; Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima, karena tidak semua AhliWaris turut sebagai pihak dalam perkara ; Putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tanggal 29Desember 1975 Nomor : 22 K/ Sip / 1974, di sebutkan ; Adalah kewajiban PENGGUGAT untuk menarik para Ahli Waris dariterbantaterbanta yang telah meninggal dunia sewaktu pemeriksaanperkaranya belum lagi di mulai untuk menggantikan terbantaterbantayang telah meninggal dunia ; See Bahwa sebagaimana terlihat pada bukti surat T1 dan T2,

Sir.pihak SHERLY dan keluarganya termasuk TERGUGAT, sehingga SuratPernyataan dan atau yang lainnya adalah tidak berkekuatan untuk di taatiatau batalnya persetujuan sebagaimana di atur dalam Pasal 1321, 1323,1324, 1325 Kitap UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; Pasal 1321 KUHPerdata, di sebutkan Tiada suatu persetujuan punmempunyai kekuatan jika di berikan karena kekhilafan, atau di perolehdengan paksaan atau penipuan ; Pasal 1323 KUHPerdata, di sebutkan Paksaan yang di lakukanterhadap orang

yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkanbatalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ke tiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuanyang di buat itu 5 2 22222 02 22 nn ne nen n en ne nen nee Pasal 1324 KUHPerdata, di sebutkan Paksaan terjadi, bila tindakan itusedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkanketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orangorangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat ;Dalam

pertimbangan hal tersebut, harus di perhatikan usia, jeniskelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan ; Pasal 13825 KUHPerdata, di sebutkan Paksaan menjadikan suatupersetujuan batal, bukan hanya bila di lakukan terhadap salah satupihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila di lakukanterhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupunke@ Dawa ; ~ nnn nnn nnn nn nnn rninBahwa karena Surat Pernyataan tersebut tidak mengikat untuk di taati, dan atau batal demi hukum karena

Sir.Lagi pula tuntutan Inmateril oleh PENGGUGAT sama sekali tidak tercantumatau tidak di sebutkan dalam Surat Pernyataan tertanggal Makassar, 4September 2014 dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2014sebagaimana dapat terlinat dalam bukti surat T4, T 5, dan T193 ; 7.

Pakaian Mayat :(sebutkan dengan lengkap, jenis pakaian, warnadasar, corak, adanya robekan, bercak, dsb )e Baju daster setinggi lutut, kain katun, warna dasar orange corak bunga putihdan biru.e =Tidak ada robekan ataupun bercak. Bra berwarna coklat.e Short berwarna coklat.e Celana dalam berwarna putih.1. Benda disamping mayat : Sarung yang sudah digunting warna putihbergaris biru.2.=Kaku mayat terdapat pada kedua tangan dan kaki mudah / sukar dilawan.

Pakaian Mayat : (sebutkan dengan lengkap, jenis pakaian, warnadasar, corak, adanya robekan, bercak, dsb )e Baju daster setinggi lutut, kain katun, warna dasar orange corak bunga putihdan biru.e = =Tidak ada robekan ataupun bercak.e Bra berwarna coklat.e Short berwarna coklat.e Celana dalam berwarna putih.1.

Pakaian Mayat : (sebutkan dengan lengkap, jenis pakaian, warnadasar, corak, adanya robekan, bercak, dsb )e Baju daster setinggi lutut, kain katun, warna dasar orange corak bunga putihdan biru.e = =Tidak ada robekan ataupun bercak.e Bra berwarna coklat.e Short berwarna coklat.e Celana dalam berwarna putih.1. Benda disamping mayat : Sarung yang sudah digunting warna putihbergaris biru.De Kaku mayat terdapat pada kedua tangan dan kaki mudah / sukar dilawan.

Pakaian Mayat : (sebutkan dengan lengkap, jenis pakaian, warnadasar, corak, adanya robekan, bercak, dsb)e Baju daster setinggi lutut, kain katun, warna dasar orange corak bunga putihdan biru.e Tidak ada robekan ataupun bercak.e Bra berwarna coklat.e Short berwarna coklat.e Celana dalam berwarna putih.1. Benda disamping mayat : Sarung yang sudah digunting warna putihbergaris biru.672.

Luka luka : ( Sebutkan secara sistematik : Regio, koordinat, jenis,bentuk, tepi, dasar, sekitar, ukuran luka, jembatan, benda asing, dll ).

Agar memberikan kepastian hukum dalam pembentukan PPPSRS danmenjamin hak serta kewajiban pemangku kepentingan dalam tatakelola PPPSRS sebagaimana di sebutkan dalam pasal 2 PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 23/Prt/M/2018Tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudahcukup alasan Majelis Hakim mengeluarkan penetapan penundaanpelaksanaan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat, sesuai denganPasal

Prt/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni SatuanRumah Susun Adalah Memfasilitasi Pembentukan Perhimpunan PemilikDan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS);Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Pelaku Pembangunan,Pemohon wajib memfasilitasi terbentuknya Panitia Musyawarah sebelumPembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun(yang selanjutnya disingkat dengan PPPSRS) yang mana panitiamusyawarah tersebut terdiri dari unsur pemilik dan Wakil PelakuPembangunan sebagaimana di sebutkan

AH.01.07.Tahun 2018, Tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Pemilik Dan Penghuni Puncak KertajayaSurabaya, tanpa melakukan Verifikasi terlebin dahulu terhadapkesesuaian data dokumen sebagaimana ketentuan pasal 12 PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2016 jelasmerupakan sebuah kesalahan yang tentunya bertentangan denganfungsi dan tugas dari kementerian hukum dan hak asasi manusia itusendiri dan juga melanggar syarat sahnya suatu Keputusansebagaimana di sebutkan dalam

AHU0015625.AH.01.07.Tahun 2018, Tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Pemilik Dan Penghuni Puncak Kertajaya Surabayatertanggal 14 Desember 2018 merupakan Keputusan yang batal ataudapat dibatalkan sebagaimana di sebutkan dalam ketentuan pasal 56Halaman 31 dari 67 halaman, Putusan No. 168/G/2019/PTUNJKT.22.23.Undangundang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanyang menyatakan sebagai berikut :1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat

AH.01.07.Tahun 2018, Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Pemilik Dan Penghuni Puncak Kertajaya Surabayatertanggal 14 desember 2018 sebagaimana juga di sebutkan dalamketentuan pasal 77 ayat (5) ayat (6) ayat (7) Undangundang No 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :Halaman 32 dari 67 halaman, Putusan No. 168/G/2019/PTUNJKT.Ayat (5)Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4)

demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal127 Rv, sehingga permohonan pencabutan Gugatananya yang diajukan olehKuasa Penggugat untuk mencabut perkara perdata No:264/Pdt.G/2020/PN.Sdaberalasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa menurut pasal 272 Rv pencabutan perkaramembawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaansemula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biayaperkara, dengan demikian Penggugat harus di hukum untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan di sebutkan

Barang Bukti:Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelatberlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnyaterdapat:1) 1 (Satu) lembar tissue berisi 1 (Satu) buah pirek kaca berisikanKristalkristal putin dengan berat netto 0,002 gram, selanjutnya dalamberita acara di sebutkan BB I.2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristalkristal putihdengan berat netto 0,020 gram, selanjutnya dalam berita acaradisebut BB2.Barang bukti (foto terlampir

Barang Bukti:Barang Bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop warna cokelatberlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnyaterdapat:1) 1 (Satu) lembar tissue berisi 1 (Satu) buah pirek kaca berisikanKristalkristal putin dengan berat netto 0,002 gram, selanjutnya dalamberita acara di sebutkan BB I.2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristalkristal putihdengan berat netto 0,020 gram, selanjutnya dalam berita acaradisebut BB2.Barang bukti (foto terlampir

Bahwa gugatan Terlawan pada gugatannya sebagaimana termuatdalam putusanputusan yang telah Pelawan sebutkan pada angka2gugatan perlawan di atas, ternyata kurang pihak, karena mengabaikanfakta hukum keberadaan Pelawan;2. Bahwa terjadi manipulasi hukum dan perbuatan melawan hukum sejakawal atas sertifikat hak atas tanah sengketa atas nama Turut Terlawan ,yang kemudian berujung pada sertifikat hak atas tanah sengketa atasnama Terlawan ;3.

eksepsi dari Terlawan sudah menyangkut kedalam pokok perkara a quo;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Terlawan haruslahditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkanmengenai pokok perkara a quo;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa gugatan Pelawan pada pokoknya adalah sebagaiberikut: Bahwa gugatan Terlawan pada gugatannya sebagaimana termuat dalamputusanputusan yang telah Pelawan sebutkan

Bumi Aspalindo Aceh, Alamat diJin.Gunung Sahari No.57 CD Jakarta Pusat2 Bahwa di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR di sebutkan (1 ).

wilayah hukum dimanaTergugat tinggal atau jika tidak mempunyai tempat tinggal yang di ketahui, ditempattinggal kediamannya yang sebenarnya3 Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya secara jelas menuliskan alamat Tergugat di JIn.Gunung Sahari No. 57 CD, Jakarta Pusat, maka berdasarkan Hukum Acara Perdatasebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut,seharusnyaGugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di wilayahhukum di alamat Tergugat sebagaimana yang di sebutkan

Gunung Sahari No. 57 CD Jakarta Pusat, maka sesuaiKetentuan Pasal 142 Rbg dimana di sebutkan Gugatan diajukan DI TEMPAT TINGGAL /KEDIAMAN TERGUGAT, dan oleh karena sesuai Gugatan Penggugat telah dinyatakan bahwa14Tergugat Azwan Hamir beralamat di JIn.Gunung Sahari No.57 CD Jakarta Pusat, maka secararelatif (kompetensi relatif) Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka cukup alasan dinyatakanPengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang

Pertanian Yang BersifatStrategis Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan DariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Menurut hemat kami, penerapan Pasal 16B ayat 1 dan PeraturanPemerintah no. 31 tahun 2007 tidaklah tepat karena pasal 16B ayat 1tersebut membahas mengenai penundaan atau tidak dipungutnya/pembebasan pajak terhutang atas barang hasil pertanian yang bersifatstrategis, yang dituangkan dalam daftar seperti yang dapat dilihat dalamlampiran Peraturan Pemerintah tersebut;Seperti telah kami sebutkan

Sejauh pemahaman kami, perlakuan yang samapun berlaku untukbuah apel, peer, dan anggur, dimana terhadap buahbuahan tersebut tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan pasal 4A ayat 2.b. tersebut.Untuk informasinya, buahbuahan yang kami sebutkan tersebut tidaktermasuk dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah no 31 tahun 2007tersebut;Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenerapan Pasal 16B ayat 1 dan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun2007 terhadap buah

kan saya mau tarik tunai , kKemudian saksiHANSEN Als ANGSEN Bin SARKANI menjawab Saldo mba kan belumbertambah, supaya saldonya bertambah, mba harus memasukkan kodeyang saya sebut yang a a di menu isi ulang Selanjutnya saksi SANTIAMUNAJAH menekan menu isi ulang, lalu muncul kode E Cash yang harusdiisi, Kemudian saksi HANSEN Als ANGSEN Bin SARKANI mengatakan Mba disitu ada tampilan kode e cash yang harus diisi, Kodenya saya panduya, mba mengisi kode sesuai dengan yang saya sebutkan supaya saldo mbabisa

kode e cash yang saya sebutkan dengan kode e cash yang ada difoto , setelah saksi SANTIA MUNAJAH memasukan kode 8008781 1909293maka muncul pada layar menu masukkan nominal.

kan saya mau tarik tunai* , kKemudian saksiHANSEN Als ANGSEN Bin SARKANI menjawab Saldo mba kan belumbertambah, supaya saldonya bertambah, mba harus memasukkan kodeyang saya sebut yang a a di menu isi ulang Selanjutnya saksi SANTIAMUNAJAH menekan menu isi ulang, lalu muncul kode E Cash yang harusdiisi, Kemudian saksi HANSEN Als ANGSEN Bin SARKANI mengatakan Mba disitu ada tampilan kode e cash yang harus diisi, Kodenya saya panduya, mba mengisi kode sesuai dengan yang saya sebutkan supaya saldo mbabisa

Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi Penggugat mencabutperkaranya maka berdasarkan pasal 272 Rv PEMOHON harus di hukum untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amarPenetapan ini;Mengingat pasal 271,272 Rv dan ketentuan lain yang bersangkutan;MENETAPAKAN:1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya;2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 01/Pdt.G.G/2017/PN.Sda. telahselesai karena dicabut;3.

berdasarkan Surat KuasaNo.008/SKHB&R/II/2016 tertanggal 29 Pebruari 2016 yangselanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berita acara persidangan tertanggal 4 April 2016 ;Telah membaca surat pencabutan perkara dari Penggugat 29 Maret2016 yang diketahui oleh Tergugat tertanggal 4 April 2016, perihalPencabutan Gugatan perkara Perdata Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel,dimana Penggugat tidak lagi meneruskan proses perkara gugatannyadisebabkan alasanalasan sebagaimana di sebutkan

Tentang BatasBatas Tanah TerperkaraBahwa para penggugat menyebutkan batas tanah terperkara sebagaimanayang di sebutkan para penggugat dalam gugatannya adalah berbedadengan tanah terperkara yang kuasai olch Tergugat sehingga Tergugat sama sekali tidak mengetahui yang mana di sebutkan para penggugatsebagai Objek Terperkara tergugat tidak ada menguasai dan memilikitanah terperkara sebagaimana batas batas yang di sebutkan oleh parapenggugat dalam gugatannya sehingga sangat beralasan gugatan parapenggugat

Bahwa tidak Cukup Juga hanya para penggugat yang mencobamerbut tanah milik dari tergugat dimana pada tanggal 8 April 2008tergugat sudah juga menyurati .urah dan Camat Pangururan atasTindakan Tongon Malau DKK memasang Plang di atas Tanahterperkara yang di sebutkan para penggugat menjadi miliknya yangakhirnya di selesaikan oleh .urah dan Camat Pangururan. sekarangini para pcnggugat mengkalaim lagi tanah terperkara menjadi miliknyasehingga para penggugat merekayasa dalil gugatannya..

Akibat perbuatan terdakwa DIAN maka saksi AB MUHADI YAHYAmengalami luka sebagaimana di sebutkan dalam visum et Repertumnomor : 12/PKM/II/2016 tanggal 29 pebruari 2016 yang ditandatanganioleh dr.

kerah baju saksi ABI denganmenggunakan tangan kiri kemudian terdakwa DIAN memukul wajah dankepala bagian samping kanan saksi ABI sebanyak 6 (enam) kali atausetidaktidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kananmengepal hingga saksi ABI terjatuh kelantai, selanjutnya terdakwa DIANmenendang bagian paha kanan dan kiri serta pinggul atas kanan saksiABI sebanyak 4 kali dengan menggunakan kaki kanan;Akibat perobuatan terdakwa DIAN maka saksi ABI MUHADI YAHYAmengalami luka sebagaimana di sebutkan

Yang mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa faktafakta yang terungkap dipersidangan diketahuibahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi ABI MUHADI YAHYA mengalamiluka sebagaimana di sebutkan dalam visum et Repertum nomor : 12/PKM/1/2016 tanggal 29 pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr.

Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas nyatalah bahwa PARAPENGGUGAT telah mendalilkan dua hal (kualifikasi) yang satu sama lainsaling bertentangan (KONTRADIKSI), dimana, disatu. sisi PARAPENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melakukan PERBUATANMELAWAN HUKUM sebagaimana kami telah sebutkan diatas padapoin 1 dan 4, disisi lain, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwahubungan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalahhubungan hukum berupa Perjanjian Pinjam meminjam yang dibuatsecara lisan antara PARA PENGGUGAT

Putusan No. 102/PDT/2016/PT.BTN.9.10.11.12.Bahwa fakta hukum yang kami sebutkan pada poin 7 dan 8 di atasberlaku pula kualifikasi hukum yang berbeda baik dari segi konstruksihukum maupun pengaturannya dalam Peraturan perundangundangan;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalamPasal 1365 KUHPerdata yang menekankan perbuatan melawan hukumantara pihak tertentu kepada pihak lain, dimana antara para pihaktersebut tidak dapat hubungan hukum.

Untuk lebihjelasnya kami kutip sebagai berikut:Bahva dalam perjanjian secara lisan Tergugat akan mengembalikanuang milik Penggugat selambatlambatnya 3 (tiga) bulan.;19.Bahwa terkait dalil PARA PENGGUGAT pada hal.2 gugatan a quosebagaimana kami sebutkan pada poin 20 diatas, menimbulkanpersoalan tentang LEGAL STANDING (pihak yang berhak) menerimapembayaran hutang quod non hutang tersebut ada;sebab,PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara tegas kepada siapaTERGUGAT berhutang (memiliki) kewajiban apakah

tanggal O9 Februari 2021 yang telah terregister dengan Nomor : 695/Adv/II/2021 tanggal 22 Februari 2021telah Pemohon cabut ;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulaidengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yangposita dan petitumnya tetap dipertahankan Pemohon ;Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebutTermohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Termohon tidak membantah terhadap alasan dan dalilkanyang telah Pemohon sebutkan

untukmenikah lagi dengan calon isteri kKeduanya tidak dalam keadaandipaksa, Termohon ridla dan ikhlas untuk menerima kenyataan inikarena tidak berkeinginan Pemohon berbuat halhal yang sangatdilarang agama ;bahwa Termohon sudah pernah bertemu dengan calon isteri KeduaPemohon bernama XXXbinti XXX, umur 27 tahun, agama Islam,pekerjaan tidak bekerja, status perawan, berasal dari Dusun 04 RT.003 RW. 006 Desa Kanci Kulon Kecamatan XXX japura KabupatenCirebon ;bahwa benar hartaharta yang telan Pemohon sebutkan

isteri isteri dan anakanak, baiksecara materiil maupun immateriil, tidak dalam keadaan dipaksa,Termohon ridla dan ikhlas untuk menerima kenyataan ini sertaTermohon sudah bertemu dengan calon isteri kedua Pemohonbernama XXXbinti XXX, berasal dari Desa Kanci Kulon KecamatanXXXjapura Kabupaten Cirebon dengan harapan mudahmudahanPemohon menjadi seorang suami/kepala keluarga yang baik dan dapatberlaku adil sesuai dengan tanggung jawabnya dan syariat agamaIslam, dan benar harta harta yang telan Pemohon sebutkan

yaitu dengan adanyatanda tangan Tergugat dalam surat pencabutan gugatan tersebut, oleh karenanyapencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tidak bertentangan dengan hukumserta dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 272 Rv pencabutan perkara membawaakibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula danpihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, dengandemikian Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan di sebutkan

., sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan kePengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikanpenetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehinggadengan demikian pernyataan tersebut menjadi sah;Berdasarkan uraian dan alasanalasan yang telah Pemohon sebutkan diatas,Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untukmemanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatuhari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan

Bahwa untuk menyatakan nama Zoelfikri Sotek tersebut sama denganZoelfikri Haroen, SE., sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan kePengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikanpenetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehinggadengan demikian pernyataan tersebut menjadi sah;Berdasarkan uraian dan alasanalasan yang telah Pemohon sebutkan diatas,Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untukmemanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan

Sotektersebut adalah sama dengan nama Pemohon sendiri yaitu Zoelfikri Haroen, SEHalaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Bna Bahwa untuk menyatakan nama Zoelfikri Sotek tersebut sama denganZoelfikri Haroen, SE., sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan kePengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikanpenetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehinggadengan demikian pernyataan tersebut menjadi sah;Berdasarkan uraian dan alasanalasan yang telah Pemohon sebutkan

Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumaiatau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa Percobaan atau permufakatan jahat,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan , dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari dan tahun yang di sebutkan

tahun 2019 tepatnya di Jalan Kamboja,Gang Cempaka, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumaiatau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa Percobaan atau permufakatan jahat,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika golongan bukan tanaman, dengan cara sebagaiberikut : Bahwa berawal pada hari dan tahun yang di sebutkan

sebagai berikut:1.H.J HUTAHAEAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut : Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Tim Satnarkoba Polres Dumai telahmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11Maret 2019 sekira pukul 20.00 tepatnya di Jalan Kamboja, Gang Cempaka,Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN DumKelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, sehubugandengan perkara narkotika.Bahwa berawal pada hari dan tahun yang di sebutkan

MM meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2017yang lalu karena sakit, dan sepengetahuan Saksi Almarhum tidak ada lagiayah ibunya karena telah lebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum ; Bahwa Almarhum ada mempunyai tabungan di Bank Aceh CabangMeureudu dan untuk mengurus Taspen Almarhum yang semasa hidupnyasebagai seorang Pegawai Negeri Sipil ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

MM meninggal dunia pada bulan Februari 2017 yang lalukarena sakit, dan sepengetahuan Saksi Almarhum tidak ada lagi orangtuanya karena telah lebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonannyain) Karena Almarhum ada simpanan di Bank dan untuk mengurusadministrasi pada Taspen karena semasa hidupnya Almarhum adalahseorang Pegawai Negeri Sipil ; Bahwa tidak ada lagi yang

dan anakanak lainnya selain yang saksi sebutkan ; setahusaksi penetapan ahli waris ini dibutuhkan untuk mengurustabungan atas nama almarhum XXXX di bank ;Penetapan ahli waris 82 XXXX bin K.B.

memiliki keturunan 3 orang anak, yaitu : XXXX, XXXX,dan XXXX ; saksi kenal dengan mereka ; sebelum menikah denganPemohon I, isteri XXXX yang bernama XXXX tersebut telahmeninggal dunia sekitar tahun 1994 karena sakit ; benar saat iniXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Septemver 2017karena sakit ; orang tua kandung almarhum XXXX telah terlebihdahulu meninggal dunia, ayah meninggal tahun 1983, sedangkanibu meninggal tahun 2015 ; setahu saksi tidak ada isteri dan anakanak lainnya selain yang saksi sebutkan