Deli Serdang dengan caramembangun/mendirikan pagar tembok setinggi 1 (satu) meter;Bahwa maksud dan tujuan pelaku membangun / mendirikan pagartembok setinggi 1 (satu) meter diatas tanah yang terletak di JalanMedan Tanjung Morawa Km. 22,5 Desa Wonosari Kec. TanjungMorawa Kab.

Deli Serdang dengan caramembangun/mendirikan pagar tembok setinggi 1 (satu) meter;e Bahwa maksud dan tujuan pelaku membangun / mendirikan pagartembok setinggi 1 (satu) meter diatas tanah yang terletak di JalanMedan Tanjung Morawa Km. 22,5 Desa Wonosari Kec. TanjungMorawa Kab.

Deli Serdang dengan caramembangun / mendirikan pagar tembok setinggi 1 (Satu) meter;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membangun / mendirikanpagar tembok setinggi 1 (satu) meter di; tanah yang terletak di JalanMedan Tanjung Morawa Km. 22,5 Desa Wonosari Kec. TanjMorawa Kab.

Tanjung Morawa Kab.Serdang;e Bahwa Terdakwa mendirikan tembok tersebut di atas lahan tanahyang dibeli oleh Terdakwa dari Juned/para ahli waris Junedsebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 939 tanggal 9April 1994. atas nama Juned;e Bahwa Terdakwa mendirikan tembok dinding tersebut denganmaksud agar pemilik tanah yang berbatas melakukan pengukuranulang secara bersamasama sebelum mendirikan tembok yang baruagar batas tanah diketahui oleh para pihak yang memiliki;e Bahwa setelah pengukuran

9 April 1994. atas nama Juned;Bahwa Terdakwa mendirikan tembok dinding tersebut dengan maksudagar pemilik tanah yang berbatas melakukan pengukuran ulang secarabersamasama sebelum mendirikan tembok yang baru agar batas tanahdiketahui oleh para pihak yang memiliki;Bahwa setelah pengukuran ulang oleh kantor BPN Kab.

Mojokerto, terdakwa telah mendirikan perusahaan pemecahan batu , Bahwa benar mulanya terdakwa mencari lahan yang akan digunakan untuk mendirikanperusahaan akhirnya pada tanggal 3 Desember 2008, kemudian terdakwa menyewa lahanmilik H. NAMAN, LEGIMIN, SUMBRA.

batu CV SUMBER JAYA dengan nilaiinvestasi sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan selama pembangunan perusahaan tersebut terdakwa tidak pernah mengurus tjin mendirikan bangunan (IMB) IjinUsaha Industri (IUT) karena perusahaan terdakwa memiliki investasi diatas Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), jin gangeuan (110) karena perusahaan memakai mesinmesinpenggerak dalam produksi dan Ijin Lokasi karena perusahaan tersebut memproduksi batupecahan ; Bahwa benar terdakwa mendirikan perusahaan

Dengan sengaja mendirikan perusahaan industri tanpa Ijin Usaha Industri (IU) ; ad .Barangsiapa;sonnnee= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagaisubyck bukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungJawabkan perbuatannya.

Dengan sengaja mendirikan perusahaan industri tanpa Ijin Usaha Industri(UL);weeeeeee Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Bansor SH, Eka Subagio, Maulud,Bowo Santoso dan Suharsono Drs. Msi serta Ir. Rudy Supriyanto Y, MM dikastkan denganketerangan terdakwa dipersidangan terbukti bahwa sckitar bulan Pebruari 2009 bertempat diDusun Krikil Desa Watesnegoro Kec.

Ngoro Kab, Mojokerto, terdakwa telah mendirikanperusahaan pemecahan batu dan sebelum terdakwa mendirikan perusahaan tersebut mulanyaterdakwa mencari lahan yang akan digunakan untuk mendirikan perusahaan akhimya padatanggal 3 Desember 2008, kemudian terdakwa menyewa lahan milik H.

Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012Kembali dahulu Pemohoan Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan positagugatan sebagai berikut:Tentang Mendirikan Bangunan Tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan(IMB);Bahwa Tergugat pada bulan Oktober mendirikan bangunan baru ditanahpekarangan pabrik miliknya, terdapat bebe masalah, sebagai berikut:1.Dinding tembok sebelah Selatan dengan jetinggian + 9 (sembilan meter)berdiri tepat pada batas pekarangan milik tetangga lainnya bernamaAhmad Hilmi, H.

Tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), melanggar PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentangRetribusi Ijin mendirikan bangunan;.

PkI tertanggal 28 Mei2008 adalah tentang mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB) yangmelanggar PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten PekalonganNomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi ijin Mendirikan Bangunandan ketel uap batu bara (mesin boiler batu bara) yang tidak memilikiijin gangguan (HO) adalah melanggar peraturan daerah (PERDA)Kabupaten Pekalongan Nomor: 2 tahun 2000 tentang retribusi ijingangguan.

Mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB) dimana dinding sebelah selatanmelanggar perda nomor: 10 tahun 1999;. Ketel uap telah melanggar perda Nomor: 2 Tahun 2000;. Perpanjang HO tidak pernah di perpanjang ijinnya;4.

Indratex telah sesuai dan memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan tentang Ijin mendirikan bangunan danijin Gangguan perusahan kawasan industri;6.

instansi yang berwenang untuk memproses perizinan tersebut, makaPenggugat menyepakati atau setuju untuk mengajukan Proses PengajuanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2002, Penggugat telah mengurus untukSurat Persetujuan dari tetangga untuk kelengkapan administrasiPermohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut;Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan dan menyerahkan seluruhberkas Permohonan lIzin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui KantorPelayanan Perizinan Satu Atap (KPPI

,tertanggal 10 Januari 2004 dengan No. 648/43/2004 yang isinya supayaPenggugat untuk melengkapi gambargambar yang dilampirkan dalamPermohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pada tanggal 27 Januari2004, Penggugat telah mengirimkan gambargambar yang dimaksud untukmelengkapi lampiran Permohonan IMB (zin Mendirikan Bangunan) tersebutdan gambargambar yang telah Penggugat revisi juga diserahkan kepadaKantor KPPI untuk dilampirkan dalam berkas Permohonan IMB;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2004, Penggugat

Bahwa menurut Bab VII, Bagian Pertama Pasal 79 ayat (1) PeraturanDaerah No. 6 Tahun 1995, menyatakan Setiap orang atau badan yangakan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan terlebih dahuluharus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang dikeluarkan olehBupati Kepala Daerah;3.

Untuk mendirikan bangunan :1) Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy aktapendirian badan hukum apabila pemohon adalah badan hukum;Hal. 8 dari 19 hal. Put.

Untuk menindaklanjuti penyerahankewenangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banyumasmenetapkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1995 tentang Bangunan,dimana dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) menyebutkan, bahwa setiaporang atau badan yang akan mendirikan, atau) mengubah ataumerobohkan bangunan terlebih dahulu harus memiliki Izin MendirikanBangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah;Dari ketentuan Pasal 79 ayat (1) tersebut di atas, yang berwenang untukmengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan suratgugatannya tertanggal 10 September 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 September 2007 di bawah Register Nomor :10/G.TUN/2007/PTUNKdi, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 20Nopember 2007 dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut :seBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : SuratKeputusan Nomor 648/566/IMB/2002 tentang Izin Mendirikan

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ; Dalam Pokok Perkara : Bahwa Tergugat I menyangkali dalildalil yang dikenakan Penggugat, kecuali apayang diakuinya secara tegastegas ; Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor :648/566/IMB/2002 tanggal 27 Septenber 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunanyang berlokasi di Kelurahan / Desa Mandati II Kecamatan Wangiwangi atas namaLA SAMSA ; ~nnnneeenn eee Bahwa Izin Mendirikan Bangunan tersebut

Bangunan tidak ada kegiatan,maka IMB dimaksud batal dengan sendirinya, jadi untuk mendirikan bangunansekarang harus mengurus IMB baru di Dinas Tata Ruang kabupaten Wakatobi dantidak bisa lagi menggunakan IMB Nomor : 648/566/IMB/2002 tanggal 27 SeptemberBahwa dengan terbentuknya Kabupaten wakatobi menjadi Daerah Otonomberdasarkan Undangundang Nomor 29 Tahun 2003 dimana tanah yang dimaksudHalaman 11 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUNKDIdalam surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 648/566

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memerintahkan Tergugat I(Bupati Buton) untuk mencabut, menyatakan tidak berlaku lagi KeputusanBupati Buton (Tergugat I) Nomor 648/566/IMB/2002 tanggal 27 September2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan / DesaMandati II Atas Nama LA SAMSA sesuai Pasal 28 ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan ; 2.

bangunan tersebut berdasarkan Peraturan daerah ButonNomor 6 Tahun 2002 telah batal dengan sendirinya ; 3 Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Bupati Wakatobi sebagai pihakTergugat II, karena Bupati Wakatobi tidak bertanggung jawab atas terbitnya SuratKeputusan Izin mendirikan bangunan Nomor 648/566/IMB/2002 Desa/KelurahanMandati IT Kec.

Penataan Ruang disebutkan bahwaIzin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu izin pemanfaatan ruanguntuk pengendalian pemanfaatan ruang;Bahwa karena Izin Mendirikan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan makasengketa kepemilikan tanah/gugatan terhadap kepemilikan tanah tidakdapat serta merta membuat Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunanturut menjadi objek gugatan;Bahwa pembatalan Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat hanyaberdasarkan adanya sangketa tanah, karena berdasarkan Pasal 37UndangUndang

Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut Tergugat II Intervensidiberi tugas dan wewenang untuk mendirikan bangunan dan mengurusiin mendirikan bangunannya;3. Bahwa atas dasar perjanjian sewa menyewa tersebut maka Tergugat IIIntervensi mengajukan permohonan jin Mendirikan Bangunan kepadaTergugat II selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izinHalaman 14 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 222 K/TUN/2015mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru, sehingga terbitlah SuratKeputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1248/IMB/DTRB/2013;4. Bahwa permohonan izin yang diajukan Tergugat II Intervensi kepadaTergugat telah memenuhi syaratsyarat yang harus dipenuhi dalampengurusan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu antara lain:a.

Bahwa ketika Tergugat II Intervensi mengajukan permhonan IzinMendirikan Bangunan sampai diterbitkannya Surat Keputusan IzinMendirikan Bangunan Nomor 1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16Desember 2013 kemudian diterbitkannya Surat Izin Pelaksanaan Nomor1217/IP/DTRB/2013 tanggal 18 Desember 2013 dan selanjutnyaTergugat Il Intervensi mendirikan bangunan sampai selesai 100 %(seratus persen) sekarang ini tidak pernah ada pihakpihak yangmengajukan keberatan;6.

Putusan Nomor 222 K/TUN/2015MENGADILI:DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor SK.1248/IMB/DTRB/2013,tanggal 16 Desember 2013, atas nama Riza Arvianti;DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Atas tanah dan bangunan (objek sengketa) tersebut telah mendapatkan Jjin Mendirikan Bangunan;Bahwa, Penggugat telah mempunyai itikad baik dan telah mematuhi peraturanperundangan yang berlaku yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Prov. DKI Jakartasehingga Penggugat telah mendapat Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Tergugatdan sekarang sedang memproses penambahan lantai atau tingkat, yang seharusnyatunggu dulu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Pov.

Padahal, sebelumnyaPenggugat telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 8294/IMB/2011, tanggal 28Juli 2011, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Bukti Surat P2), dengan demikian, gugatanPenggugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 1 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, menurutPenggugat telah melanggar AsasAsas

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;Ayat (2).

Taman Sari, KotaAdministrasi Jakarta Barat, Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah PemberhentianPekerjaan Pembangunan (SP4) tanggal 23 Desember 2011, dikarenakan bangunanmilik Penggugat tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 8294/IMB/2011 (Bukti Surat T1).

Sedangkan, Izin Mendirikan Bangunan yang dimilikiPenggugat, adalah Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung dari lantai atautingkat I sampai dengan lantai atau tingkat IV (Bukti Surat P2); Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan a quo,Majelis Hakim berpendapat bahwa, baik ditinjau secara prosedur formal maupunsubstansinya, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti Surat P5 = T3) olehTergugat, telah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan tidakmelanggar

Juman, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanahtempat Terdakwa mendirikan bangunan karena Saksi baru moelihatSertifikat Hak Milik atas nama Saksi Jayus;Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan bangunan di tanahtersebut namun Saksi tidak menanyakan atau menegur Terdakwa;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;3.

Kasmadi, didbawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempatTerdakwa mendirikan bangunan;Bahwa Saksi memiliki tanan berbatasan langsung dengan tanah milikSaksi Jayus;Bahwa setahu Saksi, Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut denganmembeli atau ganti rugi dengan Sdr Ricardo;Hal 2 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN StbBahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan

Zailani, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempatTerdakwa mendirikan bangunan;Bahwa Saksi memiliki tanan berbatasan langsung dengan tanah milikSaksi Jayus;Bahwa setahu Saksi, Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut denganmembeli atau ganti rugi dengan Sdr Ricardo;Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan bangunan di tanahtersebut namun Saksi tidak menanyakan atau

Saprah, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Terdakwa adalah adik Saksi;Bahwa tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan adalah milik orangtua Terdakwa dan Saksi dan tidak pernah dikuasai atau dimiliki pihak lain;Hal 3 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN StbBahwa orang tua Saksi memiliki surat tanah yang menunjukkan tanahtersebut milik orang tua Saksi;Bahwa Saksi sendiri juga mendirikan bangunan di tanah tersebut

Sarmin, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Perkotaan Kecamatan SecanggangKabupaten Langkat;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempatTerdakwa mendirikan bangunan;Bahwa Saksi mengetahul Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut dariSdr Ricardo dengan cara membeli kemudian dibuatkan Sertifikat HakMilik;Bahwa setahu Saksi luas tanah milik Saksi Jayus kurang lebih 7872 (tujuhribu

Putusan Nomor : 175/G/2015/PTUN.BDGOBYEK GUGATAN....1.Adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/0225/IB/BPPT.2,tertanggal 16 Maret 2015 , yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada :PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, Jenis bangunan : MenaraAnte na. == == == 22222 nnn enn nnn nnn nnn nn cn cn nn nnn nnn nnn cnn.

ProfesionalTelekomunikasi Indonesia untuk mendirikan dan mengoperasikanmenara antena yang berlokasi di Jalan Mangga Raya Nomor 44,RT. 006/03, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan BekasiUtara, Kota Bekasi yang telah merugikan kepentingan Penggugat.TENTANG TENGGANG WAKTU. 27" 0222 222 222 222 22 oneObyek dalam gugatan ini adalah Kepuusan Tata Usaha Negara berupaIzin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal16 Maret 2015 kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia.

Protelindo dengan Nota Dinas Nomor : 640/444DISTAKO, yang isinya menghentikan pembangunan sementarakarena belum memiliki lzin Mendirikan Bangunan.

Surat Izin Mendirikan Bangunan tanpa dengan teliti mengeceklangsung ke lokasi menara antena yang terletak di Jalan ManggaRaya Nomor 44, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Kaliabang Tengah,Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat, hal mana suratizin mendirikan bangunan baru dikeluarkan setelah MENARAANTENA yang didirikan oleh PT. Protelindo BERDIRI ;b.

Protelindo dari dinasdinas dilingkungan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat sebutkandi atas sehingga seharusnya TERGUGAT TIDAKMENGELUARKAN Surat IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.Oleh karenanya tindakan TERGUGAT terbukti melanggar ASASKECERMATAN dan LARANGAN BERTINDAK SEWENANGWENANG.

Putusan Nomor 523 K/PID/2016Kristiyono dan Rafiudin Musa bukan orang yang berhak untuk mengeluarkanSurat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Ijin Mendirikan Bangunanmelainkan Terdakwa mengetahui rekomendasi keluarnya Surat jinMendirikan Bangunan tersebut dikeluarkan oleh saksi Eko Supriyanto, M.Si.bin Sutiyo selaku Kasi Pemrosesan pada KPPT Kabupaten Brebes, sehinggaakibat dari perbuatan dari Terdakwa dengan membuat palsu ataumemalsukan Surat Ijin Mendirikan Bangunan untuk digunakan oleh saksi

Putusan Nomor 523 K/PID/2016pemberian jin Mendirikan Bangunan kepada dr.

Soejono dan Surat Keputusan Bupati BrebesNomor: 503.01/KPPT/01986/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentangpemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada dr.

Arie Indriyantosebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan uangyang diserahkan kepada Terdakwa untuk pembuatan Ijin Mendirikan Bangunanatas nama dr.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan Eksepsi Termohon tidak diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan tindakan atau menerbitkan Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT.

Bhumi KencanaSejahtera ;Fotocopy sesuai asli, Tanda Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan secara online denganNo. Pendaftaran : 1605201810003550, tanggal 16 Mei2018, atas nama Perusahaan PT.

BhumiKencana Sejahtera dengan Nomor Pendaftaran1605201810003550, tanggal 21 Mei 2018, denganstatus koreksi ;Fotocopy sesuai asli, List Tracking Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. BhumiKencana Sejahtera dengan Nomor Pendaftaran1605201810003547, tanggal 21 Mei 2018, denganstatus koreksi ;Fotocopy sesuai asli, List Tracking Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT.

Bhumi Kencana Sejahtera, yang tidak memperoleh tanggapandari Termohon ; Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi objek permohonan dalamperkara inlitis adalah Permohonan ljin Mendirikan Bangunan PT.

secara delegasi atas pelimpahan wewenangdari Bupati Sidoarjo untuk memproses permohonan perizinan khususnya dalamhal ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dari segi Prosedur dan Substansi permohonan pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunanmenyebutkan : Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan

18 Mei 2018,dan terakhir dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Mei 2018 jam 8.29 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunanyang diajukan PT.

c PeraturanDaerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011 TentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah KotaCimahi, sebagaimana kami kutip ;Dokumen / Suratsurat yang terkait dapat berupa :c.Surat Pemberitahuan kepada tetangga tentangpelaksanaan pekerjaan untuk bangunan baru, alihfungsi bangunan yang diketahui oleh RT, RW ;Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, salah satudasar diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan harusadanya bukti tertulis berupa Surat Pemberitahuan kepadatetangga yang merupakan

Perludiketahui pula, setelah Izin Mendirikan Bangunan yangmenjadi objek sengketa dalam perkara ini terbit, ParaPenggugat sangat penasaran dan ingin tahu bagaimanabentuk surat pemberitahuan kepada tetangga yangsebenarnya ?

Bahwa, perbuatan Tergugat dengan menerbitkanSurat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) denganNomor : 503.4/0196A/2076/KPPT/2011 TentangIzin Mendirikan Bangunan tertanggal 15Desember 2011 kepada Jatmiko Arifin untuk danatas nama PT. Adabaruland Anugrah Pratamasebagai perusahaan pengembang (developer)untuk membangun perumahan yang berdekatandengan tempat tinggal Para Penggugat, telahnyatanyata melanggar dan merugikan hakkonstitusi Para Penggugat ;F.

Tentang Pencabutan Surat Izin Walikota Nomor :503.4/0196A/2027/KPPT/2011, Tentang Izin MendirikanBangunan tanggal 5 Desember 2011, Bertentangandengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun2011, Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diWilayah KotaCimahi ;Bahwa, Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatanPara Penggugat pada halaman 4 point B dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa, perubahan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.4/0196A/2027/KPPT/2011 oleh Surat Izin MendirikanBangunan

Peraturan Daerah tersebut dimaksud dalam SuratIzin Mendirikan Bangunan Nomor503.4/0196A/2027/KPPT/2011 adalah wilayahkawasan perumahan hal mana ditunjukkan dalamproses pembuktian ;3. Bahwa, dengan demikian dalildalil gugatan tersebutharus ditolak ;E.

Menyatakan Terdakwa Asep Wahyudin tersebut diats terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Bangunan Tanpa dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan ;

2.

Asep Wahyudintelah mendirikan bangunan tanpa izin dan melanggar (Pasal 31 ayat (1) huruf a Perda No. 6 tahun2017) :Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknyamengakui bahwa ia telah Mendirikan bangunan tanpa IMB ;c.

Menyatakan Terdakwa Asep Wahyudin tersebut diats terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Bangunan Tanpa dilengkapi IjinMendirikan Bangunan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Jatiluhur Gemilang), seluas 12.500 M2yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) denganmemperlihnatkan penetapan tanggal 9 Oktober 2010 sebesar Rp.1.750.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehinggaTERGUGAT pada saat itu, sangat keberatan atas penetapan retribusiyang dibuat oleh TERGUGAT Ill maka, TERGUGAT , (PT. JatiluhurGemilang) dan TERGUGAT Ill, melakukan kesepakatan tanpa dasarhukum mengenai pembayaran Retribusinya Izin Mendirikan Bangunan(IMB) PT.

Bahwa penyampaian penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) atas Bangunan Milik PT.

Menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengetahui dan terlibatdalam kesepakatan lisan yang dibuat antara TERGUGAT danTERGUGAT Ill yang tidak mempunyai dasar hukum mengenaipembayaran Retribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. JatiluhurGemilang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);. Menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat antara TERGUGAT danTERGUGAT III tidak mempunyai dasar hukum mengenai pembayaranRetribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT.

Menyatakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan MallJatiland seluas 12.500 M2 pada tanggal 27 Desember 2010 yangditandatangani oleh PENGGUGAT adalah sah menurut hukum karenasudah adanya pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)PT. Jatiluhur Gemilang terhadap perluasan pembangunan Mall dan HotelJatiland Tahun 2010 oleh TERGUGAT sebesar 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) dengan sisa tunggakan Retribusi sebesar Rp. 1.500.000.000.

Bangunan atas namaJhony Litan, dari buktibukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat sebagaiKepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate dan dalam kapasitasnyatersebut, memiliki hak dan kewenangan menerbitkan Izin mendirikan Bangunan(IMB) yang dimohonkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Desember 2010, hal inimenunjukkan bahwa terdapat kepentingan/hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat yaitu Penggugat sebagai kepala Dinas DIKP Kota Ternateyang menandatangani Izin Mendirikan Bangunan atas

Peraturan Daerah Kota Depok No. 2Tahun 2001 tentang Resitribusi Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 8 Pebruari2001 Bab. IV sanksi administrative, bagian pertama, pencabutan/pembatalanIjin Mendirikan Bangunan (IMB), Pasal 12, ayat (1), huruf a : Ijin MendirikanBangunan (IMB) diberikan itu ternyata didasarkan atas keteranganketeranganyang keliru/palsu (bukti P18) jo. Bab.

No. 34 K/TUN/2007sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan angka 9 hal. 5 maka denganmengacu kepada alasan seperti terurai dalam uraian dalam gugatan angka 1sampai dengan angka 8 tersebut di atas, sudah sepatutunya apabila terhadapIjin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada PT.

Bangunan (obyek sengketa olehTergugat telah tidak cermat dan tidak teliti melanggar undangundang, yakniPeraturan Pemerintah Daerah Kota Depok perihal Ijin Mendirikan Bangunan,yaitu prosedur permohonan dan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan, telahmemenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (3) dari UndangUndang No. 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun2004 ;Bahwa Tergugat menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan untuk PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanWalikota Depok (Tergugat) No. 644.1/018/IMB/DTB/2005, tanggal 23Pebruari 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. PuriDibya Property ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negaratersebut ;4.

Oleh karena itu gugatan terhadap surat ljin Mendirikan Bangunan (IMB)No. 6441/018/IMB/DTB/2005 tanggal 23 Pebruari 2005, termasuk dalampembatasan ini sehingga tidak dapat diajukan kasasi ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diajukan untuk kasasi, makapermohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Hidayat bin H.M.

Tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri , dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi ?Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Umum Kejaksaan Negeri Medanyang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU :see Bahwa terdakwa MARSAID YUSHAR PHD Pada hari Kamis tanggal 25 Juni2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni2015 di Jalan Gatot Subroto No.179 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnyadikantor KNPI Sumut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Negeri Medan, Perseorangan, Organisasi atau penyelenggarapendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan

ofSumatera.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkanUang tunai sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) Dikembalikankepada saksi SUCIPTOMenetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seriou rupiah)Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2796/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 19 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :7.Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR PHD telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpaizin mendirikan

Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR PHD telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpaizin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarangmemberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelarprofesi;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000.

Bahwa dalam mendirikan loket PPOB tersebut terdakwamenghubungi CV. Arindo sebagai Agen untuk mendirikan loket PPOB tersebut.Bahwa adapun syarat mendirikan sebuah loket PPOB adalah memilikitempat, memiliki komputer dan alat perangkat lainnya seperti mesincetak/printer dan kertas rekening, memiliki jaringan internet, memberikanfotocopy ktp.

Bahwa cara terdakwa mendirikan loket PPOB adalah denganmenghubungi agen PPOB untuk memberitahukan akan mendirikan loket PPOB,kemudian Agen memberikan aplikasi kepada penyedia PPOB beserta usernamedan password, selanjutnya penyedia PPOB memasukkan deposit saldo kepadaAgen, dan membuka rekening Bank untuk penyetoran hasil penjualan danpenerimaan fee setiap bulan dari Agen berdasarkan hasil penjualan, lalumemberitahukan kepada Pihak PLN mengenai pendirian LOKET PPOB tersebutdimana Pihak PLN Rayon Kota

Bahwa dalam mendirikan loket PPOB tersebut terdakwamenghubungi CV. Arindo sebagai Agen untuk mendirikan loket PPOB tersebut.Bahwa adapun syarat mendirikan sebuah loket PPOB adalahmemiliki tempat, memiliki Komputer dan alat perangkat lainnya seperti mesincetak/printer dan kertas rekening, memiliki jaringan internet, memberikanfotocopy ktp.

Bahwa dalam mendirikan loket PPOB tersebut terdakwa menghubungi CV.Arindo sebagai Agen untuk mendirikan loket PPOB tersebut. Bahwa adapun syarat mendirikan sebuah loket PPOB adalah memilikitempat, memiliki komputer dan alat perangkat lainnya seperti mesincetak/printer dan kertas rekening, memiliki jaringan internet, memberikanfotocopy ktp.

,dengan menghadap Kakan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang;Bahwa adapun surat panggilan tersebut didasari oleh ketentuan PerdaNomor 14 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, pada Pasal 15dinyatakan setiap orang pribadi atau badan dilarang:a. Mendirikan bangunan tanpa izin;b.

Mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan Izin MendirikanBangunan (IMB) yang telah diberikan;Bahwa demikian pula pada Pasal 45 ayat (1) dinyatakan: Wajib retribusiyang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangandaerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendaHalaman 2 dari 11 hal. Put.

Nomor 1207 K/Pdt/201610.11.paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta bangunandapat diperintahkan untuk dibongkar atas biaya dan resiko ditanggungpemilik bangunan;Bahwa ternyata Tergugat IV tidak mengindahkan panggilan dari Tergugat ,dan oleh karenanya Tergugat meminta kepada Tergugat IV untukmelakukan pembongkaran sendiri atas bangunan pagar beton/tembok yangtidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan sepanjang + 600 m (enamratus meter) tersebut, sebagaimana dalam surat Tergugat

tembok terperkara tersebut;Memerintahkan Tergugat IV atau pihak lain agar tidak menambahpembangunan pagar beton/tembok tanpa Izin Mendirikan Bangunan(IMB).Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat , Il, Ill dan IV telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menyatakan bangunan pagar beton/tembok terperkara milik TergugatIV atau pihak lain tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telahmelanggar Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 tahun 2006tentang Izin Mendirikan Bangunan

Menyatakan bangunan pagar beton/tembok terperkara milik Tergugat IVatau pihak lain tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah melanggarPerda Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 tahun 2006 tentang IzinMendirikan Bangunan;4. Memerintahkan Tergugat dan II untuk melaksanakan pembongkaran atasbangunan pagar beton/tembok terperkara tersebut;5.

Nomor 7837/IMB/2012, tanggal 29 Juni 2012, dapatmengakibatkan batalnya atau dibatalkannya Izin Mendirikan BangunanNomor 7837/IMB/2012, tanggal 29 Juni 2012;8.

Bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan olehPT Putra Jaya Pratama Mandiri dilampiri Surat Persetujuan wargayang tidak benar atau palsu karena persetujuan sebagai lampiranpermohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut bukan dari wargasekitar bangunan tersebut atau bukan tanda tangan Para Penggugattetapi dari warga lain yang tinggal jauh dari bangunan termaksud.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebihlanjut Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 7837/IMB/2012,Halaman 6 dari 12 halaman.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa, kewenangan untukmenerbitkan Izin Mendirikan Bangunan atas bangunan reklame secaraatribusi berada pada Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan KotaAdministrasi;8.

Bahwa dengan demikian dalam hal Keputusan Objek Gugatan, yangseharusnya digugat dan dijadikan Tergugat oleh Para Penggugat adalahKepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Baratselaku Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenanganmengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan bangunan reklame;10.

Tuban Nomor601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama PT.

Hal ini menurut Tergugat adalah tidak benardan kurang pahamnya Penggugat terhadap aturan hukum yang berlakukarena keluarnya Surat Keputusan a quo yang dilakukan Tergugat sudahmendasarkan pada aturan yang berlaku yakni Peraturan Daerah KabupatenTuban Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan danPeraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentangRetribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang mana hal itu merupakan produkhukum daerah Kabupaten Tuban yang sudah ditetapkan oleh Bupati

Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat pada poin nomor 12 yangmenyatakan pemberian jin Mendirikan Bangunan oleh Tergugat kepadaTelkomsel juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan bPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang PedomanHalaman 16 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.17Ijin Mendirikan Bangunan yaitu Pemohon mengajukan Permohonan IMBsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melengkapi persyaratan dokumena. Administrasi dan b.

telahberhak secara hukum untuk mendirikan antena telekomunikasi dilokasi tersebut. Bahkan mengacu pada Pasal 13 ayat (2) PMBMenara Telekomunikasi, dikarenakan antena telekomunikasi yangTergugat Il Intervensi dirikan tidak melebihi tinggi 6 meter daripermukaan atap gedung, tidak diwajibkan untuk memiliki izin. Namun,untuk menguatkan hak yang dimiliki oleh Tergugat Il Intervensitersebut, Tergugat Il Intervensi tetap melakukan pengurusanpenerbitan Izin Mendirikan Bangunan sehingga akhirnya IMBNo.

Bahwa Pemerintahan Kabupaten Tuban juga memiliki peraturanmengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu PerdaKabupaten Tuban 3 Tahun 2002 dimana dalam Pasal 4 ayat (2) diaturbahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan harus dilengkapidengan persyaratan :222=FOtocopy KT P)nnn nnn nnn nnn cnn ncn ncn ccnccnccesb. Sketsa tanah yang akan dibangun;c. Letak tanah yang akan dibangun;d. Jenis bangunan dan penggunaan bangunan;e. Gambar rencana bangunan secara rinci beserta konstruksinya;f.