KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANGNEGARA (KP3N) SURABAYA ; Dkk

IRENE DEVIANI ; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 (PUPNC) SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) SURABAYA, dkk.

Supadi denganpertimbangan fasilitas kredit yang dijamin dengan tanah tersebut macet,sehingga penanganan selanjutnya diserahkan ke KP3N Surabayasebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya butir4, 5 dan 6.

Sesuai ketentuan UU No. 49 Prp 1960 maka dengandiserahkannya penanganan kredit tersebut kepada KP3N (Bukti T.I6),wewenang kualitatif (cara menagihan) maupun kuantitatif (juUmlah yangditagih) dari fasilitas dimaksud beralih ke KP3N, termasuk pula tanahagunan kredit SHM No. 65/Lidah Kulon tersebut ;b.

Seandainya tuntutan yang menyangkut SHM No. 65tersebut dikabulkan, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpaditariknya KP3N sebagai pihak karena penguasan sertipikat tersebut olehKP3N sah menurut hukum ;c. Dengan demikian karena KP3N Surabaya tidak ditarik sebagai pihakpada perkara dimaksud, maka gugatan ini kurang pihaknya, sehinggasudah selayaknya apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapatditerima ;4.

Namun demikianhal tersebut tidak dapat diterapbkan terhadap perkara a quo yangmemerlukan pertimbangan hukum yang seksama agar dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat, apalagi Pemohon Kasasi dalampemeriksaan oleh judex facti pada tingkat banding telah mengemukakanbahwa KP3N Surabaya harus diikutsertakan sebagai pihak karena jelasjelas SHM No. 65 (obyek sengketa) berada di KP3N Surabaya.

beralih menjadi kKewenangan dari KP3N, demikian pula mengenaikewenangan terhadap agunan kredit tanah obyek sengketa ;Mengingat bahwa gugatan Penggugat pada perkara sekarang iniberkaitan dengan tanah agunan kredit di atas yang telah diserahkanpengurusan ke KP3N maka demi hukum pihak KP3N harus diikutsertakan sebagai pihak pada perkara di atas karena wewenang atasagunan kredit tersebut beralin ke KP3N ;Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka pertimbanganhukum Pengadilan Negeri yang kemudian

Tjien (Toko Jaya Makmur/Teguh Cendekia) yang menyerahkan jaminan berupa SHM Nomor 1355/Tegallega (dahulu Baranangsiang)dan Akta Jual Beli Nomor 29/10/1990,tanggal 29 Januari 1990 kepada PUPN/KP3N Jakarta II;.

Bahwa gugatan a quo masih kurang pihak yaitu tidak melibatkan KP3NJakarta Il (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jakarta , KP3N Jakarta Il yang menerima penyerahan Piutangmacet dari PT Bank BBD (persero) Cabang Jakarta Duta Merlin danselanjutnya KP3N Jakarta melakukan proses penagihan kepada Sadr.Woen A. Tjien (Toko Jaya Makmur/Teguh Cendekia);. Bahwa KPKNL Bogor (Tergugat !)

hanyalah pelaksana/perantara lelangsesuai permintaan dari KP3N Jakarta sesuai Surat Nomor S379A/WPN.03/KP.06/1997 tanggal 27061997, oleh karena barang jaminan (objeklelang) Woen A. Tjien (Toko Jaya Makmur/Teguh Cendekia) terletakdiluar wilayah kerja KP3N Jakarta Il meminta bantuan KPKNL Bogor(Tergugat I!)

Kepala KP3N Jakarta Il (sekarang Kepala KPKNL Jakarta 1);4. Ketua PUPN Wilayah III (sekarang Ketua PUPN Cabang VII Jakarta);Il. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (Error In Persona);1.Bahwa pihak yang seharusnya digugat dalam perkara ini adalah KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta (dahuluKP3N Jakarta II), oleh karena KP3N Jakarta Il yang melakukan prosespengurusan Piutang Negara kepada Penanggung Hutang/Debitur WoenA.

Bahwa Penggugat telah mengakui pelaksanaan lelang berdasarkankekuatan Surat Paksa, Surat Paksa tersebut diterbitkan oleh PanitiaUrusan Piutang Negara Wilayah III/KP3N Jakarta Il, dengan demikianseharusnya pihak dimaksudlah (KP3N Jakarta II/PUPN Wilayah III) yangdigugat bukan KPKNL Bogor yang hanyalah sebagai pelaksana/perantara lelang oleh karena objek lelang terletak di Kota Bogor;5.

KEPALA KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN(dahulu Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara(KP3N) Medan), berkedudukan di Jalan P.

PT Bank Sumut (semula Tergugat) segera menyerahkanpengurusan Piutang Negara atas nama Tergugat I s/d V (semula PenggugatPenggugat)kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Medan cq.

Tergugat VI dengan metode pembayaran secaracrash program;Bahwa pembayaran melalui crash program pada Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara (KP3N) Medan cq.

Tergugat I (semula Penggugat I) atas namaTergugat III dan Tergugat IV (semula Penggugat III dan Penggugat IV) tersebut padaKantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Medan cq.

Setoran yang dilakukan CV Marsiurupan Jaya (Tergugat V) melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan (dahulu Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara (KP3N) Medan) cq. Tergugat VI sebesar1011Rp90.909.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluhsatu rupiah);d.

Surat Tergugat I nomor 038/101 I/KRD/q tanggal 15 Juli 1999 kepada KP3N(Kantor Lelang) perihal penyerahan pengurusan piutang macet atas nama PTSinarbharutama Mudadinamikab. Surat KP3N nomor SP3N240/PUPNC.21/KP.02/1999 kepada Tergugat Iperihal surat penerimaan pengurusan piutang negarac. Berita acara penyitaan dari KP3N No.BAP9907024OMPN.06/KP.02/99 danNo.BAP99060150MPN.06/KP.02/99 tanggal 3 September 1999d.

Surat Perintah Penyitaan dari KP3N No.SPP156/PUPNC.21/KP.02/99 tanggal27 September 1999e. Surat KP3N nomor KIR175MPN.06/KP.02/BJ/1999 tanggal 20 Juli 1999kepada Kantor Pertanahan perihal permintaan pemblokiran barang jaminanf. Surat KP3N nomor Per185MPN.06/KP.02/PGL.1/1999 kepada PTSinarbharutama Mudadinamika perihal peringatan terakhirg. Surat KP3N nomor PGL240/WPN.06/KP.02/1999 tanggal 21 Juli 1999kepada PT Sinarbharutama Mudadinamika perihal surat panggilanh.

TI29;Berita Acara Penyitaan dari KP3N , nomer BAP99060150/WPN.06/KP.02/1999, tanggal 3 September 1999 , dandiberi tanda....... T I30;Surat dari Tergugat Ike KP3N , nomer 038/1011/KRD/Cj, tanggal 15 Juli 1999, dan diberi tanda....... TI31;Surat Perintah Penyitaan dari KP3N , nomer SPP156/PUPNC.21/KP.02/1999,tanggal 27 September 1999 , dandiberi tanda....... TI 32;Surat dari KP3N , ke Kantor Pertanahan nomer KIR 175/WPN.06/KP.02/BJ1999, tanggal 20 Juli 1999 , dandiberi tanda.......

TIL 33;Surat dari KP3N , ke PT. SINARBHARUTAMA MUDADINAMIKA , nomerPer185/WPN.06/KP.02/PGL.I/1999 , dan diberi tanda....... TIL 34;Surat dari KP3N , ke PT. SINARBHARUTAMA MUDADINAMIKA , nomerPGL240/WPN.06/KP.02/1999 , tanggal 21 Juli 1999 dandiberi tanda....... TI35;Surat dari KP3N , ke PT. SINARBHARUTAMA MUDADINAMIKA , nomerPem07/WPN.06/KP.02/PL.I/2000 , dandiberi tanda.......

T I 36;Surat dari KP3N , ke Tergugat I , nomer S74/WPN.06/KP.02/PL.1/2000,tanggal 29 April 2000, dandiberi tanda....... TI 37;Surat dari PT. SINARBHARUTAMA MUDADINAMIKA ke Tergugat I,nomer 18/SMD/V/2000 , tanggal 2 Mei 2000 dan diberi tanda....... T I38;Surat dari Tergugat 1, ke KP3N , nomer 038/749/KRD/Cb, tanggal 9 Mei2000, dandiberi tanda....... T I39;Surat dari KP3N , ke PT.

) :1)2)3)4)5)6)Surat Turut Tergugat nomor 038/101 1/KRD/Cj tanggal 15 Juli 1999 kepada KP3N(Kantor Lelang) perihal penyerahan pengurusan piutang macet atas nama PTSinarbharutama Mudadinamika.Surat KP3N nomor SP3N240/PUPNC.21/KP.02/1999 kepada Turut Tergugat perihalsurat penerimaan Pengurusan Piutang Negara.Berita acara penyitaan dari KP3N Nomor BAP99070240/WPN.06/ KP.02/99 danNomor BAP99060150/WPN.06/KP.02/99 tanggal 3 September 1999.Surat Perintah Penyitaan dari KP3N No.SPP156/PUPNC.21/ KP.02/99

tanggal 27September 1999.Surat KP3N nomor KIR1 75/WPN.06/KP.02/BJ/1 999 tanggal 20 Juli 1999 kepadaKantor Pertanahan perihal permintaan pemblokiran barang jaminan.Surat KP3N nomor Per185/WPN.06/KP.02/PGL. 1/1999 kepada PT SinarbharutamaMudadinamika perihal peringatan terakhir.c.7) Surat KP3N nomor PGL240/WPN.06/KP.02/1999 tanggal 21 Juli 1999 kepada PTSinarbharutama Mudadinamika perihal surat panggilan.8) Surat KP3N nomor Pem07/WPN.06/KP.02/PU2000 tanggal 20 April 2000 kepada PTSinarbharutama Mudadinamika

Perintah Penyitaan KP3N No.SPP156/PUPNC.21/KP.02/99 tanggal 27September 1999Surat KP3N nomor KIR175/WPN.06/KP.02/BJ/1999 tanggal 20 Juli 1999 kepadaKantor Pertanahan perihal permintaan pemblokiran barang jaminanSurat KP3N nomor Per 1 85A/VPN. 06/KP.02/PGL. 1/1999 kepaT SinarbharutamaMudadinamika perihal peringatan terakhirSurat KP3N nomor PGL240/WPN.06/KP.02/1999 tanggal 21 Juli 1999 kepada PTSinarbharutama Mudadinamika perihal surat panggilanSurat KP3N nomor Pem07/WPN.06/KP.02/PU2000 tanggal 20

TT 12;Surat Berita Acvara Penyitaan dari KP3N , nomer BAP.99060150/WPN.06/KP.02/1999, tanggal 3 September 1999 dandiberi tanda....... TT 13;Surat Perintah Penyitaan dari KP3N , nomer SPP156/PUPNC.21/KP.02/1999,tanggal 27 September 1999 dandiberi tanda....... TT 14;Surat dari KP3N ke Kantor BPN, nomer KIR.175/WPN.06.KP.02//1999, tanggal20 Juli 1999 dandiberi tanda....... TT 15;Surat dari KP3N ke, PT Sinarbharutama Mudadinamika nomer Per. 185/WPN.06.KP.02/PGL.1/1999 dandiberi tanda.......

T T 20;Surat dari Turut Tergugat ke KP3N nomer 038/749/KRD/Cb, tanggal 9 Mei2000. dandiberi tanda....... TT21;Surat dari KP3N ke PT Sinarbharutama Mudadinamika, nomer SPPNS61/WPN.06/KP.02/2000, tanggal 17 Mei 2000. dandiberi tanda....T T 22;Surat dari KP3N ke Kantor BPN, nomer 63/WPN.06/KP.02/KIR/2000,tangga2617 Mei 2000. dandiberi tanda.......

Devi Kurniawan milik sitaan KP3N ;1 lembar kwitansi No. KW.327/268/19971998 tanggal 2421998 tentangpembayaran pembelian sebidang tanah luas 180 M2 berikut bangunandiatasnya di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 Ilir Palembang, SHM No. 62An. Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan ;4 lembar surat perintah penyitaan No.

Peng42/WPN.02/KP.01/1997 tanggal24 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KP3N tentanglelang sebidang tanah luas 180 M2 yang terletak di Jalan Karet No. 902/IKel. 24 llir Palembang, SHM No. 62 An. Hidayat Sadikin dan Ny. DeviKurniawan ; Pengumuman lelang kedua No. Peng43/WPN.02/KP.01/1998 tanggal 7Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KP3N tentang lelangsebidang tanah luas 180 M2 yang terletak di Jalan Karet No.902/I Kel. 24llir Palembang, SHM No.62 An.

Devi Kurniawan; Surat pemberitahuan dari Kepala Kantor KP3N Palembang tanggal 9Pebruari 1998 No. S192/AWPN.02/KP.01/1998 yang ditujukan kepadaDirektur PT. Way Hitam tentang lelang sebidang tanah luas 180 M2 ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;4.

Devi Kurniawan milik sitaan KP3N ;3. Photo copy satu lembar duplikat Kwitansi No. KW.327/268/19971998tanggal 2421998 tentang pembayaran pembelian sebidang tanah luas180 M2 berikut bangunan diatasnya di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 llirPalembang SHM No. 62 atas nama Hidayat Sadikin dan Ny. DeviKurniawan ;Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/200510.11.12.13.14.Photo copy empat lembar surat perintah penyitaan No.

Plg/APP/0033/97 ;Photo copy surat keterangan dari Butulan Tambunan, SH. sebagaiKepala KP3N No.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) PALU, ; PT. BANK DAGANG NEGARA (PERSERO) CABANG DONGGALA ; Dkk ; vs. YAHYA PATIRO,SH

Bahwa tanah dan bangunan objek lelang yang dibeli olen Penggugat tersebutdi atas dijual lelang oleh Pejabat dan Tergugat pada Kantor Lelang Kelas IIPurwokerto atas permintaan dari Pejabat Tergugat pada Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara (KP3N) Purwokerto. Sekarang Kantor LelangKelas Il Purwokerto dan KP3N Purwokerto telah dilebur menjadi KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara Purwokerto, yaitu Tergugat III;.

Menyatakan hukum Pejabat Tergugat pada Kantor Lelang Kelas IlPurwokerto dan Pejabat Tergugat pada Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara (KP3N) Purwokerto dalam melakukan eksekusi penjualanlelang atas tanah dan bangunan objek lelang dan dibeli oleh Penggugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum oleh pejabat (onrechtmatigeoverheidsdaad);5.

Menyatakan hukum akibat perobuatan melawan hukum pejabatpejabatTergugat pada Kantor Lelang Kelas II Purwokerto dan Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara (KP3N) Purwokerto tersebut telah merugikanPenggugat sebesar: Kerugian materiil Rp 2.980.000.000, (dua milyar sembilan ratus delapanpuluh juta rupiah); Kerugian immateriil Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);6.

No. 727K/Sip/1971 tanggal 31 Desember 1973 yang telah menentukan secarategas bahwa KP3N berwenang untuk melaksanakan pengurusan fasilitaskredit yang dinyatakan macet termasuk agunanagunannya;Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/201 14.

Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N)Purwokerto tersebut dan harus membayar penggantian kerugian kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus; Menyatakan, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIsebagai pihak terkait dalam putusan perkara No. 40/Pdt.G/1996/PN.Clp. jo.No. 589/Pdt/1997/PT.Smg. jo.

Bahwa terhadap pemberitahuan lelang oleh KP3N Cabang Palu/PUPNCabang Palu tersebut, suami Penggugat sangat keberatan oleh karenaselain suami Penggugat tidak melakukan kelalaian dan masih mampuHalaman 2 dari 39 hal. Put.

Nomor 1548 K/Pdt/2016membayar hutang tersebut juga belum jatuh tempo (nanti per 31Desember 1994), selain itu KP3N Cabang Palu/PUPN Cabang Palu telahmelakukan kesalahan fatal, yaitu melakukan pengumuman lelang melaluisurat kabar harian Fajar Ujung Pandang, yang seharusnya diumumkanmelalui surat kabar harian lokal Palu;Bahwa terhadap tindakan KP3N Cabang Palu/PUPN Cabang Palutersebut Penggugat melakukan gugatan kepada Menteri Keuangan RI diJakarta, cg.

Kepala KP3N Cabang Palu/Ketua PUPN Cabang Palu agartidak melaksanakan lelang karena Penggugat masih mampu membayarhutang tersebut, dan juga tenggang waktu pembayaran belum jatuhtempo, yang tertuang dalam Perkara Nomor 73/PDT.G/1994/PN PL;Bahwa walaupun suami Penggugat telah melakukan gugatan kePengadilan Negeri Palu tersebut, dan oleh Ketua Pengadilan telahmelayangkan surat kepada KP3N Cabang Palu/Ketua PUPN Cabang Paluuntuk tidak melaksanakan lelang sehubungan dengan adanya gugatansuami Penggugat

tersebut, oleh Kepala KP3N Cabang Palu/Ketua PUPNCabang Palu tidak menghiraukannya dan tetap melaksanakan lelang padatanggal 27 Oktober 1994 dan pemenang lelang tidak lain adalah FerryTansil yang sekarang ini dalam perkara a quo selaku Tergugat, pada halperkaranya sementara berproses di Pengadilan;Bahwa atas pelaksanaan lelang oleh KP3N Cabang Palu/PUPN CabangPalu yang dimenangkan oleh Tergugat Ferry Tansil tersebut, suamiPenggugat (Chandra Vui) walaupun sementara melakukan gugatansebagaimana dalam

oleh KP3N Palu tanggal 27 Oktober 1994 telah dinyatakancacad hukum dan batal dengan sendirinya menurut hukum, maka sejaksaat itu tidak ada hak Terdakwa atas tanah objek sengketa.

PT Trifadil Dharma; Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta II; PT Bank Mandiri (PERSERO) Cabang Jakarta Imam Bonjol; Kantor Lelang Negara Jakarta II

BANK DKI (dahulu BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA), dan Pemohon Peninjauan Kembali II : KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) JAKARTA II tersebut;

KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANGNEGARA (KP3N) JAKARTA II, beralamat Jalan Dr.Wahidin Nomor 1, Lapangan Banteng, Jakarta, dalam halini memberi kuasa kepada Sungkana, S.H., LL.M., dankawankawan, bersamasama atau sendirisendirimewakili Pemerintah Republik Indonesia cq. KementrianKeuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara cq. Kantor Wilayah VII DJKN Jakartacq.

dan sering berpindahpindah alamat/tempat tinggal sampaikemudian akhirnya tidak lagi diketahui tempat tinggalnya sampai sekarangini, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan untuk dapatmemperoleh/mengambil kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor2011/Kelapa Gading, Gambar Situasi Nomor 271/1983 atas namaRachmadi Prayogo dari Tergugat I;Bahwa secara tibatiba pada tanggal 15 Januari 1998 Penggugat sangatdikejutkan Surat Panggilan dari Tergugat IV Kantor Pelayanan PengurusPiutang Negara (KP3N

Nomor 1205K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa terhadapperkaraperkara pengurusan piutang negara yang telah terlebih dahuludiperiksa oleh PUPN/KP3N daripada Pengadilan Negeri, makaPengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya;c. Putusan Kasasi Nomor 594 K/Pdt/2000 dalam perkara antara BRI KantorPusat Jakarta cq. Kantor Cabang Pemalang dan Pemerintah RepublikHalaman 14 dari 39 hal. Put. Nomor 748 PK/Pdt/2016Indonesia cg. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq.

Bank DKI, danPemohon Kasasi Il : Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara(KP3N) Jakarta II tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II dan IV untuk membayar perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 25Agustus 2008 telah memutus perkara banding Nomor 231/Pdt/2008/PT.DKIjo.

BANK DKI (dahulu BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKIJAKARTA), dan Pemohon Peninjauan Kembali II : KANTOR PELAYANANPENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) JAKARTA II tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 959 K/Pdt/2010 tanggal 15November 2010;MENGADILI KEMBALI:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 36 dari 39 hal. Put.

Bahwa berdasarkan surat dari KP3N tgl. 511998 No. S22/WPN03/KP05/P/1998 tanah ini diblokir;d. Bahwa berdasarkan surat dari KP3N tgl. 2461998 No. S729/WPN.03/KP.05/P/1998 jo. Berita Acara Penyitaan tgl. 461998 No. BA114/PUPNW.III/SPS/1998 atas tanah ini disita ;e. Bahwa berdasarkan surat dari KP3N Jakarta tgl. 862000 No.S2251.WPN3/KP.05/2000 atas tanah ini akan dilelang ;f.

tanggal 5 Januari1998 No. 22S/WPN03/KP05/P/1998, kemudian dilakukan sita berdasarkanSurat KP3N tanggal 24 Juni 1998 No.

BA114/PUPNW/III/SPS/1998, kemudian dikeluarkan surat lagi oleh KP3N tanggal 8 Juni 2000No.

B.3152V/KC/ADK/12/1997 tanggal10 Desember 1997 telah menyerahkan penyelesaian piutang macet an.Tergugat Il kepada Kepala KP3N Jakarta I. Adapun kemudian PUPNWilayah Ill Jakarta berdasarkan Surat No. SP3N1063/PUPNW.IH/1997tanggal 18 Desember 1997 menyatakan menerima penyerahan pengurusanPiutang Negara an. Tergugat Il. Pada tanggal 25 Februari 1998 berdasarkanKeputusan PUPN Wilayah II Jakarta No. PUPN1126/PUPNW.III/1998 makaPiutang an.

Surat dari Bank Rakyat Indonesia kepada Kepala KP3N No. B.3152V/KC/ADK/12/1997 tanggal 10 Desember 1997, bukti T.T.II7 ;8. Keputusan PUPN Wilayah Ill Jakarta No. PJPN1126/PUPNW. 111/1998tanggal 25 Februari 1998, bukti T.T.II8 ;9.

Kepala Kantor Lelang Negara Surabaya ;Bahwa gugatan Penggugat asli yang tidak menyertakan/menarikKetua Panitia Piutang Negara (PUPN) Wilayah VI Surabaya dan KepalaKantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Surabaya sebagaipara Tergugat asli/para turut Tergugat asli adalah tidak proporsional sebabKP3N lah selaku pemohon lelang yang nota bene selaku pihak yangmelakukan .....14melakukan pengurusan piutang Negara dalam perkara a quo sertamengeluarkan produkproduk hukum menjadi dasar dilaksanakannya

Penggugat asli dan turutTergugat asli II telah dilimpahkan penagihannya ke BUPLN/KP3N ;Dengan dilimpahkannya kredit macet an. tersebut ke BUPLN/KP3NSurabaya, maka jawab beralin kepada BUPLN/KP3N instansi yangberwenang ;Bahwa dalam perkara a quo gugatan Penggugat asli yang mengikutsertakan BRI/Tergugat asli III sebagai pihak adalah salah alamat terlebihlagi keberatan penyelesaian piutang negara oleh BUPLN/KP3N, seharusnyakepada BUPLN/KP3N Surabaya ;Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

No.707 K/Sip/1984 tanggal 30April 1986 dinyatakan : bahwa penyelesaian piutang negara yang terlebihdahulu telah ditangani oleh BUPLN/KP3N adalah merupakan kewenangandari KP3N untuk menanganinya, sehingga Pengadilan Negeri Lamonganmenyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;Bahwa selanjutnya Penggugat asli menuntut penjualan pelelanganatas dasar minta pembatalan pelalangan ?

Toyibah Munawaroh ;dan telah dipasang dengan Crediet verban (bukti.T.III2) ;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dalam perkara aquo konsekuensi yuridis yang timbul dalam perjanjian tersebut adalahseluruh debitur harus bertanggung jawab melunasi hutang/kredit kepadaTergugat asli III secara tanggung renteng (hofdeliik) ;Bahwa oleh karena sampai dengan kredit Penggugat asli tidakdapat membayar, maka kredit diserahkan kepada BUPLN/KP3N Surabayasurat BRI No.B.410IX/KC/ADK/12/1993 Desember 1993

pelebaran jalan SHM No.5 adalah SHM No.5 adalah sebagaiberikut : Pokok Pinjaman Rp.44.090.909, Bunga Pinjaman Rp.47.235.023, +Jumlan Rp.91.325.932,19Bahwa setelah Penggugat asli membayar angsuran Kredit yangberasal dari ganti rugi pelebaran jalan yang mengenai sebagaian (SHMNo.5) ternyata hutang Penggugat asli masih juga belum lunas ;Untuk segera menyelesaikan piutang Negara macet maka diadakanlahpelelangan barang jaminan milik debitur ;Setelan agunan tersebut laku dalam pelelangan, selanjutnya KP3N

begitu juga dalam penambahan akad kredit yang berikutnyaPenggugat tidak tahu sama sekali dan tidak pernah menerima uang darimanapun juga, untuk itu semua seharusnya batal demi hukum ;Bahwa akibat perjanjian akad kredit dan penambahanpenambahanberikutnya atas hutang Tergugat yang dibantu oleh Tergugat Il kepadaTergugat Ill tersebut yang menggunakan agunan (obyek sengketa) milikPenggugat adalah sangat merugikan Penggugat, karena nyatanyata obyeksengketa akan dilelang oleh kasi Informasi dan Hukum KP3N

gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Iltelah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Penggugat telah salah alamat menggugat Tergugat II :Bahwa piutang macet atas nama Penggugat dengan jaminan antara lainsehingga jelas Penggugat telah keliru dengan mengikutsertakan danmenempatkan Tergugat Il sebagai pihak Tergugat, karena sesuai denganUndangUndang No. 49/Prp/1960 setiap piutang Negara yang telah diserahkanpengurusannya kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN/KP3N

), maka tanggung jawab pengurusan kredit macet selanjutnyaberalih kepada BUPLN/KP3N;Bahwa dalam perkara a quo Tergugat II dalam proses pemberian kreditkepada Penggungat dan tergugat adalah dalam kapasitasnya sebagaikaryawan Tergugat Ill, sehingga segala perbuatan dari Tergugat II dalam prosesperkreditanadalah untuk atas nama Tergugat Ill bukan atas nama pribadi.Dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II secarapribadi jelas telah salah alamat.

Berdasarkan YurispundensiMahkamah Agung dan Hukum Acara yang berlaku, gugatan Penggugatsudah seharusnya ditolak atau sekurangkurangnya dinyatakan tidak dapatditerima ;. bahwa kredit macet atas nama Penggugat dan Tergugat telah dilimpahkanpenagihannya ke BUPLN/KP3N Malang.Dengan dilimpahkannya kredit macet tersebut ke BUPLN/KP3N Malang,maka tanggung jawab beralih kepada BUPLN/KP3NMalang sebagai Instansiyang berwenang ;bahwa dalam perkara a quo gugatan Penggugat yang mengikutsertakanTergugat Ill sebagai

pihak adalah salah alamat, terlebih lagi keberatanterhadap rencana penyelesaian piutang negara yang telah ditangani olehBUPLN/KPS3N, seharusnya langsung ditujukan kepada BUPLN/KP3NMalang ;Sesuai Yurispundensi Mahkamah Agung, penyelesaian piutang Negara yangtelah ditangani oleh BUPLN/KP3N adalah merupakan kewenangan mutlakKP3N untuk menanganinya ;. bahwa Penggugat menuntut perjanjian kredit antara penggugat, Tergugatdan Tergugat Ill dibatalkan . atas dasar apa Penggugat minta pembatalandan menuntut

Bank BNI 46 melaluiperantaraan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) CabangPalu;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri PaluNomor 47/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 28 Maret 2013, memori banding dariPembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbandingsemula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa setelah Pembanding semula Tergugat membelitanah

sengketa melalui pelelangan dari KP3N (Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara) Palu pada tanggal 27 Oktober 1994 ternyata berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 100/Pdt.G/1994/PN.Palu tanggal 2Januari 1995 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/1995/PT.PALUtanggal 4 Juli 1995 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 595 K/Pdt/1996tanggal 30 Juli 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakanbahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KP3N (Kantor PelayananPengurusan Piutang

Negara) Palu tersebut dinyatakan cacat hukum dan batalsendirinya menurut hukum;Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat tersebutmengetahui bahwa pelelangan yang dilakukan oleh KP3N (Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara) Palu tersebut telah dinyatakan cacat hukum danbatal menurut hukum akan tetapi Pembanding semula Tergugat tersebut tetapmengajukan IMB (lIzin Mendirikan Bangunan) ke Kantor Walikota Palu padatanggal 7 Desember 2004 dan IMB (lzin Mendirikan Bangunan) terbit padaHalaman

Tahun 1986 adalahmerupakan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa serta mengadilinya dan bukan wewenang Pengadilan Negeri;Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RINo. 1205.K/Sip/1970 tanggal 17 Januari 1973 dinyatakan pertimbanganhukum mengenai kewenangan (kompetensi) PUPN untuk mengurusPiutang Negara berdasarkan UndangUndang Nomor 49/Prp/Tahun1960, bahwa karena pengurusan sengketa mengenai hutang kepadaNegara penyerahannya lebih dahulu kepada PUPN/KP3N

ditolak oleh PengadilanNegeri Jombang;Sehingga demi hukum secara ex officio Pengadilan Negeri Jombangharuslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara aquo, karena terhadap perkara dimaksud sesuai UndangUndang Nomer 5 Tahun 1986 merupakan kompetensi Absolut dariPengadilan Tata Usaha Negara; Penggugat telah salah alamat menggugat Tergugat III.Bahwa Piutang Macet atas nama Penggugat dengan jaminan SHMNo.201, SHM No.110 dan SHM No.25, telah Tergugat Ill serahkanpenagihannya kepada KP3N

Bahwa lebih lanjut Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untukmemeriksa atau mengadili perkara a quo, karena pelelangansebagaimana dimaksud telah dilakukan oleh KP3N/ KP2LN Surabaya,sehingga keberatan atas adanya pelelangan seharusnya langsungdiajukan kepada KP3N/KP2LN Surabaya;7.

Bahwa Penggugat telah keliru) mengajukan gugatan setelahberlangsungnya pelelangan barang jaminan berupa SHM No.201 an.Djamaludin Malik oleh KP3N/KP2LN Surabaya pada tanggal 13 Oktober2003;Sebagaimana diketahui pelelangan barang jaminan telah dilaksanakanoleh KP3N/KP2LN Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2003, sedangkangugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 20 Juli 2003 atau dengankata lain gugatan Penggugat diajukan setelah adanya pelelangan;9.

Justru Pertimbangan Hukum Judex Factie tidak teliti karenamasukan Bukti T.IIl7 yang seolaholah sama dengan buktibukti T.III4,T.IN5, T.1l6 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi I.Bahwa Pemohon Kasasi berdasarkan faktafakta yuridis sebelumpenagihannya diserahkan ke BUPLN/KP3N Surabaya dengan itikad baikdan demi menjaga nama baik Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasitelah memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi untuk melunasihutangnya secara baikbaik, yaitu dengan berusahamenegur/memperingati agar

Bank BNI 46 melaluiperantaraan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) CabangPalu;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri PaluNomor 47/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 28 Maret 2013, memori banding dariPembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbandingsemula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa setelah Pembanding semula Tergugat membeli tanahsengketa

melalui pelelangan dari KP3N (Kantor Pelayanan Pengurusan PiutangNegara) Palu pada tanggal 27 Oktober 1994 ternyata berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Palu Nomor 100/Pdt.G/1994/PN.Palu tanggal 2 Januari 1995jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/1995/PT.PALU tanggal 4 Juli1995 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 595 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juli 1996yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pelaksanaanlelang yang dilaksanakan oleh KP3N (Kantor Pelayanan Pengurusan PiutangNegara)

Palu tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal sendirinya menuruthukum;Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat tersebutmengetahui bahwa pelelangan yang dilakukan oleh KP3N (Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara) Palu tersebut telah dinyatakan cacat hukum danbatal menurut hukum akan tetapi Pembanding semula Tergugat tersebut tetapmengajukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Kantor Walikota Palu padatanggal 7 Desember 2004 dan IMB (lIzin Mendirikan Bangunan) terbit padaHalaman 4 dari

Bahwa KP3N Medan berpendapat bahwa perlawanan Pelawan khususnyayang ditujukan terhadap KP3N Medan harus dinyatakan tidak dapat diterima,sebab penyebutan Person Terlawan Ill di dalam perlawanan Pelawan kurangsempurna menuliskan Organisasi KP3N Medan/Terlawan Ill, karena tidakmengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan Badan UrusanPiutang dan Lelang Negara Pusat yang merupakan instansi atasan dariKP3N Medan, seharusnya perlawanan tersebut dapat menulis OrganisasiKP3N Medan, adalah Pemerintah

Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Medan.Bahwa KP3N Medan bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri,melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebutNegara di mana salah satu instansi adalah Pemerintah Republik Indonesiadan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat.

Oleh karena itu KP3NMedan tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di mukaPeradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya daninstansi atasannya.Bahwakekeliruan tersebut nampak pada halaman 1 dalam SuratPerlawanan Pelawan, di mana dalam perlawanan Pelawan menyebutkanlangsung ditujukan pada Kepala KP3N Medan tanpa mengaitkan denganPemerintah Republik Indonesia dan Badan Urusan Piutang dan LelangNegara Pusat dan Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang dan LelangNegara

selaku instansi atasan dari KP3N Medan.Bahwa hal tersebut disebabkan Kepala KP3N Medan bukanlah merupakansuatu organisasi yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan bagianBadan Hukum yang disebut Negara, dan dalam melaksanakan tugas danwewenangnya harus bertanggung jawab kepada instansi atasannyatersebut, maka dalam hal tuntutan juga harus dikaitkan dengan unitatasannya tersebut.Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh KP3N Medan di atas,terbuktilah bahwa perlawanan Pelawan yang ditujukan Kepala

KP3N Medantanoa mengaitkan instansi atasannya keliru dan kurang tepat, dan secarafakta KP3N Medan tidak berkualitas untuk dapat dituntut di muka PeradilanUmum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induk/instansi atasannya,maka hal ini berakibat perlawanan kurang sempurna dan harus dinyatakantidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard).EKSEPSILEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO1.Bahwa Terlawan Ill menolak dalil Pelawan dalam surat perlawanannya padahalaman 1 yang menyebutkan Pelawan