MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat telah sah secara hukum telah mengundurkan diri dari CV. Nuansa Indah sejak Tanggal 24 Mei 2003;
4. Menyatakan Penggugat tidak lagi bertanggung jawab secara hukum baik kerugian maupun keuntungan CV.

M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI :------------------------------------------------------------------------------------------- - Menolak Eksepsi Tergugat;---------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;----------------------------------------- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak bulan Juni 2012,;-----------

denganPenggugat, namun pengumuman yang bertuliskan Terhitung mulai tgl.31 Mei 2012 Perusahaantidak melakukan operasional apapun hingga waktu yang tidak ditentukan yang ternyatadirespon oleh Penggugat dengan tidak masuk kerja, ; Menimbang, bahwa tidak masuk kerja Penggugat yang lebih dari 5 hari berturut turut mulaisejak bulan Juni 2012, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 UU No.13 th 2003 tentangPutusan Nomor : 43/G/2013/PHI MdnHalaman dari 14 halaman12Ketenagkerjaan dapat dikualifikasikan mengundurkan

empat ribuSembilan ratus lima puluhrupiah), ; Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah Pihaksebagai mana diatur dalam Pasal 52 Undang Undang RI No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yang mana dalam hal ini para Pihak sudah tidak dapat lagi untuk bersepakatmelanjutkan hubungan kerja. ; Menimbang, beberapa hal pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dalam jabatannyamelakukan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugatdikualifikasikan mengundurkan

Negara, yang besarnyasebagaimana tertera dalam amar putusan Mengingat Undangundang No.2 tahun 2004 tentang PPHI dan Undangundang No.13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturanperaturan lain yang berkenaan dengan perkaraPutusan Nomor : 43/G/2013/PHI MdnHalaman 13 dari 14 halaman14MENGADILI:DYN ONY 0 5) 65) 2) 2) Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karenadikualifikasikan mengundurkan

Menyatakan Tergugat telah berhenti bekerja / mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat karena telah bekerja ditempat lain terhitung sejak Juni 2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------4. Menyatakan Tergugat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sesuai PP sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); ----------------------------Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 4 /G/2015/PHI-Sby.5.

karenaperusahaan terlambat membayar gajinya seperti yang diterangkanTergugat pada saat Mediasi terjadi sejak April 2014, tetapi benarbenarkarena Tergugat telah mempunyai pekerjaan baru/ bekerja ditempatlain yang ditekuninya sejak Oktober 2013 dengan dalih studi lanjut151617(Bukti P.4)tetapi tidak dapat membuktikan kebenarannya;Bahwa oleh karena secara faktual Tergugat sering dan/atau tidakpernah masuk kerja karena telah bekerja ditempat lain maka secaraotomatisi berarti Tergugat telah berhenti bekerja / mengundurkan

Penggugat adalahmemberikan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156(4) dan uang pisah sesuai yang diatur dalam Peraturan PerusahaanPenggugat sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribuBerdasarkan dalildalil yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mohon agar kiranyaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksadan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya: 2 Menyatakan Tergugat telah berhenti bekerja / mengundurkan

sebagai pialang minyak, dengandemikian maka Tergugat tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaikaryawan Penggugat, serta Tergugat telah melepaskan hak atas upah atau Penggugat tidakberkewajiban lagi memberikan upah pada Tergugat sejak Tergugat menjalankan pekerjaan11baru sebagai pialang minyak pada bulan April 2014 dan Tergugat dikatagorikanmengundurkan diri; n Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum Penggugat angka 2yaitu menyatakan Tergugat telah berhenti bekerja / mengundurkan

diri dari perusahaanPenggugat karena telah bekerja ditempat lain terhitung sejak Juni 2014, Majelis hakimberpendapat dapatlah dikabulkan; ~ Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja dinyatakan Tergugat telah berhentibekerja / mengundurkan diri terhitung sejak Juni 2014 dengan masa kerja lebih dari 12(dua belas) tahun, maka Tergugat berhak atas uang pisah sebagaimana diatur dalamPeraturan Perusahaan pada pasal 12 ayat (2) yaitu sebesar Rp 700.000, (tujuh ratus ribu Menimbang, bahwa terhadap petitum

Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundangan lain yangbersangkutan; DALAM POIROK PERNA RAS ss cenceneteesecoeerteeeeneeenecneeenensenrennnrncntaenenane1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadapdipersidangan, tidak hadir; 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnyaTergugat (Verstek);3 Menyatakan Tergugat telah berhenti bekerja / mengundurkan

diri adalah supaya konditenya disekolahan baik daripada Penggugat di PHK; Bahwa setelah Penggugat mengundurkan diri tetapi masih diberi kesempatanoleh Kepala Sekolah (B.

Desy) selama 6 bulan untuk mengajar di Petra sambilmencari pekerjaan;Demikian pula saksi Pemohon Kasasi yaitu Desyanawati Limantoro dan DimasYovianto memberikan kesaksian sebagaimana ternyata dalam putusan a quohalaman 20 alinea ketiga dan keempat serta halaman 21 alinea ketujuh, kesembilandan kesepuluh, yaitu:Halaman 20 alinea ketiga dan keempat: Bahwa dari 2 (dua) opsi/pilihan tersebut, pihak Tergugat telah memberikangambaran kalau Penggugat memilih mengundurkan diri maka Penggugat akanmendapatkan

No. 564 K/Pdt.SusPHI/2014 Bahwa Penggugat memilih mengundurkan diri dan tidak ada paksaan dalammembuat surat pengunduran diri;Halaman 21 alinea ketujuh, kesembilan dan kesepuluh: Bahwa Penggugat mengundurkan diri dengan niatnya sendiri dan tidak adapaksaan; Bahwa tidak ada paksaan dalam pembuatan surat pengunduran diri Penggugat,memang hanya ada 2 (dua) opsi/pilihan yang harus dipilih oleh Penggugatmengingat kesalahan yang sudah dilakukan oleh Penggugat selaku guru agama; Bahwa dari 2 (dua) opsi/

pilihan tersebut, pihak Tergugat memberi penjelasanapabila Penggugat memilih mengundurkan diri, maka namanya tetap baik dandiberi surat pengalaman kerja sehingga bisa bekerja lagi di tempat lain, tetapikalau di PHK prosesnya lama;Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi Termohon Kasasi maupun saksi PemohonKasasi tersebut di butir di atas, maka buktibukti menyatakan dengan jelas bahwapengunduran diri Termohon Kasasi adalah bersifat sukarela dan tidak ada intimidasidari pihak Pemohon Kasasi.

Penjelasan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasisebelum dibuatnya surat pengunduran diri Termohon Kasasi, apabila TermohonKasasi memilih mengundurkan diri, maka namanya tetap baik dan mendapat suratketerangan kerja (referensi kerja) sehingga bisa bekerja lagi di tempat lain, tetapikalau di PHK akan diproses di PHI yang memakan waktu lebih lama, bukanlahtermasuk tindakan intimidasi, menakutinakuti atau memaksa Termohon Kasasiuntuk memilih mengundurkan diri, melainkan Pemohon Kasasi mengatakan halyang

Nomor 980 K/Padt.SusPHI/2016Penggugat memberikan cap kepada seorang karyawan untuk ditempel dislip gaji karyawan yang bersangkutan;Bahwa kemudian atas tindakan tersebut, Penggugat dianggap Tergugattelah melakukan kesalahan dan melanggar peraturan perusahaan,selanjutnya Tergugat meminta Penggugat untuk mengundurkan diri;Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat tidak bersedia mengundurkandiri, pada tanggal 26 Mei 2015 Penggugat hendak bermaksud untuk bekerjadi Toko Multi Mart Mega Mas Manado, akan tetapi

penyelesaian perselisihan hubunganindustrial, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara ini,memerintahkan Tergugat untuk membayar upah berjalan Penggugatsebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari bulan Mei2015 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap danmengikat (inkracht);Bahwa oleh karena Tergugat dengan cara memaksa Penggugat untukmengundurkan diri akan tetapi Penggugat tidak mau mengundurkan

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karenadikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015;3. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaHalaman 4 dari 13 hal. Put.

Store walaupun finger absensi nama Penggugattelah dihapus (vide Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah salahmenerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku, hal manasejak 18 Mei 2015 Penggugat telah dianggap oleh Tergugat melakukanpelanggaran dan dengan segala upaya Tergugat telah memaksa Penggugatuntuk mengundurkan diri akan tetapi Penggugat tidak mau

diri Ssesuai dengan surat pernyataan saat yangbersangkutan pertama kali masuk kerja, Kemudian keterangan berikutnya saksimenerangkan di bawah sumpah bahwa menurut saksi Suzana (Penggugat)tidak mau mengundurkan diri tapi tetap bekerja, Kemudian sejak bulan Mei2015 upah/gaji Penggugat tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat;Bahwa kemudian tentang bukti surat Tergugat (bukti T4) hanya berupabuku ekspedisi Tergugat bukan bukti surat pemanggilan kepada Penggugat,dan sangat aneh dan janggal apabila Majelis

2013;Bahwa pada tanggal 07 Juni 2013, Tergugat tetap juga tidak bekerja, danPenggugat kembali melakukan panggilan secara patut dan tertulis untuk yangkedua kalinya kepada Tergugat pada tanggal 07 Juni 2013 yang mana suratpanggilan tersebut untuk panggilan kembali bekerja pada tanggal 08 Juni 2013;Bahwa tergugat tetap tidak bekerja sampai dengan tanggal 11 Juni 2013, olehsebab itu Penggugat mengeluarkan surat Nomor: 001/EBL/EM/VI/2013 yangpada intinya memberitahukan:bahwa Tergugat dikualifikasikan mengundurkan

diri, khususnya poin 4ditentukan sebagai berikut :Pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangondan uang penghargaan masa kerja maka pekerja/buruh yang bersangkutantidak mendapatkan uang penggantian perumahan serta pengobatan danperawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);Bahwa sehubungan dengan poin 14 di atas sebenarnya Tergugat tidakmendapatkan atas uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan,namun dengan kebaikan dan kebijakan dari Penggugat maka

Rasyid Sidiq) dengan alasandikualifikasikan mengundurkan diri setelah dipanggil 2 (dua) kalisecara tertulis untuk kembali bekerja juga tidak dapat dijadikandasar pertimbangan Mediator dalam membuat anjuran ini karenatanpa keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 UUKetenagakerjaan, melainkan kerena pekerja yang bersangkutan(Sdr. Rasyid Sidiq) menolak untuk dimutasi ke jabatan yang lain;Hal. 5 dari 15 hal Put.

Tahun 2003 dengan mengkualifikasikan Tergugat mengundurkan diri,Tergugat menolak dimutasikan Penggugat adalah indisipliner seharusnyaPenggugat mengeluarkan Surat Peringatan / SP I, II sampai SP III oleh karenaitu gugatan Penggugat kabur maka gugatan haruslah dinyatakan batal demihukum dan atau tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013tentang Ketenagakerjaan Selama putusan lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial belum di tetapkan, baik

dir, dan secara JudexFacti sepatutnya disertai dengan Putusan/Penerapan Surat EdaranMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.600/MEN/SJHkA/1/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 Perihal Uang PenggantianPerumahaan serta Pengobatan dan Perawatan, untuk pekerja/buruh yangdiputus hubungan kerjanya dengan alasan mengundurkan diri ataudikualifikasikan mengundurkan diri, khususnya pada poin nomor 4ditentukan sebagai berikut:Pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangondan uang

SH.MH seseorang yang dalam suatujabatan sudah mengundurkan diri namun masih melakukan tindakan hukummisalnya masih menandatangai suatu undangan yang mengatasnamakanjabatan tersebut maka seseorang tersebut sudah tidak adalagi memiliki hakdengan kata lain seseorang tersebut tidak dapat melakukan perbuatanhukum atas nama jabatannya tersebut;Bahwa kemudian Sdr.

IZA RUMESTEN RS.SH.M.Hum berdasarkanUndangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandidalam pasal 15 ayat 1 mengatur bahwa wewenang badan atau pejabatpemerintahan dibatasi oleh masa tenggang waktu tertentu, dalam hal iniketua RT sudah mengundurkan diri juga Sudah diatur dalam pasal 13 ayat(1) mengatur bahwa ketua RT berhenti atau dapat diberhentikan Karena 1.Habis masa jabatan 2. Meninggal dunia, 3.

Suryadi bersedia untuk mengundurkan diri sebagai KalingKenanga; Lurah Kenanga bersedia untuk membuat kesepakatan denganKetua RT untuk tidak menerima bantuan dalam dbentuk apapundari PT. Bangka Asindo Agri (PT. BAA) sampai keluar keputusandari Pemerintah terhadap permasalahan PT. BAA denganLingkungan Kenanga untuk menjaga kondusifitas masyarakat ;Bahwa oleh karena isi surat kesepakatan tersebut tidak dipenuhi olehSdr. Suryadi, S.(Kaling Kenanga) yang menolak untuk mengundurkan dir!

Elvania, diketahuikalau pada tanggal 22 April 2020 Para Terdakwa telah mengundurkan diriHal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL10.dari Jabatan sebagai ketua RT di lingkungan Kenanga, dan sdr. Elvaniamendapatkan Surat pengunduran Diri Para terdakwa tersebut melaluiTerdakwa V.

FaridAnshari menugaskan sdr.ELVANIA untuk memback up atau jika adawarga yang ingin berurusan mengenai administrasi pemerintahan tidaklagi melalui para Ketua RT yang telah mengundurkan diri tapi langsungkepada staf kelurahan (sdri. ELVANIA), akan tetapi terhadap hal ini tidakdisampaikan oleh saksi H. Farid Anshari kepada Ketua RT (paraTerdakwa) yang telah mengundurkan diri tersebut;Bahwa saksi H.

Bahwa ketentuanketentuan tentang uang pisah tersebut pada point 5 diatas adalah tidak wajar, tidak logis, dan tidak adil karena:a.b.Uang pisah bukan lah uang pesangon;Uang pisah diberikan kepada perkerja yang mengundurkan diri dariperusahaan;Pekerja yang mengundurkan diri adalah pekerja yang ataskehendaknya sendiri berhenti bekerja pada Perusahaan (PemberiKerja);Pekerja yang mengundurkan diri ada kemungkinan karena telahmendapat pekerjaan baru atau bekerja di perusahaan lain dengan gajidan fasilitas

Perkara a quo bukan karena ada Pekerja yang mengundurkan diri(minta berhenti).8.

Bumi AsriPasaman dengan Serikat Pekerja Bumi Asri yang mengatur tentang UangPisah bagi pekerja yang mengundurkan diri atas Kemauan sendiri (resign)bertentangan dengan rasa keadilan (Sense of justice).Bahwa ketentuan dari Pasal 16 ayat (6) sub b dan sub c Perjanjian KerjaBersama (PKB) Periode 20142016 tersebut berbunyi sebagai berikut:6. Minta Berhenti:b.

Uang pisah diberikan kepada perkerja yang mengundurkan diri dariperusahaan;C. Pekerja yang mengundurkan diri adalah pekerja yang ataskehendaknya sendiri berhenti bekerja pada Perusahaan (PemberiKerja).d. Pekerja yang mengundurkan diri ada kemungkinan karena telahmendapat pekerjaan baru atau bekerja di perusahaan lain dengangaji dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaanterdahulu;Hal.19 dari 25 Hal. Putusan Nomor: 64/PDT/2016/PT PLKe.

Dengan mengundurkan dirinya seorang pekerja maka sedikitbanyaknya merugikan perusahaan yang ditinggalkan karenaperusahaan sedang membutuhan pekerja tersebut sehingga dapatmengganggu proses produksi.f.

Mengundurkan Diri Nomor 038/HRD/S.PEMB.

Dalam hal ada seorangkaryawan yang mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri darisebuah Perusahaan, maka sebenarnya yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) adalah karyawan tersebut terhadap Perusahaan, bukan sebaliknyadimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat yang melakukan PHK sepihakkepada Penggugat.

Bisa juga dari karyawan yang memutuskan hubungankerja kepada Perusahaannya, yaitu dengan cara melakukan tindakanmengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri. Hal inilah yangtidak dipahami dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat tidak memahamiartinya dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga selalu beranggapanbahwa adanya Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri ituartinya adalah Surat PHK dari Perusahaan kepada karyawannya secarasepihak/ semenamena.

Sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas, Tergugat terbukti telahmemenuhi klasifikasi mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 21 PKB dengan dasarbahwa:Tergugat telah mangkir kerja lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal6 November 2013 sampai dengan saat ini dan Penggugat sudahmengirimkan surat panggilan sebanyak empat kali;4.

Penggantian perumahan serta pengobatan dan peramalan ditetapkansebesar 5% (lima persen) dari uang pesangon dan uang jasa apabilamasa kerjanya memenuhi syarat untuk mendapatkan uang jasa;Dikarenakan dalam hal ini Tergugat telah mengundurkan diri karenamangkir, maka Tergugat tidak berhak atas uang pesangon.

Bahwa dalam perkara iniJudex Facti telah secara salah dalam menerapkan Pasal 161 dan 168 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003").Termohon Kasasi Telah Mengundurkan Diri Secara Sepihak:1.

Perlu Pemohon Kasasitegaskan kembali bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan PHKterhadap Termohon Kasasi, Termohon Kasasilah yang telah mangkir kerjadan dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 168 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003.Oleh sebab itu, telah terbukti bahwa Judex Facti salah dalam menerapkanPasal 161 Undang Undang Nomor 13/2003 dikarenakan dalam perkara initidak ada PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, namun faktanya yangterjadi adalah Termohon Kasasi telah mengundurkan

Dikarenakan dalam hal ini Termohon Kasasi telah mengundurkan diri karenamangkir, maka Termohon Kasasi tidak berhak atas uang pesangon.

Bahwa Pengunduran diri PENGGUGAT adalah atas kemauanPENGGUGAT sendiri dan tanpa tekanan dari pihak TERGUGAT,pernyataan jika saya tidak memenuhi atau mencapai target yangditetapkan tersebut, maka saya bersedia mengundurkan diri / menerimasanksi dari perusahaan, telah dijadikan syarat oleh PENGGUGAT untukdapat bekerja di tempat TERGUGAT;Bahwa tanpa adanya Surat Pernyataan sebagai tersebut pada poin (e)diatas, tidak akan terjadi hubungan kerja PENGGUGAT denganTERGUGAT;.

Bahwa TERGUGAT pernah mengeluarkan uang kebijaksanaan tidaklahdapat dijadikan rujukan oleh PENGGUGAT, bahwa secara yuridispekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, tidakberhak atas pemberian uang masa kerja.

Namun pengusaha bisamengatur pemberian uang penghargaan masa kerja bagi Pekerja/Buruhyang mengundurkan diri, sebagai bagian dari syarat kerja, dapat diaturdalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atauPerjanjian Kerja Bersama (PKB);Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka adalah cukup dan patut apabilaMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Bengkuluyang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan:A. DALAM EKSEPSI1.

PHK yang diakibatkan pekerja/ouruh mengundurkan diri atas Kemauan sendiri(Pasal 162 UUK).Menimbang, untuk mengetahui gugatan pekerja mengenai perselisihanPHK daluarsa atau tidak, harus memperhatikan putusan Mahkamah KonstitusiNomor 012/PUUI/2003 tertanggal 28 Oktober 2004.

2 Tahun 2004, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perkaraperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) atau karena dikualifikasikan mengundurkandiri, maka dengan demikian gugatan a quo hanya dapat diajukan dalam tenggangwaktu paling lama 1 (Satu) tahun semenjak menyatakan mengundurkan diri;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan dirisemenjak Bulan Januari 2013, sedangkan Penggugat mengajukan gugatannyakepada Pengadilan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat, sejak tanggal 18 November 2019karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri, sebagaimana yang dimaksud pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus, sejumlah Rp9.900.000,00<

Tyergugat membayarkan penuh gaji bulan November2019;Bahwa Tergugat dengan tegas menolak untuk membayarkan kompensasi yangdimintakan oleh Penggugat karena Penggugat telah mangkir selama 5 (lima) harikerja berturutturut dan telah dipanggil oleh Tergugat 2 (duaO kali secara patut dantertulis, maka Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga Penggugattidak berhak atas konpensasi dan upah proses tersebut;Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak sama sekali menguraikan tentang alasandan indikasi

Dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya niat dariTergugat yaitu memutasi Penggugat agar penggugat mengundurkan diri daripekerjaannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa mutasi tersebut adalah munrnikebutuhan operasional perusahaan, untuk pemenuhan struktur organisasidiperusahaan;Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada membuat surat penolakan mutasi tugasyang dibuat secara tertulis,sebagaimana yang telah diatur dalam PKB perihal menolakmutasi.

Selanjutnya Majelis Hakim telahmenyatakan bahwa Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri terhitungtanggal 18 November 2019, dengan demikian masa kerja Penggugat adalahdaritanggal 15 September 2011 dan berakhir tanggal 18 November 2019 dengan masakerja 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan.

Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat telah putus dan berakhir sejak tanggal 30 September 2020 dengan kualifikasi mengundurkan diri;3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan rincian sebagai berikut :Uang pisah : 3 x Rp3.270.930,00 = Rp9.812.790,00;(sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Nomor 1044 K/Pdt.SusPHI/2016dari bukti Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dalam pertimbanganhukumnya yaitu pada poin 2 Bahwa penilaian Penggugat di atas dilakukansetiap bulan selama 3 bulan, dengan komitmen apabila penilaian kerjaPenggugat tidak tercapai Penggguat bersedia mengundurkan diri (bukti P26 dan P27), serta pada poin 3.

Akan tetapi emailtersebut dibalas oleh Dwita Ameilia Lestari selaku HRD Termohon Kasasidahulu Tergugat pada tanggal 18 Juni 2015 dan disimpulkan sendiri olehHRD bahwa jika tidak mencapai sesuai commitment dalam form PIPterlampir maka yang bersangkutan bersedia untuk mengundurkan diri(vide bukti P26), katakata bersedia mengundurkan diri sama sekali tidakpernah diucapkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat baik dalambalasan email ataupun secara lisan dan tulisan, karena senyatanya katakata tersebut

Nomor 1044 K/Pdt.SusPHI/2016berarti Penggugat telah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat akantetapi karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat sebagaimana Tergugat sampaikan secara lisankepada Penggugat pada pertemuan tanggal 1 Juli 2015 di Sales Officeyang berkedudukan di Permata Kuningan Building Jakarta Selatan, makasekali lagi Penggugat tegaskan, bahwa ditandatanganinya exit clearanceform tersebut bukan menjadi dasar Penggugat telah mengundurkan diri;Pengunduran

Oleh karena itu exit clearance form yang dimaksudbukanlah istilah maupun hal yang memenuhi kriteria sebagai suratpermohonan pengunduran diri menurut Undang Undang Ketenagakerjaanyang antara lain harus adanya unsur (i) permintaan pengunduran diri ataskemauan sendiri (oukan perintah, melainkan diajukan oleh pekerja yangsecara spesifik mengungkapkan intensinya untuk mengundurkan diri ataskemauan sendiri), (ii) diajukannya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran dirinya.

setiap pekerja yang ingin mengundurkan diri harus mengajukanpermohonan pengunduran diri secara tertulis tanpa adanya pengecualian,jika tidak ada surat permohonan pengunduran diri maka sangat jelas dannyata pekerja tersebut tidak dapat mengundurkan diri karena syarattersebut merupakan aturan yang wajib ditaati oleh setiap pekerjaberdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan in casu ketentuandalam Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa jika melihat ketentuan ini maka

Bahwa Tergugat telah melakukan diskriminasi atas Surat KeputusanDireksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia Il Nomor HK.56/2/19/PL.1I05tanggal 28 Maret 2005 pada Pasal 1 Huruf (g) a quo, dimana terbukti adabeberapa pekerja yang juga mengundurkan diri dari jabatan akan tetapitidak dilakukan pemutusan hubungan kerja dan yang bersangkutandimutasikan ke unit kerja dilingkungan perusahaan, diantaranya: Agus Hendrianto, yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai GeneralManager Pelabuhan Sunda Kelapa dan

Ali Mulyono, mengundurkan diri dari jabatan sebagai Asisten ManagerTanah dan Bangunan, dimutasi menjadi Staf GM pada CabangPelabuhan Tanjung Priok; Ali Nixon, mengundurkan diri dari jabatan sebagai Asisten Senior Managerdi Biro Sistem Informasi dimutasi menjadi Staf Biro Sistem dan Informasi;Bahwa telah dilakukan upaya penyelesaian secara Bipartit sebagaimanadimaksud Pasal 3 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara perwakilan paraPenggugat melalui

No. 292 K/Pdt.SusPHI/201510.11.mengembalikan uang mengundurkan diri atau uang pisah yangdisetorkan oleh Termohon Kasasi ke rekening masingmasing PemohonKasasi. Uang mengundurkan diri atau uang pisah tersebut oleh PemohonKasasi dikembalikan/disetorkan ke rekening bank Termohon Kasasi (videbukti P8).

diri dari jabatantelah terbukti, akan tetapi Judex Facti mengabaikannya;Bagaimana mungkin 30 orang pejabat PT Pelabuhan Indonesia Il(Persero) mengundurkan diri dari jabatan struktural/oenugasan jikaTermohon Kasasi tidak melakukan pelanggaran GCG ?

Penggugat menolak diberikan uang mengundurkan diri atau uangpisah yang disetorkan oleh Tergugat ke rekening masingmasingPenggugat, dimana uang mengundurkan diri atau uang pisah tersebutoleh Penggugat disetorkan kembali ke rekening bank Tergugat (bukti P8).

nyatanyata tidak sesuai denganfaktanya,karena TERGUGAT REKONVENSI hanya mencaricari alasan untuk dapatmenuntut Pesangon meskipun nyatanyata telah Mengundurkan Diri atau agar tidakdikualifikasi mengakhiri hubungan kerja sendiri atau dikualifikasi Mengundurkan Diri.Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI yang mengajukan Pemutusan HubunganKerja dengan cara Mengundurkan Diri sebagai karyawan PT.SUMBER CIPTAMULTINIAGA pada tanggal 15 Juni 2013 setelah sebelumnya membuat/mendatanganiSurat Pernyataan pada

Sumber Cipta Multiniaga sebagai distributor rokok produk jarum ;Ada perjanjian kerja ;Penggugat tidak bekerja lagi karena dianggap mengundurkan diri ;Tidak ada surat PHK ;Selain gaji juga diterima bonus, uang makan dan THR ;Saksi masuk Jamsostek ;Saksi dipaksa mengundurkan diri oleh pak Frans ;Ada dibuat surat pernyataan mengenai kesalahan yang dilakukan saksi danPenggugat ;Saksi pernah menerima uang pisah sebesar Rp. 6.000.000,Saksi IRWAN SARTONO, pada pokoknya menerangkan :Saksi kenal dengan Penggugat

Sumber Cipta Multiniaga adalah perusahaan distributor rokok produk jarum ;Pada saat masuk kerja ada dibuat surat perjanjian kerja ;Penggugat tidak bekerja lagi karena dianggap mengundurkan diri ;Tidak ada surat PHK ;Selain terima gaji masih ada yang lain seperti bonus, uang makan dan THR ;Saksi masuk Jamsostek ;Dipaksa mengundurkan diri oleh pak Frans ;Pernah membuat surat pernyataan mengenai kesalahan nota penginapan di daerah ;Saksi pernah menerima uang pisah sebesar Rp. 6000.000.

Sumber Cipta Multiniaga ;Saksi lebih dahulu bekerja dari Penggugat ;Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena mengundurkan diri ;Permasalahan Penggugat mengundurkan diri menyangkut nota penginapan di daerahtempat Penggugat menginap yang tidak sesuai ;Penggugat bekerja pada PT.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat di klasifikasi mengundurkan diri semenjak Tanggal 2 April 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang penggantian hak sebesar Rp. 3.366.000,- dan uang pisah sebesar Rp. 1.020.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp.

Dan padaawal bulan maret 2019 Penggugat disodorkan berkas LOC (later ofComitmen) oeh atasan Pengguga yaitu Coordinator Collector atasanjuran Kepala Cabang Bengkulu untuk bersedia mengundurkan diritanpa paksaan dari perusahaan;Bahwa dengan sendirinya Penggugat di PHK oleh Perusahaan sertabeban kerja tidak diberikan lagi oleh Kepala Cabang PT.Mega FinanceHalaman 2 dari 38 halamanPutusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN Bgl10.11.12.Bengkulu, atas paksaan tersebut Peggugat tidak mau tanda tanganberkas pegunduran

tidakmau menanda tanganiSurat pengunduran diri , maka pada tanggal 29 maret 2019 Penggugatmenerima surat mutasi dari PT.Mega Finance dengan nomor185/DIR/HRDDC/IIIl dengan keterangan dimutasikan ke cabang MuaraSabak Propinsi Jambi dengan posisi jabatan sebagai Collector;Bahwa Penggugat menolak mutasi karena penggugat bukan sepertiKepala Cabang yang mendapat tunjangan Perumahan, tunjanganOperasional,tunjangan jabatan, melainkan hanya seorang collectordengan gaji UMR;Bahwa Penggugat dipaksakan untuk mengundurkan

pihak DISNAKER Kota Bengkulu telah memanggilpihak Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi 1 tanggal 10 April2019,Mediasi ke II tanggal 18 April 2019 dan mediasi ke III tanggal 25April 2019;Bahwa sudah tiga kali mediasi tidak ada kesepakatan dan pada tanggal8 mei 2019 pihak DISNAKER Kota Bengkulu mengeluarkan surat nomor: 560/149/D.NAKER/2019 perihal : AnjuranHalaman 3 dari 38 halamanPutusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN Bgl13.14.Bahwa Perbuatan Tergugat membuat keputusan sepihak denganmenyuruh mengundurkan

diri,karena tidak mau mengundurkan diri Penggugat dimutasi tanpa fasilitasapapun.

Menyatakan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena Penggugat di klasifikasi mengundurkan diri semenjak Tanggal 2April 2019;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uangpenggantian hak sebesar Rp.3.366.000, dan uang pisah sebesarHalaman 36 dari 38 halamanPutusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN BglRp.1.020.000, sehingga semuanya berjumlah Rp.4.386.000, (empatjuta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);4.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2018 karena Penggugat mengundurkan diri;3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menyatakan putus hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak tanggal 31 Maret2018 karena Termohon Kasasi/Penggugat mengundurkan diri;3. Menyatakan tidak ada kekurangan pembayaran atas pengunduran diriTermohon Kasasi/Penggugat;4. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk selain danselebihnya;5.

tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 November 2018 dan kontramemori kasasi tanggal 10 Desember 2018 dihubungkan dengan pertinbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut;Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan hukum menyatakanpemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat/Termohon Kasasidengan Tergugat/Pemohon Kasasi karena mengundurkan

diri sesuaiketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menimbang, bahwa namun demikian, Mahkamah Agung berpendapatbahwa amar putusan Judex Facti Nomor 3 harus diperbaiki denganpertimbangan sebagai berikut;Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat/TermohonKasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugatterbukti telah mengundurkan diri secara sukarela dari perusahaan TergugatHalaman 4 dari 7 hal.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak tanggal 31 Maret 2018 karena Penggugat mengundurkan diri;3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalamtingkat kasasi ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 oleh Dr.

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus, karena Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaanya. - Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang belum dibayar sebesar : 1. Kekurangan bayar upah bulan September 2012 sebesar = Rp.12.779.000,- 2. Uang penggantian perumahan dan pengobatan : 15% X Rp 46.000.000,- =Rp. 6.900.000,- 3.

Nishiyama tidak mempertimbangkan rekomendasi Penggugatsehingga Penggugat mengajukan surat pengunduran diri via email kepadaTergugat tertanggal 31 Agustus 2012 yang intinya menyatakan mulai 1 September2012 Penggugat sebagai karyawan mengundurkan diri dari PT.

Penggugat mengulangi pokok bahasan latarbelakang keinginanPenggugat untuk mengundurkan diri apabila sdr Petrus tetap dilibatkan dalamlingkup tugastugas divisi SDM, mengingat kompetensi yang bersangkutan tidaksesuai dengan qualifikasi yang dibutuhkan. Apabila management PT. MHP tetapmenempatkan Sdr. Petrus di Divisi SDM, maka Penggugat memutuskan untukmengundurkan diri. Pernyataan ini dibuat Penggugat mengingat danmempertimbangkan kebutuhan tim yang solid dan kompeten.

diri sesuai dengan Pasal 162 ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003, maka akan menjadi tidak relevan karena tidakterpenuhinya syarat Pasal 162 ayat 3 huruf (a), (b), dan (c) UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusmemenuhi syarat :a mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;b tidak terikat dalam ikatan

Musi HutanPersada dan melanjutkan program efisiensi yang sedang berjalan, tetapi padatanggal 6 September 2012 Tergugat menyatakan bahwa pengunduran diriPenggugat pada tanggal 31 Agustus 2012 telah diterima sehingga Penggugatdinyatakan mengundurkan diri efektif tidak bekerja lagi mulai tanggal 7 September2012, sehingga interval waktu dari surat pengunduran diri Penggugat sampaidengan efektif tidak bekerja lagi hanya 7 hari bukan 30 hari.Berdasarkan fakta di atas, maka unsurunsur tentang syarat pada

diridari pekerjaaanya diatur secara jelas di dalam pasal 162 ayat (1), (2), (3) Undangundangnomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;seAyat (1), menyatakan: bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri ataskemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai denganketentuan pasal 156 ayat 4;Ayat (2), menyatakan: pekerja/buruh yang pekerja/buruh yang mengundurkan diriatas kemauan sendiri, yang tugas dan pekerjaannya tidak mewakilikepentingan pengusaha secara langsung, selalin menerima uangpenggantian

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
• Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena mengundurkan diri;
• Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pisah dan penggantian hak kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp14.398.826.4,-( Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam koma empat rupiah );
• Membebankan