suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal pada waktu dan tempat diuraikan diatas,terdakwa AhmadJemain bin Yayah yang bisa mengurus PBB (Pajak Bumi dan Bagunan) danIMB (Izin Mendirikan

Bangunan) di wilayah Kota Jambi, lalu saksi NasrullahAhmar bin Abidin yang memiliki nomor handphone terdakwa menghubungiterdakwa;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN JmbBahwa saksi Nasrullah meminta tolong pada terdakwa untuk melakukanpengurusan Izn Mendirikan Bangunan untuk 7 (tujuh) ruko, lalu terdakwamenyanggupi;Bahwa terdakwa menyuruh saksi Nasrullah menyerahkan uang kepadaterdakwa, pertama pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) dengan cara

Bahwa terdakwa yang bisa mengurus PBB (Pajak Bumi danBagunan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di wilayah Kota Jambi, lalu saksiNasrullan Ahmar bin Abidin yang memiliki nomor handphone terdakwamenghubungi terdakwa;Menimbang, bahwa saksi Nasrullah meminta tolong pada terdakwa untukmelakukan pengurusan Izn Mendirikan Bangunan untuk 7 (tujuh) ruko, laluterdakwa menyanggupi.

Uang yangdiberikan saksi Nasrullah kepada terdakwa digunakan untuk melakukanpenggurusan izin Mendirikan Bangunan orang lain, dan sebagian uangnyaterdakwa gunakan untuk membuat kandang ayam;Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima tidak ada izin dari saksiNasrullah untuk digunakan keperluan lain selain untuk pengurusan IMB.Terdakwa ada meminta kepada saksi Wahyu untuk membuat gambar danterdakwa ada memberi uang kepada saksi Wahyu sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah).

Terdakwa bisa melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Perkimdan PTSP dikarenakan terdakwa yang mempunyai kenalan disana;Menimbang,bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak sematamerupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagaipendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya,pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jmbyang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan

Santoso)telah mendirikan PO Safari Dharma Raya, yaitu perusahan perorangan dibidang pengangkutan orang dan barang, dan hal itu dikuatkan dengan telahditerbitkannya Surat KeputusanBupatiKepalaDaerahTingkatIlTemanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengakutan KepadaPO Safari Dharma Raya yang saat itu diberikan kepada Tn. SantosaDarmoyuwono (Tn. Santoso). (FC SK Terlampir); 3. Bahwa sepeninggal (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn.

Bahwa ternyata pada saat inventarisasi, baru diketahui jika ternyata AsliSurat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor:551.2/02/tahun 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan PerusahaanPengakutan Kepada PO Safari Dharma Raya yang diberikan kepada (alm.)Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso) tidak dapat diketemukan,sedangkan surat keputusan tersebut adalah surat vital guna melanjutkanHal. 4 dari 48, Putusan Nomor:010/P/FP/2016/PTUN.SmgAj.inventarisasi asetaset milik (alm.) Tn.

Santosa telah mendirikan PO SafariDharma Raya dan hal itu dikuatkan dengan telah diterbitnya SuratKeputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Temanggung Nomor:Hal. 6 dari 48, Putusan Nomor:010/P/FP/2016/PTUN.SmgAj.551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian IzinMendirikan Perusahaan Pengakutan Kepada PO Safari Dharma Raya yangsaat itu diberikan kepada Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso); Bahwa sepeninggal (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn.

Santoso); Asas Kemanfaatan Bahwa dengan adanya salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20Februari 1999 tentang Pemberian Ilzin Mendirikan PerusahaanPengakutan Kepada PO Safari Dharma Raya dapat dipastikan akanmenimbulkan dampak kemanfaatan bagi banyak pihak karena hal ituakan semakin membuat terang manamana aset milik (alm.) Tn.Santosa Darmoyuwono (Tn.

BuktiP2 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat iTemanggung Nomor : 551.2/02/TAHUN 1999, tanggal 20Pebruari 1999 Tentang Pemnerian Izin Mendirikan PerubahanPengangkutan Kepada PO. Safari Dharma Raya (Fotokopisesual dengan bukti yang dilegalisir); 3. BuktiP3 : Akta Nomor O06 tanggal 12 Desember 2011 tentangKeterangan Hak Pewarisan yang dibuat Betty Listyowati, SH,Notair di Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Aj.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat ljin Mendirikan Bangunantidak melaksanakan pengurusan IMB secara terbuka,Tergugatmengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objeksengketa bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangHal 13 dari 66 hal Putusan Nomor : 88/G/2020/PTUN.BDGUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sudah

Bahwa tujuan permohonan Surat ljin Mendirikan Bangunan adalah untukmemberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemohon IMB,tindakan Tergugat menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunanmengakibatkan rumah Penggugat rusak, jelas telah menyebabkan tidakadanya kepastian hukum dan keamanan, keselamatan dan kenyamananlingkungan bagi Penggugat dengan demikian nyatanyata tindakanTergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum yang menghendakipejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2018 tentangPenyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.95Org/IV/2018 tentangPelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;6.

Lim Sin Ha (Sesuai dengan asli);9 Bukti T9 : Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 9685/503/RE/DPUK. tertanggal 2 September 1993 atas nama PerumPerumnas Unit Bekasi Rawa Tembaga Il (Sesuai denganasli) ;10 BuktiT10 : Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal12 Pebruari 2019 atas nama Lim Sin Ha (sesuai denganasli) ;11.

Dan Keputusan WalikotaBekasi Nomor : 068/Kep.117Distaru/II/2018 Tentang Standar OperasionalProsedur Izin Mendirikan Bangunan Renovasi/Perluasan Rumah Tinggal DalamPerumahan Pada Kecamatan Kota Bekasi, tanggal 9 Februari 2018 padaLampiran Il Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Renovasi/Perluasan Rumah Tinggal Dalam Perumahan angka 7 yangkesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan IMBPerluasan dan / atau renovasi rumah tinggal tunggal di dalam perumahankewenangannya

Panasan Baru, Desa Negresep, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali;2 Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten BoyolaliNo. 503/299/31 Tahun 2011, tanggal 24 September 2011, tentang PemberikanIjin Mendirikan Bangunan ( IMB ) kantor PT Aeroprima yang beralamat di Jl.Kasuari No.318/Dk. panasan Baru, Desa Ngresep, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali;7 Bahwa dengan dikeluarkanya keputusan Tergugat berupa Ijin Gangguan Usahadan Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT Aeroprima yang

PT Aeroprima yang beralamat di Jl KasuariNo.318/Dk. panasan Baru, Desa Ngresep, Kecamatan Ngemplak, KabupatenBoyolali;2) Keputusan Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten BoyolaliNo. 503/299/31 Tahun 2011, tanggal 24 September 2011, tentang PemberikanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor PT Aeroprima yang beralamat di Jl.Kasuari No.318/Dk.

Panasan Baru, Desa Ngresep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali;Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal KabupatenBoyolali No. 503/299/31 Tahun 2011, tanggal 24 September 2011, tentangPemberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor PT Aeroprima yangberalamat di Jl. Kasuari No.318/Dk.

Kedua mengenai pertimbangan hukum persyaratanpersetujuan tetangga guna memperoleh izin mendirikan bangunan.

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)yang tidak digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim Judex Factidalam penjatuhan putusan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten BoyolaliNomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2Tahun 2000, seri B Nomor 1 tanggal 17 Mei 2000 yang mana dalambagian kedua tentang Persyaratan IMB Pasal 5 ayat (1) huruf b poin ke3menyatakan bahwa Permohonan tersebut dilampiri Surat Pernyataan

OBJEK GUGATAN ; === nnnHal3 Putusan Perkara Nomor : 56/G/2013/PTUNMDNbahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu :Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Salinan KeputusanWalikota Medan Nomor :648.1/1233.K.

KEPENTINGAN PENGGUGAT ;bahwa Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunanoleh Tergugat dengan Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 648.1/1233.K.

Tgl.8Juni 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaEndang Tjahyantini, dkk Jalan Ismailiyah Sudut Gang Kelurahan Kotamatsum IKecamatan Medan Area Kota Medan karena telah menimbulkan kerugian bagiPenggugat.Sebab Izin Mendirikan Bangunan tersebut berada diatas tanah hak milikPenggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.16/Kotamatsum I Tgl.25 Nopember 1967terdaftar atas nama Umi Kalsum dan Mohamad Isa, seluas 1.250 M, sesuai denganGambar Grant Sultan No.B.168 Tgl.1 Oktober 1907 dan SK Asisten Wedana

sesuai dengan Gambar Grand Sultan No.B.168Tgl.20 Oktober 1967 objek mana terletak di Jalan Ismailiyah KelurahanKotamatsum I Kecamatan Medan Area Kota6 bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat diatas tanah warisan tersebut telahditerbitkannya izin mendirikan bangunan di lokasi tanah yang masihdisengketakan sehingga Penggugat sangat keberatan sekali atas perbuatanTergugat tersebut sesuai dengan Salinan Keputusan Walikota MedanNomor :648.1/1233.K. tentang Izin Mendirikan Bangunan Tgl.8Juni 2012.

;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan yangditerbitkan oleh Tergugat Walikota Medan dengan Salinan KeputusanWalikota Medan Nomor :648.1/1233.K.

Memerintahkan Termohon Keberatan (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan) melalui PPID Pemerintah Kota Tangerang Selatan Memberikan Informasi yang dimohon Pemohon Keberatan berupa:a) Daftar yang memuat seluruh nama-nama pemohon ijin mendirikan bangunan (rumah tinggal dan bukan rumah tinggal) beserta besaran pungutan retribusi yang telah dibayarkan atas terbitnya setiap ijin mendirikan bangunan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di wilayah administrasi Pemerintah

Pucang Adi No. 122 Surabaya dengan Surat Izin Kepala Dinas BangunanNomor : 188/402992/402.4.6/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan KepalaDinas Bangunan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2002, diberikan kepadaDEWI, terletak di Persil Jl.

Bahwa Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota SurabayaNomor : 188/432292/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan BangunanKepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal10 November 2014 bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalamSurat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud yang nyatanyatamenyebutkan : mengizinkan kepada PIMPINAN DAERAHMUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk mendirikan sebuah bangunanberlantai tujuh dari batu, beton, kayu guna sekolah dengan

;Bahwa secara substansi Tergugat menerbitkan Obyek Sengketadikarenakan adanya permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).Olehkarena permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telahmemenuli............24memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam perda Bangunanmaka secara hukum Tergugat harus menerbitkan Obyek Sengketa dalamperkara a quo.

Azas Keterbukaan : Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sesuaidengan azas keterbukaan, karena semua persyaratan dan prosedur dalammenerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), telah tercantum dalamPeraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentana Tata CaraPeraturan...........Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ;e.

Bahwa jin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/432292/436.6.2/2014 (hakTergugat Il Intervensi) obyeknya telah jelas sesuai dengan gambargambaryang telah disahkan yaitu terletak di persil JI.

perencanaan danpembangunan fisik sebagai ketentuan tentang tata cara mendirikan bangunan danmengatur mengenai halhal yang dilarang dalam mendirikan bangunan, faktanyadalam pengajuan serta pembangunan pagar yang dilakukan oleh Penggugatsudah memenuhi syarat dan sama sekali tidak ada yang melanggar ketentuandimaksud ; Bahwa Penggugat juga telah memiliki lampiran berupa siteplan yang sudahmendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tata Kota dan PemukimanPemerintah Kota Surabaya Nomor : 648.3/21/486.5.2

Bangunan, jadi sebagai warga negara yang baik tentunya Penggugatberusaha memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturandaerah, yaitu untuk mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan sesuai ketentuanyang berlaku : Pasal 5 ayat 3 disebutkan : *Kepala Daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kota untuk lokasiyang bersangkutan kepada setiap orang dan/atau badan yang akan mengajukanpermohonan Izin Mendirikan Bangunan dalam hal ini permohonan Penggugatsudah sesuai dengan rencana kota

Dalih Penggugat tersebut tidak berdasar hukumdan bertentangan dengan fakta, sebab : a Bahwa karena Penggugat terbukti mendirikan bangunan tanpa memilikiIzin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Penggugat telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentangBangunan.....Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 6 Tahun 2013, yakni : Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wayjibmemiliki Izin

Dalih Penggugat tersebut tidak berdasar hukumdan bertentangan dengan fakta, sebab : a Bahwa karena Penggugat terbukti mendirikan bangunan tanpa memilikIzin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Penggugat telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang bangunan sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013,Setiap.....Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wayjibmemiliki Izin Mendirikan

Bangunan yang masuk secara online, yaitu menelitiapakah persyaratannya sudah lengkap atau belum ;Bahwa saksi pernah menerima permohonan Ijin Mendirikan Bangunandari PT.

;Bahwa perbuatan tergugat C.1 sebagai mana tersebut diatas, yang menguasaidan mendirikan pondok diatas tanah Objek Perkara milik penggugat, tanpasepengetahuan dan tanpa seizin dari penggugat, adalah merupakan perbuatanmelawan hak hukum penggugat;Bahwa pada tahun 2008, tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat,PONDOK yang didirian oleh tergugat C.1 tersebut diatas, sebahagiannyadisewakan oleh tergugat C.1 kepada tergugat C.2, luasnya belum diukur, lebihkurang 15 M2, sedangkan sebahagiannya lagi

dari pondok tersebut, juga tanpasepengetahuan dan seizin dari penggugat, pada tahun 2009, disewakan pulaoleh tergugat C.1 kepada tergugat C.3, lIuasnya belum diukur, lebin kurang 45M2;Bahwa perbuatan tergugat C.1 sebagai mana tersebut diatas, yang menguasaitanah objek perkara dan mendirikan pondok diatas tanah Objek Perkara milikpenggugat, selanjutnya tahun 2008 menyewakan sebahagian dari pondoktersebut kepada tergugat C.2 luasnya belum diukur, lebih kurang 15 M2,sedangkan sebahagiannya lagi dari

lagi sebuah pondok tempatusahanya, luasnya belum diukur, lebin kurang 8 M2, dengan batas batasnyasebagai berikut :TIMUR : Dengan jalan By Pass.BARAT : Dengan tanah penggugat.UTARA : Dengan tanah penggugat.SELATAN : Dengan tanah penggugat.Selanjutnya mohon disebut sebagai OBJEK PERKARA.13.Bahwa perbuatan tergugat C.2 sebagai mana tersebut diatas, yang memperluaspenguasaan tanah objek perkara, dengan jalan mendirikan pondok tempatusaha, luasnya belum diukur, lebih kurang 8 M2, tanpa sepengetahuan

Menyatakan perbuatan tergugat C.4, yang menyewa dan menguasai tanah objekperkara dari tergugat C.1, serta mendirikan pondok diatas tanah objek perkaramilik penggugat untuk tempat usaha, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin daripenggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;14.

Menyatakan perbuatan tergugat E.2, yang menyewa dan menguasai tanah objekperkara dari tergugat E.1, mendirikan pondok tempat tinggal diatas tanah objekperkara milik penggugat, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari penggugat,adalah merupakan perbuatan melawan hukum;19 Menyatakan perbuatan tergugat E.3, yang menyewa dan menguasai tanah objekperkara dari tergugat E.1, mendirikan pondok tempat tinggal dan tempat usahadan memagarnya diatas tanah objek perkara milik penggugat, tanpasepengetahuan penggugat

Bangunan yang diterbitkan olehTERGUGAT Ill sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat jinMendirikan Bangunan Nomor : 640/1703/35.73.407/2013 tanggal 13Mei 2013 (selanjutnya disebut Ijin Mendirikan Bangunan/IMB),dimana Surat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut mencabut Surat jinMendirikan Bangunan atas nama RUDY WIJAYA (TERGUGAT Il)Nomor : 640/1082/35.73.314/2008 tanggal 16 April 2008;Bahwa fakta yang ada, pendirian Reklame Bando Jalan yangberhimpitan dengan Tanah dan Bangunan milik PARAPENGGUGAT yang

Bangunan tertanggal 18 Maret2005 dan Surat Min Mendirikan Bangunan Nomor640/1082/35.73.314/8/26/2008 tertanggal 16 April 2008 dan Surat jinMendirikan Bangunan Nomor : 640/1703/35.73.407/2013 tertanggal 13 MeiHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor : 140/Pdt.G/2016/PN Mlg10.11.12.2013, ketiganya diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang, Para Tergugattelah memperoleh ijin untuk mendirikan bangunan konstruksi Bando Jalan diruang milik jalan (rumija) exsisting dengan ukuran bidang konstruksi 3mx18m,ukuran

Bahwa ljin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/1703/35.73.407/2013tanggal 13 Mei 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 53 UndangUndang No.5 Tahun 1986 Jo.

Fotocopy Surat ie Mendirikan Bangunan Nomor640/1082/35.73.314/8/26/2008 tanggal 16 Apr 2008, yang dikeluarkanDinas Perijinan Kota Malang, diberi tanda bukti T31 ;2.

MelawanHukum (onrechtmatige load) TERGUGAT Ill yang menerbitkan Surat jinMendirikan Bangunan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepadaTERGUGAT & TERGUGAT II karena telah mendirikan Reklame Bando Jalantanpa persetujuaan dan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah danHalaman 31 dari 38 Putusan Nomor : 140/Pdt.G/2016/PN Mlgbangunan yang berhimpitan dengan Reklame Bando Jalan tersebut, PARAPENGGUGAT bukan membatalkan ljin Mendirikan bangunan (IMB) atasReklame Bando Jalan yang diterbitkan oleh

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Mendirikan bangunan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan/ menerbitkan surat Keputusan Tata UsahaNegara/ Obyek Sengketa dengan Surat Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIU/2013, tanggal 28 Agustus 2013, tentang jin Mendirikan Bangunan, atasnama Hj.

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Obyek Sengketaberupa surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VI/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas namaHj.

Keputusan Walikota Nomor: 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal28 Agustus 2013 tentang Jjin Mendirikan Bangunan, yangHalaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 39/G/2013/PTUN.MTRdiperuntukkan sebagai Gudang Pembangkit Listrik sudah tidakberlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalam bentuk KeputusanWalikota Nomor: 410/KPTS/IMB/SKB/XH/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT.Bugak Brawang Cemerlang, yang diperuntukkan sebagaiPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Gugatan Penggugat Error Ine Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah objekkarena objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat di PengadilanTata Usaha Negara Mataram yaitu Keputusan Walikota MataramNo. 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013tentang Izin Mendirikan Bangunan bukan atas nama Hj.MAHERAM yang beralamat di Jalan Segara Anak No.7 TamanKapitan karena surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telahdicabut dan telah diganti atas nama PT.

Keputusan Walikota Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, yang diperuntukkan sebagai gudangpembangkit listrik sudah tidak berlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalambentuk Keputusan Walikota Nomor : 410/KPTS/IMB/SKB/XII/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT Bugak BrawangCemerlang diperuntukkan sebagai pembangunan Pembangunan Pembangkit ListrikTenagaDiesel, Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi dari

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Mendirikan bangunan tanpa izin;

1. Menyatakan TerdakwaAMIN RAIStersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

Menyatakan Terdakwa AMIN RAIS tersebut diatas telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanperbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015tentang Ketertiban Umum;2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000, (duapuluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

Namun Tergugat telahmenerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (obyek sengketa aquo) atas nama Sdr. Sriyono Hadi Putro, A.Md. (Tergugat IIIntervensi), sehingga atas dasar site plan tersebut ParaPenggugat mendalilkan memiliki kepentingan terhadaptanah dimana telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunanatas nama Tergugat Il Intervensi yang menjadi obyeksengketa dan Tergugat telah lalai dalam melakukanpengawasan terhadap prasarana fsilitas umum ataufasilitas sosial;c.

Bahwa Tergugat II Intervensi berhak dan berwenang secarahukum untuk melakukan perbuatan hukum dan merupakanorang yang taat hukum sehingga terhadap tanah milikTergugat II Intervensi yang hendak didirikan bangunan diatasnya dimohonkan Izin mendirikan bangunan terlebihdahulu ;e. Bahwa permohonan izin mendirikan bangunan olehTergugat II Intervensi terhadap tanah dengan identitassebagaimana tercantum dan telah dibuktikan denganSertifikat Hak Milik Nomor : 6482 dan Nomor : 6483; f.

Sugeng K.sebagai dasar menuntut pemilikan tanah yang telahditerbitkan izin mendirikan bangunan diatasnya.Bahwa dengan demikian secara formalprosedural dan materiilpenerbitan obyek sengketa telah sah dan benar secara5.

Dengan demikian Tergugat wajibmenghormati keabsahan bukti pemilikan tersebutsebagai salah satu pemenuhan persyaratan untuk dapatditerbitkan izin mendirikan bangunan; 6.

T 2Int 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PermohonanIMB (formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan) olehpemohon Sriyono Hadi Putro, A.Md. yang ditujukan kepada BupatiHal 71 dari 101 hal.PUTUSAN No.01/G/2013/PTUN YK.9.Sleman cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PerumahanKabupaten Sleman tertanggal 19 Januari2012; T 2Int 3: Fotokopi sesuai dengan aslinya Identitas PemohonIzin Mendirikan Bangunan (Sriyono Hadi Putro, A.Md.)

Bangunan (IMB) Nomor 95/648.DPUD/VII/2009tanggal 29 Juli 2009 dan Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor95/648.DPUD/VII/2009 (Bangunan Tambahan) tanggal 21 Agustus 2010 atasnama pemilik Marthina Baka yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan UmumDaerah Kabupaten Toraja Utara.

Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan milikPemohon Kasasi tersebut lengkap sesuai dengan semua persyaratan yangditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara. Surat IzinMendirikan Bangunan tersebut diterbitkan ketika tanah milik Tergugat padasebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dr.

Maria Magdalena Pandiangan, bahkan lorongpun dibelinyatanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan. Jadi tindakan sewenangwenang yangdilakukan oleh Penggugat pada saat melaksanakan pembangunan tanpa landasanSurat Izin Mendirikan Bangunan dengan cara penggalian fundasi bangunannyaHalaman 6 dari 11 hal. Put.

Apakah Judex Facti telah melakukan penelitian secara cermat dan akuratmengenai gambar Kapling Siap Bangun (KSB) dan fisik lokasi pembangunanyang merupakan isi dari Surat Izin Mendirikan Bangunan atas rumah milikTergugat bukan di atas tanah miliknya?;4. Apakah yang dijadikan dasar atau kriteria olen Judex Facti yang menyatakanfisik bangunan Penggugat adalah sah, sedangkan bangunan milik Penggugatdilaksanakan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan?

Penilaian yang bersifat formal mengenai rumusan dalam alas hak buktipemilikan atas tanah dan rumusan Surat Izin Mendirikan Bangunan sudahcukup jelas dan tidak bersifat dubeius;4. Penilaian secara material dalam konteks dari segi hukum apakah bangunanmilik Penggugat itu berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuaidengan kapling siap bangun?

.+18Menimbang,: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :: Rekomendasi Tim Teknis lzin Mendirikan Bangunan Nomor :1346/TT/IMB/X1/2015 tanggal 09 November 2015 (sesuai asli); : Rekomendasi Tim Teknis lzin Mendirikan Bangunan Nomor :1347/TT/IMB/X1/2015 tanggal 09 November 2015 (sesuai asli); : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Tju Binti bulan September 2015 (sesuai asli) ;: Surat Keterangan dari Ir.

Bukti T.I14Menimbang,: Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 202/8922/1959/IMB/BP21T/XV2015 tanggal 23 Nopember 2015 (sesuai asli); : Rekomendasi Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan Nomor :1345/TT/IMB/X1/2015 tanggal 09 November 2015 (sesuai asli); : Rekomendasi Tim Teknis lzin Mendirikan Bangunan Nomor :1346/TT/IMB/X1/2015 tanggal 09 November 2015 (sesuai asli); : Rekomendasi Tim Teknis lzin Mendirikan Bangunan Nomor :1347/TT/IMB/X1/2015 tanggal 09 November 2015 (sesuai asli); : Permohonan Izin

Izin. mendirikan bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; (4).

Peraturan Daerah tentang izin mendirikan bangunan, dan; b.

bagian yang tidakterpisahkan; Permohonan izin mendirikan bangunan ditunda jika :a.

Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawah tanah,air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggukeseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsiprasarana dan sarana umum yang bersangkutan;Jo.

Jarak antara bangunan gedung dengan batasbatas persil,Jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalandengan pagar halaman yang diijfinkan pada lokasi yangbersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil,dan/atau per kawasan;Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;Pasal 4 ayat 4 tentang syaratsyarat IMB yang berbunyi:Perumahan dan kawasan pemukiman harus memenuhi syaratsyaratyang meliputi:a.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan;Pasal 4 ayat (4) huruf c:Khusus untuk perumahan tertata harus melibatkan masyarakat sekitaruntuk pembangunan perumahan, pemukiman atau pembangunanlainnya;E. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kota TangerangSelatan Nomor 5003/335 aBP2T/2012 tentang Standar OperasionalProsedur IMB;8. Fakta fakta hukum Objek Gugatan;A.

Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Dengan demikian Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor :648/2756BP2T/2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Fanny,tanggal 16 Oktober 2015 tidak ada satupun bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas KKN.

Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Bahwa objek gugatan bukan "Persetujuan Perijinan MendirikanBangunan", melainkan Surat Keputusan Walikota Tangerang SelatanNomor: 648/2756BP21T/2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas namaFanny yang ditandatangani atas nama Walikota Tangerang Selatan olehKepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;Bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015mengatur bahwa ljin Mendirikan Bangunan Gedung diberikan olehPemerintah Daerah, kecuali bangunan

Maksud serta mengenai hal apa isi Objek Gugatan tersebutadalah sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya yakniberupa Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Rekomendasi UntukMengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana yangtertuang dalam penjelasan angka Romawi angka 1 dan angka 2Tentang Objek Gugatan;.

Izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku";Pasal 8, ayat (4): "Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung,kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah."

Putusan Nomor 288 K/TUN/2016Pasal 14, ayat (1): "Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedungwajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung";Pasal 14, ayat (2): "Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecualibangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui prosespermohonan izin mendirikan bangunan gedung";Pasal 14, ayat (3): "Pemerintah daerah wajib memberikan surat keteranganrencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan

persyaratan teknis disetujuidan disahkan oleh bupati/walikota, kecuali untuk Daerah Khusus ibu kotaJakarta oleh Gubernur, untuk bangunan gedung fungsi khusus olehPemerintah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung";Pasal 15, ayat (4): "Izin mendirikan bangunan gedung merupakan prasyaratuntuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten/kota";Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak ada alasan Penggugat untukmeminta pembatalan atas IMB bernomor 202/7137/2000/IMB/BP2T/X/2012tanggal 4 Oktober 2012

Nomor Izin Mendirikan Bangunan dan tanggalnya;Nama pemilik izin mendirikan bangunan;Waktu pelaksanaan pekerjaan;Jenis bangunan;aPeruntukan bangunan;Halaman 47 dari 61 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/20166. Lokasi persil;7. Pelaksanaan pekerjaan;8.

Sulaimantanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1372;Terlampir dalam berkas perkara;1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 35/IMB/640/2007;1 persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atasnama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 36/IMB/640/2007;1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007atas nama H.

Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 37/IMB/640/2007;1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 38/IMB/640/2007;1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 39/IMB/640/2007;1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 06 Agustus 2002 atasnama H.

Sulaiman tanggal 20 Februari 2003yang telah dilegalisir Nomor 1372 terdiri dari 1 (Satu) pintu ruko; Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas namaSulaiman, BSC,MBA yang telah dilegalisir Nomor 35/IMB/640/ 2007terdiri dari 1 (Satu) pintu ruko; Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas namaSulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 36/IMB/ 640/2007terdiri dari 1 (Satu) pintu ruko; Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas namaSulaiman,