Ditemukan 2651 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengadilan perwakilan peralihan permadian peradaban
Penelusuran terkait : Pra peradilan Pra-peradilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-01-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1820K/PID/2003
Tanggal 9 Januari 2007 — Drs. OHIAO HALAWA vs. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kapolda Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Nias (Kapolres Nias)
85 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 26-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pid/2015
Tanggal 26 Mei 2015 — KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
229 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/PID/2010
Antonius Torang Parulian Siahaan >< Kapolri cq. Kapolda Jawa Barat
121 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dahulu sebagaiTermohon Pra Peradilan dengan alasan sebagai berikut :1.
    No.130 PK/Pid/2010Bahwa selanjutnya Pemohon Pra Peradilan telah mengajukantambahan permohonan Pra Peradilan tertanggal 11 Januari 2010dengan alasan sebagai berikut :4.
    Pra Peradilan terhadapTermohon Peninjauan Kembali/Termohon PraPeradilan di Pengadilan Negeri Bandungkarena Termohon PeninjauanKembali/Termohon Pra Peradilan telahmenetapkan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan sebagaiTersangka dan =melakukan penahananterhadap Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan tanpadidasarkan pada bukti permulaan yang cukupsebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17KUHAP dan Penjelasannya ;Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapatdilakukan dengan
    No.130 PK/Pid/2010permulaan yang dapat dipakai sebagai dasaruntuk =menahan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan ;Bahwa dalil tersebut di atas didasarkan atasdalil Termohon Peninjauan Kembali/TermohonPra Peradilan yang dimuat dalam halaman 28angka 11 a putusan, dan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan membantahdalil tersebut, karena faktanya PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilanhanya menerima panggilan TermohonPeninjauan Kembali/Termohon Pra Peradilan 1(satu) kali yaitu
    No.130 PK/Pid/2010Kembali/Termohon Pra Peradilan dalammenetapkan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan sebagaiTersangka yang diikuti dengan penangkapandan penahanan sama sekali tidak berdasar,karena tidak ada bukti permulaan yang cukupuntuk hal tersebut :2.
Pengadilan PN MAUMERE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-08-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MAUMERE Nomor 03/Pid.Pra/2012/PN.MMR
Tanggal 8 Agustus 2012 — - PETER DAMIEN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE
205 — 115
  • MMR.telah menarik Termohon sebagai pihakdalam Permohonan Pra Peradilan ini dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :1.
    MMR,sedangkan Termohon hadir Kuasanya bernama : MARIANUS MOA,SH,MARIANUS RENALDYLAKA,SH, FALENTINUS POGON,SH masing Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 31 Juli 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawahNomor: 09/SK.PID/VII/2012/PN MMR ;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pra Peradilan tersebut,Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 1Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :A.Dalam Eksepsi:.
    Foto copy Berita Acara Pengeluaran Detensi , tanggal 18 Agustus 2011 atas namaPETER DAMIEN yang dibuat oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH ,JabatanKepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas IIMaumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberitanda bukti ( T7 ) ;Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksisaksi sehubungan denganPermohonan Pra Peradilan tersebut ;Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-04-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 01/Pid.Pra/2014/PN.PYK
Tanggal 8 April 2014 — DWI SUSANTO lawan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Cq. Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat, Cq. Polresta Payakumbuh/ Polsek Kaniang Bukik Resort Kota Payakumbuh
248 — 77
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 1/Pra.Pid/2016/PN Gst
Tanggal 2 Februari 2016 — MERCYANI TELAUMBANUA Als INA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
232 — 50
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 12-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 PK/PID/2010
Rustam bin Baidowi >< Menteri Kehutanan RI
60 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/PID/2010
Suhendra Prawira Widjaja bin A. Sabana >< Kepolisian RI
196 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 09-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN Smg
Tanggal 13 Nopember 2017 — ARIF WIJAYA, ST. alias ARIF WIJAYA, ST Bin KASETYAN (Alm), Tempat lahir : Malang, Tgl Lahir : 20 Juli 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl. Simo Sidomulyo 9/92 Rt 05 Rw 15 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya atau Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husono Gg 28 Baru Blok D, No. 10 Rt 5 Rw 2 Kel, Rundu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik. Agama : Islam.Pendidikan : S- 1. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ENRICO ADITYA SH.MH. dan JUNASRIL AGUS SH. Advokat /Penasihat Hukum di Jl. Semarang Indah C8/8 Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN. Melawan : 1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KAPOLDA JAWA TENGAH, Jabatan Penyidik Polri alamat di Jl. Pahlawan No. 1 Semarang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN 2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH, Jabatan Jaksa Penuntut Umum, alamat di Jl. Pahlawan No. 14 Semarang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PRAPERADILAN
497 — 234
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/PID/2009
Bernardus Finanta >< Kapolresta Surabaya Selatan
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-08-2008 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562K/PID/2008
Tanggal 22 Agustus 2008 — Drs. BILLIAMIN SAMOSI ; PEMERINTAH RI Cq. KAPOLDA SUMATERA UTARA ; KA POLRES TAPANULI UTARA, dkk.
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 21-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — YEUNG MAN FUNG, Laki-laki, Umur 20 Tahun, Kewarganegaraan Hongkong, tempat tanggal Chun Wan Sia Wei Kok Sia Lin Leu Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARISMAN ARITONANG,SH, ASWANTO,SH, REYMOND PRASTYA,SH, dan FRANKY SIMBOLON,SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor HUKUM ARISMAN ARITONANG & REKAN beralamat di Wisma Arie Yani Jalan Buaran Raya No.9A Lt.2J Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------PEMOHON ; M e l a w a n NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada KADARUSMAN,SH, AMINULLAH,SH, ZAHRUDIN,SH,MM, DADANG SUHERMAN,SH, DR.NOVA IRONE SURENTU,SH,.MH, SUDONO,SH, BUDI SETIAWAN,SH dan SUHARTONO,SH, para Penerima Kuasa adalah anggota Bidkum Polda Metro Jaya Yang memilih domisili hukum pada Kantor Bidkum Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------TERMOHON ;
303 — 116
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 09-05-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 6/PID.PRA/2016/PN RAP
Tanggal 16 Mei 2016 — Pidana - SABARUDDIN Lawan - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu, Cq. Kasat Lantas Polres Labuhanbatu
143 — 48
  • Menyatakan gugatan permohonan pra peradilan Pemohon tertanggal 09 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 09 Mei 2016 dibawah register No 06/PraPid/2016/PN-RAP GUGUR ;2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Pra Peradilan No : 06/PraPid/2016/PN-RAP tersebut dari daftar Register Perkara Pra Peradilan yang dibuat untuk itu;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;
    LUMBAN GAOL kepadaPemohon Pra Peradilan SABARUDDIWN tertanggal 11 Mei 2016, sehingga hakimmenyatakan permohonan Pra Peradilan Pemohon dicabut;Halaman 6 dari 7 Putusan Praperadilan Nomor 06/Pid.Pra/2016/PNRapMENGADILI:1. Menyatakan gugatan permohonan pra peradilan Pemohon tertanggal 09Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRantauprapat tanggal O09 Mei 2016 + #dibawah register No06/PraPid/2016/PNRAP GUGUR ;2.
    Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Pra Peradilan No :06/PraPid/2016/PNRAP tersebut dari daftar Register Perkara PraPeradilan yang dibuat untuk itu;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh M.JAZURI, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantuoleh SUMARDI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1674K/PID/2008
Tanggal 13 Januari 2009 — ZULKARNAIN alias ENDEK bin KARIM ; Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan cq. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 08-05-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto
Tanggal 8 Mei 2017 — - DARWIN KATILI
155 — 25
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 19-11-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/PID/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGARA BARAT, CQ. DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA NUSA TENGARA BARAT, VS LUKMAN LADJONI, S.H.
149 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 09-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN Smg
Tanggal 6 Nopember 2017 — ALBERT RIYADI SUWONO,SH.,M.Kn, ---Tempat/ tanggal lahir: Surabaya/ 02 Agustus 1985, Pekerjaan: Kurator, Pendidikan: Strata 2 (Magister Konotariatan), Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jl. Bukit Pakis Timur I Blok J No.22 Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUNADI SUWONO LIEM,SH, ANNER MANGATUR SIANIPAR,SH,MH, BIMBOY FRENGKY HASUDUNGAN,SH.MH, JANAEK SITUMEANG,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 dan Surat Kuasa Khusus No.037/AMS/SK/Pid./IX 2017 tanggal 27 September 2017, yang selanjutnya disebut sebagai ................................: P E M O H O N; MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I. Cq. KAPLODA JAWA TENGAH, Jabatan: Penyidik Polri, Alamat: Jl. Pahlawan No.1 Semarang. Dalam hal ini diwakili oleh 1. AKBP WISMAWATI,SH.M.Si, 2. AKBP Dra. SUCI ROCHA.M.Hum, 3. IPDA TAUFAN HERIARSO berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/4568/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai .............................................................. : TERMOHON;
287 — 113
  • 2015.Permintaan untuk menghentikan penyidikan oleh Pemohonpraperadilan bertentangan dengan pasal 80 KUHAP dan bukanmenjadi ranah praperadilan;dalil posita angka 6 juga harus dinyatakan ditolak karena tidakbenar, fakta putusan Hakim Praperadilan Nomor07/Pid.Prap/2017/PN Smg tanggal 2 Oktober 2017 amarhalam 35 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Smgputusannya tidak berbunyi sebagaimana yang disebutkan olehPemohon melainkan berbunyi :Menyatakan tindakan penyidikan berupa : penyitan olehtermohon Pra
    peradilan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 diKantor Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya terhadapbarang yang berupa 1 (satu) buah buku Asli buku LaporanPenilaian asset No.DS.006/LHD/GEAR/2016 tanggal 1Februari2016 yang dikeluarakan oleh KJPP GUNTUR, EKI, ANDRI &REKAN adalah tidak sah menurut hukum;Bahwa dalil posita Pemohon pada Il Legal Standing dan dasarhukum permohonan praperadilan angka 7 sampai dengan angka 10merupakan dalil yang harus diuji karena dalam mengajukanpraperadilan Pemohon
    Dalam halPraperadilan yang diajukan berkaitan dengan prosedur dan misalnya kalahpenyidiknya itu praperadilan tidak mengadili tentang substansinya.Bahwa berkaiatan dengan sangkaan pemalsuan surat, maka prosedur untukmendapatkan surat palsu ini kemudian menjadi alat bukti, itulah yang menjadiobyek Pra Peradilan .Bahwa untuk penetapan seseorang menjadi tersangka minimal berdasarka 2(dua) alat bukti.Bahwa berdasarkan pasal 75 UU No.8 tahun 2010 tentang PPU penyidik yangsedang menyidangkan tindak pidana
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 12-05-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto
Tanggal 12 Mei 2017 — - APRIANTO
218 — 67
  • Tidak bisa;Ketika pelanggaran KUHAP tersebut dilakukan, apakah benar langkah 109ayat (1) KUHP yang ditempuh melalui langkah hukum Pra Peradilan?lyabenar, langkah hukum Pra Peradilan untuk menguji apakah benar adanyapelanggaran KUHAP sebagaimana dimaksud;Menurut pendapat Ahli apakah Slip penyetoran bank bisa menjadi alatbukti?
    penolakannyatersebut Termohon telah mengajukan bukti suratsurat berupa fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masingmasingdiberi tanda: T1 sampai dengan T18 namun tidak mengajukan saksisaksimaupun Ahli;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksamasurat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti suratsuratdan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, makaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah yang telah dimohonkanoleh Pemohon pada Pra
    Peradilan ini terbukti atau tidak, Pengadilan akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Perubahan Undangundang Dasar 1945 membawaperubahan yang sangat mendasar ke dalam kehidupan negara hukum(rechstaat) Indonesia, di antaranya adanya pengakuan hak asasi manusiayang lebih diperjelas dan dibedakan dengan hak warga negara.
    Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalamperkara Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 23 April 2015 yang menyatakanbahwa penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, merupakanObjek dari Pra Peradilan, dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontaloberwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon ;Menimbang, bahwa dalam petitum 2 (dua) permohonannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-06-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid/2014
Tanggal 23 Juni 2014 — Mumahaimawati, Dk >< Kapolda Jatim Cq. Kapolres Kota Besar Surabaya
87 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor : 31 PK / Pid / 2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMengadili permohonan Pra Peradilan dalam tingkat peninjauan kembali telahmengambil putusan sebagai berikut :Mahkamah Agung tersebut ;Membaca putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :25/PraPer/2013/PN.Sby. tanggal 9 Desember 2013 mengenai permohonanPraperadilan :MUMAHAIMAWATI, Pekerjaan lbu rumah tangga, bertempat tinggaldi Jalan Putro Agung II No.2 Surabaya.Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu
    Peradilan Il, semula atas nama Siti Mariam kemudian dijual kepada Pemohon Pra Peradilan Il, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 07/1283/1983 tanggal 14Januari 1982 yang dibuat oleh PPAT Kota Surabaya Raden SoebionoDanoesastro, batasbatasnya adalah sebagai berikut:Sebelah Utara : Jalan Jemursari Selatan.Sebelah Timur : Hak Milik No.53/Desa Jemurwonosari (milikPemohon Pra Peradilan I.Sebelah Selatan : Hak Milik No.44/Desa Jemurwonosari sisa SebelahUtara : Hak Milik No.44/Desa Jemurwonosari sisa(P5
    s/d P6).Bahwa para Pemohon Pra Peradilan pada bulan Juni tahun 2001 melihat diatas tanah miliknya sedang ada kegiatan pembangunan pagar tembokkeliling, setelah mandapatkan indentitas pelaku yang bernama Thie ButjeSutedja dengan alamatdi jalan Samudra No.16 Surabaya.Selanjutnya:e Pemohon Pra Peradilan (Pintardjo Soeltan Seputro) melapor kepadapihak yang berwajib, sebagaimana tanda terima laporan Polisi tanggal 18Juni 2001 No.Pol.STPL/B 574/II/2001/Resta Surabaya Selatan (P7).e Pemohon Pra Peradilan
    (P15 dan P16)Daftar kaveling tanah milik pemohon Pra Peradilan tercantum dalamdaftar Nomor urut 32, pembagian letak kaveling tanahnya tercantum dalamgambar denah nomor 15.
    Peradilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-12-2005 — Upload : 25-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 935K/PID/2005
Tanggal 23 Desember 2005 — BASUKI RACHMAT, SH M.Hum,
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap