Ditemukan 6042 data
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
MITO KRISTENTO anak dari MANDAT
78 — 38
M E N G A D I L I:
- Menyatakan Terdakwa Mito Kristento Anak Dari Mandattersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengajaturut sertamengangkut kayuhasil hutanyang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana dalam dakwaan alternatif
Penuntut Umum:
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
MITO KRISTENTO anak dari MANDAT
ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H.
Terdakwa:
YERMIAS RUMKOREM
105 — 54
- Menyatakan Terdakwa YERMIAS RUMKOREM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat dengan Nomor : 224/DPC-PD/SM/TW/03/2014 (Tembusan).
- 3 (tiga) lembar blangko rekapitulasi suara calon anggota DPRD Teluk Wondama DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama.
- 7 (tujuh) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama, dengan Nomor :
- Surat Mandat Nomor : 263/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
- Surat Mandat Nomor : 264/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
- Surat Mandat Nomor : 265/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
- Surat Mandat Nomor : 266/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
- Surat Mandat Nomor : 267/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
- Surat Mandat Nomor : 268/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
- Surat Mandat Nomor : 269/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
115 — 31
Menetapkan barang bukti berupa :- 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO Nomor : 101/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara NAFTALY SELAYA untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Brianlo Distrik Hobard;- 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
IBRAHIM POKKO Nomor : 102/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara KISON KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Dais Distrik Hobard;- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
IBRAHIM POKKO nomor : 103/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara ORGENES KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Floyi Distrik Hobard;- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
IBRAHIM POKKO nomor : 105/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara OBED NEGO SAKAMAK untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Selol Distrik Hobard;- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
IBRAHIM POKKO nomor : 106/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara JEMBRIS SAKAMAK untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Sfadon Distrik Hobard;- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP SITA / 01 / Il / 2017 /Reskrim tanggal 22 Februari 2017 tentang Penyitaan terhadap : 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor101/SM/ZETIBA/WV2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang PemberianMandat kepada Saudara NAFTALY SELAYA untuk menjadi Saksi diTPS 1 Kelurahan/Kampung Brianlo Distrik Hobard; 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN SonMandat kepada Saudara OBAJA SAGISOLO untuk menjadi Saksi diTPS 1 Kelurahan/Kampung Klazelt Distrik Hobard; 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor108/SM/TK.ZETIBA/IV2017 tanggal 22 Februari 2017 tentangPemberian Mandat kepada Saudara SAMBUR THESIA untuk menjadiSaksi Distrik Hobard tanggal 2224 Februari 2017.b.
Saksidari pasangan calon harus membawa surat mandat ke KPPS dan PPD, suratHalaman 51 dari 57 Halaman.
Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO Nomor101/SM/ZETIBA/IV2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang PemberianMandat kepada Saudara NAFTALY SELAYA untuk menjadi Saksi di TPS1 Kelurahan/Kampung Brianlo Distrik Hobard; 1 (satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN SonMandat kepada Saudara KISON KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1Kelurahan/Kampung Dais Distrik Hobard;1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
ILHAM MISBAHUS SYUKRI,S.H.
Terdakwa:
UMI RUDI WARDANA Als IBU WARDANA Binti LASIMIN
188 — 123
UMI RUDI WARDANI dengan nomor rekening 132-00-2219167-1;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9886 2881 8978;
- 2 (dua) buah amplop berwarna coklat bertuliskan WALIKOTA SURAKARTA;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat PT. Berau Coal Energy No. 678/BCE/IV/2022, tanggal 14 April 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat PT.
Berau Coal Energy, tanggal 20 April 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat PT. Berau Coal Energy No. 678/BCE/V/2022, tanggal 20 April 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat PT. Berau Coal Energy No. 679/BCE/V/2022, tanggal 31 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat PT. Berau Coal Energy No. 679/BCE/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat PT.
Berau Coal Energy No. 681/BCE/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat Walikota Surakarta No. 682/SM-WKS/VII/2022, tanggal 03 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat Walikota Surakarta No. 682/SM-WKS/VII/2022, tanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerjasama Operasional Pertambangan Batubara PT.
KUTAI ENERGI No. 610/SPK-OPB-KE/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat Walikota Surakarta No. 638/SM-WKS/VIII/2022, tanggal 6 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat PT. Berau Coal Energy No. 680/SM- BCE/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerjasama Operasional Pertambangan batubara PT.
Rekening 0194151923 periode Bulan Februari s/d September 2022 atas nama MILUK ANDRIYADI;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar pesan Whatsapp foto surat mandat No : 002/SN/II/2022, tanggal 2 Februari 2022 dari PT. KUTAI ENERGI kepada Sdr. MASSE;
- 1 (satu) bundel tangkapan layar pesan Whatsapp Sdr.
134 — 26
(Penggugat), Jabatan Remidial, selaku penerima mandat dari Muhammad Saleh, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) AL HUDA TATA UTAMA, Jl. Tumpang Raya No. 93 Semarang dan Paijan bin Giyono dan Tatik Anis Thoharoh binti Margono (Para Tergugat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;Menghukum Pihak Kedua untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
., Jabatan Remidial, selaku penerima mandat dariMuhammad Saleh, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam PembiayaanSyariah (KSPPS) Al Huda Tata Utama, XXXXSemarang, sesuai surat mandattertanggal 14 Juli 2020, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1).Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H., 2). Himawan Tidolaksono, S.H., 3).
(Penggugat), Jabatan Remidial, selaku penerima mandat dari MuhammadSaleh, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah(KSPPS) AL HUDA TATA UTAMA, XXXXSemarang dan XXXX dan XXXX(Para Tergugat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakatitersebut di atas;2.
108 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1138 K/Pid/20181)1 (satu) lembar Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif tahun 2014DPC Partai Demokrat dengan Nomor 223/DPCPD/SM/TW/03/2014(asli);2)1 (satu) lembar Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif tahun 2014DPC Partai Demokrat dengan Nomor 224/DPCPD/SM/TW/03/2014(tembusan);3)3 (tiga) lembar blangko Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPRDTeluk Wondama DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama;4)7 (tujuh) lembar Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif tahun 2014DPC Partai Demokrat Kabupaten
Surat Mandat Nomor 263/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 264/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 265/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 266/DPCPD/IV/2014Surat Mandat Nomor 267/DPCPD/IV/2014Surat Mandat Nomor 268/DPCPD/IV/2014 (fotocopyg. Surat Mandat Nomor 269/DPCPD/IV/2014 (fotocopyTetap terlampir bersama berkas perkara;5.
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif tanun 2014DPC Partai Demokrat dengan Nomor 223/DPCPD/SM/TW/03/2014Hal. 2 dari 7 hal.
Putusan Nomor 1138 K/Pid/2018(asli); 1 (satu) lembar Surat Mandat saksi Pemilu Legislatif tahun 2014DPC Partai Demokrat dengan Nomor 224/DPCPD/SM/TW/03/2014(tembusan); 3 (tiga) lembar blangko rekapitulasi Suara Calon Anggota DPRDTeluk Wondama DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama; 7 (tujuh) lembar Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif tahun 2014DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama, dengan Nomor:a.
Surat Mandat Nomor 263/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 264/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 265/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 266/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 267/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);.Surat Mandat Nomor 268/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);g. Surat Mandat Nomor 269/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Tetap terlampir bersama berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Mnk.
20 — 6
- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat(Martino Giovedi Mandat bin Harry Suriadinata) terhadap Penggugat (Yulita Safitry binti Moch Zaini);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.450000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
504 — 1550
Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang telah menandatangani Surat Mandat No.001/DPD-PG/JU/XII/2014 serta mengatasnamakan dan mewakili DPD Golkar Jakarta Utara menghadiri Musyawarah Nasional Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;9. Menyatakan tindakan TERGUGAT III yang mengeluarkan Pernyataan-Pernyataan melalui Surat Nomor: M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;10.
GolonganKarya Mandat Nomor: 182/GOLKAR/SULBAR/X1/2014 tanggal05 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Kabupaten Mamuju Utara Mandat NomorIs/DPD/GOLAR/MU/X1I/2014 pada tanggal 05 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKARKabupaten Maluku Tengah Mandat Nomor.B.02/DPD/GOLKARMALTENG/X1V2014 pada tanggal Ambon 06 Desember 2015.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Buru Mandat Nomor:B.02/DPD/GOLKARBURU/X1
/2014 pada tanggal 06 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Partai Pimpinan DaerahPartai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara Mandat Nomor:B.02/DPD/GOLKARMALRA/X1V/2014 pada tanggal.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Maluku Tenggara Barat Mandat Nomor: 02/GOLMTB/X1V2014 pada tanggal 03 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Kepulauan Aru Mandat Nomor.B.02/DPD/GOLKARKEP.ARU/X1/2014 Dobo pada tanggal 06 Desember 2014
Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Kabupaten Kepulauan Sula Surat Mandat Nomor : MDT.
:08/SM/DPDPG/Kab.Supiori/X1V/201 4 Jakarta 04Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Kabupaten Sarmi Surat Mandat Nomor : /SM03/P .Golkar/2617/X1V2014 Jakarta 04 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Kabupaten Asmat Surat Mandat Nomor:08/SM/DPDPG/Kab.Asmat/X1V2014 Jakarta 04 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolongan Karya Kabupaten Manokwari Surat Mandat Nomor :24/DPD.P.Golkar/MKW/X1V/2014
Majelis DakwahIlslamiyah Surat Mandat Nomor:SM.64/DPPMDVXIV/2014 Jakarta05 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Sentral Organisasi karyawan SwadiriIndonesia (SOKS) PENDIRI, Jakarta 07 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Pimpinan Pusat Kesatuan PerempuanPartai Golkar (PPKPPG) Surat Mandat Nomor:Is/PP/KPPG/XIV/2014 Jakarta 05 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Himpunan WanitaKarya (HWK) Surat Mandat Nomor: Ist/(~DPP/HWK/XII/2014Jakarta 05 Desember 2014.Fotokopi Tanda Bukti Lapor
1.R. IWAN CHARTAWAN, SH
2.AZWARDI DERY, SH
3.JAMES NAIBAHO, SH
4.Prawiranegara Putra, SH
5.Wendy Efradot Sihombing
Terdakwa:
Elisabeth Br. Siburian Binti Salmon Siburian
45 — 37
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Pemilih;
- 2 (dua) eksamplar Bukti Serah Terima C Pemberitahuan;
- 1 (satu) lembar surat mandatsaksi Nomor Partai Perindo/K-S/000/II/2024, atas nama Bonar Tampubolon;
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi Nomor SM-01/DPD/GOLKAR-BKS/II/2024, atas nama Juliana Br.Purba;
Tetap terlampir dalam berkas perkara; - Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah;
208 — 151
Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, semua keputusan dan/atau surat mandat yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang berkaitan dan/atau berdasarkan dengan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 06 s/d 08 Desember 2014 berada dalam status quo;4.
Daerah Partai Golongan KaryaKabupaten Mamuju Utara Mandat Nomor :Ist/DPD/GOLAR/MU/XII/2014 pada tanggal 05 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKARKabupaten Maluku Tengah Mandat Nomor.B.02/DPD/GOLKARMALTENG/XI/2014 pada tanggal Ambon 06 Desember 2015.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar KabupatenBuru Mandat Nomor:B.02/DPD/GOLKARBURU/XII/2014 padatanggal 06 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Partai Pimpinan Daerah PartaiGolkar Kabupaten Maluku Tenggara Mandat
Taliabu, Surat Mandat Nomor : MDT.11/DPDGolkar/PT/XII/2014 Bobong 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor.01/SM/DPD/P.Golkar/Papua/XII/2014, Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaKabupaten Tolikara Surat Mandat Nomor:07/SM/DPDPG/Kab.Tolikora/XII/2014, Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor.05/SM/DPD/P.GOLKAR/Papua
/XII/2014 Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor.02/SM/DPD/P.GOLAR/XII/2014 Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Dearah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor: 04/SM/DPD/P.GOLKAR/XII/2014 Jakarta, 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor : 03/SM/DPD/P.Golkar/XII/2014 Jakarta 04 Desember2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah
Karya Kabupaten AsmatSurat Mandat Nomor:08/SM/DPDPG/Kab.Asmat/XII/2014Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaKabupaten Manokwari Surat Mandat Nomor : 24/DPD.P.Golkar/MKW/XII/2014 Jakarta 05 Desember 2014.Surat Mandat Suara Golkar Suara Rakyat Dewan Pimpinan DaerahPartai Golongan Karya Kabupaten Kaimana Surat Mandat Nomor :SM10/DPD.0/PG/XII/2014 Kaimana 05 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten TambrauwSurat Mandat Nomor MDT06/DPDGolkar
/Kab.TMB/XII/2014Sausapor Tambrauw 05 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Dakwah IslamiyahSurat Mandat Nomor:SM.64/DPPMDI/XII/2014 Jakarta 05Desember 2014.Surat Mandat Sentral Organisasi karyawan Swadiri Indonesia(SOKSI PENDIRI, Jakarta 07 Desember 2014.Surat Mandat Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar(PPKPPG) Surat Mandat Nomor: Ist/PP/KPPG/XII/2014 Jakarta05 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wanita Karya(HWK) Surat Mandat Nomor: Ist/DPP/HWK/
90 — 82
Elektison Somi, SH,M.Hum Bin Johan Syafri yang memberikan penjelasan bahwa SuratPerintah Tugas yang dikeluarkan oleh Bupati termasuk dalam kategoripemberian mandat dari atasan ke bawahan, yang bersifat sementaradan dilakukan sebelum ditetapkannya pengelola definitif.
Apabila penerima mandat dalam hal initerdakwa melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalamsurat tugas maka tanggung jawab dibebankan kepada pemberi mandatlain halnya jika penerima mandat melakukan perbuatan diluar apayang tercantum dalam surat tugaSs maka tanggung jawab dankonsekuensi hukumnya menjadi beban penerima mandat itu sendiri.Bahwa jika dilihat dari Surat Perintah Tugas Bupati Rejang LebongNomor : 800/1913/SPT/2005 Tanggal 29 Nopember 2005 telah secaranyata dan tegas tercantum tugas
Perbuatanperbuatantersebut diluar tugas yang tercantum dalam Surat Perintah TugasBupati Rejang Lebong dan dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnyasebagai pelaksana tugas atau orang yang diberi mandat untukmengelola gedung PIC sehingga hal inilah yang menjadi bentukpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana.
Apabila peneriman mandat dalam ha initerdakwa melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalamsurat tugas maka tanggung jawab dibebankan kepada pemberi mandatlain halnya jika penerima mandat melakukan perbuatan diluar apayang tercantum dalam surat tugaSs maka tanggung jawab dankonsekuensi hukumnya menjadi beban penerima mandat itu sendiri.Bahwa jika dilihat dari Surat Perintah Tugas Bupati Rejang LebongNomor : 800/1913/SPT/2005 Tanggal 29 Nopember 2005 telah secaranyata dan tegas tercantum tugas
1289 — 1599 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mandat yangditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yangsah.
Yasyir Ridho Loebisbeserta 33 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GolkarseKabupaten/Kota Provinsi Aceh;3) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi SumateraBarat Nomor SM120/12/GKSB/11/2014 ditandatangani olehKetua DPD Tingkat Hendra lrawan Rahim dan SekretarisZulkenedi Said beserta 19 lampiran surat mandat DPD TingkatHalaman 15 dari 51 halaman.
Alex Noerdin danSekretaris Herpanto beserta 16 lampiran surat mandat DPDTingkat II Partai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi SumateraSelatan;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor MD 53/DPDI/GOLKARBABEL/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD HidayatArsani dan Sekretaris Heryawandi, S.E. beserta 7 lampiransurat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar seKabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi BengkuluNomor 31/
Sohilaq beserta 11 lampiran surat mandat DPDTingkat II Partai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Maluku;32) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi MalukuUtara Nomor M125/DPD/GOLKARMU/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Ahmad Hidayat Mus dan SekretarisKaimudin Hamzah beserta 10 lampiran surat mandat DPDTingkat Il Partai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi MalukuUtara;33) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi PapuaNomor SM170/DPD/P.Golkar/P/XI/2014 yang ditandatanganioleh Ketua
pemalsuan tanda tangan sebanyak 43 (empatpuluh tiga) surat mandat;2) Diduga ada pemalsuan kops surat sebanyak 104 (seratusempat) surat mandat;3) Diduga ada pemalsuan stempel sebanyak 19 (sembilan belas)surat mandat;4) Diduga ada penyalahgunaan kewenangan menandatanganisurat mandat sebanyak 40 (empat puluh) surat mandat;Bahwa penyelenggaraan Munas oleh TPPG tidak memenuhiketentuan Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkardi mana Munas tersebut tidak dihadiri olen Peserta, Peninjau, danUndangan
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan surat mandat atau SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaHalaman 5 dari 55 halaman.
Hal tersebut terlinat dari isi danmaksud Objek Sengketa, yaitu sebagai berikut: Tergugat memberikan mandat kepada Tergugat HI untukmenyelenggarakan program studi baru di luar domisili diBanyuwangi, mandat penyelenggaraan program studi tersebutditentukan dengan syarat Tergugat II melakukan langkahpersiapan administratif maupun akademik denganmemperhatikan ketentuan pada Permendiknas Nomor 20 Tahun2011.
Selain itu Tergugat Il dimohon segera menyampaikankesediaan menerima mandat, agar Tergugat dapat segeramenerbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Mandattersebut;Halaman 24 dari 55 halaman.
Sehingga dengan demikianobjek sengketa bersifat tidak konkret atau lebih tepatnya belumbersifat konkret:Bahwa selain tidak/belum bersifat konkret, Objek Sengketa juganyatanyata belum final, Karena untuk menyelenggarakanmandat tersebut masih harus ditindaklanjuti dengan diterbitkanSurat Keputusan Izin Penyelenggaraan Mandat, yang artinyaapabila tidak diterbitkannya Surat Keputusan IzinPenyelenggaraan Mandat, maka mandat penyelenggaraanprogram studi baru di luar domisili tidak dapat dilaksanakan;Bahwa
Putusan Nomor 554 K/TUN/2015tersebut semestinya Judex Facti aktif dalam menilai surat mandat tersebut,dan menyarankan agar PIt.
39 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kw.24.1/2/KP.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007 adalah dalam rangka menjalankan wewenangbersifat Mandat. Dalam posisi tersebut Tergugat menjalankan kuasa dariHal. 4 dari 11 hal. Put.
Kw.24.1/2/KP.07.6/09/2007tanggal 25 Januari 2007 adalah wewenang yang didasarkan pada mandat,sehingga dengan demikian jelas bahwa tanggung jawab yuridis terhadapakibat pelaksanaan mandat yang dijalankan Tergugat berada pada pemberimandat (mandans) yaitu Menteri Agama Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, maka Tergugattidak tepat dijadikan pihak dalam perkara ini oleh karena itu gugatanPenggugat mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapatditerima (
Majelis Hakim Bandingtelah tidak cermat memahami wewenang berdasarkan Mandat/Kuasa danwewenang berdasarkan Delegasi, padahal didalam Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia No. 492 Tahun 2003 tersebut jelasjelasperbedaannya;Bahwa kewenangan berdasarkan Pemberian Kuasa/Mandat diatursecara tegas didalam Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNo. 492 Tahun 2003 yang uraian mengenai pejabat yang diberi kuasa, jenisjenis mutasi, subyek yang terkena mutasi serta lingkup mutasi telah diatursecara
Hal ini menunjukkan bahwa wewenang yang dilaksanakan olehTergugat adalah berdasarkan Pemberian Kuasa/Mandat; Wewenang Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berdasarkanPemberian Kuasa/Mandat sesuai dengan Lampiran Il Keputusan MenteriAgama RI No. 492 Tahun 2003 pada Lajur 4, adalah khusus mutasiterhadap Pejabat Struktural Eselon IV dan V.
No. 186 K/TUN/2008Mutasi Pegawai Negeri Sipil biasa yang tidak menduduki jabatan struktural,sedangkan mutasi yang dilakukan terhadap Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah mutasi dalam Jabatan Struktural;Bahwa dari argumenargumen yang dikemukakan di atas maka jelasbahwa tindakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam memutasiTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah berdasarkan PemberianKuasa/Mandat dari Menteri Agama Republik Indonesia.
532 — 369
Mandat dariDekopinda Kabupaten Pesarawan (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Mesuji (fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Pesisir Barat (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Lampung Utara (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Pringsewu (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda
disertaidengan asili);Dukungan disertai Mandat dariDekopinda Muko Muko (fotokopi sesuai denganasli);Dukungan disertai Mandat dariDekopinda Seluma (fotokopi sesuai denganasli);Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kaur (fotokopi sesuai dengan asli);Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Lebong (fotokopi sesuai denganasli);Dukungan disertai Mandat dariDekopinda Kepahiang (fotokopi sesuai denganasli);Mandat dariDekopinda Bengkulu Tengah (fotokopi sesuaiDukungan disertaidengan asili);Mandat dariDekopinda
Mandat dariDekopinwil Provinsi DK!
asili);Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Takalar (fotokopi sesuaidengan asili);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kota Palopo (fotokopi sesuaidengan asili);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Luwu Timur (fotokopisesuai dengan asli);Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Gowa (fotokopi sesuaidengan asili);Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Barr (fotokopi sesuaidengan asili);Dukungan disertai Mandat dariDekopinwil Provinsi
Mandat dariDekopinda Kabupaten Karangasem (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Kelungkung (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Bangli (fotokopi sesuaidengan asili);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Jembrana (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kota Denpasar (fotokopi sesuaidengan asili);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda
37 — 10
Atas usul tersebut Penggugat setuju untukmemberikan kuasa (mandat) kepada Tergugat melakukan pembayarantelepon dari Penggugat yang dilaksanakan setiap bulan dengan caramengambil dana yang tersedia di rekening kartu kredit yang dipegang olehPenggugat..
Tergugat telah melakukan kesalahan yaitu melakukan pembayaranSpeedy untuk Penggugat padahal mandat pembayaran Speedy sudahdicabut oleh Penggugat dan Tergugat sudah mengkorfimasikanmenerima pencabutan mandat tersebut.d. Terjadi kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 214.500, masingmasing pada bulan Agustus, September dan Oktober 2012 ataukeseluruhan berjumlah Rp. 643.500,e.
Tergugat telah melakukan kesalahan yaitu melakukan pembayaranSpeedy dan Telepon untuk Penggugat padahal mandat pembayaranSpeedy dan Telepon sudah dicabut oleh Penggugat dan Tergugat sudahmengkorfimasikan menerima pencabutan mandat tersebut.d. Terjadi kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 308.000, masingmasing pada bulan bulan November dan Desember 2012 serta bulanJanuari 2013 atau keseluruhan berjumlah Rp. 924.000,e.
Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalildalil Penggugat yangmendalilkan bahwa Penggugat sudah mencabut kuasa (mandat) kepadaTergugat untuk melakukan pembayaran rekening internet Speedy milikPenggugat kepada PT Telkom, oleh karena fakta hukum membuktikan bahwatidak terdapat bukti tertulis tentang pencabutan kuasa (mandat) tersebut yangditerima dan telah di setujui oleh Tergugat.
Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalildalil Penggugat tertulis padaangka 1 bagian C tentang Pembayaran Telepon yang mendalilkan bahwaTergugat mencabut mandat pembayaran Speedy, oleh karena fakta hukummembuktikan bahwa tidak terdapat bukti tertulis tentang pencabutan kuasa(mandat) tersebut yang diterima dan telah di setujui oleh Tergugat.9.
1.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
2.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
Terdakwa:
11.H. AA Surawan Bin H. Juanedi
12.Muhammad Sofwan, SHI bin KH. abu Bakar
13.Abuy Hasbullah, S.PSI bin H. Sukardi Wijaya
14.Supendi Bin Tinggul
15.Indra Jaya, S.Pd.I Bin Muhammad Yahya
248 — 151
mandat dari partai politik.
di rekap dalam DA1 Plano dan di input dalam system aplikasirekapitulasi perolehan suara KPU, setelah selesai petugas PPKmencetak/print out formulir DAL yang di tanda tangani oleh semuapetugas PPK dan Saksi mandat masingmasing partai politik pesertapemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masingmasingpartai politik peserta pemilu;Bahwa setelah pengisian formulir DA1 selesai dan salinan sudah diHalaman 44 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.berikan kepada Saksi mandat masingmasing
oleh semuapetugas PPK dan Saksi mandat masingmasing partai politik pesertapemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masingmasingpartai politik peserta pemilu;Bahwa setelah pengisian formulir DA1 selesai dan salinan sudah diberikan kepada Saksi mandat masingmasing partai politik pesertapemilu maka petugas PPK memasukkan dokumen berupa C1 Hologram,daftar hadir pemilih, daftar pemilin, DAA1 , Formulir DAA1, DA1, FormulirDA1 kedalam kotak sebanyak 13 (tiga belas) buah kotak kemudian dikunci
oleh semuapetugas PPK dan Saksi mandat masingmasing partai politik pesertapemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masingmasingpartai politik peserta pemilu;Bahwa setelah pengisian formulir DA1 selesai dan salinan sudah diberikan kepada Saksi mandat masingmasing partai politik pesertaHalaman 59 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.pemilu maka petugas PPK memasukkan dokumen berupa C1 Hologram,daftar hadir pemilih, daftar pemilinh, DAA1 , Formulir DAA1, DA1, FormulirDA1 kedalam
mandat Partai dengan ucapan BAGAIMANA KALAU KITAMELAKUKAN SANDING DATA C1 SALINAN DENGAN REKAP PPSdan dijawab Saksi mandate partai setuju dan disetujui oleh panwascamsetelah semua setuju kKemudian dilakukan palno penghitungan tersebut,namun kesepakatan tersebut tidak di tuangkan dalam berita acara hanyakesepatan secara lisan dan semua Saksi mandat partai hadir danmenyetujul namun untuk Saksi mandat partai Nasdem atas nama SdrRanio datang belakangan pada saat rekap DPRD Kab. tanggal 27 April2019;
197 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas tertulis dalamhalaman 2 (dua) mandat tanggal 10 Juni 1997 sebagaimana tersebut dalamgugatan ;Bahwa dalam mandat tanggal 10 Juni 1997 (P.1) halaman 3 (tiga) alineake2, Tergugat menghendaki agar dalam waktu 6 (enam) bulan Tergugat harusmendapat pinjaman bukan hanya dari bank, tetapi juga dari pasar modal dalambentuk mata uang Amerika (US$), yaitu sebesar US$ 55,000,000.
Lagipula Tergugat sendiritidak pernah menyetujui keinginan Penggugat di atas sebagaimana ternyatadari kalimat mandat pada halaman 4 bait terakhir.
No. 45 PK/Pdt/2004Penggugat Rekonvensi yang diperkirakan bulan Oktober 1997 (vide P1halaman 2) sebagai bagian "Payment Date" ;Bahwa atas penawaran jasajasa di atas, Penggugat Rekonvensi telahmemberikan persetujuannya kepada Tergugat Rekonvensi dengan memberimandat/wewenang khusus untuk penerbitan suratsurat utang denganketentuan dan persyaratan yang tersebut di atas, sementara untuk danatalangan tidak ada diberikan mandat (vide T1 halaman 4 dan vide T2halaman 7) ;Bahwa atas pemberian mandat/wewenang
Dan samasekali tidak ada kesepakatan dalam surat perjanjian/mandat tertanggal 10Juni 1997 tersebut, penyelesaian sengketanya memakai hukumIndonesia dan atau pemilihan yuridiksinya melalui Pengadilan NegeriJakarta Selatan.
Bahwa menurut hukum tindakan Majelis Hakim Agung dalampemeriksaan di Tingkat Kasasi berkenaan dengan surat mandat/perjanjian tersebut, selain harus mempertimbangkan secara proseduralatas pembuatan surat mandat/perjanjian dimaksud, juga harusmempertimbangkan dengan secara seksama terhadap keseluruhan isi,maksud dan tujuan yang sebenarnya dari surat mandat/perjanjiantertanggal 10 Juni 1997 tersebut, yaitu apakah benar menurut hukumantara surat perjanjian/mandat tertanggal 10 Juni 1997 ada keterkaitan
93 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI BALINomor 162/DPD IWAPI Bali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010;g. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI PropinsiSulawesi Tengah Nomor 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010;h. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI PropinsiMaluku Nomor 08/IWAPIMAL/IV/2010;i.
Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SulawesiSelatan Nomor 146/IWAPI/SSIII/10 tertanggal 5 Maret 2010;b. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Jawa Barattertanggal 5 April 2010;c. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Barattertanggal 2 April 2010;d. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI JakartaNomor 163/DPDIWAPI DKI/IV/2010, yang dibuat danditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali yangkapasitasnya bukan Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta;e.
Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SUMUTtertanggal 6 Maret 2010;f. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI Nomor 162/DPDIWAPI Bali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010;g. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SulawesiTengah Nomor 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010;h. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Maluku Nomor08/IWAPIMAL/IV/2010;i. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Nomor007/DPD IWAPIPAPUA/IV/2010 tertanggal 8 April 2010;Halaman 44 dari 71 hal. Put.
Nomor 501 PK/Pdt/2015MUNASLUB hanyalah DPD yang masih aktif bukan perorangan;Untuk hadir dalam MUNASLUB harus membawa Surat Mandat dariDPD masingmasing sesuai hasil Rapat Pleno DPD masingmasing,sedangkan Surat Mandat tersebut yang ada adalah:a) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SulawesiSelatan Nomor 146/IWAPI/SSIII/10 tertanggal 5 Maret 2010;b) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Jawa Barattertanggal 5 April 2010;c) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Barattertanggal
2 April 2010;d) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI JakartaNomor 163/DPDIWAPI DKI/IV/2010;e) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SUMUTtertanggal 6 Maret 2010;f) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI Nomor 162/DPDIWAPI Bali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010;g) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SulawesiTengah Nomor 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010;h) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi MalukuNomor 08/IWAPIMAL/IV/2010;i) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi
51 — 31
:Foto Copy Surat Mandat Nomor : 07/Caretaker/ DPPPPI/VIH/2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkanbahwa Sdr. Suratman adalah benar sebagai Utusan Pesertayang sah dari DPD PPI DKI Jakarta.Foto Copy Surat Mandat Nomor : 08/Caretaker/DPPPPI/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkanbahwa Sdr.
.: Foto Copy Surat Mandat Nomor : 09/ Caretaker/ DPP PPI/VIN/2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkanbahwa Sdr. Aswin Matheos adalah benar sebagai UtusanPeserta yang sah dari DPD PPI DKI Jakarta.;: Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM01/DPD/PPI/ Jateng/VII/2009, yang menerangkan Sdr.
.: Foto Copy Surat Mandat No.: 050/DPD/E/VI/ 2009, yangmenerangkan Sdr. Yani Khayruzan adalah benar sebagaiUtusan Peserta dari DPD PPI Provensi Sumatera Selatanyang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI padatanggal 1416 Agustus 2009 di Jakarta.: Foto Copy Surat Mandat Nomor : 02/A/PPI/ NAD/VII/2009, yang menerangkan Sdr.
. ;: Foto Copy Surat Mandat Nomor : 029/DPD/PPI/ Sultra/VII/2009, yang menerangkan Sdr. Thamrin Dalby adalahbenar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI ProvensiSulawesi Tenggara yang sah untuk mengikuti kegiatanMUNAS I PPI pada tanggal 1416 Agustus 2009 diJakarta.;Foto Copy Surat Mandat Nomor : 030/DPD/PPI/ Sultra/VII/2009, yang menerangkan Sdr.
:Foto Copy Surat Mandat Nomor : 20/Mndt/DPD PPINTT/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Agustinus Beda Amaadalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPIProvensi Nusa Tenggara Timur yang sah untuk mengikutikegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 1416 Agustus 2009di Jakarta.Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM.Sus001/DPD. PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdri.