Putusan Nomor : 175/G/2015/PTUN.BDGOBYEK GUGATAN....1.Adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/0225/IB/BPPT.2,tertanggal 16 Maret 2015 , yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada :PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, Jenis bangunan : MenaraAnte na. == == == 22222 nnn enn nnn nnn nnn nn cn cn nn nnn nnn nnn cnn.

ProfesionalTelekomunikasi Indonesia untuk mendirikan dan mengoperasikanmenara antena yang berlokasi di Jalan Mangga Raya Nomor 44,RT. 006/03, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan BekasiUtara, Kota Bekasi yang telah merugikan kepentingan Penggugat.TENTANG TENGGANG WAKTU. 27" 0222 222 222 222 22 oneObyek dalam gugatan ini adalah Kepuusan Tata Usaha Negara berupaIzin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal16 Maret 2015 kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia.

Protelindo dengan Nota Dinas Nomor : 640/444DISTAKO, yang isinya menghentikan pembangunan sementarakarena belum memiliki lzin Mendirikan Bangunan.

Surat Izin Mendirikan Bangunan tanpa dengan teliti mengeceklangsung ke lokasi menara antena yang terletak di Jalan ManggaRaya Nomor 44, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Kaliabang Tengah,Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat, hal mana suratizin mendirikan bangunan baru dikeluarkan setelah MENARAANTENA yang didirikan oleh PT. Protelindo BERDIRI ;b.

Protelindo dari dinasdinas dilingkungan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat sebutkandi atas sehingga seharusnya TERGUGAT TIDAKMENGELUARKAN Surat IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.Oleh karenanya tindakan TERGUGAT terbukti melanggar ASASKECERMATAN dan LARANGAN BERTINDAK SEWENANGWENANG.

Ini artinya bahwaTergugat dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan yangdimohonkan oleh Sdr. Avi Yunawan tidak mendasarkan kepada alasperaturan perundangundangan yang lebih tinggi atau peraturan yangberlaku dari ketentuan yang mengatur aturan Izin Mendirikan Bangunan.Penggugat dalam berpendapat sangat keliru sekali. Denganmenggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perda No.2 Tahun 2013 yangmenjadi pasal gacoan bagi Penggugat untuk menegatifkan Tergugat yangmenerbitkan IMB untuk Sdr. Avi Yunawan.

Pada konsideran kata Dasar itu menunjukkan bahwa SuratIzin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan padaalas peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain :Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2018/PTUN.BDGa. Perda No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KotaDepok No.12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;b.

Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT tidak sesuai/memenuhi prosedur,karena pembangunan yang dilakukan oleh TERGUGAT II Intervensidilakukan sebelum IMB ke luar dan tidak dilengkapi persetujuan tetanggaserta Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Rumah Tinggal;c. Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT cacat hukum dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;d.

Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB);Berdasarkan dasar alasan menggugat tersebut di atas PENGGUGATmeminta kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara untuk menyatakan SuratIzin Mendirikan Bangunan No.648.12/336/IMB/DPMPTSP/2018 IMBRenovasi dan Balik Nama dari IMB No.648/241/X/2009 atas nama AviYunawan dinyatakan batal dan tidak sah.

Bukti P 2 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2Tahun 2016 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunandan Izin Mendirikan Bangunan diundangkantanggal 22 Januari 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;3. Bukti P 3 : Surat Permohonan ljin Mendirikan Bangunan(fotocopy dari fotocopy) ;4. Bukti P 4 : Foto tanggal 29 Nopember 2017 dan 30 Maret2018 (fotocopy dari foto print warna) ;5.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon ISKAHA sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7206091508650001 adalah satu orang yang sama dengan TAHANG ISMAIL yang tercatat pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2875, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2874, Akta Jual Beli No: 360/VI/TMT/1990, Izin Mendirikan Bangunan No: 1824;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000.- ( seratus tiga puluh ribu

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil mengadakan pendekatansecara baikbaik kepada Tergugat, kemudian Penggugat melakukansanggahan atas bangunan tambahan milik Tergugat, tersebut denganalasan bahwa sewaktu Tergugat hendak mendirikan bangunan tambahantidak adanya izin dari Penggugat selaku tetangga dari Tergugat yangditujukan kepada Dinas Tata Kota Palembang.Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Penggugat melayangkan sanggahankepada Dinas Tata Kota Palembang, dan pada tanggal 12 Nopember 2013Dinas

Surat Peringatan Tanggal 18102013 Nomor: 640/721/DTK/2013.Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tata Kota Palembang perihal PeringatanPembongkaran yang ditujukan kepada Walikota Palembang, atas didirikannyabangunan tambahan tanpa izin milik Tergugat, jelas telah melanggar PeraturanDaerah No. 05 tahun 2010 (tentang Izin Mendirikan Bangunan).6.

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam perkara ini untukseluruhnya;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat mendirikanbangunan tambahan tanpa Izin Mendirikan Bangunan, sehinggamengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupunkekhawatiran bila terjadi kebanjiran adalah suatu perbuatan melawanhukum;3.

., yang selajutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T 3) ;Foto Copy Formulir Setoran dari Tergugat mendirikan kepada PemkotPalembang untuk Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnyapada foto copy tersebut diberi tanda (T 4) ;Foto Copy Tanda Terima Penyerahan berkas Izin Mendirikan Bangunan dariPemkot Palembang tanggal 3 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (T5) ;Foto Copy Surat Permohonan Revisi Izin Mendirikan Bangunan, yangselanjutnya pada foto

Bahwa, masalah Izin Mendirikan Bangunan yang dipermasalahkanoleh Penggugat bukanlah urusan Penggugat, karena terhadapbangunan milik Tergugat tidak ada Izin Mendirikan BangunannyaHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 84/Pat.G/2014/PNsedangkan terhadap penambahan bangunan Tergugat telahmengajukan revisi Izin Mendirikan Bangunannya ke Dinas Tata KotaPalembang ;Dengan alasan tersebut Tergugat mohon kepada Pengadilan NegeriPalembang menolak gugatan Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat

Tuban Nomor601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama PT.

Hal ini menurut Tergugat adalah tidak benardan kurang pahamnya Penggugat terhadap aturan hukum yang berlakukarena keluarnya Surat Keputusan a quo yang dilakukan Tergugat sudahmendasarkan pada aturan yang berlaku yakni Peraturan Daerah KabupatenTuban Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan danPeraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentangRetribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang mana hal itu merupakan produkhukum daerah Kabupaten Tuban yang sudah ditetapkan oleh Bupati

Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat pada poin nomor 12 yangmenyatakan pemberian jin Mendirikan Bangunan oleh Tergugat kepadaTelkomsel juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan bPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang PedomanHalaman 16 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.17Ijin Mendirikan Bangunan yaitu Pemohon mengajukan Permohonan IMBsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melengkapi persyaratan dokumena. Administrasi dan b.

telahberhak secara hukum untuk mendirikan antena telekomunikasi dilokasi tersebut. Bahkan mengacu pada Pasal 13 ayat (2) PMBMenara Telekomunikasi, dikarenakan antena telekomunikasi yangTergugat Il Intervensi dirikan tidak melebihi tinggi 6 meter daripermukaan atap gedung, tidak diwajibkan untuk memiliki izin. Namun,untuk menguatkan hak yang dimiliki oleh Tergugat Il Intervensitersebut, Tergugat Il Intervensi tetap melakukan pengurusanpenerbitan Izin Mendirikan Bangunan sehingga akhirnya IMBNo.

Bahwa Pemerintahan Kabupaten Tuban juga memiliki peraturanmengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu PerdaKabupaten Tuban 3 Tahun 2002 dimana dalam Pasal 4 ayat (2) diaturbahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan harus dilengkapidengan persyaratan :222=FOtocopy KT P)nnn nnn nnn nnn cnn ncn ncn ccnccnccesb. Sketsa tanah yang akan dibangun;c. Letak tanah yang akan dibangun;d. Jenis bangunan dan penggunaan bangunan;e. Gambar rencana bangunan secara rinci beserta konstruksinya;f.

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebutbternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi sebagaiPara Penggugat telah mengqugat sekarang TermohonKasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atasdalilBahwa pada tahun 1990 dengan persetujuanKetua RW dan Lurah Dukuh Kupang, Kecamatan DukuhPakis, Pemerintah Kota Surabaya, Para Penggugattelah menghuni dan mendirikan

diatas ;Bahwa Para Penggugat menghuni dan mendirikanrumah diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XK/55 Surabaya tersebut tidak saja dituntut secara pidanasebagaimana tersebut diatas; namun juga digugatsecara perdata untuk mengosongkan tanah di JalanDukuh Kupang XX/55 Surabaya selanjutnya menyerahkannya kepada Puspita Djuwita Tanuwidjaja dan ;Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya denganputusannya tertanggal 4 Oktober 1994 No. 798/Pdt.G/1993/PN.Sby mengabulkan gugatan dan menyatakanPara Penggugat menghuni dan mendirikan

2001tanggal 14 Pebruari 2001 yang hingga sekarang belumada keputusan, menurut hukum status tanah di JalanDukuh Kupang XX/55 Surabaya tersebut diatas adalahMasih berstatus sengketa antara Para Pengquaatdengan Puspita Djuwita Tanuwidjaja ;Bahwa selanjutnya dengan motivasi ssertaberlatar belakang apa tidak dapat diketahui denganpasti bahwa pada tanggal 15 Nopember 2000 ParaPenggugat mendapat panggilan dari Terqugat (in casu ereDinas Polisi Pamong Praja Pemkot Surabaya) dan diperiksa sebagai Tersangka mendirikan

2s e..ess ee esom,Penggugat VI No. 658.12/63/402.4.21/2003 ;Penggugat VII No. 658.12/61/402,.4.21/2003Periggugat VIII No. 658.12/57/402.4.21/2003 ;yang pada intinya pemberitahuan pembongkaran rumahrumah Para Penggugat diatas tanah Jalan DukuhKupang XxX/55 Surabaya pada tanggal 16 Januari2003, sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan NegeriSurabaya tertanggal 23 Nopember 2000 No. 594/Pid e/2000 >Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Nopember 2000 yang menghukum Para Penggugat bersalah mendirikan

rumah/bangunan diatastanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tanpamemiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalahhukuman membayar denda Rp. 50.500, (lima puluhribu lima ratus rupiah) dan tidak terdapat Diktumyang memerintahkan pembongkaran rumahrumah ParaPenggugat yang berada di Jalan Dukuh Kupang XX/55Surabaya ;Bahwa pelanggaran pasal 2 (1) Perda No. 7Tahun 1992 mendirikan rumah/bangunan tanpa memilikiIjin Mendirikan Bangqunan (IMB) adalah suatu perbuatan Pidana, menurut hukum eksekusi keputusannyabukan

Tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri , dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi ?Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Umum Kejaksaan Negeri Medanyang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU :see Bahwa terdakwa MARSAID YUSHAR PHD Pada hari Kamis tanggal 25 Juni2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni2015 di Jalan Gatot Subroto No.179 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnyadikantor KNPI Sumut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Negeri Medan, Perseorangan, Organisasi atau penyelenggarapendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan

ofSumatera.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkanUang tunai sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) Dikembalikankepada saksi SUCIPTOMenetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seriou rupiah)Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2796/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 19 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :7.Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR PHD telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpaizin mendirikan

Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR PHD telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpaizin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarangmemberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelarprofesi;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000.

Bangunan;Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUNMDN12.13.14.Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa yang mengabaikankeberatan atas kegiatan mendirikan bangunan dari Para Penggugatadalah bertentangan dengan ketentuan pasal 8 poin a Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Mendirikan Bangunan yangmenegaskan:Permohonan izin mendirikan bangunan ditunda apabila:a.

Adanya surat permohonan penudaan akibat keberatan atas kegiatanbangunan tersebut dari pihak lain berkaitan dengan sengketa tanahMmaupun adanya dampak lingkunganBahwa pembangunan ruko tersebut dimulai sejak akhir tahun 2019,namun objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2020, dengandemikian Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangandengan pasal 14 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang menegaskan:Pekerjaan mendirikan bangunan

Menurut peraturan perundangundangan bahwapemilik bangunan sudah diizinkan melakukan pembangunan menungguproses terbitnya surat Izin Mendirikan Bangunan.

Bukti T6: Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0457/0458/0274/2.5/0705/06/2020 tanggal O07 Juli 2020 atas nama SitiHenny Br Simbolon;: Fotokopi Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yangditujukan kepala Walikota Medan, C q. Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaMedan yang diajukan Sdri.

Bukti T.ll.Int2: Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.0457/0458/0274.2.5/0705/06/2020 tanggal 7 Juli 2020diterbitkan oleh Tergugat atas nama Siti Henny BrSimbolon ( Tergugat II Intervensi );: Fotokopi Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No.593.7/I/SK/SD/II/2020 tanggal 20 Januari 2020.

,dengan menghadap Kakan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang;Bahwa adapun surat panggilan tersebut didasari oleh ketentuan PerdaNomor 14 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, pada Pasal 15dinyatakan setiap orang pribadi atau badan dilarang:a. Mendirikan bangunan tanpa izin;b.

Mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan Izin MendirikanBangunan (IMB) yang telah diberikan;Bahwa demikian pula pada Pasal 45 ayat (1) dinyatakan: Wajib retribusiyang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangandaerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendaHalaman 2 dari 11 hal. Put.

Nomor 1207 K/Pdt/201610.11.paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta bangunandapat diperintahkan untuk dibongkar atas biaya dan resiko ditanggungpemilik bangunan;Bahwa ternyata Tergugat IV tidak mengindahkan panggilan dari Tergugat ,dan oleh karenanya Tergugat meminta kepada Tergugat IV untukmelakukan pembongkaran sendiri atas bangunan pagar beton/tembok yangtidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan sepanjang + 600 m (enamratus meter) tersebut, sebagaimana dalam surat Tergugat

tembok terperkara tersebut;Memerintahkan Tergugat IV atau pihak lain agar tidak menambahpembangunan pagar beton/tembok tanpa Izin Mendirikan Bangunan(IMB).Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat , Il, Ill dan IV telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menyatakan bangunan pagar beton/tembok terperkara milik TergugatIV atau pihak lain tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telahmelanggar Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 tahun 2006tentang Izin Mendirikan Bangunan

Menyatakan bangunan pagar beton/tembok terperkara milik Tergugat IVatau pihak lain tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah melanggarPerda Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 tahun 2006 tentang IzinMendirikan Bangunan;4. Memerintahkan Tergugat dan II untuk melaksanakan pembongkaran atasbangunan pagar beton/tembok terperkara tersebut;5.

Menyatakan Terdakwa Asep Wahyudin tersebut diats terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Bangunan Tanpa dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan ;

2.

Asep Wahyudintelah mendirikan bangunan tanpa izin dan melanggar (Pasal 31 ayat (1) huruf a Perda No. 6 tahun2017) :Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknyamengakui bahwa ia telah Mendirikan bangunan tanpa IMB ;c.

Menyatakan Terdakwa Asep Wahyudin tersebut diats terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Bangunan Tanpa dilengkapi IjinMendirikan Bangunan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Bahwa walaupun Para Penggugat telah mengeluarkan uang untukpengurusan pembaharuan jjin mendirikan bangunan (IMB) dan uangkeamanan kepada anggota Satpol PP Pemerintah Kota Semarang (Tergugat1), Para Tergugat tetap menghalang halangi Para Penggugat untukmengurus pembaharuan ijin mendirikan bangunan, padahal Para Penggugatsudah mengeluarkan banyak uang kepada Pemerintah Kota semarang(Tergugat 1), Camat Candisari, Kota Semarang (Tergugat II), dan LurahCandi/Pemerintah Kelurahan Candi Kecamatan Candisari

2013, dan Para Penggugat juga sudah mengurus suratpembaharuan ijin mendirikan bangunan (IMB);Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 497/Pat.G/2017/PN Smg.2.Perubahan gugatan halaman 4 (empat) pada petitum angka 8 (delapan)adalah sebagai berikut:Semula:Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan pembaharuan ijinmendirikan bangunan (IMB) atas nama Para PenggugatBerubah menjadi:Menghukum / Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkanpembaharuan ijin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Para Penggugatdan

Bahwaterkait dengan dalil Penggugat yang padaintinyamenyebutkan Tergugat telah menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) dengan nomor : 748.116571IMBIDTKPI2013 adalah tidakbenar dan mengada ada, karena, hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengeluarkan jin Mendirikan Bangunan atas namaPenggugat mengingat Penggugat tidak mempunyai ijin mendirikanbangunan untuk melakukan renovasi lantai 2.8.

perbuatan melawanhukum atau permintaan ganti rugi ataukah memintapembaharuan ljin Mendirikan Bangunan (IMB);3.

Saksi EKO RAHAYUNING DWI K, SE., dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai jinMendrikan Bangunan (IMB) ; Bahwa bukti P 2 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) An.

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan nomor 648/2318-BP2T/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Fanny tertanggal 07 September 2015- DALAM EKSEPSI.Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.- DALAM POKOK SENGKETA.1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.2.

lampiran yang ada didalamnya ;TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 30 Oktober 2015,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 30Oktober 2015 dengan Register Perkara Nomor: 48/G/2015/PTUNSRG, yang telahdiperbaiki terakhir Tanggal 8 Desember 2015 dengan mengemukakan dasar alasan gugatansebagai berikut:OBJEK GUGATAN:Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor :648/2318BP2T/2015 Tentang Izin Mendirikan

Pasal 8 sub A yang bunyinya:Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam pasal 4 harus ditolak.Jo.Pasal 8 sub C:Bertentangan dengan kepentingan umum, hajat hidup orangbanyak termasuk lingkungan hidup.D Peraturan Walikota Tangsel No. 14 Tahun 2011 Tentang PenyelenggaraanRestribusi Izin Mendirikan Bangunan.Pasal 4 ayat (4) huruf c:Khusus untuk perumahan tertata harus melibatkan masyarakat sekitar untukpembangunan perumahan, pemukiman atau pembangunan lainnya.E KeputusanKepala Badan

Bangunan Nomor 648/2318BP2T/ 2015 atasnama Fanny didasarkanPeraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan;Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang BangunanGedung;Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 ten tang RetribusiDaerah;Peraturan Walikota Tangerang Selatan

Misori Utama sekarang tidak ada lagi sudah dikembalikan kePEMDA;bahwa saksi kenal Pak The Djurianto sebagai Ketua RT sejak lama, yang tinggal diBlok V 5 dan sudah 8 (delapan) tahun menjabat;bahwa saksi tahu dan catat karena ada plang 648/2318BP2T/2015 tanggal 7 September2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Fanny;bahwa saksi tahu warga keberatan atas dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunantersebut, karena syarat untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan salah satunya harusada izin atau persetujuan

persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal angka 1 Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis Izin Mendirikan BangunanGedung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedungadalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedungfungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat

Tte, tanggal 16 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar pada bagian dictum / amar , selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; - Menyatakan Pembanding I semula Tergugat II sebagai pihak yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) tahun 2007 untuk pembangunan Mall dan Hotel Jati Land seluas 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi ) ;- Menghukum Pembanding I / Terbanding IV semula Tergugat II, Pembanding II / Terbanding V semula Tergugat III untuk

Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan Penggugat adalah mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan(DTKP) Kota Ternate sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009, dan pensiunpada Tahun 2011;Menyatakan Tergugat II sebagai pihak yang mengajukan permohonan IzinMendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2007 untuk bangunan Mall dan Hotel Jati Landseluas 20.000 M2 (dua puluh Meter Persegi) ;Menyatakan proses penerbitan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) Tahun 2007 untukMall dan Hotel jati Land yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah menurut Hukumkarena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate;Menyatakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2007 untuk Mall dan HotelJati Land seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu Meter Persegi) dengan nilai penetapanretribusi sebesar Rp.2.800.000.000, (dua milyar delapan ratus juta Rupiah) adalahsah menurut hukum ;Menyatakan Tergugat I telah membayar retribusi Izin Mendirikan bangunan (IMB)Tahun 2007

untuk bangunan Mall dan Hotel Jati land seluas 2.000 M2 (dua ribuMeter Persegi) sebesar Rp.196.000.000, (seratus sembilan puluh enam juta Rupiah)kepada Tergugat I ;Menyatakan Tergugat IT mempunyai kewajiban membayar sisa tunggakan (sisahutang) retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2007 untuk bangunanMall dan Hotel Jati Land seluas 18.000 M2 (delapan belas Meter Persegi) sebesarRp.2.604.000.000, (dua milyar enam ratus empat juta Rupiah) yang harusdibayarkan kepada Tergugat I ;Menyatakan Penggugat

tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.88.500.000,(delapan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dari Tergugat IV ;Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat tidak pernah melakukan perbuatanyang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyard delapanratus juta rupiah) ;10 Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat IT yang tidak melaksanakan kewajibanmembayar sisa tunggakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Mall danHotel Jati land sebesar Rp.2.604.000.000 (dua milyar

Bangunan untuk PT Jatiluhur Gemilang (bukti T.I P.21 );Fotocopy Surat Tanda Setoran Pemerintah Kota Ternate tanggal 17 Januari 2013Nomor : 08/IMB/DTKP/2013 sebesar Rp. 88.500.000,00 ( delapan puluh delapan jutalima ratus ribu rupiah ) untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) atasPembangunan Mall dan Hotel Jati Land Ternate ( bukti T.I P. 24 );Fotocopy Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/5235/ tanggal 9 September2009 ( bukti T.I P. 25 ) ;Menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan

besar, yaitu antara lain e PENGGUGAT telah kehilangan bangunan miliknya akibat dibongkar; e PENGGUGAT tidak dapat mendirikan bangunan pengganti miliknya yangtelah dibongkar,dan : Halaman 15 dari 62 halaman Putusan No.207/G/2011/PTUNJKT16e PENGGUGAT tidak dapat menikmati haknya atas bidang tanah tersebutberupa wang sewa yang seharusnya diterima PENGGUGAT dari pihakpenyewa tanah yang akan mendirikan gedung perhotelan;Berdasarkan kerugiankerugian yang telah diderita PENGGUGAT tersebut, makaKetentuan

Surat Keputusan No. 9949, tertanggal 15 September 2011, tentang PenerbitanSurat Izin Mendirikan Bangunan di atas bidang tanah yang terletak di JalanSukardjo Wiryopranoto No. 14, RT. 002 RW.01, Kelurahan Kebon Kelapa,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, atas nama Mustafa Kamal Pasha ; Surat Keputusan No. 9877, tertanggal 14 September 2011, tentang PenerbitanSurat Izin Mendirikan Bangunan di atas bidang tanah yang terletak di JalanSukardjo Wiryopranoto No. 14 B, RT. 002 RW.01, Kelurahan Kebon Kelapa,Kecamatan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 76Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan danKelayakan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pasal 2(dua) dapat dilihat bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi daripemohon dalam upaya mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkaitperihal bukti kepemilikan tanah adalah : a. Fotocopy suratsurat tanah;b.

Bukti TH 5Bukti T II 6Bukti T II 7Izin Mendirikan Bangunan atas nama DR. Mustafa kamalPasha, tertanggal 15 September 2011. (fotokopi sesuai denganAslinya); Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama DR.

(fotokopi sesuai dengan Aslinya);Surat Izin Pembebasan Pemakaian PenggunaanPerumahan (SP3P) dari Kepala Dinas Perumahantertanggal 7 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);Izin Mendirikan Bangunan, atas nama DR.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ELIS LISNAWATI SEPTIKASARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Mendirikan bangunan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Membebankan biaya perkara

DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM REKONVENSI :- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;- Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengambil badan jalan umum untuk mendirikan ruko milik Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;- Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan ruko milik Tergugat yang berada di atas jalan umum dan selanjutnya menyesuaikan

Bahwa selain itu ternyata Tergugat dalam membangun rukomiliknya tanpa dilengkapi dengan surat Izin Mendirikan Bangunan(1MB), sehingga selain telah mengambil badan jalan yang merugikankepentingan umum, khususnya merugikan PenggugatPenggugat,Tergugat juga telah melanggar Qanun Kota Banda Aceh No.4 tahun2009, tentang Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 20092029,yang merupakan peraturan resmi Pemerintah Kota Banda Aceh dalamhal mendirikan bangunan.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengambil badanjalan umum untuk mendirikan bangunan ruko milik Tergugattersebut adalah..............7tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;3.

ujung tanah tersebut, harus hadir pemilik tanah danmasyarakat sekitar yang berkepentingan ;e Bahwa untuk mengetahui luas jalan biss dilihat dari surat ukur/gambar dan kita bisa tahu berapa lebar jalan ;Menimbang, bahwa disamping Ahli dari BPN, Kuasa Hukum ParaPenggugat juga telah menghadirkan Ahli dari Dinas PU KotamadyaBanda Aceh, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaiberikut :Ahli RAHMAT SYAHRAN Bin MUHAMMAD AMIN ; e Bahwa untuk merubah atau membangun suatu bangunan harusmemiliki Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) seperti yang di aturdalan Qanun No.4 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang Kota BandaAceh ; Bahwa sesuai.............21Bahwa sesuai dengan pasal 80 Qanun tersebut jalan memilikistandar dan ada aturannya yang antara lain harus ada RuangMilik Jalan (RUMIJA) ;Bahwa batas daripada RUMIJA tersebut adalah minimal duameter dari batas jalan ke bangunan ;Bahwa Ahli ada melihat bangunan yang menjadi sengketa antarapara pihak dan Ahli melihat bahwa bangunan toko tersebut tidakada Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) dan tidak ada batas antarabadan jalan dengan bangunan dan dengan kata lain tidak adaRuang Milik Jalan (RUMIJA);Bahwa setahu Ahli, Tuan Zainal tidak ada mengajukanpermohonan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunanterhadap toko tersebut ;Bahwa apabila terdapat pelanggaran aturan yang tertuang didalam Qanun No 4 Tahun 2009 tersebut ada terdapat sanksi,yaitu berupa peringatanperingatan secara tertulis dan bilapenyimpangan tersebut dianggap sangat serius maka bangunantersebut harus dibongkar

Pelindo sejumlah uangRP100.000.000,00 terbilang Seratus Juta Rupiah untuk pembayaranRetribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pelabuhan Peti Kemas danBangunan Penunjang Lainnya (TAHAP PERTAMA);1 (satu) lembar fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN,tercantum rincian : Retribusi ijin mendirikan Bangunan (IMB) Peti Kemasdan Bangunan Penunjang lainnya Lainnya (Tahap 1), jumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.

PELINDO CABANG BITUNG uang sejumlahRp150.000.000,00 terbilang Seratus Lima Puluh Juta Rupiah untukpembayaran Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pelabuhan PetiKemas dan Bangunan Penunjang Lainnya di Kelurahan Bitung TimurKecamatan Bitung Timur (Panjar Tahap II);1 (satu) lembar foto copy Surat PEMBERITAHUANPEMBAYARAN, tercantum Rincian : Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) Peti Kemas dan Bangunan Penunjang Lainnya Permanen (PanjarTahap Il), jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

No. 69 PK/Pid.Sus/201526.a28.29).30.31.32.Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pelabuhan Peti Kemas danBangunan Penunjang Lainnya (tahap pertama);1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pembayaran, tercantumRincian : Retribusi ljin Mendirikan Bangunan (IMB) Peti Kemas danBangunan Penunjang Lainnya (Tahap J), jumlahRp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. H.D. SoetantoKepala Dinas Tata Kota, tanpa tanggal, tahun 2006, tercantum namaD.S.

Pelindo sejumlah uangRP100.000.000,00 terbilang (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaranRetribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pelabuhan Peti Kemas danBangunan Penunjang Lainnya (TAHAP PERTAMA);1 (satu) lembar fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN,tercantum rincian : Retribusi ijin mendirikan Bangunan (IMB) Peti Kemasdan Bangunan Penunjang lainnya (Tahap 1), jumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.

Pelindo IV TerminalPetikemas Bitung adalah sah dan dibenarkan oleh Perda Kota Bitung,tertuang dalam Bab H pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perda Nomor 13Tahun 1998tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;Pasal 2 ayat (1) berbunyi:"Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan untukpembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasanatas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadiatau badan"Pasal 2 ayat (2) berbunyi:"Tujuan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalahuntuk melindungi kepentingan umum"Pasal

HGB Nomor 1100//Ciriung, dengan jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00130/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.3 HGB Nomor 1101/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00127/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.4 HGB Nomor 1102/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00132/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.5 HGB Nomor 1103/Ciriung, dengan jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00131/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.6 HGB Nomor 1104

/Ciriung, dengan jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00135/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.7 HGB Nomor 1105/Ciriung, dengan jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00134/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.8 HGB Nomor 1106/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00126/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.9 HGB Nomor 1107/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00133/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.10HGB Nomor 1108/Ciriung, dengan

Raya Ciriung, RT.O1, RW.01, Kelurahan Ciriung, KecamatanCibinong, Kabupaten Bogor, masingmasing dengan : jin Mendirikan Bangunan Nomor 648.1/003.2.PC/00128/PT/2011,tanggal 01 Nopember 2011 ; jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00130/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011. jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00127/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011: jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00132/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00131/BPT/2011

,tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00135/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00134/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00126/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00133/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor: 227/PDT/2019/PT.BDG. jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00129/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011.11

03 Oktober 2011.Bahwa kemudian Pembanding/Penggugat mengajukan pemecahanatas Surat ijin Mendirikan Bangunan tanggal 03 Oktober tersebut menjadi 10(sepuluh) surat Ijin Mendirikan Bangunan, masingmasing diatas tanah :1.

Manyar Kertoarjo VIU/20 Surabaya untuk Izin Mendirikan Bangunan RumahSakit Khusus Onkologi dan Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya No.188/1160.92/402.4.6/2003 tanggal 14 Maret 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunanatas nama LIA GADRI DJATMIKO, Alamat Jl. Manyar Kertoarjo VU/20 Surabaya,untuk mendirikan bangunan Rumah Sakit Khusus Onkologi dipersil Jl.

Manyar Kertoarjo VII/20 Surabaya, untuk mendirikan bangunan RumahSakit Khusus Onkologi dipersil Jl. Arif Rahman Hakim No. 184 Surabaya.

mendirikan bangunan Rumah Sakit KhususOnkologi dipersil Jl.

Surabaya No.188/1160.92/402.4.6/2003 tanggal 14 Maret 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunanatas nama LIA GADRI DJATMIKO, Alamat Jl.

Manyar Kertoarjo VII/20 Surabaya untuk Izin Mendirikan BangunanRumah Sakit Khusus Onkologi yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;b Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 188/1160.92/402.4.6/2003 tanggal14 Maret 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama LIA GADRIDJATMIKO, Alamat Jl. Manyar Kertoarjo VII/20 Surabaya, untuk mendirikanbangunan Rumah Sakit Khusus Onkologi dipersil Jl. Arif Rahman Hakim No.184 Surabaya (lama Perum PT.

Mendirikan Bangunan tersebut masih belum dilantikmenjadi Walikota Banjarmasin;.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentangIzin Mendirikan Bangunan menyebutkan bahwa IMB ditandatanganioleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;e. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentangIzin Mendirikan Bangunan menyebutkan bahwa:Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membekukan dan mencabutIMB apabila:a. 1 (satu) tahun setelah berlakunya IMB, pemegang IMB belummelaksanakan pekerjaannya;b.

Pasal 14 ayat (6)Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentangIzin Mendirikan Bangunan menyebutkan bahwa Pencabutan IMBdiberikan melalui Keputusan Walikota dengan mencantumkanalasannya.6.

yangmelanggar Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:(1) Pendirian bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana danketentuan yang ditetapkan dalam dokumen IMB;(2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan setelah terbitnya IMB;(3) Terhadap pembangunan di lokasi tertentu, Pemegang IMB diwajibkanmenutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagarpengaman yang rapat;(4) Apabila dalam mendirikan bangunan

Pasal 14 ayat (6)Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012tentang Izin Mendirikan Bangunan menyebutkan bahwaPencabutan IMB diberikan melalui Keputusan Walikota denganmencantumkan alasannya.8.