dan Penerima Kuasa tersebut;Menimbang, bahwa meskipun Pemberi Kuasa dan yang menandatangani suratkuasa khusus tersebut hanya Tergugat I dengan Penerima Kuasa, akan tetapi karenaTergugat I kapasitasnya sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Sumut Syariah CabangPadangsidimpuan, dan PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan merupakankepanjangan tangan/perwakilan dari PT Bank Sumut Medan (Tergugat II), maka dapatdifahami secara hukum Pemimpin Cabang PT Bank Sumut Syariah CabangPadangsidimpuan mempunyai /egal

Dengandemikian gugatan Penggugat cacat formil.Eksepsi Tergugat ITIMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat III menyatakan antara lain bahwaPenggugat tidak memiliki /egal standing sebagai Penggugat (diskualifikasi in person)dalam perkara aquo. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikanpertimbangan, bahwa berdasar Pasal 1340 KUH Perdata (BW) pada dasarnyadinyatakan Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.

Oleh karenaPenggugat tidak termasuk pihak dalam perjanjian akad musyarakah yang sekarangdisengketakan, maka Penggugat tidak mempunyai /egal standing (kapasitas sebagaisubyek hukum) dalam perkara aquo.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standingdalam perkara aquo, maka Penggugat tidak berhak untuk megajukan gugatan dalamperkara aguo, dan untuk itu gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitudiskualifikasi in person.Eksepsi Tergugat IVMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV

surat kuasakhusus tertanggal 29 Maret 2021, yang telah di daftar di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 1 Oktober 2021, dengan Nomor:593/SK/2021/PA.JB. dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi BeritaAcara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda PengenalAdvokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1)dan Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding, mempunyai /egal

Surat Kuasa tanggal 23 April 2021, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 23 April 2021 dengan Nomor Reg.267/SK/2021/PA.JB. dan yang bersangkutan telan melampirkan fotokopi BeritaAcara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda PengenalAdvokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1)dan Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,maka oleh karena itu kuasa hukum Para Terbanding, mempunyai /egal

Suyadi bin Salikun, dan karenanya tidak berhakmendapat harta waris, maka Pembanding tidak punya kapasitas sebagaiPenggugat dalam parkara a quo karena tidak punya /egal standing, sesuaiPasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut di atas, makaPutusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 900/Pdt.G/2021/PAJB tanggal21 September 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikanHim.10 dari

uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Penetapan Nomor 37/Pat.P/2016/PA.Sqgt hal. 5 dari 11 hal.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Pasal 1870 KUH Perdata,alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan AgamaSengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalitersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standinguntuk

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo. karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi in judicio)dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai

a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau Kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai buktiautentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,sehingga suami dan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang

memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi, keterangan saksisaksi di bawah sumpah di persidangan,dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.MrHalaman 8 dari 13tahun 1989 yang telah diubah

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai

a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil

tak terpisahkan dariuraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon Ilsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan di Wilayah Hukum KantorUrusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten KotawaringinTimur, pada tanggal 25 Mei 2014, namun pernikahan tersebut belum tercatat diKantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki /egal

kualifikasi sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidakmemenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal

hukum tersebuttelah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masihberlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni SuratKuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yangmempunyai nilai kekuatan bukti Sempurna dan mengikat, makaberdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat, maka Advokat yang bernama Nama Kuasa, tersebut, dinilai sah danmempunyai kedudukan hukum (/egal

Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Srogtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,maka perkara a quo menjadi Kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 13 April 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor382/45/IV/2008, tertanggal 13 April 2008, dan perkawinan tersebut hingga saatini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istrimemiliki egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalamperkara a quo;Menimbang,

bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi

hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokertoyang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga tempatpengajuan permohonan cerai talak a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan AgamaMojokerto berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak a quo;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentangstatus perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasarbukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalahsuami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki /egal standing untuk bertindaksebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai

talak a quo dan pihakpihak memiliki /egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokokpermohonan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak atasperkawinan Pemohon dan Termohon yang disebabkan disebabkan antaraPemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam segala hal, masalahyang sifatnya sepele dan semestinya bisa diselesaikan dengan baik selaluberakhir dengan pertengkaran dan dalam perselisihan

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo. karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugatdan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istrisah, sehingga suami danistri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama

Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat

bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telahmengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:14/01/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebutmenerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yangmenikah pada tanggal 02 Februari 2013, bukti tersebut telah memenuhi syaratformil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai olehMajelis Hakim mempunyai /egal

standing untuk mengajukan perceraianterhadap Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti yaitubukti surat yang menerangkan masalah /egal standing (hubungan hukum)antara Pemohon dan Termohon, yang membuktikan bahwa Pemohon danTermohon adalah suami istri yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir padapersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka olehkarena itu, dalildalil Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon dan telahterbukti

UUPK juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki egal standing;. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia berdasarkan pemberian hak oleh Undang Undang, berhakmengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata.LPKSM hanya menuntut hakhak yang diberikan oleh UUPK untukmelindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yangditimbulkan oleh Tergugat.

Rumusan /egal standing dalam UUPK ditemukan dalam Pasal 46ayat (1) huruf (c): Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yangdalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasitersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;.

consultan), Pemberi Pendapat Hukum (Lega/ opinion),Pemberi Informasi Hukum (/ega/ information), menyusun kontrak (/ega/drafting), membela kepentingan klien (/egal litigation); mewakili klien dipengadilan (/egal representation), memberi bantuan hukum cumacuma(legal aid), membela dan melindungi hak asasi manusia dan hakhakkonsumen;Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) danbiro penyelesaian sengketa secara arbitrase, mediasi, rekonsiliasi;Membuka kantor curator dan mediator;Menyebarkan

Kepentingan hukum (/egal interest)) yangdimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwayang merugikan konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugianHalaman 4 dari 39 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt/2016yang dialami secara langsung (injury in fact).

/ information) menyusun kontrak (/ega/drafting) membela kepentingan klien (/egal litigation), mewakili klien dipengadilan (/egal representation), memberi bantuan hukum cumacuma(legal aid), membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hakhakkonsumen;Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) danbiro penyelesaian sengketa secara arbitrase, mediasi, rekonsiliasi;Membuka kantor kurator dan mediator;Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atashak dan kewajiban dan kehatihatian

Bahwa sebagai Pelawan dalam perkara aquo secara hukum patutmempertanyakan /egal standing atau kapasitas (legitima persona standy injudicio) dari Terlawan karena telah mengaku sebagai ahli waris dari IbuRubiah dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/TermohonPeninjauan kembali, sebab Ibu Rubiah dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan kembali semasa hidupnya tidakmempunyai seorang anakpun dari hasil perkawinannya dengan alm.

Tbt. tertanggal 11 November2014 hanya menguraikan materi tentang /J/egal standing atau kapasitas(legitimasi persona standy in judicial ) dari Terlawan (i.c.

KasasiMahkamah Agung RI Nomor 229 K/PDT/2003 tanggal 20 Juli 2004 junctoPutusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 218PK/PDT/2012 tanggal 29 November 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht vangewid), lagi pula dalil Pelawan mengajukan perlawananini sudah tidak relevan karena masalah materi tersebut telah terlampaui,sehingga tidak ada lagi forumnya untuk membahas proses perlawanan yangdiajukan Pelawan;Bahwa justru sebaliknya Pelawan tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan /egal

Bahwa putusan Judex Facti telah salah atau kurang pertimbangan(onvoldoende gemotiveerd) serta tidak adanya /egal reasioning atas alat buktisehingga telah salah dalam menerapkan hukum;Halaman 9 dari 13 hal.Put.

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasiHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 963/Pdt.G/2021/PA.Blasebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya,karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkualitas dalam perkara ini,sehingga Pemohon/kuasanya mempunyai /egal standing untuk bercerai denganTergugat, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P2 ditemukan fakta bahwaPemohon dan Termohon adalah penduduk Desa Nicah KecamatanPeusangan Kabupaten Bireuen yang merupakan yuridiksi MahkamahSyariyah

dan Termohon dipandangsebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi inJudicio);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan olehPemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir.Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaPemohon dan Termohon merupakan pihakpihak yang berkualitas dalamperkara ini, sehingga Penggugat mempunyai /egal

DenganHalaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 228/Padt.G/2021/MS.Blrdemikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4 yang diajukan olehPemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanAsli Surat Keteragan yang merupakan akta sepihak, yang telah dinazagelendan dilegalisir, karenanya Pemohon yang berkualitas dalam perkara ini,sehingga Penggugat mempunyai /egal

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasiHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 999/Pdt.G/2021/PA.Blasebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakPenetapan Nomor 0563/Pdt.P/2019/PA.Sky.

bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon Il ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal