503/Pdt.G/20l 0/PA.Prg

PUTUSANNom or :503/Pdt.G/201 0/PA.PrgBISMILLAH IRRAHMANIRRAHIMDEMJ KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yangdiajukan oleh :PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam , pekerjaan Guru Honorer,bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat.melawanTERGUGAT , umur 47 tahun, agama Islam, pekeijaan POS dan, bertempattinggal di Kota Parepare, sebagai tergugat.Pengadilan

Agama tersebut.Telah mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan pihak penggugat.Telah memperhatikan dan m endengar buktibukti yang berkaitan denganperkara ini.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19Nopember 20 10 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrangdengan Nomor 503/Pdt.G/2010/PA.Prg tanggal2 Desember 2010, pada pokoknyamengemukakan dalildalil sebagai berikut :Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, telah melangsungkan

503/Pid.B/2015/PN Kag

putusanNomor 503/Pid.B/2015/PN KagDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana pada peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalamperkara Terdakwa : NamaLengkap i JEPI SAPUTRA Bin ABUTHOLIBTempat Lahir i Sungai Sodong (KabupatenOgan Komering Ilir)Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 17 April 1996Jenis Kelamin i Lakilaki.Kebangsaan i Indonesia.Tempat Tinggal : Kampung III DesaPematang Panggang Kec.Mesuji

Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung,s ejak tanggal 6 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 4 Januari 2016Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akanmenghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentanghaknya untuk didampingi penasehat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :Hal dari 21 halaman, Putusan Nomor 503/Pid.B/2015/PN Kag1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 07 Oktober 2015Nomor 503/Pid.B/2015/PN Kag. tentang penunjukan

Setelah mobil berhenti kemudian terdakwa menggedor kaca mobilHal 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 503/Pid.B/2015/PN Kagsaksi dengan keras dan dengan tangannya lalu mengancam seolah olah akan mengambilalat berupa pisau dari pinggang terdakwa dan langsung merampas kunci mobil sertadengan membentak mengatakan kepada saksi HERY bahwa mobil yang dikemudikantadi mau menabrak terdakwa dan temannya, kemudian PRAN (DPO) meminta uangdamai lalu karena merasa terancam saksi HERY kemudian memberikan uang sebesarRp

merk Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa NomorPolisi langsung mengejar mobil Gran Max tersebut dan langsung menyalip danmenyuruh mobil tersebut minggir, dan setelah mobil berhenti kemudianterdakwa menggedor kaca mobil saksi dengan keras dan dengan tangannya lalumengancam seolah olah akan mengambil alat berupa pisau dari pinggangterdakwa dan langsung merampas kunci mobil serta dengan membentakmengatakan kepada saksi HERY bahwa mobil yang dikemudikan tadi mauHal 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 503

LINA SAFITRIT,SH.Panitera Pengganti,MIRA ARYANI,SH.Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 503/Pid.B/2015/PN Kag

503/Pid.Sus/2022/PN Bta

503/Pid.Sus/2014/PN.SKY

PUTUSANNo.503/Pid.Sus/2014/PN.SKY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa: Nama : SAYUTI BinIYAN ;Tempat Lahir : Desa Maya Pati, Kec. Pemulutan (Ogan Tiir)Umut/T gl. Lahir : 37 Tahun / 05 November 1976;Jenis Kelamin : LakiHlaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat T inggal : DesaSegayam, kec. Pemulutan Selatan, Kab.

503/Pdt.G/2013/PA.DP.

503/Pid.B/2014/PN Kag

PUTUSAN Nomor 503/Pid.B/2014/PN KagDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana pada peradilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Yulius Robi Fitriansyah bin Feri Yulianto.Tempat lahir : Tanjung Raja, Kabupaten Ogan IlirUmutr/Tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Juli 1983Jenis Kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung RajaKabupaten

2014 sampai dengan 18September 2014Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan 30 September2014.Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 17 September 2014 sampaidengan 16 Oktober 2014Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 17 Oktober2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014.Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut.Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 17September 2014, Nomor 503

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006. PT.

Prima Mitarajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007;- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011;Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan;3.

Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut dan Merevisi Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT.

Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006. PT.

Prima Mitarajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007;- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011;Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 382.000 ( Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah ) ;

KEPUTUSAN BUPATI KUTA KERTANEGARA NOMOR.503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006,TENTANG WIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNANKOMODITI KELAPA SAWIT PT. PRIMA MITRAJAYAMANDIRI;2. KEPUTUSAN BUPATI KUTA KERTANEGARA NOMOR.503/50/SKDISBUN KUKAR/VII/2007 TENTANG REVISIPERUBAHAN LUAS IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNANKOMODITI KELAPA SAWIT Nomor. 503/31/SKDISBUNKUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006 PT.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan :KEPUTUSAN BUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor : 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 TENTANG JINUSAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT.PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;KEPUTUSAN BUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor : 503/50/SKDISBUN KUKAR/VII/2007 TENTANG REVISI PERUBAHAN LUASIJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT,NOMOR : 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI2006.PT.

Menyatakan batal atau tidak sah:KEPUTUSAN BUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor : 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 TENTANG JINUSAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT.PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;KEPUTUSAN BUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor : 503/50/SKDISBUN KUKAR/VII/2007 TENTANG REVISI PERUBAHAN LUASIJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT,NOMOR : 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI2006.PT.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :KEPUTUSAN BUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor : 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 TENTANG JINUSAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT.PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;e KEPUTUSAN BUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor : 503/50/SKDISBUN KUKAR/VII/2007 TENTANG REVISI PERUBAHAN LUASIJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT,NOMOR : 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI2006. PT.

Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 503/50/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luasan ljin UsahaBudidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Nomor.503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 PT.

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan perkara Nomor 503/PDT.G 2017/PN.Jkt.Sel ;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara gugatan Nomor 503/PDT.G 2017/PN.Jkt.Sel tersebut dari register perkara ;

503/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

PENETAPANNomor 503/Pdt.G/2017/PN.Jkt.SelDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan dalam perkara gugatan antara :Yogi Pajar Suprayogi, S.E., S.H.,, bertempat tinggal di PerumahanMasnaga Raya JI. Palem 8 No.1066 Rt.003 Rw.08 KelurahanJakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, SemulaBeralamat Di Komp.

Simatupang Kav. 53a Kebagusan Pasar MingguJakarta Selatan., sebagai TergugatPengadilan Negeri tersebut;Setelah memperhatikan berkas perkara ;Setelah membaca surat gugatan tertanggal, 03 Maret 2016;Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;Setelah membaca dan memperhatikan surat yang disampikan dipersidangan pada tanggal 30 Nopember 2017 tentang Pencabutan Gugatanperkara Nomor : 503/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel;Menimbang, selanjutnya sebelum acara Duplik, Penggugat mencabutgugatannya secara tertulis tertanggal

menyatakan mencabut gugatannyadikarenakan telah terjadi kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaanperkara perdata antara pihak Penggugat dan Tergugat maka pihakPenggugat dengan persetujuan Tergugat mencabut perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dari Penggugattersebut diajukan/dinyatakan sebelum putusan dan atas persetujuan sertasepengetahuan Tergugat, maka pencabutan gugatan yang diajukan olehPenggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dikabulkan;Putusan Nomor 503

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkaraNomor : 503/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel:;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara gugatan Nomor503/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tersebut dari register perkara;3.

,MH.Putusan Nomor 503/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Hlm. 2 dari 3Perincian biaya perkara :e Pendaftaran : Rp. 30.000,e Proses : Rp. 75.000,e Panggilan : Rp. 370.000.000,e Meterai : Rp. 6.000,e Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 496.000,(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Putusan Nomor 503/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Hlm. 3 dari 3

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berupa: (i) Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/41/IUP/BPMPPT/2014 tertanggal 22 Agustus 2014,Tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/40/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 Atas Nama PT Bangun Energy Indonesia; (ii) Keputusan

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/42/IUP/BPMPPT/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 Tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/42/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 Atas Nama PT Bangun Energy Indonesia ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: (i) Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/41/IUP/BPMPPT/2014 tertanggal 22 Agustus 2014,Tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/40/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 Atas Nama PT Bangun Energy Indonesia; (ii) Keputusan Kepala Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/42/IUP/BPMPPT/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 Tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/42/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 Atas Nama PT Bangun Energy Indonesia ; 4.

Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Batang HariNomor : 503/42/IUP/BPMPPT/2014tertanggal 22 Agustus 2014Tentang Berakhirnya Masa Berlaku IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan KepalaBadan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor :503/42/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 Atas Nama PT Bangun EnergyIndonesia.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:(i) Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Batang HariNomor : 503

Bangun EnergyIndonesia (Perpanjangan Kedua) (fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Kepala Badan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Batang HariNomor : 503/42/IUPEksplorasi/BPTSP/2012,tanggal 12 Desember 2012, TentangPerubahan Atas Surat Keputusan KepalaBadan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Batang Hari Nomor : 503/67/IUPEksplorasi/BPTSP/2010, TentangPersetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PI.

BangunEnergy Indonesia Surat Keputusan Nomor :503/42/IUPEksplorasi/BPTSP/2012, DesaJelutih Kecamatan Batin XXIV, KabupatenBatang Hari Provinsi Jambi (fotokopi sesuaidengan aslinya);Rencana Penutupan Tambang 2015 PT.Bangun Energy Indonesia Surat KeputusanNomor : 503/42/IUPEksplorasi/BPTSP/2012,Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang HariHalaman 45 dari 143 Halaman Putusan No. 26/G/2014/PTUNJBI56. Bukti P 20)57. Bukti P 20k58. Bukti P 20!59.

Bangun Energy Indonesia ; Bahwa Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan yang dicabut adalahSK Nomor: 503/40/BPTSP/201 1 dengan SK Nomor:503/42/BPTSP/2011 ; Bahwa saksi mengetahui adanya surat keputusan yang menjadi objeksengketa tersebut melalui email dari pak Direktur ; Bahwa seingat saksi email dari Direktur tersebut diterima setelah tanggal1 September 2014 ; Bahwa yang hadir pada rapat/pertemuan yang diadakan pada tanggal 1September 2014 di kantor PT.

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Batang Hari Nomor 503/41/IUP/BPMPPT/2014tertanggal 22 Agustus 2014 perihal Berakhirnya Masa Berlaku lIzin UsahaPertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala BadanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor 503/40/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT Bangun Energy Indonesia (bukti P3a=T3a);2.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 503/Pdt.G/2022/PA.Tgt dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 503/Pdt.G/2022/PA.Tgt dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

503/Pdt.G/2022/PA.Tgt

SARIJAN;

9

1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor : 503/06/04/2014 Tgl. 19 Desember 2014 An. USNIATUN;

10

1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP Nomor : 503/06/04/2014 Tgl. 19 Desember 2014 An.

MARSIDI;

18

1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor : 503/53/04/2014 Tgl. 27 Maret 2014 An. KHUSNUL HADI;

19

1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor : 503/75/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An.

KHUSAINI;

22

1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor : 503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. HAMAMI;

23

1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP Nomor : 503/32/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An.

HURAIDA;

66

1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor : 503/30/04/2014 Tgl. 03 Maret 2014 An. BUANG SAID;

67

1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor : 503/28/04/2014 Tgl.03 Maret 2014 An.

BUANG SAID;

70

1 (satu) lembarSurat IzinOperasiMesinSerkelKayuNomor : 503/31/04/2014 Tgl. 03 Maret 2014 An. BUANG SAID;

71

1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor : 503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An.

1. mengaBULKAN PENCABUTAN perkara nomor 503

503/Pdt.G/2023/PA.Pyk

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Bmdari Penggugat;
2. Menyatakan perkara 503/Pdt.G/2021/PA.Bm telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

503/Pdt.G/2021/PA.Bm

PENETAPANNomor 503/Pdt.G/2021/PA.BmZZN EN 2SEM) WashDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 06 Maret 1991, agama Islam,pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di DusunDue Saninu, RT.003 RW.001, Desa Mandala, Kecamatan Wera,Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT

Tawali, Kecamatan Wera, KabupatenBima, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hariRabu tanggal O3 Maret 2021 dengan register perkara Nomor503/Pdt.G/2021/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut:Dalam PositaHalaman 1/6 Penetapan Nomor 503

pisah tempattinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidakmemperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batinsampai sekarang;Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan olehkeluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddahHalaman 2/6 Penetapan Nomor 503

disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat sudah tidak diketahuikeberadaannya dan Penggugat akan berusaha mencari keberadaan Tergugatsecara pasti, oleh karena itu Penggugat akan mencabut gugatan tersebut danmemohon penetapan;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acarasidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.Halaman 3/6 Penetapan Nomor 503

Meterai 10.000, Halaman 5/6 Penetapan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.BmJumlah 520.000,(lima ratus dua puluh ribu rupiah)Halaman 6/6 Penetapan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Bm

Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 503/676/IV/2013 Tanggal 5 April 2013 Tentang Pencabutan Izin Gangguan Nomor 503/0143/IG-P/01/KPAP yang diberikan kepada PT Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo No. 8 Makassar ;----------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 503/676/IV/2013 Tanggal 5 April 2013 Tentang Pencabutan Izin Gangguan Nomor 503/0143/IG-P/01/KPAP yang diberikan kepada PT Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo No. 8 Makassar ;-------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; --------

/676/Ket/IV/2013tanggal OS April 2013, Tentang Pencabutan Izin Gangguan Nomor:503/0143/IGP/OI/KPAP yang Diberikan Kepada PT.

/2857/SITUB/PESAT/X/2000, untuk jangka waktu tahun 2000 2005 ;e Tanggal 24 Oktober 2002, Nomor: 503/02804/SITUP/KP/2002, untuk jangka waktu = tahun 2002) e Tanggal 01 April 2005, Nomor: 503/1286/SITUB/KPP, untukjangka waktu tahun 2005 e Tanggal 15 April 2010, Nomor: 503/0143/IGP/01/KPAP,untuk jangka waktu tahun 2010 Dengan demikian maka jangka waktu Izin Gangguan Nomor: 503/0143/IGP/01/KPAPtanggal 15 April 2010 baru akan berakhir pada tahun 2015 mendatang ;Bapak Ketua Cq.

Majelis Hakim yang terhormat ;6 Bahwa pada tanggal 05 April 2013 Tergugat menerbitkan KeputusanNomor: 503/676/ Kep/IV/2013. Tentang PENCABUTAN IZINGANGGUAN NOMOR: 503/0143/IGP/Ol/KPAP YANG DIBERIKANKEPADA PT.

Menyatakan. ...2 Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Walikota MakassarNomor: 503/676/ Kep/lV/2013 tanggal 05 April 2013 Tentang :Pencabutan Izin Gangguan Nomor: 503/ 0143/IGP/O1/KPAP YangDiberikan Kepada PT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan DaengTompo Nomor 8Makassar ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 Tentang Pencabutan IzinGangguan Nomor: 503/0143/IGP/11/ KPAP yang diberikan KepadaPT.

/676/Kep/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Pencabutan Izin Gangguan Nomor:503/0143/IGP/OI1/KPAP Yang Diberikan Kepada PT.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 280000 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

503/Pdt.G/2024/PA.Badg

M E N G A D I L IDalam Penundaan:- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tangga 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie dan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :a.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; 4.

No. 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihalPembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT.Wallesta An. H. Hasan AlJufrie.16.2. No. 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihalPenarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang BurungWalet PT. Wallesta An. H.

No. 503/002/BP2T &PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal PembekuanIzin Sementara Pengelolaan Sarang Burung WaletPT. Wallesta An. H. Hasan AlJufrie.2.2. No. 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihalPenarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang BurungWalet PT. Wallesta An. H. Hasan AlJufrie.. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan :3.1.

No. 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal PembekuanIzin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H.Hasan AlJufrie.3.2. No. 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihalPenarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang BurungWalet PT. Wallesta An. H. Hasan AlJufrie.4.

Menyatakan Obyek Sengketa : Surat Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihalPembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallestaa.n. Hassan AlJufrie. Surat Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihalPenarikan/Pencabutan Izin Pengelolaan/Pemanfaatan Sarang Burung WaletPT. Wallesta a.n. Hassan AlJufrieAdalah Tetap Berlaku dan SAH.3.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan Sarang BurungWalet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan /Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;4.

Menyatakan perkara Nomor 503/Pdt.G/2016/PA.Smn selesai dengan dicabut ;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mencoret perkara Nomor 503/Pdt.G/2016/PA.Smn dari daftar register perkara gugatan.4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000 ,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

503/Pdt.G/2016/PA.Smn

PENETAPANNomor 503/Pdt.G/2016/PA.Smnaut ate yl Cpen ll ailDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tangga, tempatkediaman di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman

Menyatakan perkara Nomor 503/Pdt.G/2016/PA.Smn selesai dengandicabut.3. Merintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mencoretperkara Nomor 503/Pdt.G/2016/PA.Smn tersebut dari register perkara;4.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata permohonan register No. 503/Pdt.P/2021/PN.Ptk. terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 02 Agustus 2021, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Ptk tersebut, dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

503/Pdt.P/2021/PN Ptk

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Smn dari dalam register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

503/Pdt.P/2023/PN Smn