Pasal 23 Kompilasi Hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Misran bin Mantra yanghingga sekarang ini ayak kandung Pemohon tersebut masih hidup dan tidakada halangan untuk menjadi wali terhadap Pemohon ; Bahwa ayah Pemohon tersebut menolak untuk menjadi wali nikahPemohon dengan alasan yang menurut Pemohon

Bahwa bila wali nikah enggan menikahkan, maka calon mempelaiperempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepadaPengadilan Agama (vide Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 139); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal standing (kewenangan dan kepentingan hukum)untuk mengajukan permohonan wali adhal a quo (/egitima persona standi inJudicio);Menimbang, bahwa dari dalil dalil permohonan

Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohonadalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentingan hukumlangsung (/egal standing) dalam permohonan a quo (/egitima persona standiin judicio);Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon di persidangan telahpula mengajukan bukti

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukanoleh istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, PengadilanAgama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksirelative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quotelah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

UUPK juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki egal standing;. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia berdasarkan pemberian hak oleh Undang Undang, berhakmengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata.LPKSM hanya menuntut hakhak yang diberikan oleh UUPK untukmelindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yangditimbulkan oleh Tergugat.

Rumusan /egal standing dalam UUPK ditemukan dalam Pasal 46ayat (1) huruf (c): Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yangdalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasitersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;.

consultan), Pemberi Pendapat Hukum (Lega/ opinion),Pemberi Informasi Hukum (/ega/ information), menyusun kontrak (/ega/drafting), membela kepentingan klien (/egal litigation); mewakili klien dipengadilan (/egal representation), memberi bantuan hukum cumacuma(legal aid), membela dan melindungi hak asasi manusia dan hakhakkonsumen;Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) danbiro penyelesaian sengketa secara arbitrase, mediasi, rekonsiliasi;Membuka kantor curator dan mediator;Menyebarkan

Kepentingan hukum (/egal interest)) yangdimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwayang merugikan konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugianHalaman 4 dari 39 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt/2016yang dialami secara langsung (injury in fact).

/ information) menyusun kontrak (/ega/drafting) membela kepentingan klien (/egal litigation), mewakili klien dipengadilan (/egal representation), memberi bantuan hukum cumacuma(legal aid), membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hakhakkonsumen;Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) danbiro penyelesaian sengketa secara arbitrase, mediasi, rekonsiliasi;Membuka kantor kurator dan mediator;Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atashak dan kewajiban dan kehatihatian

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (/egal/standing);3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Eksepsi Tergugat Il Intervensi: 1. Bahwa obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (/egal/standing);3.

PengadilanAgama Kabupaten Malang, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadikewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah (vide bukti P.9), karenanya Pemohon danTermohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi inJudici), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai /egal

standingdalam perkara a quo dan Pemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukanpermohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintahhalaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6190/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.

Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapatdibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwaPemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam,oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki /egal standing dalam perkara a quosebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndangNomor 7 Tahun

telah memenuhi syarat untukbertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihakuntuk beracara di muka persidangan perkara ini;Pertimbangan tentang Perdamaian dan MediasiMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah (vide bukti P.9), karenanya Pemohon danTermohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi inJudici), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai /egal

standingdalam perkara a quo dan Pemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukanhalaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6190/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlgpermohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.

Peng guilt fa=neaseme enemies renee nent nnmenemimnmenreeitmetnes Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat Kota T egal. ; Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus disebabkan Tergugatselingkuh dengan wanita lain. ; Bahwa sejak bulan Pebruari

PENGQUGaL Sass esesse ener eetneeeeneneeteeeenenEBahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat Kota T egal. ;Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus disebabkan Tergugatselingkuh dengan wanita lain.

kesempatan oleh Majelis Hakim;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumahPenetapan Nomor 16/Padt.P/2014/PA.Sgt hal. 5 dari 8 hal.orangtua Pemohon Il, Jalan Jambi Suak Kandis, KM. 16, RT. 08, Desa Tarikan,Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, maka para Pemohonmempunyai kedudukan hukum (/egal

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan mediasi ;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pulaberupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar rukun danmembina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengadili gugatan a quo dankedudukan hukum (/egal

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaikedudukan hukum (/egal standing) Penggugat dalam gugatan aquo sebagaiberikut:Menimbang bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yangmenikah di Kecamatan Pancoran, sesuai dengan buku kutipan akta nikah,Putusan 0603/Pdt.G/2014/PA.JS., Halaman 9 dari 15yang dikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran,sebagai lembaga yang berwenang mencatat yang melakukan pernikahan

Bahwa, sejak tahun 2011 Tergugat tidak pernah memberikannafkahkepada Penggugat;Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadiligugatan a quo, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal standing),selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat,namun karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekcokan antaraPenggugatdan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

berwenang,Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sebagai bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhisyarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagaipenduduk yang berdomisili di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, KotaJakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampumembuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yangberkepentingan dengan perkara ini (/egal

Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, dan secara yuridisPenggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (/egal standi inJudicio);Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukungdengan bukti P.2 yang berupa fotokopi kutipan akta nikah atasnama Penggugatdan Tergugat, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht), makaharus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, dan secara yuridisPenggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (/egal standi inJudicio);Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukungdengan bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut, yang merupakan akta otentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindendebewisjkracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dinyatakan telahdivonis bersalah dan sedang menjalani

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau:Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat danTurut Tergugat masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Eksepsi Tergugat I: Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (/egal standing) untukmengajukan gugatan;Eksepsi Tergugat II: Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (/egal standing) untukmengajukan gugatan

Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telahhadir di persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat hadirsendiri menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada Elis Rahayu, S.HI., S.Pd.l., M.Si., M.Pd, Advokat pada pada KantorHukum

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihakberperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quotelah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo.

Sikap dankerja Tergugat tetap tidak berubah sesuai harapan Penggugat (Vide buktiP14 a s/d P15, P17 s/d P21 dan keterangan para saksi Penggugatdibawah sumpah);Bahwa namun demikian dalam menjatuhkan putusannya Judex Facti telahmemilih memprioritaskan aspek kemanfaatan bagi para pihak berperkara(social justice) dari pada aspek kepastian hukum (/egal justice) dan keadilan(moral justice) Knususnya dengan mempertimbangkan kedudukan Tergugatsebagai pengurus serikat pekerja di sektor farmasi dan dibenarkan

SusPHI/2020diucapkan dengan mewajibkan Penggugat untuk membayar kepadaTergugat uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) danuang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 sudah tepat dan benar karena telah memenuhiaspek kemanfaatan bagi kedua belah pihak(social justice) disamping aspekkepastian hokum (/egal justice) dan keadilan (moral justice)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hartani, akan tetapi ayahkandung serta kakek Pemohon tersebut telah meninggal dunia sedangkanPemohon tidak mempunyai saudara laki laki sehingga yang harus bertindaksebagai wali nikah adalah paman Pemohon (saudara laki laki dari ayakPemohon) yang

Hairani ; Bahwa paman Pemohon tersebut menolak untuk menjadi wali nikahPemohon dengan alasan yang menurut Pemohon tidak berdasar atau tidaksesuai dengan syariat Islam; Bahwa bila wali nikah enggan menikahkan, maka calon mempelaiperempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepadaPengadilan Agama (vide Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 139); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal

Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohonadalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentingan hukumlangsung (/egal standing) dalam permohonan a quo (/egitima persona standiin judicio); Bahwa bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan calon suaminya telahmengajukan permohonan kepada

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo. karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

CjrPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada Topan Nugraha, S.H., Advokat pada pada Kantor Advokat danKonsultan Hukum Topan Nugraha, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan RayaBandung No. 65A Sadewata

CjrPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan