Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617;- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI;- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK

5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI;Dikembalikan kepada EVALUSI;- Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;5.

Nomor RangkaMH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E1857617 atas nama EVALUSI;Dikembalikan kepada saksi EVALUSI;e Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.

Mesin JB81E1857617 Atasnama EVALUSI, hilang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 Pukul 13.00 WIBbertempat di depan RSU Tanjung Pura Jl. Khairil Anwar No. 09 Kel. Pekan TanjungPura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat; bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor saksi tersebut; bahwa akibat dari pencurian sepeda motor saksi tersebut saksi mengalami kerugiansekitar Rp. 16.000.000.

;e 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor RangkaMH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E1857617 atas nama EVALUSI; Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.

dan 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motormerk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAMdengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E1857617 atasnama EVALUSI, karena merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksiEVALUSI, sedangan Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.

Nomor RangkaMH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E1857617 atas nama EVALUSI;Dikembalikan kepada EVALUSI; Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617;- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI;- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK

5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI;- Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DIFZON AZMIALS.

;2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor RangkaMH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E1857617 atas nama EVALUSI;Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.

EVALUSI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebutsudah benar;bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan Sehubungan pencurian Sepeda Motorsaksi yang dilakukan terdakwa;bahwa sepeda motor saksi adalah Honda SupraX 125 BK 5219 PAM warna birudengan No. rangka MH1JB8116DK861594 dengan No.

Nomor RangkaMH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E1857617 atas nama EVALUSI;Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FAHMI Bin SUKRI) terhadap Penggugat (DEVI EVALUSI Binti JONO)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261000,- ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Andalan Finance Indonesia dibuatkanSertifikat Jaminan Fidusia di Kantor Hukum dan HAM Wilayah Banten denganNomor Fidusia : W12.00058382.AH.05.01 tanggal 18 Februari 2016 dan jugadibuatkan Buku Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Evalusi Hastutik, SH. M.knKabupaten Serang pada tanggal 17 Februari 2016 Nomor : 697. Bahwa kendaraan yang dikredit oleh terdakwa adalah kendaraan merk ToyotaVios 1.5 G tahun 2004 warna hitam metalik Nopol B 8258 OE No. RangkaMRO53HY4249018295 No.

Andalan Finance Indonesia dibuatkanSertifikat Jaminan Fidusia di Kantor Hukum dan HAM Wilayah Banten denganNomor Fidusia : W12.00058382.AH.05.01 tanggal 18 Februari 2016 dan jugadibuatkan Buku Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Evalusi Hastutik, SH. M.knKabupaten Serang pada tanggal 17 Februari 2016 Nomor : 697.Bahwa kendaraan yang dikredit oleh terdakwa adalah kendaraan merk ToyotaVios 1.5 G tahun 2004 warna hitam metalik Nopol B 8258 OE No. RangkaMRO53HY4249018295 No.

Andalan Finance Indonesia sejak penandatanganan akad kreditpada tanggai 04 Februari 2016 dengan nomor kontrak 5495/J/95/160051 ; Bahwa selanjutnya dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia di Kantor Hukum danHAM Wilayah Banten dengan Nomor Fidusia : W12.00058382.AH.05.01 tanggal18 Februari 2016 dan juga dibuatkan Buku Akta Jaminan Fidusia di KantorNotaris Evalusi Hastutik, SH.

Andalan Finance Indonesia sejak penandatanganan akad kreditpada tanggal 04 Februari 2016 dengan nomor kontrak 5495/J/95/160051 ;Bahwa selanjutnya dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia di Kantor Hukum danHAM Wilayah Banten dengan Nomor Fidusia : W12.00058382.AH.05.01 tanggal18 Februari 2016 dan juga dibuatkan Buku Akta Jaminan Fidusia di KantorNotaris Evalusi Hastutik, SH.

AndalanFinance Indonesia Cabang Serang;Bahwa jaminan fiducia tersebut selanjutnya dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia diKantor Hukum dan HAM Wilayah Banten dengan Nomor FidusiaW12.00058382.AH.05.01 tanggal 18 Februari 2016 dan juga dibuatkan Buku AktaJaminan Fidusia di Kantor Notaris Evalusi Hastutik, SH.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Junaidi Rachmadianto bin Rachman Saleh) terhadap Penggugat (Evalusi Raziani Bermawi binti Drs. A. R.

Yunus
Tergugat:
1.Andy saputra bin muhaimin
2.Wasino
3.Andi chairul firman
4.Amran S
Turut Tergugat:
Evalusi Hastutik. S.H., M.Kn.

Membantu menyusun laporan evalusi kegiatan5.1. Membantu menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan evaluasiPeranan: Membantu menyiapkan laporan evalusi kegiatanTUGAS LAINLAINNYA1. Membantu atasan dalam hal tugas seharihari2. Mendampingi atasan dalam rapatrapat perencanaan, program dan evaluasiserta laporan keuangan.3.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Prenpit Soli bin Syafinal Syamsi) dengan Pemohon II (Evalusi Susanti binti Rajiun) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 1998 di Sungai Bangek Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
4. Membebankan

Membantu menyusun laporan evalusi kegiatan5.1. Membantu menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan evaluasiPeranan: Membantu menyiapkan laporan evalusi kegiatanTUGAS LAINLAINNYA1. Membantu atasan dalam hal tugas seharihari2. Mendampingi atasan dalam rapatrapat perencanaan, program dan evaluasiserta laporan keuangan.3.

Membantu proses penyusunan Juklak/Juknis yang ada hubungannyadengan Bagian Adm.Umum & Humas;Peranan:e Tersedianya SK Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;e Tersusunnya Juklak/Juknis;5 Membantu menyusun laporan evalusi kegiatan5.1.

No. 1923 K/Pid.Sus/2014e Tersusunnya Juklak/Juknis;1 Membantu menyusun laporan evalusi kegiatan;5.1.

Membantu menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan evaluasi;Peranan:e Membantu menyiapkan laporan evalusi kegiatan;e = Tugas lainlainnya:1 Membantu atasan dalam hal tugas seharihari;2 Mendampingi atasan dalam rapatrapat perencanaan, program dan evaluasiserta laporan keuangan;3 Mengikuti rapatrapat perencanaan, program, evaluasi dan laporankeuangan;e Bahwa mekanisme penarikan dan penyetoran uang atau dana PNBP yangdiperoleh dari setoran STR tersebut adalah sebagai berikut:1.

Membantu proses penyusunan Juklak/Juknis yang ada hubungannyadengan Bagian Adm.Umum & Humas;Peranan:e Tersedianya SK Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;e Tersusunnya Juklak/Juknis;1 Membantu menyusun laporan evalusi kegiatan;5.1.

Membantu menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan evaluasi;Peranan:e Membantu menyiapkan laporan evalusi kegiatan;e = Tugas lainlainnya;1 Membantu atasan dalam hal tugas seharihari;2 Mendampingi atasan dalam rapatrapat perencanaan, program dan evaluasiserta laporan keuangan;3 Mengikuti rapatrapat perencanaan, program, evaluasi dan laporan keuangan;e Bahwa mekanisme penarikan dan penyetoran uang atau dana PNBP yangdiperoleh dari setoran STR tersebut adalah sebagai berikut:1.

Yunus
Terbanding/Turut Tergugat : Evalusi Hastutik. S.H., M.Kn.
Turut Terbanding/Tergugat II : Wasino
Turut Terbanding/Tergugat III : Andi chairul firman
Turut Terbanding/Tergugat IV : Amran S

LengkapCipta 14.172.317.00Utama 0. e Dari hasil evaluasi adminsitrasi yang dibuat oleh Tergugatldokumen penawaran Penggugat dinyatakan lengkap atau lulus,dengan demikian dokumen penawaran Penggugat masuk nominasiuntuk diikutkan pada tahap evaluasi berikutnya (dhi, evaluasiteknis).3) Tahap Evalusi Teknis :e Adapun hasil evaluasi teknis yang dibuat oleh TergugatI terhadap10 dokumen penawaran para rekanan termasuk diantaranyadokumen penawaran Penggugat adalah sebagaimana terlihat dalamTabelC dibawah

Bahwa adapun segenap hasil evalusi yang dibuat oleh Tergugat!

Soeradji Tirtonegoro Klatendengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Pasien perempuan yang menurut surat permintaan penyidik berumurdelapan tahun Pasien yang menurut keterangan polisi anak saksi TIRTA BAITULLOHpemerkosaan, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan Pasien membutuhkan pemeriksaan dan penanganan mental lanjutan Pasien membutuhkan kontrol untuk evalusi kemungkinan penyakitkelamin yang mengikuti.Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10349/U/JB/2009 bahwa TIRTABAITULLOH anak ke satu dari pasangan

Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan hasil kesimpulanpemeriksaan : Pasien perempuan yang menurut surat permintaan penyidik berumurdelapan tahun Pasien yang menurut keterangan polisi anak saksi TIRTA BAITULLOHpemerkosaan, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan Pasien membutuhkan pemeriksaan dan penanganan mental lanjutan Pasien membutuhkan kontrol untuk evalusi kemungkinan penyakitkelamin yang mengikuti.

UMIRZA dapat dibuktikan dengan isi dari format dalam DokumenLelang Penawaran yang sama ; Sedangkan pada Paket Pembangunan Pagar Keliling UPT Babeko,Evaluasi Administrasi tetap dilakukan untuk 11 ( sebelas ) penawaranyang masuk dengan hasil sebagai berikut : dari 11 (sebelas ) penawaranyang masuk, ada 8 (delapan ) Penawaran yang memenuhi persyaratanevaluasi admmistrsi dan berhak untuk dilanjutkan ke Evaluasi Teknis.Setelah dilakukan Evalusi Teknis ternyata ada 4 ( empat ) penawaranyang tidak memenuhi

persyaratan evaluasi teknis dan dinyatakan gugurevaluasi teknis termasuk Penawaran Penggugat, hal ini dikarena MetodaPelaksanaan Pekerjaan yang ditawarkan Penggugat tidak memenuhiperyaratan ... 1persyaratan subtantif yang ditetapkan sesuai dalam Dokumen Lelang dantidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaansehingga ambang batas minimum sesuai dengan yang ditetapkan dalamdokumen lelang, yakni ambang bats miminum nilai evalusi teknis adalah80 (delapan puluh ) dimana hal ini sesuai dengan

dengan lembar asli harustetap berada dibawah pengawasan dan pengarsipan Rektor UniversitasPendidikan Ganesha sebagai penyelenggara TKB namun demikian kepadaHalaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 158PK/TUN/2016Gede Kamajaya dapat di tunjukkan lembar kerta asli tes tulis pada saatmengikuti TKB";Bahwa ketika setiap peserta tes CPNS termasuk Termohon PK(Peninjauan Kembali)/Termohon Kasasi semula TermohonKeberatan/Tergugat (Gede Kamajaya) telah mengikuti tes evaluasiCPNS tahun 2014,maka hasil hasil dari evalusi

gagal sesuai dengan Pasal 51ayat (2) huruf a Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang berbunyi*tender/seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam prosesevaluasi, yang dalam hal ini Tergugat tidak memasukan hasil evalusidalam sistem aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)untuk 7 (tujuh) peserta lelang yang gugur, sehingga sesuai denganPasal 51 ayat (6) huruf a yang berbunyi tindak lanjut dari tender/seleksigagal sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2), pokja pemilihansegera melakukan evalusi

tahapantahapanproses lelang, diantaranya sebagai berikut : Tergugat mengeluarkan surat nomor: 027/20.13a/Pokmil.2UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Berita Acara EvaluasiPenawaran yang telah diunggah ke dalam aplikasi Sistem PengadaanSecara Elektronik (SPSE), sebagai tindak lanjut dari tender gagalsesuai dengan Pasal 51 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 16 Tahun2018 yang berbunyi tender/seleksi gagal dalam hal terdapatkesalahan dalam proses evaluasi, yang dalam hal ini Tergugat tidakmemasukan hasil evalusi

acara tersebut sudah tidak berlaku dikarenakantelah dilaksanakannya evaluasi ulang, sehingga terbitlan Berita Acara EvaluasiPenawaran Nomor: 027/20.13a/Pokmil.2UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDGsebagai tindak lanjut dari tender gagal sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) huruf aPerpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi "tender/seleksi gagal dalam halterdapat kesalahan dalam proses evaluasi, yang dalam hal ini Tergugat tidakmemasukan hasil evalusi

dalam sistem aplikasi Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) untuk 7 (tujuh) peserta lelang yang gugur, sehingga sesuaidengan Pasal 51 ayat (6) huruf a yang berbunyi tindak lanjut dari tender/seleksigagal sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2), pokja pemilihan segeramelakukan evalusi penawaran Ulan; 222.

2011Nomor 6 ;Bahwa walaupun penerbitan dan pemungutan retribusi lzin Gangguan(HO) yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hiduptanpa memiliki landasan hukum telah dilakukan sejak tanggal 5 Januari2009, namun hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan NegeriJember, Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI telah melalaikan tugas,fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana telah ditegaskan dalamperaturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah menegur,menghentikan atau melakukan evalusi

/PR.11 dan terhadap evalusi yang telah dilakukan, maka PPK dalamhal ini telah melakukan pemutusan kontrak yaitu bukti surat bertanda T.

/PR.13,lalu. berdasarkan evalusi tersebut maka KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)menyetujui dan menindak lanjuti dengan membuat usulan penetapan sanksipencantuman dalam daftar hitam yang ditujukan kepada Pengguna Anggaranmelalui Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum KotaBukittinggi, setelah itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi memintarekomendasi penetapan Daftar Hitam kepada APIP (Aparat Pengawas InternHalaman 22 dari 25 hal.

Elektronik(SPSE) sebagaimana persyaratan dan berdasarkanDokumen Lelang Pengadaan yang telah ditetapkan olehTERGUGAT sehingga secara hukum objek sengketa telahmerugikan kepentingan PENGGUGAT yang menimbulkanakibat hukum bagi PENGGUGAT serta patut diduga adanyadugaan potensi praktek terjadinya persekongkolan dalammenetapkan pemenang lelang karena HAMPIR SEMUAALASANALASAN YANG DIKEMUKAKAN TERGUGATHalaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor : 58/G/2017/PTUN.PBR.SAMA dalam mengugurkan/tidak lulus tahap Evalusi

file (satufolder) yang diunggah (upload) melalui aplikasi ETendering dengan menggunakan Sistem PengadaanSecara Elektronik (SPSE) sebagaimana persyaratan danberdasarkan Dokumen Lelang Pengadaan yang telahditetapbkan oleh TERGUGAT sehingga secara hukumobjek sengketa telah merugikan kepentinganPENGGUGAT yang menimbulkan akibat hukum bagiPENGGUGAT serta adanya dugaan potensi praktekterjadinya persekongkolan dalam menetapkan pemenanglelang karena hampir semua alasanalasan yangdikemukakan TERGUGAT dalam Evalusi

Bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), dijelaskan bahwaPemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadappengelolaan, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, ayat (2)dijelaskan bahwa masyarakat dan/atau organisasi profesi dapatmembentuk lembaga mandiri untuk melakukan evalusi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59;Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, sangattidak sesuai dengan kehendak UndangUndang di dalammenentukkan format standar Pendidikan Nasional.