Hanurata dan meninggalkan banyak pohon yang sudah ditebang;Bahwa setahu saksi kayukayu sisa OHL tersebut berdasarkan peraturanGubernur Papua sampai sekarang bisa dimanfaatkan Masyarakat adat dansaksi tidak mengetahui batas pemanfaatannya;Bahwa setahu saksi tujuan pemuatan harus sesuai dengan surat dokumenpemuatannya;Bahwa setahu saksi dokumen SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHKsecara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH yang merupakan karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi Tenaga

Sementara itu, jumlah fasilitasyang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1.433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

BankIndonesia/OJK.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja AuditIntern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJKdan/atau hasil pengawasan otoritas lain.Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yangmenyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan PejabatEksekutif.Halaman 125 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI11)12)13)14)b)1)2)1)Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.Melakukan penilaian (self

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1,433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun = 1994,UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, SPTadalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukanobjek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan; Bahwa sejalan dengan prinsip self

dalam jabatan tersebut, saksi melaksanakan tugas antaralain menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak (WP) melaluiloket pada KPPP Sanggau, kemudian mengentri datadata angkapembayaran pajakpajak tersebut;e Bahwa benar dalam mengentri datadata pembayaran pajak dariwajib pajak, biasanya saksi hanya melihat jenis dan jumlah angkapembayaran pajak oleh wajib pajak tanpa memperhatikan validasiyang tercantum pada lembar SSP;Bahwa sepengetahuan saksi, sistem pembayaran pajak diIndonesia menganut sistem self

SKSHHK diterbitkan olen Penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui aplikasi SIPUHH,d. NOTA ANGKUTAN diterbitkan oleh karyawan pemegang ijin secaraself assessment,e. NOTA PERUSAHAAN diterbitkan oleh Karyawan perusahaan secaraself assessment,f.

UE rae Fixings imRCs R aaoO Self Drilling Screwhex washer flange yellow zincwith black rubber washer5.5x50mim #1224 x 2"J este 300: ili ( PATTA GROUP ISO 9004:2008 PAKUNails RIVETHal. 21 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. Blind Rivets S PATTA TTA Blind RivetserePERLENGKAPAN DARI LOGAM UNTUK PINTU DAN JENDELA Hal. 22 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.

.* Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinanMengembangkan keahlian / kompetensi secaraberkesinambungan sesuai bidang tugas dan standart profesiantara lain dengan melakukan self updateing atas kebijakan /ketentuan internal dan external, perkembangan yang terjadi diunit kerja /product/prosedur dan pengetahuan diberbagaibidang sector industry.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai BusinessControl dipertanggung jawabkan kepada RBC HEAD ENDANG ASUPRIJATNA.Bahwa permasalahan yang terjadi

konstitusi memberi hak istimewa kepadaPOLRI untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah,menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengantindak pidana, sehingga dalam melaksanakan hak istimewa tersebut harus taatdan tunduk kepada prinsip the right of due process, dan agar konsep dueprocess tersebut dapat terjamin pelaksanaannya oleh aparat penegak hukumharus menghormati dan menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yangmemuat berbagai hak antara lain : The right of self

Dino Andrian.2.6 Bahwa berdasarkan hasil Self Assessment Triwulan yangdilakukan oleh PT COSL INDO (vide: Bukti 1159, TH60) dan terbukti bahwaPT COSL INDO masih memenuhi pencapaian persentase TKDN di ataskomitmen TKDN yang dijanjikannya, dengan perincian sebagai berikut :Self AssessmentLaporan Kemajuan TKDN(Local Content Progress Report)JackUp Drilling Rig Services for BDPeriode % Pencapaian TKDN16 November 2015 s/d 29 February 2016 35.24%01 March 2016 s/d 31 May 2016 35.14%01 June 2016 s/d 31 August

Ariaz yang pada intinyamenyatakan bahwa Para PesertaTender menyampaikan berapanilaiTKDN = yang mereka tawarkandenganmencantumkan pada suatuform yang sudah disediakan oleh PTK007, dimana Para Peserta Tendersecara self assessment menuliskanrekapitulasi nilai perhitungan TKDNmereka tersebut;28.4.2.5 Bahwa di dalam PTK 007 Bab XIKlausul 9.6.3.2. tegas dinyatakanbahwa pada tender Jasa, pernyataanHal321 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pat.GKPPU/2016/PN Jkt.

limapersen) adalah suatu asumsi prematurdan penarikan kesimpulan yang tanpadasar karena capaian nilai TKDNsecara keseluruhan baru dapat dilihatpada akhir kontrak setelah diverifikasioleh lembaga Surveyor Independenyang kompeten di bidangnya;28.4.2.8 Bahwa berdasarkan'hasil SelfAssessment Triwulan yang dilakukanoleh Terlapor Il (vide: bukti Tl59, Tr60 dan TI61), terbukti bahwa Terlaporll masih memenuhi pencapaianpersentase TKDN di atas komitmenTKDN yang dijanjikannya, denganperincian sebagai berikut: Self

setiap orang dalam pasal iniadalah Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP adalahOrang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyatakanbahwa Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif danobjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanberdasarkan system self

Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self Financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untuk pengadaan alsintan.Hal. 17 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006 Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K.

Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untukpengadaan alsintan.3. Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K. Boentoro, yang juga dalam hal ini juga bertindaksebagai penjamin/avalis.4. Bahwa nilai objek yang dibiayai tidak mempunyai objek pembanding.Hal. 23 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/20065.

No.2078 K/Pid/2006 Syofian Sara, saksi Syamsul Bahry, dan Syukri Zarkovic dengan kesimpulanpemeriksaan sebagai berikut:Bahwa Debitur tidak sebagai pengusaha dan tidak mempunyai tempatusaha.Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self Financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untukpengadaan alsintan.Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K.

Bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak adalahsistem Self Assesment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikanwewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkansendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang dan harus dibayar. Dalamhal mi, Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiripajak terutang yang harus dibayar.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 UndangUndang KUP, Nomor Pokok WajibPajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakansebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanwajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan

Hidup.Bahwa benar untuk penambangan bauksit harus~ dilakukanstudi amdal sedang acuan amdal adalah studi RKL dengandasar pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup' tahun2000.Bahwa benar untuk lahan penambangan bauksit 5.000 ha wajibmemiliki amdal sedang untuk kurang dari itu) memakai RKLyang untuk mendapatkan hal tersebut diajukan ke BadanLingkungan Hidup setempat.Bahwa benar untuk pengawasan kurun waktunya~ ditinjausesuai dengan tenaga yang ada di daerah dan tidak adaketentuan berapa sering tetapi self

Objek Sengketa dan Il, karena keduanya merupakan Keputusan Pencabutan, maka Pengadilanakan melihat Keputusan apa yang dicabut keduanya, sehingga secaracontrarius actus akan terlihat siapa yang sesungguhnya berwenangmenerbitkan Objek Sengketa dan II Ssesuai Pasal 64 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Objek Sengketa I,berdasarkan alat bukti berupa Objek Sengketa (Bukti P1 dan Bukti T1) telahmenjadi bukti sendiri (self

Oleh karena itu Pengadilan berpendapatObjek Sengketa tidak memiliki cacat dari aspek kKewenangan;Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Objek Sengketa Il,berdasarkan alat bukti berupa Objek Sengketa II (Bukti P2 dan Bukti T2) telahmenjadi bukti sendiri (self evidence / res ipsa loquitur) bahwa ia mencabut SuratKeputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 Tentang Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari, Tanggal 24 Februari 2014 (Bukti P23dan Bukti T4).

Yuhanidu); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lorong (bukanAudriyanto);Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (abscuur libel) dankarenanya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterimasecara bulat dan keseluruhan self ing dengan ketentuan hukum yangdituangkan dalam Putusan Tetap Mahkamah Agung RI.

Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari KementerianPerindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masihberlaku (belum habis masa berlakunya);Bahwa benar dalam Spesifikasi Teknis Tiang PJU Octagonal 8 meterdouble head salah satunya mencantumkan TKDN Self Assessmentyang diterbitkan Produsen / agen / distributor atau Sertifikat TKDNdari Kementerian Perindustrian dilampirkan dibelakang formulirrekapitulasi TKDN.

TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaHalaman 111 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK/2019/PN.BglIPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, namun saksi tidak mengetahui ketentuan

TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, tidak diketahui ketentuan mana yang dijadikan sebagaiHalaman 120 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK

tidak akurat dan karenaadanya Surat Keterangan No. 396/DB/VII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan SuratKeterangan No. 397/DB/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka penerbitan Surat PemberitahuanPajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 kepada Tergugat II s/d Tergugat IXharus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Bahwa Negara Indonesia menganut sistem self

Saksi tidak tahu kemana uangnya ditransfer.Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada selisihnnya pada waktu itu.Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pinjaman atas nama DedengPutra.Bahwa kasirnya pada saat pencairan kredit atas nama YELPA NORAadalah Saksi.Bahwa Saksi hanya memaraf pada slip pencairan kreditnya.Bahwa Terdakwa SELFI DESMI NOVITA yang mengambil slip pencairankredit atau voucher atas nama YELPA NORA karena ada hubungankeluarga katanya.Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uangnya oleh Terdakwa SELF