall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:(a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him" ;Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
250 — 144
  • Mega Persada Prima Nomor 7 tanggal 15 Februari2013, pasal 6 tentang Jaminan.Letter of Appointment Nomor 211/AH/LCA/XII/2011 tanggal 8 Desember2011 : "which Celer Resources Limited authorized PT.
    Letter of Appointment Nomor 211/AH/LCA/XII/2011 tanggal 8 Desember2011 : "which Celer Resources Limited authorized PT.
    MPP sebagai perwakilan/agent Celer Resources Limited tidakberhak mengajukan dan menerima pembiayaan dan penjaminan L/C sertabertanggung jawab secara keuangan, sebagaimana ditentukan dalamLetter of Appointment Nomor 211/AH/LCA/XII/2011 tanggal 8 Desember2011 : "which Celer Resources Limited authorized PT. Mega PersadaPrima to act local agent on behalf of the Celer Resources Limited on theterritory of the Republic of Indonesia (agent).
    MPPyang bertindak selaku pembeli dengan AAAC yang bertindak selaku Penjual/Suplier tidak sesuai dengan Letter of Appointment Nomor211/AH/LCA/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 : "which Celer ResourcesLimited authorized PT.
    Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Letter of Appointment Nomor211/AH/LCA/XII/2011. tanggal 8 Desember 2011 : "which Celer ResourcesLimited authorized PT. Mega Persada Prima to act local agent on behalf ofthe Celer Resources Limited on the territory of the right Republic ofIndonesia (agent).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
88 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bukanuntuk kepentingan pemegang saham PTHI:Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa dalam paragraph 7.10OECD diberikan contoh jenisjenis jasa yang tergolong sebagai stewardshipactivity:7.10 The following examples (which were described in the 1984 Report) willconstitute shareholder activities, under the standard set forth in paragraph 7.6:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-04-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1927 K/Pdt/2013
Tanggal 16 April 2014 — STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA VS PT. TOBU INDONESIA STEEL
146 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dimaksud dengan "Forward Rate" dan"Expiry Reference Rate";Bahwa dalam target Redemption Forward Currency Option : Ourreference 6432312, tanggal 17 Juli 2008, (Vide Bukti 6d)"Forward Rate" didefinisikan sebagai" 9,500 (expressed as theamount in IDR per one USD), sedangkan "Expiry ReferenceRate" didefiniskan sebagai " With respect to an FX Transaction,the USD/IDR spot rate at 11:00 a.m Singapore time (expressedas the amount of IDR per one USD) reported by the Associationof Banks in Singapore which
    Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 dari "Confirmation" (Vide Bukti P6a sampai P6l) Tergugat kembali memperdaya Penggugat denganmenggunakan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:"This Confirmation vidence a complete binding agreement betweenparty A and party B as to the terms of the transaction to which thisconfirmation relates.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-09-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 27 September 2017 — 1. PRAMANA, DKK VS 1. PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD), , DK
75 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahmengabulkan memori kasasi yang tidak tepat dan bertentangan denganhukum dan Undang Undang berlaku di Negara RI;21.Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30K/Pdt.SusPHI/2016 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016,terdapat kesalahan mengenai fakta (factual error) dan kesalahan mengenaipenerapan hukum (error in the application of law), serta justru melanggaratau bertentangan dengan prinsipprinsip hukum (that which
    2017mengabulkan Memori Kasasi yang tidak tepat dan bertentangan denganhukum dan UndangUndang berlaku di Negara RI;65.Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30K/Pdt.SusPHI/2016 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016,terdapat kesalahan mengenai fakta (factual error) dan kesalahan mengenaipenerapan hukum (error in the application of law), serta justru melanggaratau bertentangan dengan prinsipprinsip hukum (that which
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 05-03-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 57/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 5 Maret 2015 — 1. DJAELANI, Cs melawan 1. ROSYID ACHMAD, bin SARMADA Cs
57 — 31
  • Bahwa Hakikat Hak Milik Atas Tanah dalam teori hak milik, beberapa ahli hukumpertanahan memberikan definisi mengenai hak milik, yakni;a) Curzon mendefinisikan hak milik dengan property yakni;The following are examples of many definitions of property: The highest rightmen have to anything; a right over a determinate thing either a tract of land or achattel; an exclusive right to control an economic good; an aggregate ofrights guaranteed andprotected by the government; everything which is thesubject
    Fungible property is that type of property which we treat as a commodity,is expressed in terms of market rhetoric. Constitutive property is the type ofproperty we associate with our personhood and is not, or should not be expressed interms of market rhetoric49.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 417/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 22 Maret 2017 — Brett Anthony Coad, DK MELAWAN Peter Frawley, DKK
121 — 92
  • The ManagementCompany shall provide the expert with all its calculation and thebasis upon which such estimate wereMAC... cece tte cee ee teen tee teeeeeeeaeeeeeeee(dengan terjemahan ke Bahasa Indonesia sebagai berikut:"Dalam hal biaya pemeliharaan perlu ditingkatkan melebihi 10%dari angka inflasi maka prosedur berikut ini akan berlaku: jikajumlah Penghuni lebih banyak dari 16 kamar menganggapkenaikan di atas angka inflasi tidak dapat dibenarkan, (perusahaanpengelola wajib pada saat penagihan menjelaskan
    ATAU DIKUASAI OLEH PIHAKPERTAMA dan secara lebih khusus dinyatakan dalam perjanjianPengelolaan antara pihak pertama dan pihak kedua yangditandatangani pada tanggal yang sama seperti tanggal perjanjian ini;clause 9 (in this agreement the term Common Property means thoseareas and facilities in the complex to be use in common by all lesseesof villas in the Complex which COMMON AREAS AND FACILITIESARE OWNED OR CONTROLLED BY THE FIRST PARTY and aremore particularly defined in the management Agreement
    dalam kompleks yang dipakai secara umum oleh semuapenghuni villa di dalam kompleks yang mana TEMPAT UMUM DANFASILITAS TERSEBUT DIMILIKI ATAU DIKUASAI OLEH PIHAKPERTAMA dan secara lebih khusus dinyatakan dalam perjanjianPengelolaan antara pihak pertama dan pihak kedua yangditandatangani pada tanggal yang sama seperti tanggal perjanjian ini;clause 9 (in this agreement the term Common Property means thoseareas and facilities in the complex to be use in common by all lesseesof villas in the Complex which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375/B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GAPURA ANGKASA
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HikmahantoJuwana, SH, LL.M, Ph.D sebagai berikut :1) Bahwa di dalam huruf a article 92 Konvensi Chicago1944, disebutkan this convention shall be open foradherence by members of the united nations andstates with then, and states which remained neutralduring the present world conflict Kemudian di huruf bdisebutkan adherence shall be effected by anotification addressed to the government of the UnitedStates of America and shall take effect as from thethirtieth day from the receipt of the notification