dan/atau kuasa hukumnya dan/atau pihakpihak lainnya agartidak melakukan tindakan hukum apapun terkait dengan objek sengketasampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapdalam perkara a quo;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum:;Menyatakan hukumnya bahwa tanah yang terletak di Jalan BorobudurNomor 22, RT.009 RW.002, Kelurahan Pegangsaan, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat, adalah tanah terlantar

Menyatakan hukumnya bahwa tanah yang terletak di Jalan BorobudurNomor 22, RT.009 RW.002, Kelurahan Pegangsaan, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat, adalah tanah terlantar dan oleh karenanyamenjadi tanah negara;4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat berhak melakukan pendaftarantanah atas tanah yang di Jalan Borobudur Nomor 22, RT.009 RW.002,Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1054 K/Pdt/2018Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;5.

Nomor 1054 K/Pdt/2018Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 1440/3.31.71200A/2013 tanggal 14 Mei 2013 yaitu surat penolakan Tergugat terhadappermohonan pendaftaran tanah objek sengketa yang diajukan Penggugatdengan alasan tanah objek sengketa terlantar karena Tergugat dalamtindakannya itu. bertugas dalam kewenangannya, sebagai pelaksanapendaftaran tanah telah melakukan pengukuran atas tanah objek sengketadan terbukti tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa sudahbersertiflkat yaitu Sertifikat

Hak Milik Nomor 130/Menteng, Sertifikat Hak MilikNomor 131/Menteng dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/Menteng ketiganyaatas nama Sie Sioe Ho, berdasarkan bukti T1, T2 dan T3, yangbersamaan dengan bukti TT2/PR3, TT2/PR4, TT2/PR5, oleh karenanyatindakan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum;:Bahwa tanah objek sengketa ternyata bukan tanah terlantar karenatanah objek sengketa telah ditetapkan sebagai tanah dan rumah yang berSIP sejak tahun 1964, yang penggunaan

Tergugat memohon pertimbangan Majelis Hakim agar menolak gugatanPenggugat, karena Tergugat tetap bertahan (membina rumah tangga) demianakanak, walaupun Tergugat sudah dikhianati; Tergugat menyatakan keberatan dikatakan, tidak memiliki pekerjaan.Karena semua kebutuhan anakanak (bertumpu) kepada Tergugat, semuamampu Tergugat penuhi, termasuk biaya rumah sakit ketika Penggugatmengalami kecelakaan pada tanggal 23 Agustus 2017; Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, demi anakanak yangterkadang terlantar

dan kelaparan saat Penggugat keluar rumah; Terhadap alasanalasan lain, Tergugat membenarkan, namun Tergugat tetapmenyatakan tidak ingin bercerai dengan alasan apapun, demi anakanak,yang bisa jadi terlantar karena terjadinya perceraian;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, masingmasing telahmengajukan replik dan duplik, yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalamberita acara sidang;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:A.

memohon pertimbangan Majelis Hakim agar menolak gugatanPenggugat karena Tergugat tetap bertahan (membina rumah tangga) demianakanak, walaupun Tergugat sudah dikhianati; Tergugat menyatakan keberatan dikatakan tidak memiliki pekerjaan, karenakenyataannya, semua kebutuhan anakanak kembalinya kepada Tergugat,semua Tergugat penuhi, termasuk biaya rumah sakit ketika Penggugatmengalami kecelakaan pada tanggal 23 Agustus 2017; Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga demi anakanak,mereka terkadang terlantar

dan biasa kelaparan saat Penggugat keluarrumah; Terhadap alasan lain, Tergugat membenarkan namun Tergugat tetapmenyatakan tidak mau bercerai dengan alasan apapun demi anakanak,yang bisa jadi terlantar karena terjadinya perceraian;Menimbang, bahwa atas jawabmenjawab (termasuk replik dan duplik)antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dikemukakan, maka Majelismenyatakan membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannyaPenggugat telah

bertempat tinggal di rumah tempatkediaman bersama di Jalan Danau Batur VI Nomor 161, RT.0O6 RW.006,Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan selamaberumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;Bahwa Pemohon dan Pemohon II didorong motivasi keinginan mempunyaianak dan membantu kepada keluarga lainya tepatnya pada tahun 2018telah mengangkat anak perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 15September 2018 dan telah diberi nama Hasna Alisya Salsabila termasukanak terlantar

Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernamaHasna Alisya Salsabila; Bahwa anak yang bernama Hasna Alisya Salsabila, lahir pada tanggal 15September 2018, adalah termasuk anak terlantar dari Dinas SosialKabupaten Bogor ; Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat RekomendasiPengangkatan Anak Dinas Sosial Kabupaten Bogor, dan tidak diketahuiSiapa orang tua bilogis dari anak tersebut; Setahu saksi pasangan Pemohon dan Pemohon II adalah keluargayang berkepribadian baik, mempunyai pekerjaan

Pemohon Il termasuk orang yang taat beribadah; Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta yang mempunyaipenghasilan tetap dan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan rumahtangga termasuk untuk anak yang akan diangkatnya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonanpengangkatan anak, maka selain Pemohon dan Pemohon II serta anak yangdimohonkannya, terdapat subyek hukum lain yang memiliki keterkaitan yuridisyang sangat erat yaitu ibu biologis, akan tetapi karena anak tersebut termasukanak terlantar

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernamaANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 02 Maret 2019, yaituanak terlantar dan belum diketahui siapa kedua orang tuanya;3.

, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antaraPemohon dan Pemohon II adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyalkekuatan yang sempurna;Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Berita Acara Penyerahan Anak,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanbahwa anak yang bernama ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahirtanggal 02 Maret 2019, yaitu anak terlantar

Bahwa, Para Pemohon telah merawat dan mengasuh anak yangbernama ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 02Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/MS.Skm halaman 7 dari 10 halamanMaret 2019, yaitu anak terlantar dan belum diketahui siapa kedua orangtuanya (vide P,10);3. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PemohonIl juga bekerja, jadi mampu untuk membiayai anak tersebut (vide P.7);4.

Bahwa, Para Pemohon telah merawat dan mengasuh anak yangbernama ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 02Maret 2019, yaitu anak terlantar dan belum diketahui siapa kedua orangtuanya (vide P,10);3. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PemohonIl juga bekerja, jadi mampu untuk membiayai anak tersebut (vide P.7);4.

Nomor 5/PTTHGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang PenetapanTanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT SekoFajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Wono, Taloto,Halaman 3 dari 70 halaman.

Putusan Nomor 35/G/2012/PTUNJKTLodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten LuwuUtara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 12.676haselanjutnya disebut Keputusan ; 200222 0 noone e nen n eee neneeNomor 6/PTTHGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang PenetapanTanah Terlantar atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT SekoFajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Taloto, Lodang,Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu

orangtuanya ;Menimbang, bahwa dari bukti P6, terbukti bahwa bayi lakilaki yang sementaradiberi nama ARTHUR PUTRA yang telah ditelantarkan oleh orangtuanya dan dariDinas Sosial Daerah untuk sementara telah dititipkan kepada keluarga BennyBawensel;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dmaksud dengan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahuntermasuk anakanak yang masih dalam kandungan ; Anak terlantar

35Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungananak yang berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajibmenyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anakterlantar, baik didalam lembaga maupun di luar lembaga. (2) Penyelenggaraanpemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan olehHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mndlembaga masyarakat. (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatananak terlantar

maka disimpulkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajibmenyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial bagi anakterlantar dan dalam hal pengawasannya dilakukan oleh kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam hal ini adalah DinasSosial ;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan Pemohonmengajukan permohonan ini agar Supaya bayi yang ditemukan tanpa identitasyang sementara diberi nama ARTHUR PUTRA ditetapkan sah menurut hukumsebagai anak terlantar

eesTelah membaca dan meneliti suratsurat bukti; ...... 0.000 ccc cee cece ec ceeeseecceeeeeesMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27Februari 2013 dengan register perkara Nomor : 471/Pdt.P/2013/PN.Sda. telah mengajukanpermohonan sebagai berikut + .........eeeeecceesseceestecesseecesneeceeacecseaeecesaeeceeaeeceeaeeceteeeeeeeeeeeeeeeesBahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak terlantar

Propinsi Jawa Timur, KabupatenSidoarjo, atas nama EMAN SUPRATMAN, (bukti P.1)3 oo... eee eeeseceesneeeesteeeeneeeenes10.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Jawa Timur, KabupatenSidoarjo, atas nama ELLY SETYOWATI, (bukti P.2)5 oo. c eee eeceeceesneceesseeeenteeeeneeeeeesFotocopy Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, KabupatenSidoarjo, antara EMAN SUPRATMAN dengan ELLY SETYOWATI, (bukti P.3); ........Fotocopy Surat Perihal : Penyerahan Penanganan Bayi Temuan/Terlantar

dari KepalaKepolisian Sektor Bululawang, Malang kepada Kepala Dinas Kesra dan SosialKabupaten Malang, tertanggal 14 April 2009, (bukti P.4); 0. ee eesceesseceenteeeeneeeeesFotocopy Surat Perihal : Bayi terlantar, dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malangkepada Kepala Direktur RSU SAIFUL ANWAR Malang, tertanggal 21 April 2009,TRE, PS 6 cesar e6.

Tolitoli, dibawah sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah saudara kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangmenikah sekitar tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama Mohammad Rafa Septiansyah, umur 9 tahun dan KhaylaFarah Annisa, umur 8 tahun yang diasuh oleh Tergugat, dan keduaanak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan tidak ada tandatandakekerasan atau terlantar

Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah ayah Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangmenikah sekitar tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama Mohammad Rafa Septiansyah, umur 9 tahun dan KhaylaFarah Annisa, umur 8 tahun yang diasuh oleh Tergugat; Bahwa kedua anak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan tidakada tandatanda kekerasan atau terlantar

sumpahnyatelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah ibu Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangmenikah sekitar 10 tahun yang lalu; Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2orang anak bernama Mohammad Rafa Septiansyah, umur 9 tahundan Khayla Farah Annisa, umur 8 tahun yang sekarang tinggalbersama Tergugat dan kondisinya baik, sehat dan tidak ada tandatanda kekerasan atau terlantar

Tli.Annisa, umur 8 tahun yang diasuh oleh Tergugat, dan kondisinya baik, sehatdan tidak ada tandatanda kekerasan atau terlantar. Sejak sekitar tahun 2018ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun danharmonis, karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkankarena Tergugat sering bersikap cemburu dan marah ketika Penggugatterlambat pulang dari kantor, padahal Penggugat telat pulang dengan alasanpekerjaaan dan tidak ada hubungan dengan lakilaki lain.

tidak berhasil;Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keteranganyang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteriyang menikah sekitar tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernamaMohammad Rafa Septiansyah, umur 9 tahun dan Khayla Farah Annisa, umur 8tahun yang tinggal bersama Tergugat, dan kondisinya baik, sehat dan tidak adatandatanda kekerasan atau terlantar.

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan denganbaik dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2014, ketentraman rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohonsering meninggalkan rumah orangtua Pemohon tanpa tujuan dan tanpaalasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon hingga berharihari, sehinggaurusan rumah tangga sering terlantar dan tidak terurus, dan apabilaPemohon bertanya dari mana saja Termohon

dengan Termohon telah dan masihterikat dalam suatu perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon selakusuami Termohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) sebagai pihakyang dapat mengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa dalam dalildalil permohonannya pada pokoknyaPemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasanTermohon sering meninggalkan rumah orangtua Pemohon tanpa tujuan dantanpa alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon hingga berharihari, sehinggaurusan rumah tangga sering terlantar

adalah beralasan dan tidakmelawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Pemohonsebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan denganmengangkat sumpah yang pada pokoknya masingmasing saksi mengetahuisendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karenaTermohon sering meninggalkan rumah orangtua Pemohon tanpa tujuan dantanpa alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon hingga berharihari, sehinggaurusan rumah tangga sering terlantar

serta salingmendukung satu sama lain, maka keterangan saksisaksi tersebut dapatdipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkandengan keterangan saksisaksi sebagaimana tersebut di atas, maka telahternyata bahwa ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon yang disebabkanTermohon sering meninggalkan rumah orangtua Pemohon tanpa tujuan dantanpa alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon hingga berharihari, sehinggaurusan rumah tangga sering terlantar

(Perkaban Nomor 4Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 (Perkaban Nomor 9 Tahun2011) selanjutnya kedua peraturan tersebut sebagai Peraturan TanahTerlantar maka hak atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan (Hak atas tanah),dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan,tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atausifat dan tujuan haknya

Mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas tanahmengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanah sesuai izindari pejabat yang berwenang;Setelah berakhirnya periode peringatan, Kanwil BPN (Turut Tergugat II)akan melakukan evaluasi atas tanah tersebut dan jika pemegang hakmasih belum berhasil memenuhi sampai dengan peringatan terakhir.Kanwil BPN (Turut Tergugat II) akan mengusulkan kepada Kepala BPNRI (Turut Tergugat I) untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar dan tanahyang teridentifikasi

sebagai tanah terlantar tersebut dalam status quo;23.Bahwa berdasarkan posita ke22 tersebut dalam Kenyataannya TurutTergugat Il (Kanwil BPN Kalsel) belum sama sekali melaksanakanketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP.

Nomor 11 Tahun2010) dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun2010 (Perkaban Nomor 4 Tahun 2010) tentang Pedoman Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar (PSKBPN 4/2010) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)Nomor 9 Tahun 2011 terhadap Tergugat, padahal Sertifikat HGUkepunyaan Tergugat sudah terbit dan 3 (tiga) Tahun (1995 sampaidengan 2012 = 17 Tahun) dan selaku atasan Turut Tergugat Il, TurutTergugat juga telah lalai mengawasi bawahannya

dalam melaksanakanketentuan hukum tentang tanah terlantar yang merupakan salah satubentuk tindakan diskriminatif karena setidaknya telah ada 2 (dua) HGUPerusahaan Perkebunan yang telah dinyatakan terlantar padahal belumsampai 17 (tujuh belas) Tahun tidak dimanfaatkan yaitu Hak Guna UsahaNomor 1 terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Wono Taloto,Hal. 11 dari 42 Hal.

dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PeraturanPemerintah No.11 tahun 2010 tentang Penertiban dan PendayagunaanTanah Terlantar, yakni ayat (2) menjelaskan sebagai berikut ;dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakantanah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a),penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatjuga penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubunganhukum serta sitegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh

NegaraAyat (3) menjelaskan sebagai berikut ;dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanahyang telah diberikan dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1) huruf b, penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud padaHalaman 5 dari 43 Putusan Nomor 269/Pdt/2020/PT MDN1213.14.ayat (1) memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebagaitanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

MDNdan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998 tentangpenertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dan Pasal 9 ayat (2)dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yakni ayat (2)menjelaskan sebagai berikut ;dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanahterlantarmerupakan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)huruf (a), penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat juga penetapan hapusnya hak

atas tanah, sekaligusmemutuskan hubungan hukum serta sitegaskan sebagai tanah yangdikuasal langsung oleh NegaraAyat (3) menjelaskan sebagai berikut ;dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalahtanah yang telah diberikan dasar penguasaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penetapan tanah terlantar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat juga pemutusan hubungan hukum sertapenegasan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.Diperkuat didalam Pasal 27

tentang Hak Milik Hapus sebagaimana telahdijelaskan diatas, karena terlantar Undangundang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.

sumpahnya menerangkan sebagaiberikut : e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupudengan Tergugat ;e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak lakilaki yang berumur sekitar kurang dari satu tahun :e Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam sehariharinya diasuh olehPenggugat sebagai ibu anak tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut dirawat dengan baik atautidakBahwa saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut terlantar

Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangansebagai berikutBahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupudengan Tergugat ;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak lakilaki yang berumur sekitar 5 bulan ;Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam sehariharinya diasuh olehPenggugat sebagai ibu anak tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut dirawat dengan baik atautidakBahwa saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut terlantar

pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi pertama tetangga Penggugat sedang saksi kedua adalah saudara sepupudengan Penggugat ;e Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seoranganak lakilaki bernama Mario Putra Yokansya berusia 6 bulan ; e Bahwa kedua saksi melihat anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat sebagaiibunya ;e Bahwa kedua saksi tidak tahu apakah anak tersebut diasuh oleh Tergugat denganbaik atau tidak ; e Bahwa kedua saksi tidak tahu apakah anak tersebut terlantar

Adik KakekPenggugat 5e Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seoranganak lakilaki bernama Mario Putra Yokansya berusia 7 bulan ; e Bahwa kedua saksi melihat anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat sebagaiibunya ; Bahwa kedua saksi melihat Tergugat sering menyusui anak tersebut pada siang dansore hari dengan air susu ibu ;e Bahwa kedua saksi melihat anak tersebut diasuh oleh Tergugat dengan kasih sayang;e Bahwa kedua saksi melihat anak tersebut sehat dan tidak terlantar

No.2 dan HGU No.3 Tahun 1968 atas nama PT Margaranatertanggal 3 Juli 2003. senilai Rp. 568.975.000, (lima ratus enampuluhdelapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengankonvensasi HPL nya dilanjutkan dan diberikan kepada PemerintahDaerah Kabupaten Buleleng ; 17.LS.36Bahwa oleh karena dengan telah berakhirnya masa HGU (HGU No.1,HGU No.2, dan HGU No.3) di Desa Sumber Kelampok, maka dengansendirinya tanah dimaksud menjadi tanah Negara (Tanah NegaraBekas HGU/Bukan Tanah Negara Bebas/terlantar

Menentukan dan mengatur hubunganan hubungan hukum antaraorangorang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenaibumi, air, dan ruang angkasa ;Menimbang, bahwa apa yang dimaksudkan dengan tanah terlantaradalah sebagai tersirat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2010menyatakan :age Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikanhak oleh Negara berupa Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan , atau dasar penguasaanatas tanah yang tidak

diusahakan, tidak dipergunakan , atau tidakdimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuanpemberian hak atau dasar penguasaannya ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point 5 Peraturan Pemerintah No.36tahun 1998 ( yang telah dicabut ) menyatakan yang dimaksudkan dengantanah terlantar adalah: 103 Tanah yang dilantarkan oleh pemegang hak atas tanah , pemeganghak penggelolaan atau pihak yang memperoleh dasar penguasaan atastanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuanperaturan

( tanahsengketa / tanah HGU No.1 Desa Pemuteran ) ;Menimbang, bahwa khusus untuk bukti surat T15 tentang adanyasurat klarifikasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Bali terhadap sengketadan bukti T25 tentang adanya peringatan terhadap PT.Margarana atas tanahsengketa dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Bali tanggal 30 Juni 2011,jadi menurut Majelis Hakim adanya prosedur yang harus dilalui dalamrangka adanya.penetapan Tanah terlantar, namun belum menunjukkanadanya status tanah terlantar dan penetapan

terhadap PT.Margarana sebagaiPenggelola atas tanah terlantar ( tanah HGU No.1, Desa Pemuteran / tanah an gketa ); Menimbang, bahwa khusus mengenai bukti T 8 tentang turunanPubtakn No.67/Pdt.G/2008/PN.SGR, T 9 tentang on PutusanNo.45/ Pdt.G/2009/PT.DPS, bukti T 10 tentang turunan Putusan No.2852K/Pdt/2009, dari seluruh Putusan tersebut menurut Majelis Hakim tidak adadictum yang menyatakan tanah sengketa adalah milik dari PT .

Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Saugdi AlMumtaz yang merupakan anak terlantar dan di asuh di Rumah AsuhanBayi dan Balita Ashaul Kahfi Yayasan Dua Satu Dua yang berlokasi diMedan;. Bahwa, Para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Rumah AsuhanBayi dan Balita Ashaul Kahfi Yayasan Dua Satu Dua dengan nomor001/I/AK/2018 tanggal 2 Januari 2018;.

Al Mumtaz sejak 8bulan yang lalu; Bahwa PemohonPemohon dengan Sauqi Al Mumtaz tinggal dan menetapdalam satu rumah; Bahwa anak bernama Saudi Al Mumtaz , lahir di Medan, 9 Oktober 2017; Bahwa maksud Pemohon Pemohon melakukan pengangkatan ini adalahuntuk membantu Sauqi Al Mumtaz agar anak tersebut mendapatkanhaknya dan demi kepentingan terbaik anak tersebut; Bahwa Pemohonpemohon mendapatkan anak tersebut dari rekomendasiDinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena anak tersebutadalah anak terlantar

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan paraPemohon, saksi mengenal para Pemohon karena saksi bekerjasebagai pendamping anak asuh para Pemohon yang ditugaskan olehKementerian Sosial di kota Sibolga; Bahwa saksi ditugaskan mengawasi para Pemohon dalam mengasuhSauqi Al Mumtaz lebih kurang 6 bulan yang lalu; Bahwa Sampai dengan saat ini orangtua Sauqi Al Mumtaz tidakdiketahul siapa dan dimana keberadaannya, Sauqi Al Mumtaz adalahanak terlantar

no. 38, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, kotaSibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa hubungan para Pemohon dengan saksi adalah sebagai bibiPemohon Il; Bahwa antara PemhonPemohon sudah menikah selama 10 tahunnamun belum dikaruniai anak; Bahwa para Pemohon ada mengasuh seorang anak bernama Saudi al Mumtaz; Bahwa Saksi tidak tahu, sampai dengan saat ini orangtua Sauqi AlMumtaz tidak diketahui siapa dan dimana keberadaannya, Saudi AlMumtaz adalah anak terlantar

Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakankepentingan kesejahteraan anak, terutama anakanak terlantar;2.

Ketentuandalam butir 5 Surat Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus1979, Maka akibat dari adanya pertimbangan hukum Keputusan PengadilanTinggi tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi;Bahwa sebelum Pemohon Kasasi uraikan lebih lanjut tentang keberatankeberatan Pemohon Kasasi atas adanya pertimbangan hukum KeputusanPengadilan Tinggi atas perkara ini, maka Pemohon Kasasi uraikan terlebihdahulu tentang adanya: Surat Mendagri Nomor BTU.3/505/380 tanggal 26 Maret 1980 tentangpelepasan HGU atas tanah terlantar

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum KeputusanPengadilan Tinggi atas perkara ini, sama sekali tidak menjadikan sebagaipertimbangan hukum, yaitu terhadap adanya: Surat Mendagri Nomor BTU.3/505/380 tanggal 26 Maret 1980 tentangpelepasan HGU atas tanah terlantar perkebunan Way Halim diHal. 8 dari 14 hal. Put.

No. 1531 K/Pdt/2015.Kabupaten Lampung Selatan, dan Ketentuan dalam butir 5 SuratMendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus 1979;Bahwa terkait poin Nomor 2 diatas, bahwa sudah jelas dan tegas adanyapenjelasan/bunyi dari ke 2 (dua) Surat Mendagri tersebut, yaitu:A.Surat Mendagri Nomor BTU.3/505/380 tanggal 26 Maret 1980tentang pelepasan HGU atas tanah terlantar perkebunan Way Halimdi Kabupaten Lampung Selatan, dijelaskan bahwa : Sebagian daritanah yang dicadangkan untuk proyekproyek pembangunan

Bahwa pada sekitar tahun 1975 Pihak Desa Setempathanya memberikan surat/mengeluarkan surat kepada parapenggarap yang telah menggarap tanah yang berasal daritanah Negara eks perkebunan terlantar HGU PT. WayHalim yaitu hanya surat keterangan garapan tanah,diantaranya kepada Sdr. Parman yang selaku penggarappertama yaitu hanya dengan surat keterangan garapantanah A.n. Parman;A.2 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi garapan tanah antaraSdr. Parman (penggarap pertama) dengan Sdr.

Bahwa terkait uraian di atas, bahwa Para Penggarap tanah dilokasidari bidang tanah garapan yang berasal dari tanah Negara eks.perkebunan terlantar HGU PT.

,Pemohon Kasasi tidak menelantarkan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15;Bahwa untuk jelasnya kami kutip Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar sebagaiberikut:Pasal 3: Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau HakPakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebutdengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuaidengan keadaanya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipeliharadengan baik;Hal

dan tujuan haknya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3, apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuaidengan peruntukannya menurut rencana tata ruang wilayah yangberlaku pada waktu permulaan penggunaan atau pembangunan fisikdi atas tanah tersebut;Bahwa juga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, wewenanguntuk menetapkan/menentukan tanah hak guna bangunan sebagai tanahterlantar adalah Badan Pertanahan Nasional (Judex Facti tidak berwenang),dikarenakan untuk menetapkan tanah sebagai tanah terlantar

harus melaluitahapantahapan (proses) sebagaimana diatur dalam: Bab IV PeraturanPemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang tata cara penertiban danpendayagunaan tanah terlantar dan Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 1998 tentang tindakan terhadap tanah terlantar;Bahwa kepemilikan Pemohon Kasasi terhadap objek sengketa, sejak sebelumdiokupasi oleh Termohon Kasasi sampai dengan hari ini diakui oleh pihak yangberwenang, terbukti pihak yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional) tidakpernah memberi

teguran/peringatan pada Soen Djoen (Tjhoen) Bie, dan jugaMenteri Negara Agraria tidak pernah mengeluarkan surat penetapan yangmenetapkan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15 terletak di Jalan KartiniNomor 11 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebagai tanah terlantar (vide BabIV Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang penertiban danpendayagunaan tanah terlantar) Dan juga apabila benar terhadap objek sengketatelah ditetapkan sebagai tanah terlantar (quod non), maka Termohon Kasasiwajib menunjukkan

bukti bahwa Pemohon Kasasi telah menerima ganti rugiberupa uang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) PeraturanPemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaantanah terlantar;Berdasarkan uraian tersebut di atas dalil Judex Facti yang menyatakanmenimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut menurut majelis hakim bahwatanah objek sengketa tersebut telah sejak Tahun 1966 ditinggalkan, dan tidakdiurus oleh pemegang haknya (Soen Djoen (Tjhoen) Bie), oleh karena itu tanahsengketa

diberikan tugas, setelah mencari informasi ternyata guruyang seharusnya mengajar di kelas tersebut adalah saksi Sustiyati yangmerupakan guru di sekolah tersebut dan juga ditunjuk sebagai Kepala ProdiPariwisata SMK Nasional Bantul pada saat itu sedang keluar untukmendampingi kegiatan pekerja sosial di Pundong atas perintah Kepala Sekolah,namun saksi Sustiyati tidak menulis ijin di buku ijin keluar.Bahwa kemudian terdakwa menulis katakata 23/10 17 Terjadi Kaprodipariwisata keluar kemana anak didiknya terlantar

23/10/2017 terjadi kaprodipariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan padakapasitasnya alangkah nistanya, Dikembalikan kepada SMK Nasional Bantulmelalui saksi Sri Purwati, Spd.4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,(dua riburupiah).Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri BantulNomor 183/Pid.B/2018/PN Bil, tanggal 1 November 2018 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1.

23/10/2017terjadi kaprodi pariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutanpepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya, Dikembalikankepada SMK Nasional Bantul melalui saksi Sri Purwati, Spd.4.

yang mana saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakakPenggugat;Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dandikaruniai 1 orang anak;Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihandan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawabterhadap nafkah dan sering mabukmabukan sehingga keluarga Penggugat danTergugat terlantar

tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudaraPenggugat;Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dandikaruniai 1 orang anak;Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihandan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar malamminumminuman keras dan Penggugat tidak pernah dinafkahi sehingga keluargaPenggugat dan Tergugat terlantar

dialamisendiri dan keterangan para saksi tersebut satu sama lainnya bersesuaian sertamenguatkan dalil Gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil danmateriil sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi tersebut diatasmaka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihandan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah dan sering mabukmabukan sehingga keluarga Penggugat danTergugat terlantar

memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;Bahwa saksi adalah paman Pemohon;Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 2014,tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun belumdikaruniai anak;Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukundan telah terjadi pisah rumah selama sekitar 9 bulan, disebabkankarena masalah Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dananak Pemohon dengan istri terdahulu sehingga membuat Pemohondan Termohon merasa terlantar

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut mempunyaipersesuaian arti dan maksud yang sama antara keterangan saksi yang satudengan yang lainnya, yang intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak maumemperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dengan istri terdahulu sehinggamembuat Pemohon dan Termohon merasa terlantar

Bahwa pisah rumah dan tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antaraPemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena sering terjadiperselisinan dan pertengkaran terus menerus disebabkan permasalahansebelumnya sering bertengkar masalah Termohon' tidak maumemperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dengan istri terdahulusehingga membuat Pemohon dan Termohon merasa terlantar;4. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebutsudah pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon;5.

kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah ayah kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri, namun sekarangsudah bercerail; Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernamaXXXX, umur4,5 tahun; Bahwa sejak terjadinnya perceraian antara Penggugat denganTergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipelinara olehPenggugat sebagai ibu kandungnya; Bahwa setahu saksi, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani danrohani serta terpelihara dengan baik, tidak terlantar

Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat karena saksi kakakipar Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri, namun sekarangsudah bercerai sejak tanggal 23 Mei 2017;Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernamaXXXX, umur4,5 tahun;Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugatdan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat sebagai ibukandungnya;Bahwa setahu saksi, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani danrohani serta terpelihara dengan baik, tidak terlantar

Put.No.3719/pdt.G/2017/PA.Sby Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri yang telah bercerai padatanggal 23 Mei 2017; Bahwa, Penggugat dan Tergugat, dikaruniai seorang anak bernama XXXxX,lahirtanggal 03 Januari 2013; Bahwa, anak tersebut sejak terjadinya perceraian antara Penggugat denganTergugat tetap dipelinara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya; Bahwa, anak tersebut sehat jasmani, rohani dan terpelihara dengan baikdengan penuh kasih sayang oleh Penggugat serta tidak terlantar; BahwaPenggugattidak